Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam era informasi ini pemanfaatan informasi komunikasi dan teknologi ICT berkembang dalam berbagai bidang Munculnya ICT telah menyediakan sarana komunikasi yang lebih cepat baik dan efisien Penerapan ICT dalam pemerintahan dikenal dengan istilah e government E government saat ini juga diterapkan di Kota Depok sebagai salah satu kota di Indonesia Depok Cyber City yang mulai dicanangkan sejak tahun 2012 ndash 2016 merupakan program yang mencakup pengembangan e government di Kota Depok Program tersebut menjadi salah satu faktor dari tiga faktor utama yang ditinjau pada penelitian ini Selain program pemerintahan kualitas website berupa tampilan website kualitas layanan dan kualitas informasi yang disampaikan juga menjadi faktor lainnya Faktor terakhir yang mempengaruhi kepuasan dan adopsi masyarakat adalah persepsi pengguna yaitu masyarakat Kota Depok Ketiga faktor itu dikembangkan menjadi sebuah model yang kemudian akan diuji menggunakan SEM dengan tools AMOS Melalui hasil analisis dari pengujian model maka didapatkan kesimpulan bahwa faktor kualitas website khususnya kualitas layanan dan informasi menjadi faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap e government di Depok Faktor kualitas website khususnya kualitas layanan juga mempengaruhi adopsi masyarakat Selain kualitas layanan faktor program pemerintah dalam hal ini program Depok Cyber City juga turut andil dalam mempengaruhi adopsi Melalui penelitian ini pemerintah Kota Depok dapat mengetahui faktor mana yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan e government selanjutnya

---

In this information era utilizations of information communication and technology ICT develop in various fields The emergence of ICT has provided faster better and more efficient means of communication The implementation of ICT in the government is known as e government Currently E Government is also applied in Depok one of the municipal in Indonesia Depok Cyber City which has been launched since 2012 is a program covering the development of e government in Depok This program is one of the three main factors reviewed in this research Aside from government s programs other factors include website quality in terms of interface service quality and information quality The last factor influencing society s satisfaction and adoption is user s perception The three main factors were developed into a model which would be tested using SEM with the tool AMOS With the result of analysis and model testing it was concluded that website quality especially quality of service and information is a factor influencing society s satisfaction towards e government in Depok Website quality especially quality of service also influences society s adoption Beside quality of service government s program which is Depok Cyber City also plays a role in influencing adoption Through this research the government of Depok will be able to find out which factors to pay attention to in developing e government even further "

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Pemerintah Kota Depok. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan publik. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi program PAUD di Kota Depok telah cukup baik, meskipun terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan ditemukan pada faktor komunikasi dan sumber daya. Pemerintah Kota Depok harus dapat memberikan komunikasi dan penjelasan mengenai alasan mengapa Dinas Pendidikan Kota Depok belum melaksanakan sepenuhnya pembinaan PAUD formal dan nonformal satu atap kepada pendidik dan tenaga kependidikan PAUD di Kota Depok. Pemerintah Kota Depok juga harus memperhatikan sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan program PAUD secara kualitas dan kuantitas.

---

The focus of this paper is Analysis on factors influencing the government of Depok City early childhood education program implementation. The study based on George Edward III’s theory related to factors influencing public policy implementation. The result of this study indicates that the government’s programs are well implemented although there are some obstacles related in communication and resources in the process. The government of Depok City should explain why District Education Office not entirely conducting the formal and informal Early Childhood Education guidance for teachers and educators in Depok City under one roof. The government of Depok City should also consider the number and quality of human resources available needed to the program implementation. "

"Pemerintahan elektronik E-Government dilakukan untuk memenuhi tata pemerintahan yang baik. Kementerian Pariwisata Kemenpar telah menerapkan E-Government, meskipun belum sesuai harapan karena capaian nilai Pemeringkatan E-Government Indonesia PeGI menurun dan berpredikat Kurang. Nilai PeGI Kemenpar 2014 adalah 2.47, menurun di 2015 menjadi 2.04. Penurunan ini memengaruhi tata laksana pemerintahan dan kualitas layanan publik. Hal ini menunjukkan Kemenpar menghadapi hambatan dalam implementasi E-Government. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor yang menghambat implementasi tersebut. Pendekatan kuantitatif dengan kuisioner dan analisis regresi linier dilakukan untuk menemukan faktor penghambat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat implementasi E-Government di Kemenpar meliputi belum terdapat tujuan dan strategi untuk implementasi, kolaborasi dan koordinasi di dalam internal Kemenpar yang belum baik, teknologi belum terintegrasi, portal layanan tidak tersedia sehingga keinginan menggunakan layanan rendah, tingkat kepercayaan terhadap informasi digital yang masih rendah, serta kegagalan penggunaan portal layanan sehingga menyebabkan tingkat keamanan penyimpanan data rendah.

---

Electronic Government E Government was implemented in order to achieve the good governance. The Ministry of Tourism Kemenpar has implemented E Government, even though its implementation does not meet the expectation yet because the performance value of PeGI The ranking of E Government of Indonesia has declined and ranged as Low category. Kemenpar s PeGI in 2014 was 2.47, and has decreased to 2.04 in 2015. This declining value affects the governance and the quality of public service. This shows that, there were obstacles encountered by Kemenpar in order to implement E Government. The purpose of this study is to find factors which were inhibit the implementation of E Government. Quantitative approach with questionnaire and linear regression analysis will be conducted in order to find the factors. The results find that factors inhibited the implementation of E Government in Kemenpar include lack of objectives and strategies for implementation, lack of collaboration and coordination within Kemenpar, the technology has not integrated, the E Government service frequently unavailable and resulted to low levels of intention to use, lack of confidence in digital information, and the failure when using the service resulted to low levels of data storage security."

"Penelitian ini mengidentifkasi bagaimana implementasi Electronic Record Management System (ERMS) dapat mendukung pelaksanaan e-government di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Arsip (SiArip). Bidang Pembinaan dan Layanan Pemanfaatan Jasa Kearsipan menerapkan ERMS dalam SiArip dengan melaksanakan kegiatan alih media yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan tinjauan literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan arsip elektronik yang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok merupakan wujud dalam mendukung kegiatan e-government di lingkungan Pemerintahan Kota Depok dan menunjukkan bahwa implementasi ERMS dalam SiArip ditinjau dari komponen dasar ERMS yang dalam penerapannya masih belum terlaksana dengan maksimal akan tetapi SiArip sudah memenuhi komponen dasar dalam mempercepat pencarian dan temu kembali arsip dan mendukung pengelolaan arsip elektronik ditinjau dari dimensi layanan e-government yang berjalan dengan baik.

---

This Research identifies how the implementation of the electronic record management system can support e- government in Regional Archives and Library of Depok City using the application Sistem Informasi Pengelolaan Arsip (SiArip). The Sector of Archiving Services and Services Utilization Implements ERMS in SiArip by carrying out media transfer activities that refer to Government Regulation Number 28 of 2012. This Study uses a qualitative method through a case study approach. The research data collection techniques were obtained through observations, interviews, and literature review. The results of this study indicate that the electronic archive management activities carried out by the Regional Archives and Library of Depok City is a form of supporting e- government activities within the Depok City Government and indicate that the implementation of ERMS in SiArip is viewed from the basic components of ERMS which in its application has not been implemented optimally but SiArip has fulfilled the basic components in accelerating the search and retrieval of archives and supports the management of electronic records in terms of the dimensions of e-government services that are running well."

"Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi birokrasi. Pemerintah Kota Depok merupakan salah satu instansi pemerintah yang telah mendapatkan predikat baik dalam akuntabilitas kinerjanya jika mengacu pada penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Depok, seperti road map reformasi birokrasi yang baru dibuat dan dilaksanakan, program-program yang tidak dirancang khusus untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, hingga penurunan pencapaian kinerja dari tahun 2017 hingga 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang implementasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Depok, dengan menggunakan teori akuntabilitas kinerja Artley (2001) beserta indikator-indikatornya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Depok belum terlaksana secara optimal, dimana beberapa indikator akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan, tetapi belum dilaksanakan secara konsisten. Inkonsistensi pelaksanaan akuntabilitas kinerja dapat menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Depok dalam mencapai target kinerjanya. Untuk itu, Pemerintah Kota Depok diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya untuk memberikan hasil kinerja yang terbaik bagi stakeholders.

---

Performance accountability is one form of the Indonesian government's efforts to reform the bureaucracy. Depok City Government is one of the government agencies that has received a good title in its performance accountability when referring to the assessment from the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. However, there are still some deficiencies in the performance accountability of the Depok City Government, such as the newly created and implemented bureaucratic reform road map, programs that are not specifically designed to increase performance accountability, to a decrease in performance achievement from 2017 to 2018. to explain about the implementation of performance accountability in the Depok City Government, using the performance accountability theory of Artley (2001) and its indicators. This study uses a post-positivist approach with data collection in the form of in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the performance accountability in the Depok City Government has not been implemented optimally, where several performance accountability indicators have been implemented, but have not been implemented consistently. Inconsistency in the implementation of performance accountability can become an obstacle for the Depok City Government in achieving its performance targets. For this reason, the City Government of Depok is expected to increase the implementation of its performance accountability to provide the best performance results for stakeholders."

"Dampak dari COVID-19 di Indonesia sangatlah besar bagi operasional negara. Mulai dari diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sampai kepada terbitnya berbagai peraturan pemerintah yang mewajibkan penggunaan aplikasi e-government tracking dan tracing PeduliLindungi bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi penelitian pertama yang mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi dampak dari adopsi aplikasi e-government tracking di Indonesia, khususnya aplikasi PeduliLindungi. Penelitian ini menggunakan sebuah model eksploratif yang terdiri dari konstruk yang diadaptasi dari berbagai penelitian terdahulu yang terinspirasi dari Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) dan Technology Acceptance Model (TAM). Responden yang terdiri dari 618 pengguna aplikasi PeduliLindungi selama 3 bulan terakhir. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS 3. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perceived ease of use (kemudahan), perceived benefits (kebergunaan), hedonic motivation (perasaan positif pribadi), dan trust in government (kepercayaan kepada pemerintah) adalah faktor yang berpengaruh terhadap konstruk tracking and tracing e-government adoption (adopsi e-government). Sementara itu, konstruk Information Transparency (keterbukaan informasi), government accessibility (kemudahan akses layanan pemerintah), Social Awareness (kesadaran sosial terhadap COVID-19), dan Intention to recommend (intensi untuk merekomendasikan) adalah merupakan faktor yang dipengaruhi oleh tracking and tracing e-government adoption. Penelitian ini dapat menjadi salah satu penelitian pertama di Indonesia yang meneliti penyebab dan dampak dari adopsi aplikasi e-government tracking dan tracing PeduliLindungi di Indonesia dan membantu penelitian selanjutnya mengenai aplikasi PeduliLindungi.

---

The impact of COVID-19 towards Indonesia has been tremendous. Starting from the announcement of the multitiered activity restrictions (PPKM) by the government to the national regulations for the enforcement of the tracking and tracing e-government application, PeduliLindungi for several regions in Indonesia. This research is aimed to be one of the first research to explore the factors affecting and being affected by the adoption of egovernment applications in Indonesia, more specifically towards PeduliLindungi. This research uses an exploratory research model with constructs adapted from various past researches inspired by the Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) dan Technology Acceptance Model (TAM) research models. This research is comprised of 618 respondents consisting of people who have used the PeduliLindungi application in the past 3 months. The analysis process of this research utilizes the Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) done via SmartPLS 3 software. The result of this research shows that perceived ease of use, perceived benefits, hedonic motivation dan trust in government are factors that are proven in predicting tracking and tracing e-government adoption. On the other hand, Information Transparency, government accessibility, Social Awareness, dan Intention to recommend are factors that are proven being affected by tracking."

"Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Depok telah dilaksanakan sejak tahun 2001. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, salah satunya kepatuhan warga atau masyarakat setempat. Kota Depok memiliki tingkat kepatuhan cukup rendah dalam mengimplementasikan kebijakan IMB. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam implementasi kebijakan IMB. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam, dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa di Kecamatan Sawangan memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat seperti kesadaran hukum yang rendah, motif ekonomi, kurangnya rasa takut akan peraturan, kejelasan informasi, kejelasan sanksi, dan pengetahuan. Sedangkan di Kecamatan Limo memiliki beberapa faktor, tingginya kesadaran hukum, ketidakjelasan informasi, ketidakjelasan sanksi, dan pengetahuan.

---

Building Development Permit (IMB) policy in Depok has been implemented since 2001. There are several factors that can influance on the successful of implementation, that include citizen?s compliance. Depok has lower compliance level for implementing building development permit policy. The purpose of the researchis to describe the factor that can influencing society compliance of citizen regarding building development permit policy. Researcher used qualitative method with in-depth interview and literature study for this research.The result of this study stated that in Sawangan sub-district has factors that can affect on the level of compliance in the implementation of the policy in Depok, such as lower awareness of legal, economic motives, lower of fears the rules, clarity information, clarity sanction, and knowledge. In Limo sub-district has several factors, such as higher awareness of legal, obscurity information, obscurity sanction, and knowledge."

"Skripsi ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Program Depok Cyber City di Kota Depok. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan memberikan gambaran analisis faktor-faktor tersebut dengan menggunakan metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data dan wawancara yang mendalam yang disertai pula oleh studi kepustakaan. Penelitian menemukan bahwa Program Depok Cyber City belum berjalan dengan baik karena, secara teoritis dan berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya seperti komunikasi antar pihak yang terlibat dan dengan masyarakat, sumber daya manusia dan anggaran, dan dukungan publik terhadap program.

---

This thesis analyzes the factors which affect the implementation of Depok Cyber City program in the city which bears its name. The objective of the research within is to define an analytic image of those factors by using qualitative methode through data collection and in-depth interviews which also supported by literature study. In the end, the research found out that the Depok Cyber City implementation has not going well , theoritically and based upon those interviews, because several affecting factors such as communication between the involved parties and between government and the public, human and monetary resources, and society support for it."

"Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkembangan penerapan E-Government dengan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam Pelayanan Publik di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Depok. Metode Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif serta Jenis Penelitian Deskriptif. Hasil dari penerapan E-Government menunjukkan bahwa penerapan E-Government di BPMP2T Pemerintah Kota Depok terbukti memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan, terutama dalam hal jumlah realisasi perizinan investasi yang meningkat secara signifikan.

---

The purpose of this study is to explain the development of E Government application with the quality of public services within the Government of Depok in Public Service at the Investment Board and Integrated Licensing Services of Depok City Government. This Research Method using Qualitative Approach and Descriptive Research Type.

The result of the implementation of E Government shows that the implementation of E Government in BPMP2T Depok City Government proved to have a positive impact for service improvement, especially in the case of the number of realization of investment licenses increased significantly."

"Skripsi ini membahas faktor ndash; faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemilahan sampah di Kota. Penelitian ini dilakukan secara post-positivis dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Implementasi kebijakan sampah di Kota Depok dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada kekurangan dari faktor komunikasi dan sumber daya, yang dapat dilihat dari ketidakjelasan dan inkonsistensi pesan yang disampaikan, perbedaan perubahan yang diinginkan, keterbatasan fasilitas pendukung, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

---

This thesis discusses about the factors affecting the policy implementation of Waste separation in Depok.As a policy carried out by Depok City Government through Depok City Cleanliness. This research was conducted post positivist with descriptive design. Data collection techniques are by conducting in depth interviews, documentation studies, and observations. Implementation of waste separation in Depok city influenced factor factor that is comunicatins, resources, dispottion and bureaucracy. The results showed that the implementation of garbage policy in Depok City is influenced by the following factors include the factors of uncertainty and inconsistencies of messages conveyed, differences in desired changes, limited support facilities, lack of public awareness."