Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKepailitan suatu perusahaan sudah tentu membawa dampak, baik terhadap perusahaan itu sendiri maupun terhadap para krediturnya. Dengan dipailitkannya suatu perusahaan maka harta perusahaan tersebut akan diurus oleh kurator dan dibagi rata kepada para krediturnya. Tetapi pembayaran kepada kreditur ini didasarkan pada urutan kreditur. Kreditur separatis memegang hak jaminan dari debitur, sehingga kreditur tersebut dapat langsung mengeksekusi jaminan yang ada di tangannya. Kreditur preferren adalah kreditur yang karena undang-undang diberi tingkatan yang lebih tinggi daripada kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang, misalnya saja utang pajak. Dan yang terakhir adalah kreditur konkuren yang akan mendapatkan pembagian jika setelah dibagi dengan kreditur separatis dan konkuren harta debitur pailit masih ada. Jika dilihat dalam kasus kepailitan Batavia airlines, konsumen masuk kedalam kreditur konkuren, padahal kebutuhan akan tiket pesawat adalah kebutuhan yang real time. Dengan tidak didahulukannya pembayaran kompensasi tiket kepada konsumen hal ini tentu sangat merugikan konsumen. Konsumen membutuhkan tiket dengan segera, karena mereka pasti telah memiliki kepentingan untuk bepergian pada hari yang telah mereka tentukan tersebut. Undang- undang kepailitan harus disinkronkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, sehingga ketentuan perlindungan konsumen dapat diterapkan pada saat terjadi kepailitan.

---

ABSTRACTBankruptcy of a company is certainly an impact to both the company itself and to its creditors. Bankrupted a company with the assets of the company will be taken care of by the curator and equally distributed to its creditors, but the payments to creditors is based on the order of creditors. Secure creditor holds a security interest of the debtor, so that the lender can directly execute the guarantee that is in hand. Creditors Prefferen are creditors that since the law was given a higher level than other creditors solely based on the nature of receivables, such as tax debt. And the last is that unsecured creditors will get a share if after split with separatists and unsecured creditors bankrupt debtors assets are still there. If seen in the case of bankruptcy Batavia airlines, consumers enter the unsecured creditors, but will need is a plane ticket that needs real time.With no ticket in the earlier compensation payments to the consumers it is certainly very detrimental to consumers. Consumers need a ticket immediately, because they certainly have an interest in traveling on the day that they had determined it. Bankruptcy laws must be synchronized with the consumer protection laws, so that the consumer protection provisions could be applied in the event of bankruptcy."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan terhadap pembayaran upah buruh dan pemenuhan hak-hak buruh yang timbul akibat PHK pada perusahaan yang dinyatakan pailit berdasarkan undang-undang kepailitan dan ketenagakerjaan, dengan studi kasus kepailitan PT Fit U Garment Industry. Penelitian ini menguraikan mengenai buruh sebagai salah satu kreditor dari debitor pailit yang harus bersanding dengan kreditor-kreditor lainnya dalam mendapatkan pembayaran upah buruh dan hak-hak buruh lainnya dari harta pailit. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut; pertama, Bagaimana kedudukan tagihan upah buruh dan hak-hak buruh lainnya dalam urutan prioritas pembayaran utang. Kedua, Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh buruh terhadap putusan kepailitan untuk mendapatkan hak-hak buruh yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan terakhir, bagaimana pembayaran upah buruh dan pemenuhan hak-hak yang timbul akibat PHK pada kasus kepailitan PT Fit-U Garment Industry.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the protection of workers' wage payment and fulfillment of labor rights arising from layoffs at the company declared bankrupt under the laws of bankruptcy and employment, with the bankruptcy case studies PT Fit U Garment Industry. This study describes about the workers as one of the creditors of the bankruptcy debtor must be coupled with other creditors in obtaining payment of wages and other labor rights of the bankruptcy estate. This study aims to answer the question as follows; first, how the position of wage bills and other labor rights in order of priority debt payments. Second, how efforts to be made by the workers against the decision of the bankruptcy to obtain labor rights set out in the legislation in force. And lastly, how payment of wages and fulfillment of the rights arising from layoffs in the case of bankruptcy PT Fit-U Garment Industry."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan terhadap pembayaran upah buruh dan pemenuhan hak-hak buruh yang timbul akibat PHK pada perusahaan yang dinyatakan pailit berdasarkan undang-undang kepailitan dan ketenagakerjaan, dengan studi kasus kepailitan PT Fit U Garment Industry. Penelitian ini menguraikan mengenai buruh sebagai salah satu kreditor dari debitor pailit yang harus bersanding dengan kreditor-kreditor lainnya dalam mendapatkan pembayaran upah buruh dan hak-hak buruh lainnya dari harta pailit. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut; pertama, Bagaimana kedudukan tagihan upah buruh dan hak-hak buruh lainnya dalam urutan prioritas pembayaran utang. Kedua, Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh buruh terhadap putusan kepailitan untuk mendapatkan hak-hak buruh yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan terakhir, bagaimana pembayaran upah buruh dan pemenuhan hak-hak yang timbul akibat PHK pada kasus kepailitan PT Fit-U Garment Industry.

---

This thesis discusses the protection of workers' wage payment and fulfillment of labor rights arising from layoffs at the company declared bankrupt under the laws of bankruptcy and employment, with the bankruptcy case studies PT Fit U Garment Industry. This study describes about the workers as one of the creditors of the bankruptcy debtor must be coupled with other creditors in obtaining payment of wages and other labor rights of the bankruptcy estate. This study aims to answer the question as follows; first, how the position of wage bills and other labor rights in order of priority debt payments. Second, how efforts to be made by the workers against the decision of the bankruptcy to obtain labor rights set out in the legislation in force. And lastly, how payment of wages and fulfillment of the rights arising from layoffs in the case of bankruptcy PT Fit-U Garment Industry."

"Penyusunan penelitian ini membahas mengenai penyebab perbedaan amar Putusan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara kepailitan atau PKPU perusahaan asuransi (studi kasus: PT Asuransi Jiwa Kresna dengan PT AIA Financial) yang diajukan tanpa melalui Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hukum positif telah jelas mengatur bahwa pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit atau PKPU hanyalah Otoritas Jasa Keuangan. Adanya pembatasan subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan ini dikarenakan perusahaan asuransi merupakan lembaga yang melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelola risiko. Penulisan ini disusun menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Mengacu pada asas curia novit yaitu pengadilan tidak dapat menolak perkara memberikan dampak bagi pengadilan untuk memeriksa seluruh perkara yang didaftarkan meskipun telah disadari bahwa secara formil, pihak yang mengajukan permohonan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan pengajuan permohonan Kepailitan atau PKPU perusahaan asuransi, pada dasarnya telah diatur secara jelas dalam hukum positif, namun dalam prakteknya terdapat beberapa putusan yang tidak sesuai dengan UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mana hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Dalam rangka menyikapi hal tersebut, peranan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi terhadap badan peradilan sangat penting untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan dan Kode Etik yang berlaku, yang mana peranan tersebut dapat bekerja sama dengan Komisi Yudisial. Selain pembinaan pengawasan, sosialisasi terhadap kebebasan hakim dalam menginterpretasikan peraturan seharusnya dilakukan limitasi yaitu terhadap peraturan yang secara gramatikal telah diatur secara jelas, sehingga terhadap peraturan tersebut tidak diperlukan penafsiran/interpretasi kembali.

---

The preparation of this research discusses the causes of differences in the decisions of Commercial Court Judges at the Central Jakarta District Court in bankruptcy or PKPU cases for insurance companies (case study: PT Asuransi Jiwa Kresna and PT AIA Financial) which were submitted without going through the Financial Services Authority. Positive law clearly stipulates that the only party authorized to file a bankruptcy application or PKPU is the Financial Services Authority. There are restrictions on legal subjects who can submit this application because insurance companies are institutions that collect public funds and manage risks. This writing was prepared using doctrinal legal research methods. Referring to the principle of curia novit, namely that the court cannot reject a case, giving effect to the court to examine all registered cases even though it is aware that formally, the party submitting the application does not comply with the applicable provisions. Regarding the filing of Bankruptcy or PKPU applications for insurance companies, basically it is clearly regulated in positive law, but in practice there are several decisions that are not in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, which creates legal uncertainty in society. In order to address this, the role of the Supreme Court as the highest institution of the judiciary is very important in providing guidance and supervision over the behavior of judges who do not comply with the applicable provisions and Code of Ethics, which role can be done in collaboration with the Judicial Commission. In addition to fostering supervision, socialization of judges' freedom in interpreting regulations should be limited, namely to regulations that have been clearly regulated grammatically, so that interpretation/re- interpretation of these regulations is not required."

"Dalam suatu kepailitan, terdapat berbagai pihak yang memiliki kepentingan, seperti debitor yang berutang dan kreditor yang berpiutang. Karenanya harus diadakan pengaturan-pengaturan mengenai kepailitan. Hukum Kepailitan yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kepailitan tidak hanya dapat diajukan oleh kreditor, tetapi juga dapat diajukan oleh debitor sendiri. Tetapi hal tersebut memberikan celah bagi debitor untuk melarikan diri. Dalam hal tersebut, Hakim harus bersikap aktif karena pemeriksaan permohonan kepailitan bersifat sederhana. Mengenai pelunasan utangnyapun, kreditor tidak dapat melakukan apapun apabila debitor berdalil tidak mempunyai aset berharga. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dan menggunakan teori hermeneutika hukum.

---

In a bankruptcy, there are many parties who have an interest in it, called Debtor who owes and Creditor who has receivables. Therefore, there should ne a sufficient regulation to keep everything related to bankruptcy measured. The bankruptcy law which regulates the bankruptcy in Indonesia is Law No. 37 Year 2004. Bankruptcy is not only stated by creditor, debtor is also capable to put his own state into bankruptcy and the debtor may exploit it in order to escape from the debts. Pertaining to that issue, the judge is expected to be more active in consideration of the nature of the examination in bankruptcy petition is simple. Concerning the debts settlement, the creditor would be helpless if the debtor can not provide any adequate assets to repay the debts. This research is jurisdicial normative type of research and using the theory of hermeneutika law."

"Penelitian untuk tesis ini difokuskan pada penyelesaian utang jaminan fidusia terhadap debitur yang meninggal dunia sebagaimana ditemukan dalam perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 127/Pdt.G/2019/Pn-Jmb. Sengketa di dalam perkara tersebut adalah berkaitan dengan beralihnya utang jaminan fidusia kepada debitur baru. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum yang terjadi apabila debitur dalam perjanjian fidusia meninggal dunia. Selain itu juga peran notaris dalam penyelesaian utang jaminan fidusia terhadap debitur yang meninggal dunia. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif di mana data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil analisis secara kualitatif menemukan bahwa perjanjian fidusia mengikuti perjanjian pokok, sehingga apabila perjanjian pokok kredit beralih maka perjanjian fidusianya pun akan ikut berpindah kepada debitur baru. Apabila debitur tersebut meninggal dunia maka jaminan fidusia menjadi jaminan kebendaan yang akan mengikuti kepada siapa yang memilikinya, sehingga dapat beralih kepada ahli waris yang menerima harta dari pewaris selaku debitur. Adapun peran notaris dalam konteks penyelesaian utang jaminan fidusia terhadap debitur yang meninggal dunia adalah tidak hanya berperan dalam pembuatan akta fidusia, tetapi juga memberikan penyuluhan hukum tentang pemberian utang jaminan fidusia ke pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

---

Notaries have a strategic and crucial role in supporting business (business) activities, but in fact, not always the products produced by a notary can provide legal certainty for business transactions that have been carried out. This can lead to a dispute as the case registered in the Central Jakarta District Court under Number 131/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. The dispute is related to bankruptcy, in this case the change of creditor from the old one to the new one through a cessie deed, which must be known or approved by the debtor. As an authentic deed, the cessie deed should have perfect proving power, but in reality the validity of the cessie deed is questionable. Therefore, the problems raised in this study are the position of the cessie deed in fulfilling the requirements for the application for Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and the role of the notary as the compiler of the cessie deed in the a quo case. To answer this problem, juridical-normative research is used. Where the secondary data obtained through document studies are then analyzed qualitatively. From the analysis carried out, it can be stated that although the cessie deed is an authentic deed, in the context of the PKPU case, simple proof must be carried out. In addition, it must also consider the position of the debtor, the validity and binding power of the cessie to the debtor. In relation to the role of a notary, it can be explained that as a public official, a notary must ensure that the cessie has been carried out in accordance with the applicable legal provisions, impartially. Therefore, the notary should play an active role in giving notification to the debtor after confirming that the obligatory agreement on the cessie is not a simulated agreement."

"ABSTRAKPerekonomian yang dipengaruhi oleh globalisasi dunia usaha memungkinkan para pengusaha untuk menambahkan modal usahanya dengan melakukan pinjaman yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah dalam penyelesaian utang piutang di antara mereka. Lembaga Kepailitan dan PKPU di Indonesia merupakan lembaga yang memberikan solusi penyelesaian masalah utang piutang di Indonesia. Penelitian ini akan membahas bagaimana implikasi hukum atas permohonan PKPU terhadap debitor asing di Pengadilan Niaga Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa Pengadilan Niaga Indonesia dapat memeriksa dan mengadili perkara permohonan PKPU terhadap debitor asing apabila debitor asing tersebut terbukti melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

---

ABSTRACTThe economy that is affected by the globalization of the corporate world allows entrepreneurs to growth its business capital by acquiring loans from local or foreign source. However, it can cause problems about the debts settlement between them. The Indonesian institution of Bankruptcy and Suspension of Payment is an institution that provides resolution of debts settlement in Indonesia. This research will review how is the legal implication of the appeal of suspension of payment toward foreign debtor in Indonesian Commercial Court. The research method used in this research is the juridical normative research. This research found that the Indonesian Commercial Court may examine and adjudicate the appeal of suspension of payment toward foreign debtor if the foreign debtor proved doing business activities in Indonesia."

"Penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap konsumen satuan rumah susun sebagai kreditur konkuren dalam kasus kepailitan dari debitur (pelaku pembangunan rumah susun), sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selama ini banyak ditemukan penjualan rumah susun yang belum dibangun namun tetap dilakukan perbuatan hukum pengikatan jual beli dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Pada akhirnya hal tersebut menimbulkan sengketa ketika terjadi kepailitan dari pelaku pembangunan. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dijadikan dasar pembelian rumah susun yang belum dibangun, dan perlindungan hukum terhadap konsumen satuan rumah susun sebagai kreditur konkuren dalam konteks kepailitan debitur (pelaku pembangunan). Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan didukung oleh wawancara dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa akta PPJB dapat dijadikan dasar untuk peralihan hak atas tanah apabila harga yang sudah disepakati bersama telah dibayar lunas dan objeknya sudah dikuasai oleh pembeli. Adapun terkait perlindungan hukum terhadap konsumen satuan rumah susun sebagai kreditur konkuren sangat lemah karena tidak ada ketentuan yang dengan tegas mengatur tentang itu. Selama ini di dalam pengaturan tentang pembayaran pengembalian kepada kreditur, besaran yang diterima oleh kreditur konkuren adalah sisa dari hasil pembayaran kepada kreditur lainnya, dalam hal ini adalah kreditur separatis dan kreditur preferens. Dengan demikian apabila hasil penjualan dari boedel pailit debitur sudah habis, maka kreditur konkuren tidak mendapatkan apapun, meski ia sudah membayar lunas.

---

This research describes protection law for apartment costumers as concurrent creditors in bankruptcy cases from debtors (apartment developers), as stated in the Decision of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court Number 32/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. All this time, many apartment sales have not been built, but it is done a legal act that binds sale and purchase in the Sale and Purchase Agreement (SPA). In the end, it creates a dispute when the apartment developer is bankrupt. Therefore, the problem described in this study is regarding the deed of the Sale and Purchase Agreement (SPA). That agreement is the basis for purchasing apartments that have not been built and protection law for consumers of apartment units as concurrent creditors in the context of debtor bankruptcy (apartment developer). This normative juridical research uses secondary data through literature study supported by interviews and then analyzed qualitatively. From the analysis results, it can be stated that the SPA deed can be used as the basis for transferring land rights if the mutually agreed price has been fully paid and the buyer has controlled the object. The protection law for apartment consumer units or concurrent creditors is fragile because there are no regulated provisions. In the repayment plan to creditors, the amount received by concurrent creditors is the rest of the proceeds payments to other creditors, in this case, the separatist creditors and preferred creditors. Therefore, if the proceeds from the sale of the debtor's bankrupt bank are exhausted, the concurrent creditor does not get anything, even though he has fully paid the debt."

"Dalam kondisi keuangan yang berdampak pada ketidakmampuan seseorang atau suatu badan hukum dalam memenuhi kewajiban berupa pembayaran utang, maka Debitor dapat mengajukan suatu upaya berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara sukarela (voluntary petition). Pengajuan permohonan PKPU secara sukarela ini merupakan suatu bentuk itikad baik Debitor dalam melunasi utang-utangnya kepada Para Kreditor. Terlebih apabila dalam permohonan PKPU tersebut juga dilampirkan suatu rencana perdamaian berupa penawaran jadwal pembayaran dan nominal utang yang akan dibayarkan, maka sudah seharusnya dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lain halnya dengan pengajuan permohonan PKPU yang diajukan secara sukarela oleh PT Duta Adhikarya Negeri, putusan ini ditolak karena pembuktian yang tidak sederhana. Hal ini disebabkan oleh bukti surat yang memperlihatkan keberadaan utangnya berupa copy dari fotocopy. Namun pada faktanya, bukti-bukti tersebut telah diakui dan tidak dibantah oleh pihak Kreditor. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian yaitu yuridis normatif yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Penulis akan meneliti pertimbangan Majelis Hakim yang kurang cermat dalam memperhatikan substansi dari permohonan PKPU. Dalam UUK-PKPU tidak secara rinci diatur mengenai pembuktian sederhana dalam perkara PKPU, melainkan diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Mengingat bahwa dikabulkannya suatu PKPU dapat memberikan kepastian hukum berupa kesempatan pada Debitor untuk melaksanakan kewajibannya dalam PKPU serta rencana perdamaian, maka sudah seharusnya pengadilan berfokus pada keberadaan utang yang ada pada bukti-bukti yang telah diakui oleh Para Kreditornya sehingga tidak terbantahkan dan menjadi sah di persidangan serta dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) UUK-PKPU.

---

In a financial condition that affects the inability of a person or a legal entity to fulfill obligations in the form of debt payments, the Debtor may submit a legal remedy in the form of a voluntary petition. Submitting a PKPU application voluntarily is a form of the Debtor's good faith in paying off his debts to Creditors. Especially if the PKPU request is also attached with a reconciliation plan in the form of offering a payment schedule and the amount of the debt to be calculated, then it should have been granted as stipulated in Article 225 paragraph (2) Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment obligations. Unlike the case with PT Duta Adhikarya Negeri submitting a PKPU application voluntarily, this decision was rejected because the evidence was not simple. This is caused by documentary evidence that reveals the existence of the debt in the form of a copy of the photocopy. However, in fact, this evidence has been acknowledged and not disputed by the creditors. In this study, the author uses research methods which is normative juridical which produces descriptive analytical data. The author will analyze the considerations of the Panel of Judges which are incomprehensive in paying attention to the substance of the PKPU petition. The UUK-PKPU does not stipulate in detail regarding simple proof in PKPU cases, instead it is regulated in the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 109/KMA/SK/IV/2020 concerning Enforcement of the Handbook for Settlement of Bankruptcy Cases and Suspension of Obligations for Payment of Debt. Given that the granting of a PKPU can provide legal certainty in the form of an opportunity for the Debtor to carry out debt payment obligations in the PKPU as well as a composition plan, then it should be more focusing on the existence of the debts on evidence that has been acknowledged by the Creditors so that they cannot be disputed and become valid in court and granted as regulated in Article 225 paragraph (2) UUK-PKPU."

"Dalam hal harta debitor pailit yang ditemukan saat proses pengurusan dan pemberesan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, Hakim Pengawas mengusulkan kepada Hakim Pemeriksa untuk melakukan pencabutan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUK & PKPU. Namun, dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 74/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1037.K/PDT.SUS/2010 yang mengajukan pencabutan pernyataan pailit adalah Kurator dengan hanya berdasarkan dugaan tidak ditemukan harta pailit. Permohonan pencabutan kepailitan oleh Kurator yang demikian tentu akan merugikan para kreditor untuk memperoleh pembayaran. Padahal, UUK & PKPU seyogyanya tidak hanya memberikan perlindungan kepada debitor, tetapi juga para kreditor. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa informan sebagai data tambahan yang menunjang atau melengkapi data sekunder. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Kurator dapat mengajukan permohonan pencabutan pernyataan pailit dengan terlebih dahulu melakukan rapat panitia kreditor untuk memastikan bahwa debitor pailit sudah tidak memiliki harta lagi untuk membayar biaya kepailitan, dan Kurator juga harus memperoleh izin dari Hakim Pengawas. Sehubungan dengan hal tersebut maka ada beberapa saran dari peneliti untuk melakukan pembaharuan terhadap UUK & PKPU, khususnya terkait prosedur dan tahapan pencabutan kepailitan.

---

In case that the debtors assets discovered during the management and settlement process of the bankruptcy assets are insufficient to cover the bankruptcy charge, the Supervisory Judge shall propose to the Panel of Judges to revoke bankruptcy decision as stipulated under Article 18 paragraph (1) of Law No. 37/2004. Having said that, however, on the Central Jakarta Commercial Court Verdict Number 74/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST jo. the Supreme Court Verdict Number 1037.K/PDT.SUS/2010, instead of the Supervisory Judge, it is the Receiver who proposed to revoke the bankruptcy decision merely based on unreasonable assumptions stating the debtors assets were insufficient. Such revocation proposal may have harmed the creditors to receive immediate payment. Whereas, Law No. 37/2004 implicates that reasonable protection should not only be given for the interest of the debtor, but also the creditors.

This research is a juridical-normative using secondary data or library research comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. Additionally, the researcher also conducted key informants interview to further support and complement the secondary data.

The research shows that the Receiver may propose to revoke the bankruptcy decision by covening the creditors meeting in advance to ensure that the debtor does not have sufficient assets, and the Receiver must have obtained an authorization from the Supervisory Judge prior to the revocation proposal. In connection therewith, some recommendations for possible amendments to the Law No. 32004 are provided, specifically on the procedure and phase of bankruptcy revocation."