Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank PembiayaanRakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung. Penelitian ini merupakan jenispenelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkangambaran tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah danfaktor-faktor yang menjadi hambatan dan bentuk penyelesaian pembiayaanmurabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung.Hasil penelitian ini menyarankan agar bank dapat lebih detail dalam melakukananalisa nasabah sebelum memberikan fasilitas pembiayaan; bank juga harus memilikibarang yang dibutuhkan oleh nasabah pada saat dilakukan pembiayaan murabahahagar tidak selalu menggunakan surat kuasa wakalah.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about implementation of murabaha financing by BankPembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung. This research is a kind ofnormative legal research with the descriptive nature of the research to get a picture ofimplementation of murabaha financing in Islamic banking and the factors thatbecome barriers and form completion of murabaha financing at Bank PembiayaanRakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung. The results of this research suggestbanks have to be more detail in analyzing their customer before granting financingfacilities; banks also need to owned the items required by the customer at the time ofmurabaha financing and not always use wakalah."

"Untuk mengetahui berapa besar modal yang harus dicadangkan untuk risiko pembiayaan, bank harus mengukur berapa besar potensi kerugian akibat risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan dapat diukur dengan model standar dan model internal. Dengan studi kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar potensi kerugian risiko pembiayaan dengan model standar dan dengan model internal, manakah model yang lebih akurat, dan berapa besar penghematan modal yang harus dicadangkan dari selisih hasil pengukuran dengan kedua model tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data seluruh jenis pembiayaan pada BPRS Harta Insan Karimah pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Model internal dilakukan dengan metode CreditRisk+ , sedangkan model standar dilakukan dengan menghitung Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/22/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa modal yang harus dicadangkan untuk menutup kerugian akibat risiko pembiayaan dengan modal internal lebih kecil daripada dengan modal standar. Dibandingkan dengan actual loss yang terjadi, model internal lebih akurat dibandingkan dengan model standar. Maka BPRS Harta Insan Karimah dapat menghemat modal yang harus dicadangkan sebesar 72,5% pada tahun 2008, 75,3% pada tahun 2009, dan 83,8% pada tahun 2010.

---

To find out how much capital charge for financing risk, bank has to know how much potential loss regarding financing risk. Financing risk can be measured based on Standard Model and Internal Model. With case study at Shariah Rural Bank or Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah, this research is aimed to find out how much potential loss regarding financing risk based on standar model and internal model, which model is more accurate, and how much capital charge that bank can save concerning the difference of measurement result between the two models.

The database used in this research is data of all kind of financing at BPRS Harta Insan Karimah taken from 2008 to 2010. The internal model based on CreditRisk+ method, while standard model based on WRA measurement by Bank Indonesia number 8/22/PBI/2006 on Minimum Capital Charge of Shariah-Based Rural Bank.

The measurement result shows that potential loss regarding financing risk based on internal model is lower than based standard model. Comparing with actual loss, internal model is more accurate than standard model. Then BPRS Harta Insan Karimah can save capital charge about 72,5% at year 2008, 75,3% at year 2009, and 83,8% at year 2010."

"Akhir-akhir ini, banyak bermunculan bank yang menggunakan prinsip syariah. Di Indonesia sendiri, sudah terdapat undang-undang yang mengakomodasi perbankan syariah. Yaitu UU No. 7 Tahun 1992 kemudian diikuti dengan UU No. 10 Tahun 1998, serta peraturan perundangan yang lainnya. Selain Bank Umum, BPR jugs dapat menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pokok permasalahan adalah: 1. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh BPRS Harta Insan Karimah dalam mengatasi risiko kegagalan usaha dari mitra usahanya pada perjanjian pembiayaan investasi? 2. Bagaimana proses penyelesaian permasalahan tersebut pada BPRS Harta Insan Karimah?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan didukung wawancara dan tipologi Penelitian adalah penelitian evaluatif. Kesimpulan dari pokok permasalahan point satu di atas yaitu ada dua tahap. Tahap tersebut diterapkan pada saat sebelum perjanjian dan setelah perjanjian. Tahap sebelum perjanjian adalah BPRS melakukan penilaian secara seksama dengan menggunakan konsep 5 C's. Tahap setelah perjanjian adalah ma BPRS akan memberikan peringatan maksimal sampai tiga kali. Kemudian pihak BPRS akan melakukan penagihan ke tempat penerima pembiayaan. Apabila ternyata nasabah memang tidak mampu membayar pinjamannya, karena kegagalan usaha, maka BPRS akan melakukan penyelamatan pembiayaan yaitu antara lain reschedulling, reconditioning, atau restructuring. Tetapi apabila memang upaya di atas tidak berhasil, upaya terakhir akan dilakukan yaitu penjualan barang jaminan. Sedangkan kesimpulan atas pokok permasalahan point dua adalah BPRS Harta Insan Karimah dalam mengatasi risiko pembiayaan tersebut adalah dengan melalui musyawarah. Bila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka akan dibawa ke BASYARNAS. Namun sampai saat ini belum ada kasus yang dibawa ke BASYARNAS. Saran yang dapat penulis berikan adalah: 1. BPRS Harta Insan Karimah dapat lebih menerapkan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, 2. Pemerintah sebaiknya mengganti kata Perkreditan dalam BPRS menjadi Pembiayaan, 3. Agar DPS lebih memaksimalkan peranannya dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS Harta Insan Karimah, 4. Pada pemberian pembiayaan ulang, sebaiknya pihak BPRS lebih mengawasi perkembangan usaha dari mudharib, 5. Pemberian dispensasi berupa perpanjangan waktu pelunasan sampai dengan pengikhlasan sisa hutang kepada nasabah yang wanprestrasi karena force majeur. "

"Perbankan di Indonesia dewasa ini mengalami kemajuan yang demikian pesat. Khususnya untuk orang-orang yang tidak menginginkan adanya sistem riba yang diharamkan dalam Hukum Islam, keberadaan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional membuat masyarakat dengan leluasa memilih produk perbankan yang diinginkan sesuai manfaat dan tujuan. Dari sekian banyak produk yang ditawarkan, maka untuk bidang pembiayaan yang dapat digunakan untuk kegiatan konsumtif maupun usaha, ada yang disebut dengan Murabahah. Tesis ini membahas tentang aspek hukum dan penerapan akad pembiayaan al Murabahah pada Bank Rakyat Indonesia, sebagai salah satu state-owned bank di Indonesia yang memiliki Unit Usaha Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, juga wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pembiayaan al Murabahah di Bank Rakyat Indonesia - Unit Usaha Syariah telah berusaha menerapkan prinsip syariah Islam bersama-sama dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan al Murabahah tersebut. Akad pembiayaan al Murabahah ini biasanya dibuat dalam bentuk notariil. Setiap orang dapat menikmati fasilitas ini, dengan cara mengajukan permohonan pada bank dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya, format akad pembiayaan al Murabahah masih banyak mengadopsi pasal-pasal pada perjanjian kredit dari bank konvensional, yang cenderung lebih melindungi kepentingan bank. Untuk mengatasi hal ini, maka akan lebih baik apabila pihak bank lebih memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan bank dan nasabah, agar hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi lebih seimbang."

"Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia dewasa ini sangat berkembang pesat. Larangan riba dalam sistem bank Syariah, dinilai sangat baik bagi produk Syariah, dan meninmbulkan persepsi bahwa seharusnya produk bank Syariah lebih meringankan dan menguntungkan bagi nasabahnya dibandingkan dengan produk bang konvensional pada umumnya. Salah satu produk perbankan Syariah termasuk melaksanakan akad pembiayaan take over dari Bank Konvensional kepada Bank Syariah. Pembiayaan take over di Indonesia diatur dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Penulisan tesis ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang bagaimana pelaksanaan take over berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana pelaksanaan pembiayaan take over dengan akad murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Depok dan peran notaris/PPAT. Tipe Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan menjelaskan peraturan-peraturan dan Prinsip Syariah dalam pembiayaan take over. Hasil penelitian ini dapat memaparkan pelaksanaan Pembiayaan take over dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Mandiri sesuai dengan alternatif 1 Qardh Wal Murabahah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 31/DSN-MUI/2002 dan Notaris memiliki peran dalam pembuatan akta dan covernote yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut, dan PPAT mempunyai peran dalam hal pengikatan jaminan.”

---

The development of Islamic Banking in Indonesia is currently growing rapidly. The prohibition of usury in the Sharia bank system, supports very well for Sharia products, and raises perceptions about Sharia bank products more lightening and profitable for its customers compared to conventional bang products in general. One of the Sharia banking products including implementing a financing agreement took over from a Conventional Bank to a Sharia Bank. Financing is taking over in Indonesia. Financial Regulation No. 21 of 2008 The writing of this thesis is to provide information to the general public about how to carry out take over based on Indonesian regulations, and how to implement the budget taking over with murabahah contract in Bank Syariah Mandiri Depok Branch and the role of notary / PPAT. This type of research is analytical descriptive, namely by explaining the rules and Sharia principles in financing take over. The results of this study can explain the implementation of Financing to take over with the Murabahah Covenant at Bank Syariah Mandiri in accordance with alternative 1 Qardh Wal Murabahah based on the National Sharia Council Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 31 / DSN-MUI / 2002 and Notary on the role in making the related deed and covernote with this funding, and PPAT has a role in terms of binding the Collateral"

"Bank BNI Syariah adalah Unit Usaha dari Bank BNI yang beroperasi dengan sistem syariah (non bunga/bagi hasil). Salah satu produk bank BNI syariah adalah pembiayaan murabahah. Hampir semua akad yang digunakan oleh bank BNI syariah berbentuk perjanjian baku yang telah disusun dan dirancang isinya terlebih dahulu oleh pihak Bank BNI Syariah sebelum akad terjadi. Pada kenyataannya sebagian besar perjanjian baku yang beredar di masyarakat cenderung merugikan nasabah. Pokok permasalahan dalam skripsi ini antara lain bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perjanjian baku dalam jasa pembiayaan dengan sistem murabahah pada bank BNI syariah, apakah perjanjian baku yang terdapat dalam jasa pembiayaan secara murabahah yang dilakukan oleh BNI Syariah cenderung merugikan nasabah, dan apakah perjanjian baku yang terdapat dalam jasa pembiayaan dengan sistem murabahah yang dilakukan oleh bank syariah menyimpang dari Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode penelitian penulis dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pihak BNI Syariah. Kesimpulanya adalah akad murabahah BNI Syariah sesuai dengan asas, unsur, dan rukun, serta syarat perikatan Islam walaupun ada ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Akad murabahah Bank BNI Syariah cenderung merugikan nasabah karena banyaknya kewajiban yang menjadi beban nasabah yang tercantum dalam akad tersebut, sementara hak nasabah sangat sedikit yang tercantum dalam akad murabahah tersebut. Terdapat dua pasal yang bertentangan dengan pasal 18 UUPK yaitu Pasal 6 (2) tentang tidak berhaknya nasabah mengajukan tuntutan kepada pihak bank atas adanya cacat pada barang yang nasabah beli, pasal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1a) UUPK, dan Pasal 12 mengenai tindakan sepihak yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah atas rekening nasabah jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana tercamtum dalam akad murabahah tersebut, pasal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (ld) UUPK. Penuiis menyarankan agar BI segera menstandarisasikan rancangan akad murabahah secara lebih rinci guna memberikan perlindungan kepada nasabah. Karena PBI No.7/46/PBI/2005 yang menjadi pedoman penyusunan akad murabahah isinya kurang memberi perlindungan kepada nasabah."

"Keberadaan kegiatan usaha dan lembaga berbasis syariah di Indonesia sejak tahun 1991 tidak serta merta diikuti dengan peraturan-peraturan yang mendukungnya, terutama yang berkaitan dengan akuntansi. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu dari lembaga berbasis syariah tersebut tidak luput dari permasalahan tersebut. BPRS adalah termasuk lembaga yang diatur oleh Undang-undang Perbankan Indonesia dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia termasuk di dalamnya mengenai pembukuan dan pelaporan. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan BPRS mengacu kepada pedoman akuntansi perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 1992, yang kemudian diperbarui dengan PAPI 2001. Baru pada tahun 2003 Bank Indonesia mengeluarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Banyak permasalahan yang timbul sehubungan dengan digunakannya PAPI sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yang ditunjukkan dalam laporan keuangan BPRS Harta Insan Karimah tahun 2003. Hal ini dikarenakan karena karakteristik transaksi pada BPRS yang memang sangat berbeda dengan perbankan kenvensional, dan dalam PAPI hanya diatur mengenai transaksi-transaksi bank konvensional Keberadaan PAPSI seharusnya banyak membantu BPRS di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya Tetapi hal ini tergantung kepada tingkat kepatuhan BPRS terhadap ketentuan dalam PAPSI, seperti yang ditunjukkan oleh laporan keuangan BPRS Harta Insan Karimah tahun 2005. Meskipun demikian bukan berarti PAPSI tidak memiliki kekurangun. Komponen laporan keuangan yang diatur dalam PAPSI lebih menekankan pada aspek kinerja BPRS, dan kurang memperhatikan laporan keuangan mengenai kesesuaian dengan syariah dan laporan komitmen sosial yang berkaitan dangan Laporan Sosial Ekonomi dan Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan."

"Tesis ini membahas mengenai pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disebut 'BSM') kepada usaha kecil. Istilah Syariah ada sejak UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Saat itu ada pengadaan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat. Pada tahun 2007, muncullah BSM. Bank Syariah menyediakan pelayanan pembiayaan untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Yang dibahas adalah pembiayaan Murabahah untuk usaha kecil. Permasalahan yang dibahas adalah implementasi pembiayaan Murabahah BSM kepada Usaha Kecil serta kendala yang dihadapi oleh BSM dalam pelaksanaan tujuan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber primer, sekunder dan tersier serta analisis data secara kualitatif. Penelitian pun dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pimpinan dari BSM, yang mengetahui langsung permasalahan yang dibahas. BSM dalam memberikan pembiayaan Murabahah haruslah memenuhi prosedur bank tersebut dan menjalankan yang sesuai undang-undang serta Fatwa DSN tentang Murabahah. Transaksi yang dilakukan harus jelas secara keseluruhan. Setelah itu bank menetapkan margin atas pembiayaan tersebut. Nasabah dalam membayar kepada bank dilakukan secara angsuran. Saat ini persentase Pembiayaan Murabahah dalam BSM mencapai 70% sedangkan 30% nya adalah pembiayaan bagi hasil. Dalam persentase 70% tersebut, segmen usaha kecil mencapai 56%. BSM tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut. Pembiayaan usaha kecil tidak dipersyaratkan ijinijin usaha yang lengkap, cukup dengan surat usaha dari instansi seperti kelurahan dan lain-lain. Jika nasabah tidak mempunyai objek yang dapat dijaminkan untuk pembiayaan ini dapat digunakan objek yang menjadi objek pembiayaan murabahah itu sendiri. Untuk mengenai pajak, pajak dikenakan hanyalah satu kali yaitu dari supplier kepada bank yang merupakan harga pokok barang tersebut.

---

This Thesis is discusses about Murabahah financing which given by The Bank Syariah Mandiri (furthermore called 'BSM') to the small business, the term 'Syariah'had been used since Law No. 10 of 1998 concerning Banking exist and since then the banking based on Syariah principle is exist. At the beginning the first Syariah bank in Indonesia was Muamalat Bank. In 2007, The BSM founded. Syariah Bank provides services in form of financing for the empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises. The study of this Thesis is about Murabahah Financing for the small business. The problems which will be discussed by the writer is about the implementation of Murabahah Financing by BSM to the small business and the obstacles which facing by BSM in the implementation of such aim. The method which used in this research is normative legal research by using premier, secondary and tertiary data which supported by qualitative data analysis. The research data was also supported by collecting data through interviews with The leader of BSM who has the direct knowledge of the problems discussed. The BSM in giving Murabahah Financing services o the small business must fulfill the existing procedures within the bank itself, law and the 'Fatwa' of the National (Indonesia) Syariah Council concerning Murabahah Financing. Transaction must be done wholly and clearly and after that The Bank must define the margin of the financing. The customer payment to the bank performed on an installment basis. In present time, the percentage of Murabahah Financing within The BSM has reach 70% and the rest 40% is profit sharing financing. In 70% of Murabahah Financing, the small business segment is 56% and commonly The Bank Syariah Mandiri experiencing constraints in terms of licenses or warranties but has been figure out by The BSM. Regarding the letters permitting, financing small business permits are not required to complete business, but it is enough only by having business permit from the government institution (Kelurahan, etc). Regarding the warranty, if the customer doesn't have anything as a warranty then the financing object can be used as a warranty. Regarding to tax of financing, tax only charged once from the supplier to bank which is the basic price of such objec."

"Tesis ini dilatarbelakangi dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah di dunia sebagai suatu fenomena global dalam usaha mencegah terjadinya krisis keuangan dunia. Rangkaian krisis yang melanda sistem keuangan internasional selama dua dekade terakhir telah menuntut kesadaran masyarakat internasional untuk lebih serius mengembangkan sistem ekonomi non ribawi yaitu sistem ekonomi Islam. Fungsi penyaluran dana merupakan faktor utama dalam menilai kinerja Bank Syariah guna memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada masyarakat yang menempatkan dananya di Bank Syariah. Penyaluran dana yang paling banyak digunakan pada Bank Syariah adalah penyaluran dana dengan akad murabahah. Demikian halnya dengan penyaluran dana pada Bank CIMB Niaga Syariah yang didominasi oleh akad murabahah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan untuk pembelian barang dimana harga pokok barang dan margin keuntungan yang diperoleh oleh bank wajib diketahui dan disepakati antara bank dan nasabah. Transparansi harga pokok dan pembatasan keuntungan (margin) bank menjadi ciri khusus dari pembiayaan murabahah.Permasalahan yang diangkat dalam tesis adalah: mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank CIMB Niaga Syariah sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi, penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan murabahah di CIMB Niaga Syariah dan kepatuhan akan prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam transaksi pembiayaan murabahah di segmen konsumer. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yaitu menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pengumpulan data primer dari pihak terkait.Kesimpulan dari hasil penelitian adalah, meskipun secara konsep syariah tidak ada pemberian pinjaman uang dengan suatu keuntungan. Tetapi pada pelaksanaannya pembiayaan murabahah ini adalah penyediaan dana yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh bank adalah selisih harga pokok dengan harga jual kepada nasabah. Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) pada pembiayaan murabahah di CIMB Niaga Syariah telah dijalankan secara optimal. Namun penerapan kepatuhan syariah dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah di CIMB Niaga syariah belum dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat pembiayaan murababah dalam pelaksanaannya di bank CIMB Niaga Syariah masih dalam konteks penyediaan dana dalam rangka menjalankan fungsi Bank sebagai lembaga intermediasi.

---

This thesis is prepared based on the growth and development of syariah financial institution in the world as a global phenomenal condition for the effort of preventing the world financial crisis. The series of crises affected the international financial system which occurred in these last two decades had brought to a more serious awareness of the international community to develop a non-interest economical system known as the Islamic Economy System. The fund distribution function has become its special factor to value the Syariah Bank?s performance in order to provide a competitive profit sharing to those customers who deposit their fund in the Syariah Bank. The funding distribution which is used mostly in Syariah Bank is known as "akad murabahah". It applies also in the funding distribution at Bank CIMB Niaga Syariah which is dominated by the akad murabahah. The murabahah financing is a financing for buy a tangible assets whereby the real price of such product and its profit margin received by the bank shall be declared and agreed by both Bank and its customer. The transparency of such real price and profit margin has become the special characteristic of this murabahah financing.The case brought in this thesis is about the implementation of murabahah financing at Bank CIMB Niaga Syariah known as the financial institution which has a function as intermediate institution, the implementation of prudential banking syariah principle applied in any consumer?s segment of transactional murabahah financing. This thesis is using the empirical normative research method which means using the secondary data such as constitutional regulation and primary data which is collected from any related parties.The summary from this research is, conceptually, syariah method shall not cause any funding with profit. However, the murabahah financing is implemented in such a way that the financing is aimed to get some profit. The profit received by the Bank is gathered from the margin from the real price and the selling price to customers. The implementation of prudential banking in any murabahah funding at CIMB Niaga Syariah has been optimally applied. However, the implementation of syariah prudential banking in implementing the murabahah financing at CIMB Niaga Syariah has applied maximally in due course, based on the situation that such financing is still in the context of funding supply in terms of implementing the function as an intermediate banking institution."