Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBPK memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undanganuntuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yangdiakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yangdilakukan oleh bendahara. Penyelesaian kerugian negara/daerah yang menjaditanggung jawab bendahara diatur tata cara penyelesaiannya oleh Peraturan BPKNomor 3 Tahun 2007, dimana dinyatakan dalam Pasal 41 Peraturan BPK Nomor3 Tahun 2007 Badan Pemeriksa Keuangan dapat membentuk Majelis TuntutanPerbendaharaan dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara terhadapbendahara. Sebagai bagian dari penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yangbertujuan untuk pemulihan keuangan negara/daerah dan tertib administrasi dalampengelolaan keuangan negara/daerah, Majelis Tuntutan Perbendaharaan padaBPK memegang peranan penting khususnya dalam penyelesaian ganti kerugiannegara/daerah yang penanggungjawabnya adalah bendahara. Denganmenggunakan kajian kepustakaan dan perundang-undangan, penulisan inibermaksud menjelaskan kedudukan Majelis Tuntutan Perbendaharaan dalammenilai dan/atau menetapkan kerugian negara/daerah terhadap bendaharadikaitkan dengan Sistem Peradilan Administrasi di Indonesia.Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penulisan ini, disimpulkanbahwa kedudukan Majelis Tuntutan Perbendaharan dalam menilai dan/ataumenetapkan kerugian negara/daerah terhadap bendahara dikaitkan dengan SistemPeradilan Administrasi di Indonesia adalah bahwa Majelis TuntutanPerbendaharaan tidak termasuk dalam Sistem Peradilan Administrasi di Indonesiakarena pada proses menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerahterhadap bendahara Majelis Panel dalam Majelis Tuntutan Perbendaharaanmenjalankan fungsi quasi administratif atau berlaku selayaknya pimpinaninstansi/lembaga terhadap pegawai dalam lingkungannya.

---

ABSTRACTThe Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK RI), have theauthority to assess and determine the amount of loss suffered by the state causedby a treasurer’s illegal action both intended or by negligance. State assessmentsand state financial losses or the determination of which party is obliged to paycompensation determined by the decision of BPK RI. The settlements in which thetreasurer obliged to, is ruled by BPK Regulations Number 3 Year 2007, in whichArticle 41 of the regulation stated that BPK RI can formed a TreasuryProsecution Council to process the state financial loss settlements to thetreasurer. As a part of state financial loss settlements system that pursue therelieve of the state financial and an administration order in state financialmanagement, BPK RI’s Treasury Prosecution Council held an important role,especially in state financial loss settlements obliged to a treasurer. By usingliteratures and laws study, this research intented to explain and clearing theTreasury Prosecution Council’s stand in the Administrative Judicature System ofIndonesia.Based on the analysis conducted in this research, it is concluded that theTreasury Prosecution Council in doing assessments and/or determination of astate financial loss obliged to a trasurer is not a part of the AdministrativeJudicature System of Indonesia because it doesn’t do any court function. Theconclusion was higlighting that in the assessing and/or determining process, thePanel in the Treasury Prosecution Council was doing a quasi administrativefunction or in other word it act as if it were the head of the office in givingassessments and determinations."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan praktik whistleblowing system yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Whistleblowing System merupakan salah satu alat deteksi yang dapat mengungkap tindakan kecurangan di Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini berfokus pada 8 aspek utama, yaitu perlindungan kepada whistleblower, regulasi terkait pengaduan pelanggaran, sistem pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan pelanggaran, penyusunan ketentuan whistleblowing, reward, sikap organisasi, ketersediaan akses pelaporan eksternal, serta karakteristik whistleblower. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa secara garis besar Whistleblowing System yang telah ditetapkan BPK hampir memenuhi semua aspek utama namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

---

This study aims to analyze the implementation of whistle blowing system which operated by the Audit Board of The Republic of Indonesia. Whistleblowing system is one of fraud detection tools in Audit Board of The Republic of Indonesia. Focus of this study are whistle blower's protection law, fraud regulation, the mechanism of fraud reporting system, whistle blowing requirement, reward, organization's support, access of external fraud reporting, and whistle blower characteristics. This study finds that roughly Whistleblowing System that has been set by the Institution almost meet all major aspects but its implementation is still not fully in accordance with the conditions set."

"Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) sebagai lembaga pengawasan eksternal pemerintah memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan kerugian negara. Namun, sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU- XI/2012, kewenangan menilai kerugian negara seakan turut diberikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”) yang berdampak pada polemik tumpang tindih kewenangan antara BPK dan BPKP dan berujung pada disharmonisasi serta ketidakpastian hukum proses penilaian kerugian negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkhususkan pembahasan pada (1) perbandingan kedudukan BPK dan BPKP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; (2) pengaturan mengenai kewenangan menilai kerugian negara pada BPK dan BPKP dalam peraturan perundang-undangan Indonesia; serta (3) sistem pemeriksaan berjenjang untuk mewujudkan penilaian kerugian negara yang memberi kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian adalah (1) berdasarkan struktur ketatanegaraan, BPK merupakan lembaga negara (organ negara) sedangkan BPKP merupakan lembaga pemerintahan atau organ administrasi negara yang berada di dalam kekuasaan eksekutif; (2) peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan menilai kerugian negara pada BPK dan BPKP dengan klasifikasi yang berbeda, di mana BPKP hanya dapat melakukan pemeriksaan indikasi adanya kerugian negara tanpa dapat menetapkan jumlah kerugian negara, sedangkan BPK memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan kerugian negara; (3) demi terwujudnya kepastian hukum penilaian kerugian keuangan negara dan untuk mengharmonisasikan kewenangan BPK dan BPKP, perlu diaplikasikan sistem pemeriksaan berjenjang yang menempatkan BPKP sebagai pemeriksa luar yang bekerja untuk dan atas nama BPK dalam melakukan pemeriksaan atas indikasi kerugian negara dan BPK yang akan menetapkan adanya kerugian negara dan jumlah kerugian negara.

---

The Audit Board of Indonesia (“BPK”) as external government supervisory agency has the authority to assess and determine state losses. However, since the issuance of the Constitutional Court Decision No.31/PUU-XI/2012, the authority to assess state losses has also been given to the Financial and Development Supervisory Agency (“BPKP”) which occurred to the overlapping authority polemic and resulted in disharmony and legal uncertainty in the assessing state losses process. This study focused on (1) the comparison of BPK and BPKP position in the Indonesian constitutional system; (2) Indonesia’s regulations regarding the authority to assess state losses on BPK and BPKP; (3) how tiered examination system could harmonize state loss assessment that provides legal certainty. The research’s method is juridical-normative and its results are (1) based on the constitutional structure, BPK is one of main state organ while BPKP is a state administrative organ; (2) Indonesia’s regulations give the authority to assess state losses to BPK and BPKP with different classifications, where BPKP’s authority is limited to assess state losses without being able to determine the amount, while BPK has the authority to assess and determine state losses; (3) for actualizing legal certainty in the assessment process of state losses and to harmonize the authority of BPK and BPKP, it is necessary to apply tiered examination system that places BPKP auditor as an external examiner who works for and on behalf of BPK in conducting state losses audit and BPK will determine the existence and the amount of state losses."

"[ABSTRAKSkripsi ini berfokus pada analisis kelayakan dari sistem e-audit yang digunakan oleh Pemeriksa BPK RI untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Analisis kelayakan diperlukan agar BPK RI dapat memanfaatkan teknologi yang dapat menambah nilai dari hasil pemeriksaan serta dapat menggunakan teknologi dengan tepat guna sesuai dengan proses pemeriksaan keuangan negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data utama didapatkan dari wawancara mendalam dengan responden pemeriksa BPK dan tim pengembangan sistem e-audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-audit sudah layak digunakan dalam pemeriksaan keuangan negara. Namun peneliti menyarankan kepada BPK agar lebih aktif lagi dalam menangkap kebutuhan pengguna akhir yaitu pemeriksa, sehingga dapat dipastikan kebutuhan pengguna akhir dan jadwal pengembangan sistem di masa yang akan datang serta supaya pengembangan sistem sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna. Selain itu, BPK juga harus mempertimbangkan untuk mulai melakukan seleksi jasa profesional Teknologi Informasi untuk membantu dalam pengembangan sistem e-audit karena besar kemungkinan banyaknya kebutuhan dari pengguna akhir di masa yang akan datang.ABSTRACTThis study focuses on the analysis of the feasibility of e-audit system used by BPK Auditors to audit state finances. The feasibility analysis is required in order to utilize technology that can increase the value of the audit results and can use the appropriate technology according to the state finances audit process. This research use descriptive qualitative method. The main data obtained from in-depth interviews with respondents from BPK Auditors and development team of e-audit system. The results showed that the e-audit system already feasible for use in the state finances audit process. The researchers suggested for the BPK to be more active in capturing end user requirements, ensuring the end user requirements and system development schedule in the future are met, and ensuring development of the system is met with the end user requirements. In addition, BPK also had to consider to begin selecting information technology professional services to assist in the development of e-audit system because most likely there are many end user requirements in the future., This study focuses on the analysis of the feasibility of e-audit system used by BPK Auditors to audit state finances. The feasibility analysis is required in order to utilize technology that can increase the value of the audit results and can use the appropriate technology according to the state finances audit process. This research use descriptive qualitative method. The main data obtained from in-depth interviews with respondents from BPK Auditors and development team of e-audit system. The results showed that the e-audit system already feasible for use in the state finances audit process. The researchers suggested for the BPK to be more active in capturing end user requirements, ensuring the end user requirements and system development schedule in the future are met, and ensuring development of the system is met with the end user requirements. In addition, BPK also had to consider to begin selecting information technology professional services to assist in the development of e-audit system because most likely there are many end user requirements in the future.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Quality Assurance yang dilakukan oleh Aparat Pengendali Internal Pemerintah BPK-RI pada audit atas laporan keuangan pemerintah. Analisis implementasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Quality Assurance yang berguna untuk meyakinkan bahwa mutu pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuannya. Penelitian menggunakan data primer berupa wawancara dan menggunakan data sekunder berupa Laporan Hasil Quality Assurance Aparat Pengendali Internal Pemerintah yang dalam hal ini Inspektorat Utama BPK-RI. Metode analisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Quality Assurance telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun peneliti menyarankan kepada BPK agar lebih memberikan rekomendasi yang sifatnya lebih universal, sehingga rekomendasi berulang dapat dieliminasi.

---

This study aimed to analyze the implementation of the Quality Assurance conducted by Apparatus of Government Internal Controller at BPK-RI on the audit of government financial statements. Analysis of implementation is required to determine the extent of the application of Quality Assurance which is useful for assuring that quality checks have been carried out in accordance with the standards and provisions. The study used primary data in the form of interviews and the use of secondary data from the Quality Assurance Report of Apparatus of Government Internal Controller in this case Inspektorat Utama BPK-RI. The method of analysis using descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the implementation of Quality Assurance has performed quite well. But the researchers suggest the BPK-RI to better provide recommendations that are more universal, so that repetitive recommendations can be eliminated."

"ABSTRAKSkripsi ini mempelajari tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan pendekatan dari kelembagaan dari Majelis Ulama Indonesia sebagai sebuah institusi dan penerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia baik di pemerintahan maupun masyarakat. Metode yang digunakan dari skripsi ini adalah studi komparatif dan normatif juridis dengan meninjau penerapan dan karakteristik kelembagaan di beberapa negara dan sumber hukum dari kebijakan publik yang secara materiil berasal dari fatwa dan klasifikasi dari produk hukum Majelis Ulama Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa Majelis Ulama Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai lembaga quango fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan sumber hukum materiil yang menjadi dan menjadi unsur penting dari kebijakan negara terutama di bidang produk halal dan perbankan syariah. Lebih dari itu, jurnal ini juga menunjukan bahwa kebutuhan fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah terjadi penguatan sejak awal berdirinya pada tahun 1975. Skripsi ini memberikan rekomendasi untuk pemerintahan untuk menjadikan fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai sumber hukum dari kebijakan negara yang memuat dimensi Islam di dalamnya.

---

ABSTRACTThis study dicusses the position of the Indonesian Council of Ulama fatwa in Indonesia by looking at the position of Indonesian Council of Ulama as an institution as well as the application of Indonesian Council of Ulama fatwa in government and citizenship. The method used in this study is the normative juridical with the classification of Indonesian Council of Ulama law products and then considering at public policy that is conducted by trias politica state institutions. This study shows that Indonesian Council of Ulama fatwa is a fatwa which is binding as a material legal source and becomes an important element in the formulation of state rsquo s policy in the field of halal products guarantee and sharia banking. Furthermore, this study also shows that is a need for Indonesian Council of Ulama Fatwa to be strengthened because since 1975, fatwa that was issued by the demand of the public is higher than the fatwa of Indonesian Council of Ulama itself. This research at last provides recommendations to the trias politica of state institutions that the Indonesian Council of Ulama fatwa must be a source of law in the state rsquo s policy that has an Islamic dimension in it. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajaran alokasi anggaran untuk kegiatan pemeriksaan pada kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tujuan lain dari penelitian adalah menerapkan model ASB dalam pengalokasian anggaran untuk tahun-tahun berikutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ASB dengan metode regresi linear sederhana dapat diterapkan untuk menilai kewajaran anggaran pemeriksaan di kantor pusat BPK RI. Model ASB untuk anggaran pemeriksaan adalah Y=11.404.896.962,40 + 468.404.230,46 (jumlah LHP). Berdasarkan model tersebut, pada tahun anggaran 2016 terdapat delapan anggaran pemeriksaan yang dialokasikan secara wajar dan satu jenis anggaran pemeriksaan yang overfinancing. Secara keseluruhan anggaran pemeriksaan yang dialokasikan di kantor pusat sudah wajar. Penerapan model ASB untuk alokasi anggaran pemeriksaan tahun berikutnya disesuaikan dengan tingkat inflasi tahun berjalan. Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah data alokasi anggaran pemeriksaan yang tertuang dalam RKAK/L dan DIPA BPK Pusat, data standar biaya keluaran SBK , serta data pedoman penyusunan anggaran kementerian/lembaga. Sampel penelitian adalah anggaran pemeriksaan pada kantor pusat BPK RI selama tahun 2012 s.d. 2015. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif menggunakan pendekatan analisis standar belanja berdasarkan metode analisis regresi linear sederhana.

---

This study aimed to analyze the reasonable of budget allocation for audit activity at The Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia. The data used as the basis for the analysis is the budget allocation data contained in the RKAK L and DIPA BPK Pusat, Data Output Cost Standard SBK as well as data guidelines for preparation of the budget of the Ministry Institution. Samples are audit bugdet at the head office of BPK RI during the year 2012 2015. This research is a case study with a qualitative approach using standard cost analysis approach by simple linear regression method. Another goal of the research is to apply the model ASB in allocating the budget for the following years. The results showed that the model of ASB with simple linear regression method can be applied to assess the reasonableness of the audit bugdet at the headquarters of the BPK RI. Model ASB for audit budget is Y 11.404.896.962,40 + 468.404.230,46 (amount of LHP). Based on the model, in fiscal year 2016 there were eight audit budget allocated fairly and one type of audit bugdet is overfinancing. The overall budget allocated inspection at the head office are reasonable. ASB model application for audit bugdet next year adjusted by inflation in current year."

"Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya tindakan yang menimbulkan kerugian negara/daerah dan/atau mengandung unsur pelanggaran hukum pidana. Pemeriksa investigasi dengan penguasaan dalam bidang akuntansi dan audit investigasi/audit kecurangan akan berperan dalam mengungkapkan penyimpangan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi, baik dari segi kualitas maupun dapat memperpendek waktu pengungkapannya. Dengan kemampuan investigatif dari pemeriksa, akan memperkuat bukti akuntansi menjadi bukti yang dapat digunakan di pengadilan atau yang dikenal dengan istilah alat bukti. Pada Tahun 2015 BPK menerbitkan Keputusan BPK Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara. Pedoman tersebut diterbitkan untuk memastikan pengelolaan pemeriksaan investigatif dirancang, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan secara efektif pada setiap tahapan, sehingga menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan investigatif yang sesuai dengan standar. Pedoman tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang sama kepada para pemeriksa atas pelaksanaan pemeriksaan investigatif dari awal hingga akhir pemeriksaan sehingga hasilnya dapat memberikan pemahaman yang seragam bagi para pengguna informasi, terutama para penegak hukum yang akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan investigatif dan menggunakannya dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif yang ditetapkan oleh BPK apakah telah memenuhi kebutuhan penyusunannya sebagai pedoman pemeriksaan yang memadai untuk menunjang tugas BPK sebagai pemeriksa keuangan negara dan pendukung pembangunan negara yang bersih dari korupsi dengan mengungkapkan adanya indikasi kerugian negara/daerah atau adanya pelanggaran terhadap hukum pidana. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif evaluatif. Peneliti menguraikan dengan detail landasan teori mengenai pemeriksaan investigatif. Penulis menggambarkan dengan lengkap petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif pada Badan Pemeriksa Keuangan serta Fraud Examiners Manual (FEM) milik Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Setelah pemaparan landasan teori, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif BPK dan Fraud Examiners Manual, penulis melakukan analisis atas petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif yang dimiliki Badan Pemeriksa Keuangan dengan menggunakan Fraud Examiners Manual milik ACFE sebagai praktik pembanding serta guideline international lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara yang cukup signifikan antara petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif pada Badan Pemeriksa Keuangan dan FEM ACFE. Perbedaan tersebut terdapat pada ruang lingkup, tujuan, struktur penulisan, metodologi, rencana respon, sumber informasi awal, pengujian hipotesis, kemungkinan kebutuhan penegak hukum, dan pedoman teknis secara rinci. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memutakhirkan dan menyempurnakan PPPIB; antara lain menambah kualitas pemeriksaan investigatif terutama dalam hal pemilihan objek pemeriksaan, menetapkan kualifikasi minimal untuk dapat menjadi pemeriksa dalam sebuah tim pemeriksaan investigatif, mengakomodir perubahan dan penyempurnaan hipotesis apabila terdapat informasi baru yang diperoleh, memberikan panduan mengenai penetapan ruang lingkup dan rentang waktu investigasi pada bagian petunjuk pemeriksaan dan menguraikan metode, prosedur, dan/atau teknis pemeriksaan investigatif secara rinci.

---

Article 13 of Law Number 15 Year 2004 concerning the Audit of Management and Responsibility of State Finances states that Audit Board of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan/BPK) can perform an investigative audit to reveal actions that cause state/regional losses and/or contain elements of criminal law violations. Investigative auditors with mastery in the field of accounting and investigations/fraud audits will play an important role in revealing state financial irregularities that indicate corruption, both in terms of quality and shorten the time of disclosure. Investigative ability of the auditor, will strengthen the accounting paperwork into evidence that can be used in court or known as evidence. In 2015 BPK issued BPK Decree No. 9 of 2015 concerning Guidelines for Conducting Investigative Audit and Calculation of State Losses. The guideline was issued to ensure that the management of investigative audits was designed, organized, carried out and controlled effectively at each stage, so that the quality of investigative audit results was in accordance with the standards. The guideline is expected to be able to provide auditors with the same understanding of implementing investigative audits from the beginning to the end, so that the results can provide a uniformed understanding for users of information, especially law enforcers who will follow up on the results of investigative audits and use them in the litigation process. This study conducted to provide an overview of the instructions for carrying out investigative audit determined by the BPK, whether it has met the needs of an adequate audit guideline to support the BPK's task as a state financial auditor and supporter of state development that clean from corruption by revealing indications of state/regional losses or existence of criminal law violation. This research was conducted using evaluative descriptive research methods. Researchers describe in detail the theoretical basis for investigative audit. The author describes in full the instructions for carrying out investigative audit on the Supreme Audit Board and the Fraud Examiners Manual (FEM) belong to the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). After explaining the theoretical basis, instructions for carrying out investigative audits of the BPK and the FEM, the authors conducted an analysis of the instructions for carrying out an investigative audit held by the Supreme Audit Board using ACFE's Fraud Examiners Manual as a comparison practice and other international guidelines. The results showed that there was a significant difference between the instructions for carrying out investigative audit at the Supreme Audit Board and FEM ACFE. The differences are in the scope, objectives, writing structure, methodology, response plan, initial source of information, hypothesis testing, possible law enforcement needs, and detailed technical guidelines. There are a number of things that can be done to update and improve PPPIB; including increasing the quality of investigative audits, especially in terms of the selection of audit objects, establishing minimum qualifications to be an auditor in an investigative audit team, accommodating changes and refining hypotheses when new information is obtained, providing guidance on determining the scope and timeframe of investigations in the section audit instructions and outlining the methods, procedures, and / or technical audit of the investigation in detail."

"Penelitian ini membahas tentang hubungan remunerasi dengan tingkat employee engagement di Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tujuannya ialah untuk menggambarkan bagaimana hubungan di antara ke dua variabel tersebut. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif, di mana peneliti menggunakan instrumen kuesioner dan wawancara mendalam untuk mengetahui hubungan antara variabel remunerasi dengan variabel employee engagement. Hasil penelitian yang telah didapat kemudian diolah lebih lanjut menggunakan program SPSS versi 19. Adapun hasil penelitian yang diperoleh ialah terdapat hubungan antara remunerasi dengan tingkat employee engagement di Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis alternatif. Kemudian, saran yang diajukan ialah perlu dilakukan perbaikan dan peninjauan kembali terhadap kebijakan pemberian remunerasi, baik finansial maupun non finansial yang belum memberikan kepuasan bagi pegawai di Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

---

This research explains about the correlation between remuneration with the level of employee engagement at the Secretariat General of The Audit Board of The Republic of Indonesia. The purpose of this research is to describe how is the correlation between two variables. This research included in the quantitative research, in which researcher used the questionnaires instrument and interviews to see the correlation between remuneration variable with employee engagement variable.

By looking at the research results have been obtained, which are then processed further using SPSS version 19. The research results obtained that there is a correlation between the remuneration with the level of employee engagement at the Secretariat General of the Audit Board of The Republic of Indonesia, so the results of these research accept the alternative hypothesis.

Then, the suggestions are should be repaired and review again to the remuneration policy, in both financial and non-financial, which not giving satisfaction for the employees at the Secretariat General of the Audit Board of the Republic of Indonesia."

"ABSTRAKHasil audit TI tahun 2016 merekomendasikan BPK RI untuk membuat kebijakan terkait keamanan data dan informasi, agar dapat menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TKTIK) BPK RI. Sebagai pemeriksa pemeriksa eksternal pemerintah, BPK RI wajib untuk melaksanakan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Di dalamnya menyuratkan bahwa BPK RI harus mengamankan data kertas kerja pemeriksaan (KKP) dan membatasi pemakaiannya hanya untuk keperluan pemeriksaan saja. BPK RI menggunakan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) untuk mendokumentasikan KKP yang sudah didapatkan dan diolah saat pemeriksaan. Karena itu, SiAP sebagai sistem elektronik strategis BPK RI harus dilengkapi dengan fasilitas yang menjamin keamanan informasinya. Hal itu sejalan dengan Permenkominfo tentang sistem manajemen pengamanan informasi. Dari kebutuhan tersebut, maka kebijakan keamanan informasi terhadap SiAP menjadi prioritas untuk dibuat terlebih dahulu sebelum dokumen dan aksi lainnya sesuai urutan tata dokumen keamanan informasi. Kebijakan keamanan informasi ini disusun dengan menggunakan ISO/IEC 27001 sebagai kerangka utama, ISO/IEC 31000 terkait konteks organisasi, dilengkapi dengan NIST SP 800-53r4 dan elemen-elemen dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini disusun mulai dari perumusan masalah, penyusunan kerangka kerja, penyusunan kebijakan penanganan risiko keamanan informasi (focus group discussion/FGD bersama pelaku TIK di BPK RI), hingga menghasilkan kebijakan keamanan informasi terhadap SiAP.

---

ABSTRACT

The result of IT Audit on 2016 recommended BPK RI to construct data and information security policy to comply with Information and Communication Technology governance in BPK. As independent external auditor of government, BPK RI must conform with Law number 15 of 2016 regarding BPK RI. It states that BPK RI must secure audit workpaper and limit its use for audit purposes only. BPK RI use Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) to record audit workpapers which are obtained and processed during the audit. Consequently, as strategic electronic system of BPK RI, SiAP must be equipped by facilities which ensure its security of information. It is aligned with the Minister of Communication and Information Regulation regarding the information security management system. From those needs, the information security policy for SiAP is a priority to be made foremost before the documents and other actions in accordance with the order of information security document system. This information security policy was prepared using ISO / IEC 27001 as the main structure, ISO / IEC 31000 related to organizational context, supplemented with NIST SP 800-53r4 and elements from former researchs. This research was compiled starting from the formulation of the problem, the forming of the framework, the compiling of information security risk management policies (focus group discussions / FGDs with ICT actors in BPK RI), until producing information security policy for SiAP."