Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung menyebabkan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru (cybercrimes). Bukti digital, sebagai alat bukti penting untuk mengungkap cybercrime memiliki karakteristik khusus yaitu bersifat rapuh (dapat diubah, dihapus atau dirusak). Dalam Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terdapat ketentuan terkait bukti digital yaitu bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik akan dianggap sah dan diterima dipengadilan jika informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penelitian kali ini akan berfokus terhadap masalah penjaminan keutuhan alat bukti digital.Salah satu hal yang dapat mempengaruhi keutuhan alat bukti digital adalah prosedur operasional standar penanganan alat bukti digital. Oleh karena itu, untuk menjamin keutuhan alat bukti digital, dalam penelitian ini dibuat Rancangan Prosedur Operasional Standar (POS) Penanganan Alat Bukti Digital bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perancangan dilakukan dengan menggunakan metodologi Soft System Methodology (SSM) yang dimodifikasi, metode hermeneutic untuk analisa data serta dengan memperhatikan standar/acuan Internasional (RFC 3227, NIST 800-86, NCJ 199408, NCJ 199408 dan ISO 27037) dan melakukan benchmark terhadap POS penanganan alat bukti digital yang sudah ada di Puslabfor Mabes Polri.Penelitian menghasilkan 21 rancangan POS Penanganan Alat Bukti Digital yang terbagi kedalam tahap persiapan, penanganan di TKP, transportasi, penanganan di laboratorium, penyerahan alat bukti ke kejaksaan dan persiapan menjadi saksi ahli.

---

Developments and advances in information technology have led to changes of human life activities in a variety of areas that directly lead to the birth of the forms of new legal acts (cybercrimes). Digital evidence, as an important evidence to uncover of cybercrime has special characteristics, that is fragile (can be changed, deleted, or destroyed with easily). The Law Number 11 of 2008 about Information and Electronic Transactions (UU ITE) have provisions related digital evidence such as: that the electronic information and/or electronic document shall be deemed valid and accepted in court if information contained in it can be accessed, displayed, guaranteed of it integrity and can be accountability. Therefore, this research will be focus on the problem of the integrity of digital evidence.

One things that can affect the integrity of digital evidence is standard Operating procedure of digital evidence handling. Therefore, to guarantee the integrity of digital evidence, in this research were prepared draft Standard Operating Procedure (SOP) of digital evidence handling for the Ministry of Information and Communication Technology. The draft is done using modified Soft System Methodology (SSM), hermeneutic methods for data analysis and pay attention to the International standard/reference (RFC 3227, NIST 800-86, NCJ 199408, NCJ 199408 and ISO 27037) and doing benchmark to the SOP of digital evidence handling that have already exist in the Puslabfor Mabes Polri.

The research produce 21 draft of SOP digital evidence handling for the Ministry of Information and Communication Technology which is divided into several stages among others: preparation, scene handling, transport, handling process in the laboratory, submission of evidence and preparation to be an expert witness."

"Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri menyebutkan bahwa Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan Pustekinfokom melaksanakan tugas penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem keamanan informasi dan persandian, teknologi informasi dan komunikasi, dan sistem komunikasi berita pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Sistem komunikasi berita yang dikelola Pustekinfokom KP tidak mencakup prosedur pengamanan pada konsep berita dan penyimpanan berita yang sudah terdistribusi ke pejabat pengguna. Hal ini menimbulkan ancaman terhadap keamanan informasi berita seperti yang sudah terjadi dengan beredarnya draft berita rahasia di salah satu majalah nasional Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan suatu ketentuan baku seperti pembuatan Prosedur Operasional Standar POS pengelolaan berita. POS pengelolaan berita tersebut disusun menggunakan Soft System Methodology SSM yang telah dimodifikasi. Kebutuhan prosedur yang harus dirancang didapatkan dari hasil wawancara yang hasilnya dianalisis menggunakan thematic analysis. Penelitian ini menghasilkan 8 delapan rancangan prosedur pengelolaan berita yang terdiri dari pembuatan konsep berita, kirim berita biasa, kirim berita rahasia, terima berita biasa, terima berita rahasia, monitoring berita, pengarsipan berita, dan komunikasi darurat.

---

The regulation of the Minister of Foreign Affairs number 02 year 2016 about The Organization and Working Procedures of the Foreign Ministry, said that the Center of Information and Communication Technology for Ministry and Indonesia Representative ICT Center has the functions as a technical policy formulation, implementation, monitoring, evaluation, and reporting in the development and management of information security system and encryption, the information and communication technologies, and news communication systems on the Ministry of Foreign Affairs and representatives of the Republic of Indonesia. News communication systems of ICT Center not included procedural safeguards for the concept of news and the news that already distributed to official users. This conditions poses a threat to information security as there are already happened with the release of a draft of secret news in one of Indonesia 39;s national magazine. Related to it, ICT Center required a Standard Operating Procedures SOP for news management. SOP for news management was compiled using Soft Systems Methodology SSM that have been modified. The needs of the procedure must be designed from the results of the interview results that were analyzed using the thematic analysis. This research resulted in 8 eight draft procedures for news management that consists of the creation of the concept of news, submit regular news, submit secret news, received regular news, received secret news, news monitoring, archiving, and news emergency communications."

"[Meningkatnya pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi TIK di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo menuntut ketersediaan layanan TIK yang diberikan seperti aplikasi persuratan dan aplikasi perkantoran Untuk itu Kemkominfo harus semakin menyadari akan pentingnya fungsi TIK sebagai salah satu aset penting yang harus dijaga keberlangsungannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun Disaster Recovery Planning DRP. DRP diperlukan untuk meminimalkan dampak risiko dan mengoptimalkan proses pemulihan bila terjadi sesuatu yang menyebabkan TIK tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan menyusun rencana kontingensi untuk Kemkominfo dengan menggunakan standar yang dikeluarkan NIST. NIST SP 800 34 Rev 1 Framework ini mempunyai beberapa tahapan yang harus dilakukan hingga menghasilkan rencana kontingensi yang sesuai dengan kondisi organisasi. Dalam membuat rencana kontingensi perlu melakukan dampak analisis bisnnis sehingga dari sana dapat ditentukan tingkat kritikal sistem informasi yang ada Hasil yang didapat dari penelitian ini berupa usulan rencana kontingensi sebagai masukan untuk Kemkominfo.

---

The increasing use of information and communication technology ICT in the Ministry of Communications and Information Technology Kemkominfo requires the availability of ICT services provided such as mailing applications and office applications. Therefore Kemkominfo should be aware with the importance of ICT functions as one of the most important assets that must be kept maintained especially to overcome the effects of disasters which possibly occur in Indonesia. Therefore MCIT needs to establish a solid Disaster Recovery Planning DRP. DRP is important to minimize the impact of risk and to optimize the recovery process if something cause ICT not to work properly.

The purpose of this research is to develop a contingency plan for Kemkominfo using standards issued by NIST NIST SP 800 34 Rev 1 This framework has several steps that should be done to produce a contingency plan that appropriate with the conditions of the organization In the making of contingency plan it is needed to perform business impact analysis so that we can determine the priority level of critical information systems The results of this research is a proposed contingency plan to Kemkominfo.;The increasing use of information and communication technology ICT in the Ministry of Communications and Information Technology Kemkominfo requires the availability of ICT services provided such as mailing applications and office applications Therefore Kemkominfo should be aware with the importance of ICT functions as one of the most important assets that must be kept maintained especially to overcome the effects of disasters which possibly occur in Indonesia Therefore MCIT needs to establish a solid Disaster Recovery Planning DRP DRP is important to minimize the impact of risk and to optimize the recovery process if something cause ICT not to work properly The purpose of this research is to develop a contingency plan for Kemkominfo using standards issued by NIST NIST SP 800 34 Rev 1 This framework has several steps that should be done to produce a contingency plan that appropriate with the conditions of the organization In the making of contingency plan it is needed to perform business impact analysis so that we can determine the priority level of critical information systems The results of this research is a proposed contingency plan to Kemkominfo , The increasing use of information and communication technology ICT in the Ministry of Communications and Information Technology Kemkominfo requires the availability of ICT services provided such as mailing applications and office applications Therefore Kemkominfo should be aware with the importance of ICT functions as one of the most important assets that must be kept maintained especially to overcome the effects of disasters which possibly occur in Indonesia Therefore MCIT needs to establish a solid Disaster Recovery Planning DRP DRP is important to minimize the impact of risk and to optimize the recovery process if something cause ICT not to work properly The purpose of this research is to develop a contingency plan for Kemkominfo using standards issued by NIST NIST SP 800 34 Rev 1 This framework has several steps that should be done to produce a contingency plan that appropriate with the conditions of the organization In the making of contingency plan it is needed to perform business impact analysis so that we can determine the priority level of critical information systems The results of this research is a proposed contingency plan to Kemkominfo ]"

"ABSTRAK<>br>Dari hasil penetration testing yang dilakukan oleh PT PQR, disimpulkan bahwa tata kelola keamanan informasi di PT XYZ belum baik dan masih berada di level 3,5 Indeks KAMI. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana rancangan prosedur operasional standar vulnerability management yang dapat diterapkan di PT XYZ, dengan hasil akhir berupa rancangan prosedur vulnerability management yang sesuai dengan indikator indeks KAMI dan dapat diterapkan di PT XYZ. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja ISO 27002:2013 sebagai kerangka kerja utama untuk perancangan proses vulnerability management dan menggunakan pendekatan PDCA untuk detil dari masing-masing aktivitasnya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kasus penelitian kualitatif menggunakan hermeneutics. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah rancangan prosedur operasional standar vulnerability management yang sesuai dengan indikator indeks KAMI. Rancangan yang telah dibuat telah divalidasi oleh kepala Divisi Infrastruktur, Operasional, dan Kepatuhan dan telah mengikuti format penyusunan Prosedur Operasional Standar Divisi Infrastruktur, Operasional, dan Kepatuhan PT XYZ

---

ABSTRACT<>br>From the results of PT PQR penetration testing, it is concluded that governance of information security in PT XYZ still at the level 3.5 of index KAMI. This research focuses on how vulnerability management Standard Operating Procedure SOP will be designed in PT XYZ, with the results vulnerability management SOP in accordance with index KAMI indicator and can be applied in PT XYZ. This research using ISO 27002 2013 as a main framework for designing vulnerability management process and using PDCA approach for details of each activity. Qualitative analysis with hermeneutics is used for the research method. In the conclusion, had beed developed vulnerability management SOP draft that fit with index KAMI indicator and the organization. Vulnerability management SOP draft had been validated by the division head of Infrastructure, Operational, and Assurance Division PT XYZ and already followed the SOP format in PT XYZ Infrastructure, Operational, and Assurance Division."

"Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 ? 2025 menyebutkan bahwa reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Sebagai lembaga negara yang telah melaksanakan reformasi birokrasi, BPK telah menyusun roadmap reformasi BPK tahun 2011-2015, namun masih terdapat permasalahan birokrasi yang menyebutkan bahwa belum tersedianya Prosedur Operasional Standar (POS) yang lengkap. Berdasarkan peta proses bisnis manajemen TI, salah satu proses bisnis yang terdapat di Biro TI adalah proses pengelolaan aplikasi TI yang memiliki kebutuhan POS. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus terhadap perancangan prosedur pengembangan aplikasi TI di BPK.POS pengembangan aplikasi TI tersebut disusun menggunakan Soft System Methodology (SSM) yang telah dimodifikasi. Kebutuhan prosedur yang harus dirancang didapatkan dari hasil perbandingan benchmarking, wawancara yang hasilnya dianalisis menggunakan metode hermeneutics, serta siklus hidup perangkat lunak yang didapatkan dari hasil studi literatur. Selanjutnya kebutuhan POS tersebut dirancang dengan memperhatikan ketentuan pada ISO 12207 tentang proses daur hidup perangkat lunak dan SNI 9001 tentang sistem manajemen mutu.Penelitian ini menghasilkan 14 rancangan prosedur tahapan pengembangan aplikasi TI yang terdiri dari tahap inisiasi, cara pemenuhan kebutuhan aplikasi, akuisisi, perencanaan pengembangan aplikasi, analisis, desain, konstruksi, pengujian, implementasi, operasi, pemeliharaan, penanganan masalah operasi, manajemen perubahan, dan pemantauan (pada seluruh tahapan siklus hidup pengembangan perangkat lunak).

---

Regulation of the President of the Republic of Indonesia number 81 of 2010 dated December 21, 2010 on Grand Design Reforms 2010-2025 states that meaningful reform of the bureaucracy as a major change in the paradigm and governance of Indonesia. As a state agency that has carried out reform of the bureaucracy, BPK has developed a BPK?s reform roadmap in 2011-2015, but there are still problems of bureaucracy which states that the unavailability of Standard Operating Procedures (SOP). Based on the map the business processes of IT management, one of the business processes contained in the Bureau of TI is the process of software development that have SOP needs. Therefore, this study will focus on the design of SOP for software development in BPK.SOP of software development are compiled using the Soft Systems Methodology (SSM) which has been modified. The needs of procedure that will be designed is obtained from the results of comparative benchmarking, interview results were analyzed using the methods of hermeneutics, and phase of software development life cycle from the study of literature. Furthermore, the needs of the SOP is designed with regard to the provisions of ISO 12207 about software life cycle processes and ISO 9001 on quality management systems.The study produced 14 draft procedure of software development phases, consists of the initiation stage, how to meet the needs of the application, acquisition, planning, analysis, design, construction, testing, implementation, operation, maintenance, handling of operations problem, change management, and monitoring (for all phases of the software development life cycle)."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan danpengendalian BMN di Kementerian Komunikasi dan Informatika, danmenganalisis dan merumuskan tindakan yang dibutuhkan agar pengawasan danpengendalian BMN agar berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan metodepengumpulan data berupa wawancara dan telaah dokumen kepada para pihakterkait di tingkat Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika danpenyebaran kuesioner. Hasil penelitian didapati bahwa pelaksanaan pengawasandan pengendalian BMN kurang optimal karena masih ditemui berbagai macamkelemahan dalam pelaksanaannya. Tindakan yang harus dilakukan agar optimalpengawasan dan pengendalian BMN yaitu: penggunaan IT, pengawasan berlapis,dan koordinasi antara bagian terkait

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the implementation of the supervision and control ofBMN in the Ministry of Communications and Information Technology, andanalyze and formulate the actions need for the supervision and control of BMN torun optimally. This study uses data collection methods such as interviews anddocument review to the relevant parties at the level of Echelon I Ministry ofCommunication and Information and questionnaires. Results of the study find thatthe supervision and control of BMN less than optimal because they encounter awide range of weaknesses in implementation. Action needs to do such as: use ofIT, layer oversight, and the coordination between the relevant sections somonitoring and control BMN can be optimal."

"Untuk meningkatkan jumlah penduduk Indonesia yang melek Internet, diperlukan pemerataan akses internet. The Global Partnership on Output-based Aid (GPOBA) - Extending Telecommunication in Rural Indonesia adalah Pilot Project dari World Bank yang bertujuan memfasilitasi pemerataan jangkauan akses internet, telekomunikasi dan transaksi data lain melalui model "Community Access Points" (CAP 2.0) dalam bentuk Warung Internet Pedesaan (Wardes). Wardes, singkatan dari warung internet perdesaan adalah tempat yang menyediakan keperluan akses internet dan layanan konten digital. Berdasarkan data dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pemberdayaan Informatika saat ini terdapat 112 Wardes di Jawa Barat dan Banten dan 110 Wardes di Lampung telah dibangun, namun terdapat 20 Wardes di Jawa Barat dan Banten dan 46 Wardes di Lampung tutup. Kurangnya penerimaan teknologi oleh masyarakat bisa menjadi salah satu penyebab tutupnya Wardes. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan Wardes oleh masyarakat dengan menggunakan Model Penerimaan Teknologi Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) dan dianalisa dengan konsep Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan program Wardes-GPOBA oleh masyarakat dipengaruhi oleh variabel Performance Expectancy, Effort Expectancy, Price Value dan Habit.

---

To increase the number of Internet-literate population in Indonesia, it is required equity of access to internet. The Global Partnership on Output-based aid (GPOBA) - Extending Telecommunications in Rural Indonesia is a Pilot Project from World Bank that aims to facilitate equitable access to reach the internet, telecommunications and other data transactions through the model of "Community Access Point" (CAP 2.0) in the form of Rural Internet Cafe called Wardes. Wardes, short for rural internet cafes are places that provide Internet access and service needs of digital content.

Based on data obtained from monitoring and evaluation activities by the Directorate of Informatics Empowerment, there has been 112 Wardes in West Java and Banten Province and 110 Wardes in Lampung Province have been built, but there are 20 Wardes in West Java and Banten Province and 46 Wardes in Lampung Province closed. Lack of acceptance on technology by the community could be the reason Wardes closed.

This study was conducted to determine the factors that influence the acceptance of Wardes using Technology Acceptance Model of Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) and then analyzed with Structural Equation Modeling (SEM) concept. The result of this research shows that influence factors of Wardes-GPOBA Program Acceptance by community is Performance Expectancy, Effort Expectancy, Prive Value and Habit."

"Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1156 tahun 2016 menunjuk Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika PDSI sebagai CIO Kementerian Kominfo dengan tugas pengelolaan layanan teknologi informasi TI di lingkungan internal Kementerian Kominfo. Berdasarkan katalog layanan, terdapat 27 layanan TI yang diberikan PDSI kepada internal Kementerian Kominfo. Dari hasil survei, indeks kepuasan pegawai terhadap layanan TI PDSI tertinggi yang dicapai adalah 61.33. Sedangkan harapan dari Kepala PDSI adalah 85. Berdasarkan analisis fishbone, salah satu sebab permasalahan tidak tercapainya indeks kepuasan pegawai adalah belum adanya Service Level Agreement SLA layanan TI. Untuk meningkatkan indeks kepuasan pegawai terhadap layanan TI PDSI dengan memastikan bahwa layanan TI telah dilakukan sesuai dengan harapan maka perlu disusun rancangan SLA layanan TI PDSI Kemkominfo. Perancangan SLA pada penelitian ini mengacu pada kerangka kerja ITIL v3 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pejabat dan pengelola TI di PDSI sebagai pemilik layanan, serta perwakilan pengguna layanan TI. Untuk memperoleh data yang lebih mewakili pengguna layanan, dilakukan survei dengan 307 sampel pegawai Kemkominfo. Hasil survei divalidasi oleh perwakilan pengguna. Selain itu dilakukan pula observasi dokumen dan lapangan. Dari penelitian ini, diperoleh empat SLA layanan TI yang dapat membantu meningkatkan indeks kepuasan pegawai Kominfo.

---

Decree of the Minister of Communication and Information Technology Number 1156 of 2016 appoint the Head of center for data and ict infrastructure PDSI as CIO Ministry of Communications and Informatics with the task of managing information technology services IT within the internal Ministry of Communications and Information Technology. Based on the service catalog, there are 27 IT services provided by PDSI to the internal Ministry of Communications and Information Technology. From the survey results, the highest employee satisfaction index of PDSI 39 s IT service is 61.33. While the expectation of PDSI Head is 85. Based on fishbone analysis, one of the reasons for the problem of not achieving the index of employee satisfaction is the absence of Service Level Agreement SLA IT services. To improve the employee satisfaction index for PDSI IT services by ensuring that IT services have been conducted in line with expectations, it is necessary to draft design of Service Level Agreement for Information Technology Services.

The design of SLA in this research refers to the framework of ITIL v3 2011. This research is a qualitative research with case study category. Data collection was conducted through interviews of IT officials and managers in PDSI as service owners, as well as IT service user representatives. To obtain data that is more representative of service users, a survey was conducted with 307 samples of employees of Kemkominfo. The survey results are validated by the user representative. In addition, document and field observations were also conducted. From this research, it is obtained four SLA IT service that can help improve the index of satisfaction of Kominfo employeesof development of information system to prevent implementation failure of the information system in the future."

"ABSTRAKPengembangan perangkat lunak pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BPPK belum sesuai dengan harapan dari pengguna dan belum memenuhi target dari rencana strategis Renstra BPPK Tahun 2015-2019, dimana masih menghasilkan produk yang belum sesuai dengan kebutuhan dan belum memenuhi target waktu yang telah ditentukan. Hal ini terutama disebabkan oleh user requirement yang belum terdefinisi dengan baik, kurangnya keterlibatan pengguna dalam proses pengembangan perangkat lunak, dan waktu pengembangan perangkat lunak yang tidak realistis. Rancangan Standar Operasional Prosedur SOP pengembangan perangkat lunak diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut. Rancangan SOP pengembangan perangkat lunak disusun dengan menggunakan metode Scrum. Metode scrum dipilih karena Scrum mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis, requirement user yang tidak terdefinisi dengan baik, dan menuntut keterlibatan pengguna dalam proses pengembangan perangkat lunak sehingga dapat menghasilkan perangkat lunak yang andal. Penelitian ini menghasilkan rancangan SOP pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari 8 SOP yaitu, SOP analisis kelayakan pembangunan atau pengembangan perangkat lunak berdasarkan permintaan unit, SOP analisis kelayakan pembuatan atau pengembangan perangkat lunak berdasarkan penugasan, SOP analisis kebutuhan pengembangan perangkat lunak, SOP pembentukan tim pengembangan perangkat lunak, SOP perubahan Surat Keputusan SK tim pengembangan perangkat lunak, SOP perencanaan pengembangan perangkat lunak, SOP pengembangan perangkat lunak, dan SOP tinjauan pasca implementasi. Dengan dibuatnya rancangan SOP pengembangan perangkat lunak, diharapkan perangkat lunak yang dikembangkan oleh BPPK menjadi berkualitas.

---

ABSTRACTSoftware development in Financial Education and Training Agency BPPK has not met the user expectations and has not fulfilled the BPPK targets in the strategic plan for 2015 2019. Moreover, most of the time, the software development activities rarely pay attention to the user requirements and most of the project do not met the deadline in which requested by the users. These yield such low quality software. Those situation happened mainly because of the developer could not identify appropiate user requirements, lack of user involvement in software process, and the unrealistic timeline of software development. The Standard Operational Procedure SOP design of software development is expected to overcome all the problems above. This SOP design was developed based on the Scrum method. Scrum method is chosen because it is able to adapt the change of business needs and the undefined user requirements. Furthermore, this method demands user to get involve in the software development process so developer could develop a reliable software. This research proposed 8 SOP design for software development. They are, SOP for Software development feasibility analysis based on user demand, SOP for software development feasibility analysis based on assignment, SOP for requirement analysis of software development, SOP for software developer team formation, SOP for revision of software developer team formation, SOP for software development planning, SOP for software development, and SOP for post implementation. With these SOP designs, it is expected that BPPK will develop more high quality software."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan iklim komunikasi dalam perubahan organisasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika pasca pembubaran Departemen Penerangan. Berbagai perubahan yang terjadi secara tidak langsung mempengaruhi pembentukan iklim komunikasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian berupa studi kasus. Kerangka pemikiran yang dipakai dalam penelitian ini antara lain komunikasi organisasi, iklim komunikasi dan perubahan organisasi. Hasil temuan dalam penelitian ini antara lain, bentuk komunikasi antara atasan dan bawahan yang terjadi di Departemen Penerangan ditandai dengan karakteristik instruktif, hirarkis, otoriter, feodal, dan top down. Sedangkan di Kementerian Komunikasi dan Informatika komunikasi ditandai dengan suasana egaliter, terbuka, dan tidak berjarak, serta adanya pemanfaatan teknologi seperti e-mail, e- office, dan media sosial dalam komunikasi atasan dan bawahan; Gambaran iklim komunikasi yang tercipta di Departemen Penerangan mengarah pada iklim komunikasi defensif. Sedangkan di Kementerian Komunikasi dan Informatika, iklim komunikasi yang terjadi mengarah pada iklim komunikasi suport.

---

The research aims to describe communication climate in the organizational change especially in Ministry of Communication and Information Technology (MCIT) after Departemen Penerangan's era. Many of change that isn't directly affect on the creation of communication atmosphere in MCIT. This research is a qualitative descriptive research using case study research method. The framework idea is used in the research such as communication, organization, communication atmosphere and organizational change.

The finding result of the research such as, communication form between superiors and subordinates that occurred in Departemen Penerangan is marked with instructive characteristic, hierarchies, authoritarian, feudal and top down; while in MCIT, communication is marked with egalitarian atmosphere, open communication without any gap, and communication using technology such as email, e-office and social media. The description of communication atmosphere created in Departemen Penerangan aims to defensive communication, while in MCIT, the communication atmosphere aims to supportive communication."