Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman telah mengatur mengenai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dalam pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah antara pelaku usaha dan konsumen. Pada prakteknya (PPJB) rumah dibuat dengan menggunakan perjanjian baku. Penggunaan perjanjian baku di latar belakangi oleh argumen ekonomis oleh pelaku usaha, pelaku usaha tidak perlu melaksanakan negosiasi yang dapat memakan waktu lama dan memakan biaya besar. Salah satu ketentuan yang merugikan konsumen dalam PPJB rumah terkait dengan ketentuan hilangnya hak konsumen untuk menuntut kembali uang muka yang telah dibayarkan kepada pelaku usaha. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Sehingga pelaku usaha yang menyantumkan ketentuan tersebut dalam PPJB rumah, dianggap melakukan pelanggaran hukum karen telah melanggar ketentuan dalam UUPK.

---

Law No.1 Year 2011 About Housing and Neighborhoods has regulated the provisions that aim to protect consumers on regards house preliminary sale and purchase agreement between entrepreneur and consumers. In practice, house preliminary sale and purchase agreement made by standard contract. By uphold standard contract form, negotiation between entrepreneurs and each consumer will be not necessary. The loss of consumer right demand back the down payment is one of the condition which detriment consumer Law No.8 Year 1999 has regulate about restricted for entrepreneurs of the attempt to apply the standard clause stating that entrepreneurs are entitled to refuse refund that has been paid by consumers. Based on that regulation, entrepreneurs who apply such provision on house preliminary sale and purchase agreement consider as a legal violation."

"Tenaga listrik adalah sumber daya yang vital dimana pengadaanya memiliki tingkat kompleksitas dan keamanan yang tinggi. Amanat pendistribusian Arus Daya Listrik di Indonesia diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) secara tunggal sehingga di lapangan tidak terdapat kompetitor dengan klasifikasi usaha sejenis. Ketiadaan opsi memilih jasa layanan distribusi tenaga listrik menjadikan konsumen rentan untuk dirugikan kendati hak-haknya telah dijamin pada Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Salah satu bentuk kerugian konsumen adalah ketidaksesuaian pemberian arus daya listrik dengan Tingkat Mutu Pelayanan serta pembangunan fasilitas ketenagalistrikan yang tidak sesuai dengan standar operasional. Belum adanya pedoman untuk memberikan mekanisme ganti kerugian pada arus daya listrik yang tidak sesuai dengan Tingkat Mutu Pelayanan membawa kerugian bagi konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-normatif, skripsi ini menganalisis ketentuan hukum pelindungan konsumen ketenagalistrikan, pengawasannya, implementasi putusan pengadilan serta pertanggungjawaban PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Dari hasil analisis didapati bahwa Pemerintah Indonesia harus memberikan kompensasi yang layak dan mengoptimalkan upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan dari jual beli tenaga listrik. 

---

Electric power is a vital resource where its procurement has a high level of complexity and security. The mandate for the distribution of electric current in Indonesia was given to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) singly so that in the field there are no competitors with similar business classifications. The absence of an option to choose electricity distribution services makes consumers vulnerable to being harmed even though their rights have been guaranteed in the Power Purchase Agreement. One form of consumer loss is the incompatibility of providing electric power with the Service Quality Level and the construction of electricity facilities that are not in accordance with operational standards. The absence of guidelines to provide compensation mechanisms for electric current that is not in accordance with the Quality-of-Service level brings losses to consumers. Using a descriptive-normative research method, this thesis analyzes the legal provisions for the protection of electricity consumers, their supervision, the implementation of court decisions and the accountability of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). From the results of the analysis, it was found that the Government of Indonesia must provide appropriate compensation and optimize legal remedies for consumers who are harmed by buying and selling electricity."

"Pekembangan Teknologi dan Informasi yang sangat cepat membuat perdagangan secara elektronik (e-commerce) menjadi salah satu pilihan yang terbaik bagi masyarakat. PT. Mitra AdiPerkasa Tbk merupakan pelaku usaha e-commerce yang mengelola planetsports.net. Situs tersebut menjual produk peralatan olahraga mulai dari kaos, sepatu, hingga aksesoris olahraga dengan berbagai macam merk terkenal. Planetsports.net menerapkan prinsip efisiensi melalui pencantuman klausula baku pada perjanjian pembelian peralatan olahraga, hal ini dilakukan demi menghindari negosiasi yang berlarut-larut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan batasan-batasan aturan mengenai klausula baku. Pada klausula baku yang ditetapkan oleh planetsports.net terdapat klausula yang bertentangan dengan aturan Pasal 18 UUPK sehingga dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu klausula tersebut batal demi hukum dan pihak pengelola planet sports.net wajib menyesuaikan klausula-klausula baku tersebut dengan aturan-aturan UUPK.

---

Rapidly development technology and information make electronic commerce (e-commerce) to be one of the best option for the community. PT. Mitra Adiperkasa Tbk is an e-commerce business that manages planetsports.net. The site sells sports equipment products ranging from shirts, shoes, accessories of sports with a variety of well-known brands. Planetsports.net applies the efficiency principle through the inclusion of standard clauses on the exercise equipment purchase agreement, it is also being done to avoid lengthy negotiation. The Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection (UUPK) gives limitation for the use of standard clauses. The standard clauses set by planetsports.net contained clauses that are contrary to the Article 18 of UUPK that can harm consumers. Therefore, the clauses are considered ?null and void? and the managers of planetsports.net is obliged to accommodate their standard clauses within the regulation of UUPK."

"Teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang sangat cepat. Pemanfaatan teknologi dan informasi dilakukan di berbagai bidang, salah satunya adalah di bidang perdagangan atau yang sering disebut dengan e-commerce. PT Global Digital Niaga merupakan pelaku usaha e-commerce yang mengelola blibli.com, sedangkan Nuansa Media selaku pengelola bukabuku.com. Kedua situs tersebut menjual produk salah satu produk utamanya adalah buku. Bukabuku.com dan blibli.com menerapkan prinsip efisiensi melalui pencantuman klausula baku pada perjanjian pembelian buku, hal ini dilakukan demi menghindari negosiasi yang berlarut-larut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan batasan-batasan aturan mengenai klausula baku. Pada klausula baku yang ditetapkan oleh bukabuku.com dan blibli.com terdapat klausula yang bertentangan dengan aturan Pasal 18 UUPK sehingga dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu klausula tersebut batal demi hukum dan pihak pengelola bukabuku.com dan blibli.com wajib menyesuaikan klausula-klausula baku tersebut dengan aturan UUPK.

---

Technology and information is developing very rapidly. Utilization of technology and information made in various fields, one of which is in field of trade or often called e-commerce. PT Global Digital Niaga is an e-commerce business that manages blibli.com, while Nuansa Media manages bukabuku.com. Both website sells one of its main products is books. Bukabuku.com and blibli.com applies the efficiency principle through the inclusion of standard clause on the online book purchase agreement, it is also being done to avoid lengthy negotiation.

The Law Number 8 Year 1999 regarding consumer protection (UUPK) gives limitation for the use of standard clauses. The standard clauses set by bukabuku.com and blibli.com contained clauses that are contrary to the Article 18 of UUPK that can harm consumers. Therefore the clauses are considered ?null and void? and the managers of bukabuku.com and blibli.com are obliged to accomodate their standard clauses within the regulation of UUPK."

"ABSTRAKPentingnya kehalalan pangan yang tidak dikemas seperti pangan yang dijual di sebuah restoran menjadikan sertifikat halal restoran sebagai jaminan kehalalan pangan yang diproduksi di restoran. Sertifikat halal restoran yang bersifat sukarela menjadikan belum maksimalnya jaminan bagi konsumen muslim. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat halal restoran erat kaitannya dengan hak-hak konsumen muslim sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berimplikasi pada kewajiban pelaku usaha restoran untuk melakukan keterbukaan informasi seputar kehalalan pangan yang diproduksinya dan menjaga kehalalan pangan yang memang ditujukan untuk konsumen muslim.

---

ABSTRACTThe importance of the halal food that is not packaged as food sold in a restaurant make halal certificate of restaurants as a guarantee of the halal food produced in the restaurants. The certificate of halal restaurants which is voluntary make inadequate guarantee for moslem consumers. This research is the juridical normative research. The results showed that the certificate of halal restaurants closely related to the right of moslem consumer rights as stated in article 4 of Act No. 8 of 1999 on consumers protection and get an obligation to restaurant business players to give the disclosure of information about halal status of their food produced and maintain the halal food that is intended for Muslim consumers."

"Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 merupakan salah satu pengaturan yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam kegiatan usaha. UU Perlindungan Konsumen bukan merupakan pengaturan yang pertama kali memberikan perlindungan bagi konsumen, namun diantaranya terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. UU Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, bermanfaat, bermutu dan terjangkau, namun pada praktek masih saja ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi sehubungan beredarnya psikotropika golongan IV di Indonesia. Skripsi ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Metode analisis data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif, dimana metode ini akan berusaha untuk memaparkan data yang diperoleh disertai analisis mendalam. Skripsi ini berfokus kepada peredaran psikotropika golongan IV di Indonesia ditinjau melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur; dan pengawasan Pemerintah terhadap peredaran psikotropika golongan IV, serta analisis mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait peredaran psikotropika secara illegal. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam menjalankan kegiatan pengawasan terhadap peredaran psikotropika diperlukan pengawasan yang baik oleh Pemerintah dan Kepolisian untuk saling berkoordinasi serta peran masyarakat untuk aktif apabila menemukan adanya suatu pelanggaran-pelanggaran.

---

The Law Consumer Protection Number 8 Year 1999 is the rule to give protection for consumer in business activity. The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection, is not the first rule for consumer protection, but there are other related rules which is The Law Number 23 Year 1992 on Health, and that has been changed with The Law Number 36 Year 2009. The law Health of Number 36 Year 2009 states that pharmaceutical preparations must be safe, secure, beneficial, have a standard and affordable. However, in reality we still find violations happen related to circulation psychotropic drugs class IV.

This thesis will use normative juridical research methods, and then data analysis on this thesis will use qualitative methods that result descriptive data and explain data with deep analysis. This thesis focus about circulation Psychotropic Drug Class 4 reviewed with legislations and control The government for Psychotropic Class 4 and analysis about the violations made by the seller related trading illegal psychotropic.

The results suggested that for the control for trading psychotropic especially class 4 in Indonesia, the Government and police need good coloboration and communication, and need active role of citizen if they find the violations of the sellers."

"Skripsi ini membahas mengenai hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi immateriil. Permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini adalah ketentuan Pasal 19 UUPK mengenai tanggung jawab pelaku usaha apakah mencakup bentuk ganti rugi immateriil bagi konsumen atau tidak dan mekanisme agar konsumen dapat mengajukan ganti kerugian immateriil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, Undang-Undang, Putusan BPSK dan Pengadilan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan Pasal 19 UUPK mengakui semua kerugian termasuk kerugian immateriil merupakan hak konsumen. Pasal 19 mengatur pula kerugian immateriil yakni dalam bentuk santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Santunan dalam hal ini termasuk kerugian immateriil karena merupakan tanggung jawab moril pelaku usaha yang bukan merupakan kerugian nyata tetapi jumlahnya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui BPSK atau Peradilan namun kerugian immateriil tidak dapat dikabulkan oleh BPSK karena BPSK hanya mengabulkan kerugian materiil saja dan tujuan utama pembentukan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen secara singkat, sederhana dan murah. Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlu merubah UUPK dengan menambahkan ketentuan bahwa pengajuan tuntutan kerugian immateriil kepada Pengadilan Negeri. Konsumen yang ingin mendapatkan ganti kerugian immateriil lebih tepat mengajukan gugatan melalui Peradilan agar BPSK tetap melaksanakan tugas penyelesaian sengketa secara cepat, singkat, dan murah.

---

This study focuses on the consumer's right for granting immaterial loss compensation. The research discusses about whether Article 19 of Consumer Protection Law CPL regulates immaterial loss compensation as well as the mechanism to file a claim for immaterial loss compensation. The method used in this study is juridical normative study by using secondary data, primary legal material, secondary and tertiary such as, CPL, verdict of BPSK and court decisions. The research finds that Article 19 of CPL recognizes all types of consumer's loss including immaterial loss. Article 19 of CPL regulates immaterial loss in the form of sympathetic care santunan in accordance with the regulations. Sympathetic care in this case belongs to immaterial loss as it is a moral responsibility of the business actors which is not a real loss yet the amount of the loss is regulated by the laws. The consumer is able to file claims for his her compensation through BPSK as the alternatives dispute resolution or court. However, BPSK is not able to grant the consumer's immaterial loss since BPSK only grants the consumer's material loss. That is because primarily BPSK is established to dispute resolution in a quick, simple, and low cost way. Furthermore, this study recommends the revision of CPL by putting stipulation to file the claim for immaterial loss compensation to the Court. That stipulation is a guarantee to the consumer's right of protection for immaterial loss. Any consumer who wants to file claim for immaterial loss compensation may go through the Court. Therefore, BPSK as an institution still runs its function to dispute resolution in a quick, simple, and low cost mechanism."

"Skripsi ini membahas mengenai kesalahan pengiriman dalam transaksi elektronik di Indonesia. Terkait dengan pembahasan tersebut, digunakan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Skripsi ini membahas bagaimana analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak konsumen atas informasi yang diperlukan dalam pembelian barang melalui online, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam kesalahan pengiriman barang pesanan online. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam rangka menjalani kegiatan transaksi secara online, agar pelaku usaha menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya, pengawasan terhadap aktifitas jual beli secara online, dan konsumen mencari informasi sebanyak - banyaknya sebelum melakukan pembelian barang secara online, dan perlunya sosialisasi mengenai hak konsumen terutama penyuluhan tentang Undang - Undang Perlindungan Konsumen.

---

This paper discusses about the error in goods delivery through electronic transactions in Indonesia. The Laws that are being used related in this papers are, Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection, Law Number 11 Year 2008 on Electronic Informations and Transactions, Law Number 7 Year 2014 on Trading, and Government Regulation Number 82 Year 2012 on The Implementation Of Electronic Transaction System.

This paper discusses about consumer rights of buying goods via online information, and also about regulation about law protection for consumer who experience loss on error in goods delivery that are being ordered from online transactions.

Research suggest that sellers need to implement the principle of cautiousness in running the business, supervision for online transaction activity, consumer needs to find information on online transaction as many as possible beforehand, and socialization about consumer rights especially Law on Consumer Protection counseling."

"Makanan ringan kemas ulang kiloan yang beredar di lokapasar saat ini menjadi salah satu produk populer yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena harganya yang terjangkau dan tersedia dalam berbagai ukuran. Penjualan makanan ringan kemas ulang kiloan yang tinggi, khususnya di lokapasar, tentunya menjadikan risiko konsumen akan peredaran makanan ringan kemas ulang kiloan yang ilegal dan tidak terjamin keamanannya semakin terbuka. Konsumen seringkali mengabaikan pentingnya legalitas seperti izin edar produk, informasi dan keterangan produk, serta keamanan pangan pada makanan ringan kemas ulang kiloan yang beredar di lokapasar. Padahal keamanan dan legalitas produk pangan merupakan satu hal komponen yang penting dalam hal memenuhi hak-hak konsumen atas pangan yang aman dan terjamin mutunya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, skripsi ini akan meninjau ketentuan hukum produksi dan peredaran makanan ringan kemas ulang kiloan, pertanggungjawaban hukum oleh pelaku usaha, dan pengawasannya ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya. Tidak dipenuhinya persyaratan keamanan pangan dan legalitas produk oleh pelaku usaha dalam hal memproduksi dan mengedarkan produk makanan ringan kemas ulang tentu akan menjadi pintu bagi pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan seharusnya tidak boleh beredar di masyarakat termasuk melalui lokapasar. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa belum tersedianya peraturan mengenai pengemasan kembali makanan ringan yang terintegrasi, terbaru, dan sistematis, pertanggungjawaban pelaku usaha dan pihak lokapasar kepada konsumen ditinjau dari peraturan perundang-undangan, dan peningkatan pengawasan oleh BPOM, Dinas Kesehatan baik secara langsung maupun di lokapasar Oleh karena itu, butuh upaya tegas dari BPOM dan Dinas Kesehatan setempat selaku unsur pemerintah dan kepatuhan pelaku usaha seperti pihak penyedia platform lokapasar dalam bersama-sama melakukan pengawasan, penindaklanjutan secara tegas kepada pelaku usaha, edukasi kepada konsumen dan pelaku usaha dalam rangka upaya untuk menghasilkan produk yang terjamin keamanannya dan berkualitas demi melindungi kepentingan konsumen.

---

Repackaged snacks that circulate in marketplaces are currently popular products consumed by the public because they are affordable and available in various sizes. The high sales of repackaged snacks, especially in marketplaces, certainly exposed consumers to the greater risk of repackaged snacks that are illegal and whose safety is not guaranteed. Consumers often ignore the importance of legalities such as product distribution permits, product information, and descriptions, as well as food safety in repackaged snacks circulating in marketplaces. Even the safety and legality of food products is an important component in fulfilling consumer rights to food that is safe, guaranteed safety, and quality. With the juridical-normative research method, this thesis will review the legal provisions for the production and distribution of packaged repackaged snacks, legal accountability by business actors, and their supervision in terms of statutory regulations and other provisions. The non-fulfillment of food safety and product legality requirements by business actors in terms of producing and distributing repackaged snack products will certainly be a door for other violations of law. Products that do not meet food safety standards should not be circulated and distributed in the community, including through marketplaces. The results of this research are the absence of regulations regarding integrated, up-to-date, and systematic about repackaged snacks, the accountability of business actors and market vendors to consumers in terms of laws and regulations, and increasing supervision by BPOM and Dinas Kesehatan directly and through marketplaces. Therefore, there is a need for assertive efforts from BPOM and Dinas Kesehatan as the government and compliance of business actors such as marketplaces platform providers in jointly carrying out supervision, following up strictly on business actors, educating consumers and business actors to produce guaranteed safety and quality products to protect the consumers' interests."

"Pencantuman klausula baku bukan sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun UUPK mengatur mengenai klausula baku yang dilarang. Dalam skripsi ini dibahas apakah terdapat klausula baku yang dilarang dalam syarat dan ketentuan berlangganan mobile internet XL dan Smartfren. Dibahas pula bagaimana akibat hukum terhadap pencantuman klausula baku tersebut dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen bila terjadi kerugian.

---

The inclusion of standard clause is not forbidden by Law of Consumer Protection. But this law regulating the forbidden standard clause. In this thesis shows whether there is forbidden standard clause in terms and conditions of XL and Smartfren Mobile Internet Subscribe. Also discussed how the legal consequences from inclusion of standard clause and how consumer?s remedies in the event of loss."