Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menjelaskan kasus nasalisasi yang terdapat di dalam ragam bahasa Indonesia nonbaku. Objek yang diteliti adalah perilaku nasalisasi berdasarkan kemunculan alomorf-alomorf nasal dan pengaruh konsonan awal. Penelitian ini bertujuan menjelaskan proses persenyawaan konsonan sengau; perilaku pembubuhan alomorf nasal; dan perubahan kedudukan leksem yang disebabkan oleh kasus nasalisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan dasar-dasar analisis berdasarkan pola-pola perilaku yang sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kebersuaran, posisi artikulator, dan jumlah suku kata dapat menentukan kemunculan alomorf nasal. Selain itu, nasalisasi juga dapat menyebabkan suatu leksem mengalami derivasi dan infleksi.

---

This research is focuses on describing the cases of nasalisation which appears in the variety of non-standard Indonesian. The objects of this research are nasalisation that came from nasal allomorphs and the influence of initial consonant. This research aims to describe the compounding process of nasal consonants; behavior of nasal allomorphs insertion; and lexeme formation which is caused by the case of nasalisation. This research is a qualitative study that uses a basic analysis based on the same behavior patterns. This research reveals that factor of voice, position of articulator, and numbers of syllable determine the emergence of nasal allomorph. Moreover, nasalisation also induces a lexeme to undergo either derivation or inflection process."

"Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman pasien, selama menerima pelayanan di Rumah Sakit. Metode menggunakan metode kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menganalisis data secara mendalam, dan lengkap  untuk memperoleh intisari pengalaman hidup dalam bentuk cerita, narasi dan bahasa  atau perkataan individu. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan cara purposive sampling yaitu pemilihan Medical Record tentang pembiayaan yang digunakan dan melihat di ruangan yang khusus pasien swasta dan pasien BPJS di PKN RSKD  dari bulan Maret sampai dengan Juni 2023. Pedoman wawancara yang sudah dibuat diterapkan kepada semua partisipan. Hasil dari wawancara menghasilkan karakteristik partisipan dan empat tema utama yaitu1) Perilaku petugas kesehatan membedakan pelayanan yang diberikan antara pasien dengan pembiayaan pribadi dan pembiayaan BPJS (Man); 2) Berbagai alasan memilih pembiayaan dengan BPJS dan pembiayaan pribadi (Money); 3) Perbedaan akses memperoleh sarana dan prasarana antara pembiayaan BPJS dan pribadi  4) Proses pelayanan yang diterima antara pembiayaan pribadi dan BPJS. Rekomendasi penelitian ini adalah pelayanan kanker di Indonesai ada perbedaan pada partisipan pembiayaan pribadi dengan pembiayaan BPJS.

---

The purpose of this study aims to explore the patient's experience while receiving services at the hospital. The method uses a qualitative method, namely to describe, interpret and analyze data in depth and comprehensively to obtain the essence of life experiences in the form of stories, narratives, and individual language or words. Sampling in this study was by purposive sampling, namely the selection of participants was done by looking at the Medical Records regarding the financing used and looking at private patients and BPJS patients at PKN RSKD from March to June 2023. Interview guidelines have been prepared. applied to all participants. The results of the interviews produced the characteristics of the participants and four main themes, namely 1) The behavior of health workers differentiated the services provided between patients with private financing and BPJS financing (Man); 2) Various reasons for choosing financing with BPJS and personal financing (Money); 3) Differences in access to facilities and infrastructure between BPJS and private financing 4) The process of services received between personal financing and BPJS. The recommendation of this study is that there are differences in cancer services in Indonesia between private financing participants and BPJS financing."

"Penelitian ini membahas mengenai pengukuran likuiditas pada obligasi pemerintah di Indonesia dengan menggunakan hampir 30.000 data harga dan volume per transaksi dari September 2006 sampai Juni 2011. Terdapat tiga pengukuran yang digunakan untuk mengukur likuiditas, yaitu Roll measure untuk mengukur biaya transaksi, Amihud illiquidity measure untuk mengukur price impact of trades, dan Amivest measure untuk mengukur market depth. Hasil penelitian menunjukkan bahwa obligasi yang berjenis fixed rate bonds memiliki tingkat likuiditas paling tinggi dan yang paling rendah ialah Obligasi Ritel Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan subprime crisis berdampak kecil terhadap penurunan tingkat likuiditas pada pasar obligasi pemerintah di Indonesia.

---

This research explain about measurement of liquidity on Indonesian government bonds by using almost 30,000 bonds price and transaction volume data from September 2006 until June 2011. There are three measurements that are used to measure liquidity, the Roll measure to measure transaction costs, Amihud illiquidity measure to measure price impact of trades, and Amivest measure to measure the market depth. The results showed that the fixed rate bonds have the highest liquidity level and the lowest is ORI (Obligasi Ritel Indonesia). The results also showed the subprime crisis had small impact on reducing the level of liquidity on government bonds market in Indonesia."

"Tulisan ini membicarakan tentang persamaan dan perbe_daan makna kata-kata yang terdapat dalam Bahasa Indonesia dengan Bahasa Malaysia. Pembahasan mengenai kata (nama) untuk konsep yang sama dalam kedua bahasa itu menghasilkan kesimpulan bahwa banyak kata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda se_dangkan kata-kata dalam bahasa Malaysia banyak yang berasal dari bahasa Inggris. Kata-kata yang diserap dari bahasa ba_rat tersebut ada yang diserap secara utuh dan ada juga ka_ta-kata yang diserap itu berubah maknanya dari makna asal kata tersebut. Penulis juga menjelaskan bahwa perbedaan makna kedua bahasa disebabkan oleh kecenderungan masyarakat Malaysia menggunakan kata-kata dari bahasa Melayu yang sudah tidak lagi dikenal atau digunakan oleh masyarakat Indonesia. Perbandingan makna untuk kata yang sama menghasilkan kesimpulan bahwa kedua masyarakat cenderung menggunakan ha_nya salah satu dari makna-makna yang ada pada kata-kata tertentu, adanya kata-kata yang homofon dan homograf tetapi maknanya berbeda sama sekali dalam kedua bahasa, ada kata-_kata bahasa Indonesia yang diserap oleh masyarakat Malaysia yang makna dasarnya hilang dan berubah menjadi makna baru, dan lain-lain. Pembahasan mengenai hubungan makna antarkata yang ter_dapat dalam kedua bahasa memberi kesimpulan bahwa hubungan makna antarkata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia yang berhomonimi kebanyakannya berasal dari asal usul yang berbeda dan adanya kata-kata yang disebut berpolisemi anta_ra satu sama lain dalam kedua bahasa disebabkan oleh kecen_derungan kedua masyarakat itu menggunakan hanya salah satu dari makna-makna yang ada pada sesebuah kata"

"Skripsi ini membahas tentang pencapaian program Pendawaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan oleh BKKBN dengan menganalisis data SDKI 1997, 2002-2003 dan 2007. Perkawinan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi TFR. Dengan umur kawin yang lebih muda maka akan memperpanjang masa melahirkan pada perempuan. Angka perkawinan usia dini di Indonesia masih tinggi. Sehingga dengan angka perkawinan usia yang tinggi juga menyebabkan tingginya TFR di Indonesia. Tujuan studi ini adalah untuk mempelajari pola, perbedaan pada umur kawin pertama wanita di Indonesia berdasarkan hasil SDKI 1997, 2002-2003 dan 2007. Metode yang digunakan adalah dengan analisis deskriptif dengan objek penelitian wanita pernah kawin berumur 15-49 tahun di Indonesia. Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah lebih dari 50 % wanita pernah kawin di Indonesia menikah di bawah usia 20 tahun. wanita yang mempunyai median umur kawin pertama rendah adalah wanita yang bertempat tinggal di pedesaan, beragama Islam, tidak sekolah danbekerja di bidang pertanian dan mempunyai status ekonomi di kuintil terendah. Berdasarkan program PUP yang dilaksanakan oleh BKKBN, cakupan program melalui kegiatan BKR maupun PIK Remaja masih belum terjangkau di semua wilayah, hal tersebut dibuktikan dengan fakta bahwa hanya 28% remaja yang mengetahui tentang program PIK-Remaja. Hal ini mengindikasikan bahwa program tersebut masih kurang disosialisakan kepada remaja Indonesia.

---

This study discusses the achievements of Maturation age of Marriage (PUP) held by BKKBN by analyzing the data IDHS, 1997, 2002-2003 and 2007. Marriage is one of the factors that may effect the TFR. With a younger age of marriage then it would prolong women give birth. Number of early marriages in Indonesia is still high. So with a high rate of child marriage also led to high TFR in Indonesia.

The purpose of this study is to learn the pattern, the difference in age at first marriage of women in Indonesia based on Indonesia Demographic and Health Survey 1997, 2002-2003 and 2007. The method of research is descriptive analysis. Women which marriage between 15-49 years old in Indonesia are the object of this research.

The findings generated from this study is more than 50% of women ever married in Indonesia were married under 20years of age. women with a median age at first marriage are lowest residing women in rural areas, are Muslims, not school and work in agriculture and conomic status are the lowest quintile or the poorest.

Based on the PUP program implemented by the BKKBN, the program not cover all areas yet, there’s only 28% of adolescents who know about the PIK R program. This indicates that the program is still lessin socialization to Indonesian youth."

"Di Indonesia, istilah yang bersifat deskriptif tidak dapat didaftarkan sebagai merek yang dilindungi oleh hukum merek di Indonesia. Meskipun demikian, pada kenyataannya banyak merek yang bersifat deskriptif berhasil didaftarkan. Hal ini menimbulkan ketidakselarasan antara hukum tertulis dan prakteknya. Larangan untuk mendaftarkan istilah deskriptif sebagai merek ini memiliki alasannya tersendiri. Istilah deskriptif tidak dapat didaftarkan sebagai merek karena adanya kemungkinan terjadinya persaingan usaha tidak sehat apabila istilah umum yang bersifat deskriptif dimiliki secara eksklusif oleh satu pihak. Sebagai akibat dari banyaknya merek deskriptif yang berhasil didaftarkan di Indonesia, dibutuhkan ketentuan yang dapat mengatur pendaftaran merek deskriptif agar tetap dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dalam skripsi ini, Penulis akan menganalisa ketentuan di Amerika Serikat dan Uni Eropa yang mengatur terkait merek deskriptif yang dapat didaftarkan karena telah memiliki daya pembeda yang kuat. Analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengaturan di Indonesia.

---

In Indonesia, descriptive terms cannot be registered as a trademark protected by Indonesian trademark law. However, in reality, many descriptive terms have been successfully registered as a trademark. This creates a discrepancy between written law and its practice. This prohibition to register descriptive terms as trademarks has its own reasons. Descriptive terms cannot be registered as trademarks because of the possibility of unfair business competition if general descriptive terms are owned exclusively by one party. As a result of the large number of descriptive marks that have been successfully registered in Indonesia, provisions are needed to regulate the registration of descriptive marks to minimize the potential of unfair business competition occuring. In this thesis, the author will analyze the provisions in the United States and the European Union that regulate the registration of descriptive trademarks based on their distinguishing power. This analysis is expected to provide input for regulation in Indonesia."

"Istilah-istilah deskriptif digunakan dalam perdagangan untuk menyampaikan informasi kepada konsumen mengenai atribut, sifat atau keunggulan suatu produk. Merek yang hanya terdiri dari istilah deskriptif ini disebut sebagai merek deskriptif. Merek adalah suatu tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari suatu produsen dan produsen lain. Karena itu merek deskriptif seharusnya tidak dapat didaftar karena dianggap tidak mempunyai daya pembeda.. Merek deskriptif di Indonesia tidak dapat didaftar, baik di dalam ketentuan UU merek No. 21 tahun 1961 yang menggunakan sistem pendaftaran dekalaratif, maupun dalam UU Merek No. 19 tahun 1992 yang menggunakan sistem pendaftaran konstitutif, hingga UU Merek No. 15 tahun 2001 yang berlaku saat ini. Namun dalam kenyataannya di Indonesia terdapat merek-merek deskriptif yang didaftar, terutama berdasarkan Putusan Pengadilan. Tesis ini meneliti mengenai masalah pendaftaran merek deskriptif di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan konseptual yang meneliti mengenai konsep Secondary Meaning, pendekatan undang-undang dengan meneliti undang-undang merek di Indonesia dan pendekatan komparatif dengan melakukan perbandingan undang-undang merek di beberapa Negara berkaitan dengan masalah pendaftaran merek deskriptif. Pendekatan kasus juga dilakukan untuk meneliti putusanputusan pengadilan yang menjadi dasar didaftarkannya merek-merek deskriptif di Indonesia. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapat hasil bahwa masalah utama dalam pendaftaran merek deskriptif ini adalah tidak jelasnya pengaturan mengenai merek deskriptif ini dalam Undang-Undang Merek di Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadi perbedaan pendapat antara Hakim dan Pemeriksa merek mengenai merek deskriptif ini. Seharusnya dibuat suatu pengaturan yang jelas dan rinci mengenai pendaftaran merek deskriptif dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pemilik merek dengan kepentingan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dalam Paris Convention dan TRIPS Agreement.

---

Descriptive terms commonly used in the course of trade to convey information about attribute, characteristics or quality of a product, to consumers. Trademark, consists solely of descriptive terms is called Descriptive Marks. Trademark is a sign, used to distinguished goods or services from a producer from another. Therefore Descriptive Mark should not be registered because it lacks distinctive nature. Descriptive Mark in Indonesia is non-registrable, in the provision of The Trademark Act No. 21/1961 which used declarative system or in its predecessor, The Trademark Act No. 19/1992, even in the current Trademark Law in Indonesia, The Trademark Act No.15/2001. On the contrary, there are Descriptive Marks registered in Indonesia, based on Court and Supreme Court Decision in Indonesia.

This Tesis analyses the problem regarding the registration of Descriptive Marks in Indonesia, using Conceptual Approach which analyze the concept of Secondary Meaning, and using Statute Approach to analyze Trademark Law in Indonesia, and also using Comparative Approach to compare Trademark Law in various country in relation to Descriptive Mark. Case-Approach also used to analyze various Court and Supreme Court decisions in Indonesia that become Landmark Decision in Descriptive Mark registration problems.

Based on this Legal Research, we find that the major problem in the problematic registration of Descriptive Mark is because of the ambiguity of the current Trademark Law in Indonesia, regarding Descriptive Mark. This problem is causing different opinion between Judges and Trademark Examiner regarding Descriptive Mark. There should be more clear and comprehensive provisions in Indonesian Trademark Law about Descriptive Mark, which also considered the legitimate interests of trademark owners and third parties, based on the provisions in Paris Convention and TRIPS Agreement."

"Istilah-istilah deskriptif digunakan dalam perdagangan untuk menyampaikan informasi kepada konsumen mengenai atribut, sifat atau keunggulan suatu produk. Merek yang hanya terdiri dari istilah deskriptif ini disebut sebagai merek deskriptif. Merek adalah suatu tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari suatu produsen dan produsen lain. Karena itu merek deskriptif seharusnya tidak dapat didaftar karena dianggap tidak mempunyai daya pembeda.. Merek deskriptif di Indonesia tidak dapat didaftar, baik di dalam ketentuan UU merek No. 21 tahun 1961 yang menggunakan sistem pendaftaran dekalaratif, maupun dalam UU Merek No. 19 tahun 1992 yang menggunakan sistem pendaftaran konstitutif, hingga UU Merek No. 15 tahun 2001 yang berlaku saat ini. Namun dalam kenyataannya di Indonesia terdapat merek-merek deskriptif yang didaftar, terutama berdasarkan Putusan Pengadilan. Tesis ini meneliti mengenai masalah pendaftaran merek deskriptif di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan konseptual yang meneliti mengenai konsep Secondary Meaning, pendekatan undang-undang dengan meneliti undang-undang merek di Indonesia dan pendekatan komparatif dengan melakukan perbandingan undang-undang merek di beberapa Negara berkaitan dengan masalah pendaftaran merek deskriptif. Pendekatan kasus juga dilakukan untuk meneliti putusanputusan pengadilan yang menjadi dasar didaftarkannya merek-merek deskriptif di Indonesia. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapat hasil bahwa masalah utama dalam pendaftaran merek deskriptif ini adalah tidak jelasnya pengaturan mengenai merek deskriptif ini dalam Undang-Undang Merek di Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadi perbedaan pendapat antara Hakim dan Pemeriksa merek mengenai merek deskriptif ini. Seharusnya dibuat suatu pengaturan yang jelas dan rinci mengenai pendaftaran merek deskriptif dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pemilik merek dengan kepentingan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dalam Paris Convention dan TRIPS Agreement.

---

Descriptive terms commonly used in the course of trade to convey information about attribute, characteristics or quality of a product, to consumers. Trademark, consists solely of descriptive terms is called Descriptive Marks. Trademark is a sign, used to distinguished goods or services from a producer from another. Therefore Descriptive Mark should not be registered because it lacks distinctive nature. Descriptive Mark in Indonesia is non-registrable, in the provision of The Trademark Act No. 21/1961 which used declarative system or in its predecessor, The Trademark Act No. 19/1992, even in the current Trademark Law in Indonesia, The Trademark Act No.15/2001. On the contrary, there are Descriptive Marks registered in Indonesia, based on Court and Supreme Court Decision in Indonesia.

This Tesis analyses the problem regarding the registration of Descriptive Marks in Indonesia, using Conceptual Approach which analyze the concept of Secondary Meaning, and using Statute Approach to analyze Trademark Law in Indonesia, and also using Comparative Approach to compare Trademark Law in various country in relation to Descriptive Mark. Case-Approach also used to analyze various Court and Supreme Court decisions in Indonesia that become Landmark Decision in Descriptive Mark registration problems.

Based on this Legal Research, we find that the major problem in the problematic registration of Descriptive Mark is because of the ambiguity of the current Trademark Law in Indonesia, regarding Descriptive Mark. This problem is causing different opinion between Judges and Trademark Examiner regarding Descriptive Mark. There should be more clear and comprehensive provisions in Indonesian Trademark Law about Descriptive Mark, which also considered the legitimate interests of trademark owners and third parties, based on the provisions in Paris Convention and TRIPS Agreement."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas metode penerjemahan yang digunakan dalam penerjemahan artikel Politisches System dalam buku Tatsachen über Deutschland dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketepatan penerjemahan artikel tersebut. Analisis data dilakukan secara deskriptif kontrastif. Hasil dari penelitian ini memaparkan ketidakoptimalan hasil penerjemahan dari artikel Tatsachen über Deutschland. Penelitian ini juga menujukan kaitan proses penerjemahan metode semantis yang tidak selalu menghasilkan terjemahan yang optimal jika tidak memperhatikan pengetahuan yang dimiliki oleh kelompok sasaran.

---

ABSTRACTThis research discusses about methods of translating articles Politisches System in Tatsachen über Deutschland. The purpose of this study is to analyse the accuracy of the translation of the article. The descriptive contranstive method is used to examine the accuracy of the translation. The results of this study describes the inaccuracy from the results of the translation. The study also shows relation of translation process using semantic method that does not always produce effective translation if do not use the knowledge possessed by the target group."