Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepemilikan media massa yang independen merupakan syarat mutlak untuk mengarahkan proses pemilu yang jujur, adil dan transparan. Hanya saja media massa yang dimiliki elit politik sekarang ini justru tidak mengarah kepada pemilu yang diinginkan. Kepentingan pemilik media yang terjun ke dunia politik menyebabkan adanya ketimpangan yang terjadi. Dalam konteks Pemilu 2014 yang akan datang, media massa terutama TV memegang peranan penting dalam sosialisasi program, pengenalan caleg parpol, hingga pasangan capres dan cawapres yang berasal dari partai, baik dalam bentuk pemberitaan ataupun non-pemberitaan. Fenomena ini penulis analisis dari teori social responsibility dan teori agenda setting yang menjadi akar masalah penerapan Undang-undang Penyiaran untuk memberi sanksi kepada televisi hari ini di Indonesia.

---

AIndependency of media is an important requirement for an honest, fair dan transparent election. Unfortunately, some TV stations owned by the elites are actually misleading concept of providing te referred election process. One skepticism occurred toward media ownership linked with one political elite has led to the current the disproportionate distribution of people?s attention. In the context of of the 2014 election, mass media especially TV holds an important role in the socialization program, of the candidates of parliament members,, even the president candidate of which the media is affiliated with. This phenomena will be analyzed by using the theories of Social Responsibility and Agenda Setting. This misleading efforts of certain TV has the root of law enforcement of broadcast regulations."

"Penyelenggaraan pemilihan legislative 2014 di ramaikan oleh pengusaha multimedia yang terjun ke politik praktis. Salah satunya adalah Hary Tanoe selaku pemilik MNC Group. Hal ini sangat menarik untuk diamati ketika media cetak SINDO di bawah kepemilikan Hary Tanoe menjalankan peran politiknya sebagai corong pencitraan tokoh Hary Tanoe, Wiranto dan Partai Hanura. Dengan menggunakan paradigma kritis, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana Hary Tanoe memanfaatkan media cetak SINDO untuk kepentingan politik praktisnya. Fokus penelitian ini mencoba untuk mengetahui komunikasi politik pencitraan apa yang ada dalam teks dan konteks media cetak SINDO, terutama dalam pemberitaan teks politik selama masa kampanye pileg terbuka 2014. Analisis wacana kritis, literasi dokumen dan juga in-depth interview digunakan sebagai metode untuk memperoleh data tentang dominasi kekuasaan di dalam struktur media cetak SINDO dan tentang citra apa yang sedang dibangun oleh Hary Tanoe, Wiranto dan Hanura. Secara metodologis, penelitian ini melakukan multilevel analysis untuk mendapatkan analisi yang komprehensif dan kontekstual. Dalam hal ini peneliti menempatkan diri sebagai partisipan yang dijembatani nilai-nilai tertentu sehingga proses transformasi sosial tercapai. Secara epistemologi, peneliti masih merasa banyak kekurangan, di antaranya tidak mencakup sisi konsumsi teks. Sejatinya konsumsi teks diperoleh melalui in-depth interview dengan khalayak pembaca Koran SINDO terkait berita politik selama periode masa kampanye terbuka pemilihan legislative 2014. Melalui teori critical discourse analysis milik Fairclough, peneliti menemukan bahwa terdapat sejumlah realitas yang tersembunyi atau realitas maya dibalik sebuah teks pemberitaan politik media cetak SINDO selama kampanye terbuka pileg 2014. Tesis ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan media akan sangat mempengaruhi produksi teks media tersebut untuk kepentingan politik praktis. Penelitian ini menyimpulkan eksistensi pemberitaan politik media SINDO selama masa kampanye terbuka pileg 2014 sangat dipengaruhi oleh menghegemoninya kapitalis monolitik Hary Tanoe melalui berbagai penguasaan struktur dan modal dalam industri media. Akibatnya, seluruh ekspresi kebebasan jurnalis media cetak SINDO tidak lagi dapat dilihat sebagai peristiwa yang mengacu atau merepresentasikan realitas sosial.

---

Legislative Elections 2014 is filled with multimedia entrepreneurs who jumped into practical politics. One of them is Hary Tanoe, the owner of MNC Group. It is an interesting thing to see when SINDO print media, under the ownership of Hary Tanoe, run its political role as the "image cover" of Hary Tanoe himself, Wiranto and Hanura Party. By using the critical paradigm, this study intends to determine how far Hary Tanoe used SINDO print media for his own practical political purpose. The focus of this research is trying to figure out what kind of Political Imagery Communication that is used within the text and the context of SINDO, especially in political news during the campaign of Legislative Elections 2014. Critical discourse analysis, document literacy and also in-depth interviews are used as a method to obtain data about the power dominance in the structure of SINDO and what image is being built by Hary Tanoe, Wiranto and Hanura Party.

Methodologically, this study uses multilevel analysis to obtain a comprehensive and contextual analysis. In this study, the researcher put herself as a participant that is bridged by certain values so that the process of social transformation is achieved. Epistemologically, the researcher still has some minuses, some of them is the absent of the text consumption side. It should be obtained through in-depth interviews about the political news with the reader of SINDO during the open campaign period of legislative elections 2014. Through Fairclough’s critical discourse analysis theory, researcher found that there are a number of hidden realities or virtual realities behind a SINDO’s text of political news during the open campaign period of legislative elections 2014. The thesis also shows that media ownership would greatly affect the production of media texts for political interests.

This study concluded that the existence of political news of SINDO during the open campaign period of legislative elections 2014 is strongly influenced by the hegemony of Hary Tanoe’s monolithic capitalist through various dominations of structure and capital in the media industry. As the result, the entire freedom express of SINDO’s journalists is no longer be seen as an event that refers to or represents social reality."

"Penelitian ini berusaha menjelaskan terjadinya komodifikasi pekerja media (jurnalis) dalam industri media massa televisi dengan studi kasus pada grup media MNC. Peneliti mengembangkan kerangka pemikiran dari teori ekonomi politik komunikasi, dengan menggunakan konsep utama komodifikasi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam perkembangan MNC Media menjadi stasiun televisi terintegrasi terbesar di Asia Tenggara, telah terjadi praktik komodifikasi para pekerjanya. Spasialisasi yang dilakukan MNC Media melalui integrasi empat stasiun televisi swasta menyebabkan para jurnalis mengalami komodifikasi. Pekerja media telah ditransformasikan menjadi komoditas utama dalam industri media massa sebagai alat untuk mengakumulasi modal kapital. Industri media massa yang erat kaitannya dengan kapitalisme menerapkan struktur yang menguntungkan pemodal semata kepada pekerjanya melalui waktu kerja yang tidak menentu, pemberian upah minimum, serta struktur eksploitatif lainnya seperti pengulangan kontrak kerja. Para pekerja media ini kemudian menerima komodifikasi baik secara sadar maupun tidak sadar melalui eksploitasi, alienasi, mistifikasi, reifikasi, dan naturalisasi. Kekuasaan yang berpusat pada pemilik modal membuat proses komodifikasi dapat dengan mudah dilakukan terhadap pekerja media, sementara mereka menerima bentuk komodifikasi tersebut sebagai suatu kewajaran atas profesinya.

---

This study seeks to reveal the commodification of media workers (journalists) in the television mass media industry with a case study on the MNC media group. The researcher develops a framework of thought from the political economy theory of communication, using the main concept of commodification. This study uses a critical paradigm with a qualitative approach and case study method. This research reveals that in the development of MNC Media into the largest integrated television station in Southeast Asia, there has been a practice of commodification of its workers. The spatialization carried out by MNC Media through the integration of four private television stations has caused journalists to experience commodification. Media workers have been transformed into a major commodity in the mass media industry as a means to accumulate capital. The mass media industry, which is closely related to capitalism, applies a structure that benefits investors only through erratic working hours, the provision of minimum wages, and other exploitative structures such as the repetition of work contracts. These media workers then receive commodification both consciously and unconsciously through exploitation, alienation, mystification, reification, and naturalization. The power that is centered on the owners of capital makes the process of commodification easy for media workers, while they accept this form of commodification as a natural thing for their profession."

"Meningkatkan jumlah perempuan di panggung politik merupakan isu yang banyak diperdebatkan sepanjang masa Pemilu tahun 2004 ini terutama menjelang Pemilu 5 April 2004 yang lalu untuk memilih calon legislatif. Inti perdebatan terfokus pada masalah kemampuan perempuan dalam berpolitik dan tidak terpenuhinya kuota 30 %.Partisipasi perempuan dalam dunia politik masih kurang terwakili. Hal ini disebabkan bukan karena kecilnya represcntasi kaum wanita tetapi karena lambatnya proses perubahan. Hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa keikutsertakan kaum perempuan di kancah dunia politik akan membahwa dampak buruk yaitu ketidakstabilan dalam keluarga sehingga kaum pria enggan untuk memberikan tempat bagi wanita di dunia politikSebagai penelitian kualitatif dengan perspektif kritis, dalam tesis ini digunakan metode analisis wacana dengan paradigma kritis. Yaitu, model wacana critical discourse analysis (CDA) dari Norman Fairclough. Teori ini menggabungkan tiga dimensi dalam communicative events, yaitu teks, praktik wacana (discourse practice) dan praktik sosial budaya (sociocultural practise). Selanjutnya analisis teks yang digunakan berdasar teori Pan dan Konsicki.Hasilnya dari frame yang ditemukan bahwa Metro TV, stasiun televisi yang mengukuhkan diri sebagai Election Channel menonjolkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik perlu mendapatkan perhatian lebih. Sanyak caleg perempuan yang berkualitas dengan visi dan misi yang jelas harus terhadang dengan kendala-kendala yang disebabkan oleh budaya patriaki.Penelitian ini juga memakai paradigma kritis. Dalam ilmu komunikasi dan kajian media, paradigma kritis sering dipakai dalam penelitian terutama dalam mengungkapkan bagaimana suatu teks muncul di masyarakat. Di dalam paradigma kritis terdapat cultural study, the critical theory. feminism, reception theory dan semiotic. Data ideologi sendiri merupakan kata yang penting dalam teori kritis. Definisi ideologi adalah sekelompok ide yang menjadi struktur dasar sebuah grup, sebuah sistim representasi bagaiman suatu grup atau individual melihat keadaan di sekelilingnya. Produksi teks yang diteliti mencerminkan bagaimana ideologi pengelola Metro TV yang berfungsi sebagai perpanjagnan tangan dari sekelompok pemegang kckuasaan. Maka isi media itu tentu tidak bertentangan dengan kepentingan mereka.

---

The main issue in 2004 election, especially in the upcoming of the last . July 5th, 2004 legislative candidate election was how to increase the number of women in politics. The debates were focused on the women's performance in politics and unfulfilled quota of 30%.Women's participation in political world is still not well represented, not because of the small number of representation, but merely in view of the fact that changing the opinion that women's participation in politics will bring instability in their family's life. That is the reason why men are not eager to give place to women in political world.As a qualitative research with crisis perspective, this thesis will use critical discourse analysis (CDA) from Norman Fairclough. This theory combines three dimensions in communicative events which are text, discourse practice and sociocultural practice. Next, the text analysis that will be use is based on Pan and Konsicki theory.The result from the frame the has been discovered by Metro TV, TV station that proclaimed as the Election Channel, was women's representation in politics needs more attention, since many women candidates the have a quality vision and a clear mission stumbled by patriarchal culture.This research was also using a critical paradigm, in communication science and media presenting is use to discover how a text emerge in society. Inside critical' paradigm there are cultural study, the critical theory, feminism, reception theory and semiotic. The word ideology it self is an important word in critical theory. Definition of ideology is a group of ideas that become a base of a group, a representing system or how a group or individual see their surrounding. The researched on the text production reflects on how Metro TV ideology functions as the helping hand from the people in power, so they would not go against their interest."

"Penelitian ini membahas politik oligarki media dalam pemilihan presiden 2019 (Pilpres). Fokus penelitian adalah faktor dukungan oligarki media pada kandidat Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Penelitian ini perlu dilakukan untuk memaparkan faktor pendorong oligark dalam mendukung kandidat, serta cara oligark merealisasikannya. Pemaparan ini pada akhirnya akan mengkritisi fungsi pers. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan pembuatan kebijakan dalam kepemiluan, khususnya pada tahap kampanye. Oligarki media dalam penelitian ini adalah Hary Tanoesoedibjo melalui MNC Media dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Dukungan Hary Tanoe berubah, pada Pilpres 2014 Hary Tanoe mendukung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa, sementara saat Pilpres 2019 Hary Tanoe mendukung Jokowi-Maruf. Analisis penelitian ini menggunakan Teori Oligarki Jeffrey Winters (2011, 2013) dan Mietzner (2014) yang menyatakan oligark perlu masuk dalam struktur politik untuk mempertahakan kekayaan dan variasi faktor oligark dalam politik dan mendukung kandidat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan argumen yang ditawarkan: Faktor pendorong keberpihakan oligarki media pada kandidat saat Pilpres 2019 didominasi oleh faktor ekonomi politik, tidak semata-mata karena kasus hukum. Cara oligark merealisasikan dukungannya melalui sumber pendapatan dan sumber materialnya (bisnis media).

---

This research discusses media oligarch politics in presidential election 2019. Focus of the research is oligarch support factors to Joko Widodo and Ma’ruf Amin as President and Vice President candidate. Importance of this research is to explain the motivating factors of oligarchs in supporting candidates, as well as realizing the support. The explanation seeks to criticize the function of press. This research is expected to be referred in election policy making, especially during the campaigning phase. Media oligarch in this research is Hary Tanoesoedibjo through MNC Media and Indonesia United Party (Partai Persatuan Indonesia/Perindo). Support of Hary Tanoesoedibjo shifted support from Prabowo Subianto-Hatta Rajasa in 2014 Presidential Election to Jokowi-Maruf in 2019 Presidential Election. Analysis in this research employs Jeffrey Winters (2011; 2013) and Mietzner's (2014) Oligarchy Theory which stated that oligarch need to enter to political structure to defend their wealth and the variation of factors that oligarch enter political structure and consider supporting a certain candidate. This research using a qualitative method, this research offers following arguments: Factors of the media oligarch to support candidate in 2019 Presidential Election are dominated by economic factor and not only due to legal problems. The oligarch uses their source of income and their material resources (media business) to realize the support. "

"ABSTRAK Kompetisi di lndustri televisi begitu ketat terlihat dengan kehadiran 11 TV nasional dan28 TV lokal yang maslh terus bertambah. PerTarungan menampilkan tayangan yangmenarik akan menjadi faktor yang paling penting dalam industri televisi. Tren programsaat ini dikendalikan oleh rating, yang berakibat pada keseragaman program yangmengedepankan nilai-nilai dan budaya metropolis perkotaan. Namun, masyarakat didaerah saat ini telah memilikI ruang untuk menikmati informasi seputar daerahnyamelalui tayangan Televisi lokal. Tayangan yang membawa kandungan lokal adalahandalan sekaligus strategi yang dilakukan TV lokal untuk bisa bersaing dengan TVNasional. Strategi seperti itu dinamakan TV Proximity.Kedekatan pada konsep TV Proximity iidak hanya diukur dengan jarak , namun jugadengan kedekatan emosi. Kedekatan emosi pemirsa bisa ditunjukkan lewat budaya,perilaku, gaya hidup, lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik. Dengan mempelajarisumber sekunder, melakukan wawancara mendalam terhadap sejumlah narasumber,melakukan observasi terhadap dinamika proses bisnis televisi lokal, serta melakukananalisa isi terhadap program acara, penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mengetahuiapakah konsep TV Proximity sudah disadari dan dllaksanakan oleh TV lokal di dalambersaing dengan TV nasional khususnya dengan memperhatikan program acara yangditayangkan.TV Lokal yang dipilih adalah JAKTV di kota jakarta dengan kasus program acaraGubemur Kita. Analisa yang digunakan untuk studi dengan perspektif Ekonomi Mediaini, menggunakan beberapa level analisa; dimana analisa akan dilakukan secaraholistik, mulai dari level makro untuk melihat kondlsi pertelevisian di Indonesia, lalu levelmeso untuk meneliti Tv Proximity pada proses produksi dan proses konsumsi programTV Lokal, serta di level mikro untuk meneliti TV Proximity pada isi acara Gubemur Kita.Penelitian ini memperlihatkan bahwa JAKTV sebagai stasiun TV lokal memang sangatmemperhitungkan dan membuat rencana serta proses produksi yang berbasis pada TVProximity. Penampilan dan pemilihan lagu pembuka acara Gubemur Kita yang saratdengan budaya Jakarta (Betawi) serta pemilihan tokoh-tokoh dan topik yang memangtepat dengan suasana Jakarta (sampah, banjir, mahalnya sekolah, fasilitas kesehatan,pengangguran), satu tahun menjelang Pilkada 8 Agustus 2007, membuat JAKTV melajusendirian sebelum TV-TV Iain (nasional) baru membicarakannya pada sekitar 3 bulanmenjelang hari pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta. Dari proses konsumsi media,terbukti baik para penonton maupun pemasang iklan tertarik serta masih memilikimemori yang baik terhadap TV Proximity dari acara Gubernur Kita.Penelitian ini merekomendasikan agar konsep TV Proximity -khususnya sebagaistrategi TV Iokal- bisa Iebih banyak dikaji dalam perspektif Ekonomi Media, karena ditengah keterbatasan sistem rating (yang jarang sekali memberi angka yang memadaibagi program-program TV Iokal; ini harus dibaca dalam konteks rating di Indonesia yangmulai diragukan validitas dan reliabiiitasnya karena tidak pernah disertifikasi/diperiksaoleh sebuah Media Rating Council), temyata TV Proximity -melalui acara sejenisGubernur Kita di Jak TV- mampu memenangkan hati berbagai stakeholders yang terkaitdengan program tersebut."

"ABSTRAKTesis ini membahas penghentian terhadap dugaan kasus kepemilikan silang oleh PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC), suatu perseroan terbatas terbuka yang dibentuk untuk menaungi dan mengelola berbagai unit usaha media di bawah payung satu perusahaan induk yang memiliki dan mengoperasikan 3 (tiga) stasiun televisi nasional yang ada di Indonesia. Mengingat adanya potensi yang sangat besar, mendorong para pelaku usaha lain bersaing untuk mencari keuntungan dibidang industri televisi terrestrial ini, adanya laporan dari Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Adapun laporan tersebut berisi mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh MNC terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun, KPPU menghentikan penelurusan dugaan kasus kepemilikan silang tersebut dengan mengeluarkan Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor : 338/K/VI/2008 tanggal 5 juni 2008. Penelitian ini menggunakan Jetode normatif empiris. Hasil penelitian menyarankan agar para pelaku usaha khususnya para pelaku usaha di bidang industri televisi terrestrial hendaknya dalam menjalankan usaha tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku serta agar Pemerintah dapat membenahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepemilikan silang di industri televisi terrestrial.

---

ABSTRACTThe focus of this study is termination of suspected cases of cross-ownership in PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC), a limited liability company to incorporate its media business units under one holding which owns and operates 3 (three) Free-To-Air national television broadcasting networks in Indonesia. Because of there is a big potential competition among business actors in the terrestrial television industry, Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) reports to Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) that MNC violating anti trust law and broadcasting law. But KPPU decisions to stop the investigation with Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor : 338/K/VI/2008 tanggal 5 juni 2008. This research is normative empiric. The researcher suggests that business actors should run the business in the corridor and applicable law and Government should review the cross ownership regulations in the terrestrial television industry."

"Kode Etik Filantropi Media Massa adalah produk baru yang dihasilkan atas insiatif pengelola filantropi media massa di Indonesia pada 11 Januari 2013. Tujuannya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik dan juga sebagai dinding api fungsi jurnalistik dan fungsi filantropi di media massa. Tesis ini meneliti bagaimana pelaksanaan Kode Etik Filantropi Media Massa di dua media televisi yang melakukan kegiatan filantropi sebagai bagian dari tanggungjawab sosial media massa. Teori Social Responsiblities Media Massa dan Corporate Philantrophy menjadi teori yang peneliti gunakan dalam menelaah mengenai Kode Etik Filantropi Media Massa ini. Hasil penelitiannya, menunjukkan pelaksanaan prinsip-prinsip kode etik filantropi media massa belum efektif, karena belum adanya konsepsi yang sama mengenai tanggungjawab sosial dan filantropi media massa.

---

Mass Media Philantrophy Code of Ethics published as the initiative of Indonesia mass media philantrophy manager on January 11, 2013. The code of ethics had goal to maintain mass media transparency and accountability as well as firewall between philanthropy functions and journalism functions. This thesis examines the implementations of Mass Media Philantrophy Code of Ethics in two private television that doing mass media philanthropy as a part of their social responsibilities. Mass Media Social Responsibilities Theory and Corporate Philanthropy is two of theories that used to review of implementations Mass Media Philantrophy Code of Ethics. The result showing to us, implementation of the principles of mass media philantrophy code of ethics has not been effective, because there's a lack of conception in mass media philantrophy managers about mass media social responsibilities and mass media philantrophy."