Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan penegakan hukuman disiplin terhadap ketidakhadiran PNS yang tidak disertai keterangan di Kota Bekasi Jawa Barat. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan teori penegakan hukum dan disiplin. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive dan snowball. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan di Pemerintah Kota Bekasi dilakukan dengan memberikan sanksi ringan, sedang, dan berat. Semakin banyak atau berat pelanggaran disiplin yang dilakukan, semakin berat sanksi yang diberikan.

---

The purpose of this research is to describe discipline law enforcement for civil servants absence without description letter in the city of bekasi, west java. This research is a quantitative approach that uses deep interview and literature study. The result of this research is discipline law enforcement that city of bekasi government does are giving sanction. The sanction divided into three stage: mild, moderate, sever stage. The more many and heavier public servant do violations, the heavier sanction they get."

"Pegawai negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri yang dibahas dalam tulisan ini adalah pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah. Disiplin pegawai negeri adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak dipatuhi akan dijatuhi hukuman disiplin. Peraturan tentang disiplin pegawai negeri dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tahun 1950 dan pada tahun 1952 Peraturan Pemerintah ini dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan. Peraturan Pemerintah Tahun 1952 bertahan sampai akhir tahun 1980, dan pada Agustus tahun 1980, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sejak kejatuhan Soeharto diakhir tahun 1998, muncul desakan untuk melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi memiliki peran dalam lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Beberapa alasan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, diantaranya adalah: dalam kurun waktu 29 (dua puluh sembilan) tahun telah banyak perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, Tidak ada klasifikasi kewajiban dan larangan yang dikaitkan dengan jenis hukuman disiplin, sehingga tidak tampak adanya hubungan antara pelanggaran dan jenis hukuman, pengaturan mengenai ketidak hadiran masih terlalu longgar. Pada juni tahun 2010, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, beberapa kelebihan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah pengaturan tentang ketentuan masuk kerja yang lebih ketat, adanya klasifikasi yang jelas antara pelanggaran dengan sanksi hukuman disiplin yang diterima, adanya sanksi hukuman bagi pejabat yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin, dan mengenal hitungan kumulatif untuk masalah ketidakhadiran. Dengan keberadaaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, diharapkan pegawai negeri sipil lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

---

Civil servants is every Republic of Indonesia citizens who have met specified requirement, appointed by authority official and assigned in a one of government position or another state duty, and be paid based on valid legislation regulation. Civil servants discussed in this final task are central and regional ones. Discipline of civil servants is an ability of civil servants to obey obligation and avoid prohibition which had been determined in legislation regulation and/or service regulation, disobedience will get discipline punishment. Regulation about discipline of civil servants began by publishing government regulation year 1950 and on 1952 it stopped and changed by government regulation year 1952 about function punishment. Government regulation year 1952 lasted up to end of 1980, and on August 1980 government established Government Regulation Year 1980 About Civil Servants Discipline Regulation. Since collapsing of Soeharto era by the end of 1980, it appeared enforcement to conduct bureaucracy reformation. Bureaucracy reformation has its role in establishing of Government Regulation No. 53 Year 2010 about Civil Servants Discipline. Some reasons of Government Regulation No 30 Year 1980 revocation, are: in 29 (twenty nine) years era had been many changes of legislation regulation in officialdom field, there were not classification of obligation and prohibition related to type of discipline of punishment, so there is not relationship between infraction and type of punishment, absence regulation were too slight. On June 2010, it appeared Government Regulation No 53 year 2010 about Discipline of Civil Servants, several superiors of it are regulation about work provision is stricter, clear classification between infraction and received discipline sanction, and has accumulative counting regards to absence. By the presence of Government Regulation No. 53 year 2010, it is expected that civil servants are more seriously in implementing their service function for public. "

"Tesis ini membahas permasalahan penegakan pelanggaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan sanksi kode etik dan sanksi disiplin yang ada dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipologi preskriptif dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya problematika tumpang tindihnya norma etik dan disiplin serta penegakannya serta kewenangan cukup luas dari atasan langsung untuk menentukan muara penegakan pelanggaran. Penyebab adanya problematika tersebut berasal dari disorientasi proses positivisasi norma etik terhadap tujuan awal pembentukan ketentuan kode etik dan kode perilaku pegawai. Celah pengaturan dalam ketentuan Peraturan Menteri dimaksud perlu diperbaiki dengan menyasar dua masalah tadi guna menyelaraskannya dengan tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hasil penelitian ini menyarankan untuk dapat dilakukan rekonstruksi pengaturan penegakan pelanggaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan pada umumnya dengan memperhatikan ketaatan serta memperkuat orientasi pada tujuan pembentukan peraturan dengan meningkatkan pemahaman akan karakter norma etika terlebih dahulu

---

The focus of this study is to discusses the issues over enforcement of violations of civil servants within the Directorate General of Treasury through the Code of Ethic Sanctions and Discipline Sanctions in the provisions of the Minister of Finance Regulation Number 190/PMK.01/2018. This research is a normative legal research with prescriptive typology and uses qualitative data analysis methods. The study showed the problems in overlapping matters of ethical norms and disciplinary norms and its enforcement and also in the extensive authority from direct superiors to determine the estuary of violations. The cause of the problem is derived from the disorientation in the codification process of ethical norms toward the ultimate purpose of forming the provisions of the Civil Cervant Code of Ethics. The regulation insufficiency in the provisions of the Ministerial Regulation is needed to be improved by targeting the two problems earlier in order to harmonize it with three legal basic values ​​put forward by Gustav Radbruch, namely justice, purposiveness/benefits and legal certainty. The results of this study suggest that the reconstruction of the enforcement of violations of Civil Servants can be carried out in the Directorate General of Treasury and the Ministry of Finance by paying more attention to obey and to strengthen the orientation of the objectives by forming the provisions with good understanding of the character of ethical norms."

"Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat. Pegawai Negeri Sipil juga harus menjadi teladan dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. PP Izin Perkawinan dan Perceraian PNS mengatur bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Berdasarkan kasus yang ditemukan, telah terjadi perceraian yang mana pihak Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) adalah Pegawai Negeri Sipil. Perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasca putusan pengadilan tersebut, Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diputuskan dengan tidak memberikan nafkah kepada anak dan mantan istri setiap bulannya sebesar yang telah diputuskan hakim yang didasari karena pembayaran pemotongan gaji sesuai yang diperintahkan oleh putusan pengadilan tidak bisa secara otomatis dikirim ke rekening mantan istri. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah upaya kepegawaian yang dapat dilakukan pejabat (atasan) dari instansi tempat Pegawai Negeri Sipil bekerja atas tuntutan dari mantan istri guna pemenuhan putusan pengadilan, dan penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terkait biaya penghidupan anak dan mantan istri akibat perceraian. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normartif dan analisa data menggunakan metode eksplanatori. Hasil analisa adalah bahwa upaya yang dapat dilakukan Pejabat (atasan) dari instansi tempat Pegawai Negeri Sipil bekerja atas tuntutan dari mantan istri guna pemenuhan putusan pengadilan adalah dengan memerintahkan kepada Bendahara instansi untuk melakukan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil bersangkutan sesuai dengan putusan pengadilan dan Penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP Disiplin PNS.

---

Civil Servants as an element of state apparatus should be a good role model to their subordinates and be an example as a good citizen in society. Civil Servants should also be an example in conduct, actions and adherence to the prevailing laws and regulations. Government Regulation on Marriage Licenses and Divorce Civil Servants stipulates that if the divorce occurs at the will of the male Civil Servant, then the Civil Servant is obliged to give up a portion of his salary for the expense of his ex-wife and children. Based on the case found, there has been a divorce in which the Plaintiff (husband) and Defendant (wife) are Civil Servants. The divorce has a permanent legal force as decided by the Central Jakarta District Court. After the court's decision, the male Civil Servant in question did not fulfill the obligation as decided by not giving an expense to the child and ex-wife every month as much as the judge had decided because the income deduction payment as ordered by the court decision cannot be automatically sent to the ex-wife's account. The issues raised in this study are about the efforts that can be made by officials (superiors) of the agency where civil servants work on demands from ex-wives in order to fulfill court decisions, and discipline enforcement for Civil Servants whom not execute the court decisions related to the cost of livelihood of children and ex-wives due to divorce. To answer the problem is used empirical juridical normative research methods and data analysis using the explanatory method. The analysis that the Officer (superior) of the male civil cervant for the demands of the ex-wife in order to fulfill the court's decision is to order the financial manager to distribute the salary of the male civil servant in accordance with the court's decision and the enforcement of discipline for civil servants whom not execute the court's decision can be sentenced to one of the severe disciplinary penalties based on Government Regulations on Civil Servant Discipline."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS, pengaktifan kembali PNS yang terlibat penyalahgunaan NAPZA dan juga kendala-kendala yang dihadapi. Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diambil sebagai studi, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Ibu kota negara dan pusat pemerintah dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Kementerian besar dengan kepegawaian terbaik nomor empat menurut BKN serta kementerian yang membawahi Lembaga Pemasyarakatan khusus narkoba. Pendekatan penelitian menggunakan post-positivist dan metode data analisis successive approximation, karena berangkat dari hubungan antara perilaku dan tindakan manusia. Kosep teori manajemen sumber daya manusia dengan variabel disiplin pegawai dan penempatan pegawai digunakan dalam menganalisis pelaksanaan proses dan prosedur dalam penjatuhan hukuman disiplin dan pengaktifan kembali PNS dengan kasus penyalahgunaan NAPZA. Hasil dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin adalah keputusannya dilakukan secara terpusat dalam instansi tertinggi sesuai golongan dan jabatannya. Hasil yang didapatkan adalah kedua proses dan prosedur belum berjalan dengan baik, karena penjatuhan hukuman disiplin yang seharusnya berjalan paralel dengan berjalannya tuntutan hukum pidana kenyataannya menunggu keputusan hukuman yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri setempat. Pengaktifan kembali bagi PNS yang telah selesai menjalankan hukuman inkracht di bawah dua tahun dapat dikembalikan ke instansi, namun belum memiliki aturan yang jelas bagaimana proses dan prosedur penempatan yang digunakan setelah pengaktifan kembali PNS tersebut. Kementerian Hukum dan HAM memiliki proses dan prosedur yang lebih memadai dibandingkan dengan pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta, hal ini dikarenakan jumlah dari pelanggar disiplin tindak pidana khusus ini lebih banyak dilakukan oleh pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang spesifik bagi setiap PNS yang melanggar disiplin khususnya penyalahgunaan NAPZA dibutuhkan guna menentukan penanganan rehabilitasinya, serta pengaktifan kembali jika diperlukan. Pada kenyataannya peraturan perundang-undangan khusus yang mendasari tentang PNS yang terlibat narkoba belum ada, sehingga banyak terkaan yang dilakukan oleh PPK dan PyB hanya berdasar pada UU No. 5 Tahun 2014, PP 53 Tahun 2010 dan PP 11 Tahun 2017.

---

This study aims to describe the implementation of disciplinary sentences for civil servants, reactivation of civil servants involved in drug abuse and also the obstacles faced. The DKI Jakarta provincial government and the Ministry of Law and Human Rights were taken as a study, because the DKI Jakarta Provincial Government and the central government and the Ministry of Law and Human Rights as major ministries with the best staffing number four according to BKN and the ministry in charge of special drug prison. The research approach uses post-positivist and data analysis methods of successive approximation, because it departs from the relationship between human behavior and actions. The concept of human resource management theory with employee discipline variables and employee placement is used in analyzing the implementation of processes and procedures in the imposition of disciplinary penalties and reactivation of civil servants with drug abuse cases. The result of implementing disciplinary penalties is that decisions are made centrally in the highest institutions according to their class and position. The results obtained are that both processes and procedures have not gone well, because the imposition of disciplinary sentences that should have run parallel with the passage of criminal lawsuits in fact awaits a verdict that has permanent legal force from the local district court. Reactivation of civil servants who have finished running an inkracht sentence under two years can be returned to the agency, but do not yet have clear rules on how the placement process and procedures are used after reactivating the civil servant. The Ministry of Law and Human Rights has more adequate processes and procedures compared to the provincial government of DKI Jakarta, this is because the number of violators of special criminal acts is mostly carried out by employees of the Ministry of Law and Human Rights. The need for specific legislation for every civil servant who violates discipline, especially drug abuse, is needed to determine the handling of rehabilitation, and reactivation if needed. In fact, the specific legislation that underlies the civil servants involved in drugs does not yet exist, so many of the guesswork done by build officer and authorized officer  is only based on Law No. 5 of 2014, Government Regulation 53 of 2010 and Government Regulation 11 of 2017."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana jaringan sosial masih menjadi dasar bagi individu untuk memperoleh pekerjaan sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, melalui: 1 Bagaimana cara PNS mendapatkan pekerjaannya saat ini, apakah dengan usaha sendiri, bantuan pihak lain, atau usaha sendiri dan bantuan pihak lain; 2 Bentuk bantuan apa saja yang PNS berikan kepada pihak lain yang telah membantunya dalam mendapatkan pekerjaan saat ini; 3 Siapakah pihak lain yang membantu PNS dalam mendapatkan pekerjaannya saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 46 responden yang berada di lingkungan pemerintah Kota Bekasi yang memiliki masa kerja minimal 4 tahun. Berdasarkan hasil survey yang diperoleh, jaringan sosial masih memiliki peran penting untuk memperoleh pekerjaan. Hasil Penelitian menunjukan sebesar 52,2 PNS di lingkungan pemerintah kota Bekasi mendapatkan pekerjaannya saat ini melalui usaha sendiri dan bantuan pihak lain, selebihnya, sebesar 41,3 melalui usaha sendiri dan sebesar 6,5 murni melalui bantuan pihak lain. Pihak lain yang membantu dalam mendapatkan pekerjaan yaitu 26,1 adalah keluarga, 8,7 adalah teman, dan 15,2 adalah kerabat. Dari hasil tersebut diketahui bahwa lapisan sosial yang terbentuk dari jaringan sosial yang ada di lingkungan pemerintah kota Bekasi adalah keluarga, teman, dan kerabat. Mereka saling memberikan dukungan dan bertukar informasi mengenai lowongan pekerjaan.

---

The purpose of this study is to have knowledge of how social networking became a basic idea for an individual to get a job as a civil servant in government office of Bekasi City, through 1 How civil servants got their job, whether by their own, help from others, or both of them 2 What kind of assistance granted to other parties whom assist civil servants in getting their job 3 Who are the other parties that assist civil servants for getting their job. This study use quantitative method with 46 respondents who were in the government office and had a minimum four year work time. The result of this study showed that social network still has an important role in order to get a job. The data showed 52.2 civil servants got the job through their own efforts and the help of others, 41.3 through their own efforts amounted, and 6.5 purely through the help of others. The other parties that help to got the job are 26.1 from families, 8.7 friends, and 15.2 relatives. From these results, it is known that social layers that formed from social network in the neighborhood of government office of Bekasi City are families, friends, and relatives. They support each other and exchange information about job vacancies."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program kesehatan dan olahraga pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kerja Pemerintah Kota Depok tahun 2015 dengan melakukan analisis pada penggunaan input dan proses sehinggadapat mempengaruhi pencapaian target program kesehatan dan olahraga. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif Penelitian dilakukan dengan melihat komponen input (peraturan, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, danfasilitas) dan proses manajerial (perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi) dalam pelaksaan program. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada stakeholder, pelaksana, dan peserta. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui telaah dokumen terhadap dokumen-dokumen program Temuan dari penelitian ini adalah dari sisi input belum ada peraturan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program dan belum tersedia anggaran untuk media promosi program.

---

This study aims to evaluate health and sports programs for Civil Servants (PNS) in the Depok City Government's work area in 2015 by conducting an analysis of the use of inputs and processes so that they can affect the achievement of health and sports program targets. The design of this study uses qualitative methods The research was conducted by looking at the input components (regulations, human resources, financial resources, and facilities) and managerial processes (planning, organizing implementation, control, and evaluation) in implementing the program. Data is collected through in-depth interviews with stakeholders, implementers, and participants. In addition, data is also collected through document review of program documents. The findings of this study are that from the input side there are no regional regulations that are the basis for implementing the program and there is no available budget for media promotion programs."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan disiplin pegawai di Ditjen Anggaran, menjelaskan faktor penyebab pelanggaran disiplin pegawai di Ditjen Anggaran dan menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran disiplin di Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan disiplin pegawai pada Ditjen Anggaran sudah mengikuti pedoman dari peraturan-peraturan yang ada. Namun, masih terdapat pelanggaran disiplin pegawai seperti datang terlambat, pulang sebelum waktunya, dan tidak hadir tanpa keterangan. Terdapat dua faktor penyebab pelanggaran yaitu faktor finansial dan faktor non-finansial. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan fasilitas seperti mobil jemputan, pemberian uang transport, adanya program diklat untuk pembinaan karir pegawai, monitoring untuk pengawasan, dan menegakan peraturan terhadap sanksi disiplin.

---

This study aims to explain the enforcement of discipline in Directorate General of Budget, explained the factors causing breaches in Directorate General of Budget discipline and explain what is being done to address breaches of discipline in the Directorate General of Budget, Ministry of Finance. This study used a qualitative approach, with data collection through interviews. The results showed that the enforcement of discipline in Directorate General of Budget has followed the guidelines of the existing rules. However, there are still violations of discipline as coming too late, go home early, and was absent without explanation. There are two factors that cause offense, namely financial factors and non-financial factors. Efforts is to provide facilities such as car pool, giving money transport, education and training program for career development of employees, monitoring for supervision and regulation to enforce disciplinary sanctions."

"Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI yang melanggar hukuman Disiplin akan diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku untuk menjaga kehormatan dan martabat proesi selaku pejabat fungsional yang menurut Undang-Undang berwewenang guna menangani perkara yang mewakili kepentingan masyarakat indonesia sesuai dengan kewajiban jaksa kepada yakni menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Profesi, akan tetapi dewasa ini Masyarakat Indonesia merasa bahwa penegakan Hukuman Disiplin dirasakan belum efektif dibuktikan bahwa kurun waktu 2017-2020 Kejaksaan RI merupakah salah satu instansi yang para pegawainya paling banyak dijatuhi Hukuman Disiplin dan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat Indonesia terkait efektivitas penerapan Hukuman Disiplin pada para Pegawai Kejaksaan RI. Peneliti memakai metode penelitian Yuridis Normatif dengan sifat deskriptif yang memakai data sekunder dan memakai sifat penelitian Preskriptif dari menerapkan alat pengumpul data meliputi studi kepustakaan dengan Metode analisis data secara Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk menegakan hukuman disiplin Kejaksaan RI dapat diterapkan berdasarkan Peraturan BKN ataupun ditindak oleh Komisi Kejaksaan dan juga mada kurangnya kesadaran PNS terkait Tindakan Disiplin menyebabkan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang selalu tinggi tiap tahunnya, dan seharusnya Penerapan hukuman disiplin pegawai Kejaksaan RI harus mengutamakan keefektifitasan bukan hanya berdasar statistic yang tinggi serta harus dilakukan pencegahan sebelum terjadinya penjatuhan hukuman disiplin dari Pejabat yang Bersangkutan.

---

The Civil Servants of the Attorney General’s Office of Indonesia who violates the disciplinary penalty should be given the sentence according to the valid regulations as the purpose of maintaining the profession and dignity as a functionary who given an authorization based on the act to coping up with the case to deputize the society needs. According to the attorney’s obligation: uphold the profession and dignity, on the other hand, society found that the enforcement of disciplinary penalties is ineffective nowadays. It is proven on the years 2017- 2020, employees of the Attorney General's Office of Indonesia have neglected their obligations and being punished due to disciplinary penalties, this case causes society’s trust regarding the effectivity the use of the disciplinary penalties of the Attorney General's Office of Indonesia. The research method used is normative juridical with descriptive that utilize the secondary data, prescriptive research to utilizing the data collection tools in the form of literature study with qualitative analysis method. The outcome would indicate that the enforcement of disciplinary penalties for civil servants of the Attorney General's Office of Indonesia could be applied to BKN regulation. Moreover, the lack of civil servants’ awareness regarding the disciplinary penalties causes an increase in the number of employees sentenced each year. It is a necessity that the practice of disciplinary penalties for civil servants of the Attorney General's Office of Indonesia prioritizes the effectiveness. Furthermore, the prevention of this case is highly important to reduce the number of employees sentenced."

"Skripsi ini membahas karakteristik penglaju PNS Pemerintah Kota Bekasi untuk menunjukkan lokasi tempat tinggal menurut pendidikan, golongan, masa kerja dan pilihan moda transportasi berdasarkan jarak dari kantor dan jumlah trayek angkutan umum yang tersedia. Analisis secara spasial dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar penglaju PNS Pemerintah Kota Bekasi tinggal pada jarak dekat, di mana sesuai dengan konsep nglaju yaitu jarak berbanding terbalik dengan volume penglaju. Semakin dekat dengan kantor, maka penglaju PNS semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi golongannya, semakin lama menjalani masa kerjanya dan semakin cenderung menggunakan angkutan umum mikrolet untuk pergi ke kantor daripada motor dan mobil pribadi.

---

The focus of this study is commuter characteristics of civil servants in the city of Bekasi according to education, faction, year of service, and choice of mode based on distance from the office and public transportation route. The analysis is spatial and descriptive. This research indicates that most of commuter residences are short distance away from the office which matches with commuting concept that distance is inversely proportional with commuter volume. The closer to the office, the higher the education, faction, longer the year of service, and commuters prefer use public transportation to personal car and motorcycles."