Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Direksi terhadap tindak pidana korupsi. Direksi pada umumnya yang melakukan pengurusan pada perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama perseroan. Muncul masalah pada saat Direktur PT Indorent Prima Sarana yang dipidana atas perkara tindak pidana korupsi. Melihat adanya polemik tersebut, dilakukan penelitian apakah Direktur sendirian yang bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi tersebut atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak hanya Direksi yang bertanggung jawab tetapi perseroan juga dapat bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi sepanjang dapat dibuktikan perseroan mengetahuinya.

---

This thesis discusses Direstor?s responsibility in corruption crime. In general Director is an organ who running a company for company purposes and interest, in and out of court, for and on behalf of the company. There is a problem when Director of PT Indorent Prima Sarana being sentenced of corruption. Knowing that there is a polimic, it is necessary to do a research to find out whether such Director is responsible for the corruption crime or not. This research uses normative-juridical method namely through library research or secondary data. The result of research arrived a conclusion that not only Director who must take responsibility but company itself as long can be proved that company know about corruption."

"Tesis ini membahas tanggung jawab Komisaris terhadap Tindak Pidana Korupsi. Komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengurus PT. Muncul masalah pada saat Komisaris PT. MMJA yang dipidana sembilan tahun penjara dan denda serta uang pengganti yang jika tidak dibayar digantikan dengan empat tahun penjara karena tindak pidana korupsi. Melihat adanya polemik tersebut, dilakukan penelitian apakah Komisaris tersebut bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Komisaris dapat bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi sepanjang Komisaris terbukti bersalah.

---

This thesis discusses Commissioner?s responsibility in Corruption Crime. In general a Commissioner has a duty of supervising and providing advice to Board of Directors in the management of a limited liability company (PT). There is a problem arising when a Commissioner of PT. MMJA who has been sentenced with nine years imprisonment and fine and also money in lieu of four years imprisonment if not paid, because of corruption crime. Knowing that there is a polemic, it is necessary to do a research to find out whether such Commissioner is responsible for the corruption crime or not. This research uses normative-juridical method namely through library research or secondary data. The result of research arrives at a conclusion that a Commissioner can be held responsible for corruption crime as long as he/she is proven guilty."

"ABSTRAKTesis ini membahas kasus penggelapan BPHTB yang dilakukan olehnotaris/PPAT ASD. Pokok permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimanatanggung jawab hukum notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapan BPHTBditinjau dari hukum pidana dan kode etik PPAT serta apakah penggelapanBPHTB yang dilakukan oleh notaris/PPAT ASD dapat dikategorikan sebagaipelanggaran kode etik ataukah hanya pelanggaran pidana. Dari sudut pandanghukum pidana, sanksi bagi notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapanBPHTB diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)sedangkan dari sudut pandang kode etik, penulis mengkategorikan penggelapanBPHTB sebagai pelanggaran kode etik PPAT karena penggelapan BPHTB telahmelanggar prinsip kejujuran dan prinsip bertanggung jawab yang harus dimilikioleh notaris/PPAT serta melanggar isi sumpah jabatan PPAT terkait denganpelecehan terhadap martabat PPAT. Pada intinya, kode etik dan hukum salingterkait. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik maka sepanjang pelanggaran yangdilakukan tersebut juga menyangkut pelanggaran terhadap hukum negara, makanotaris/PPAT yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi pidana.Penulisan tesis ini memakai metode yuridis normatif dimana penulis akanmembahas semua permasalahan yang ada dengan cara menganalisis kasus danmengkaitkannya dengan peraturan perundangan sedangkan kesimpulan diambildengan menggunakan pola pikir induktif.

---

ABSTRACTThis thesis discussed about the embezzlement case of BPHTB1 by a notarypublic/PPAT2, ASD3. The core issues of this thesis are to observe how the notary,who carried out BPHTB embezzlement, be held responsible by law and PPAT’scode of ethics. The other one will be: should the BPHTB embezzlement becategorized as violating the PPAT’s code of ethics or is it only a matter ofcriminal law violation. From criminal law point of view, the penalty for notarywho embezzles BPHTB is regulated on Article 372 Criminal Code. While frompoint of view of ethical code, researcher categorizes the BPHTB embezzlement asviolation of PPAT ethical code. Since the act of BPHTB embezzlement violatesthe principles of honesty and responsibility, which all notaries ought to have, alsoit violates the oath of PPAT regarding the abuse of PPAT’s values. The code ofethic and law are mutually bound. If an ethical code violation was to happen, thenas long as all following violations relate to the state law violation, then theconcerned notary/PPAT is to be penalized to criminal sanctions. Researcherapplies the normative judicial method in this thesis where research questions areexplored, discussed and analyzed through case study in relation to relevant laws.Conclusion of the thesis is presented through inductive method."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana membebankan tanggung jawab hukum kepada suatu Perseroan Terbatas (PT) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya dan membahas pula putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012. Tesis yang menggunakan metode penelitian hukum normatif menunjukkan bahwa suatu PT dapat dibebankan tanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan karyawannya dengan menggunakan Teori Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Melawan Hukum Secara Tidak Langsung (Vicarious Liability). Selain itu, dalam Tesis ini dibahas pula secara mendalam mengenai kurang tepatnya putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 yang membebankan tanggung jawab kepada PT Asian Agri Group atas perbuatan karyawannya, dimana seharusnya ada mekanisme tersendiri untuk mengadili suatu badan usaha berbentu PT.

---

This thesis discusses about legal liability assessed to a limited liability company (PT) for unlawful act committed by its employees. In this thesis, examined about limitation of liability of a limited liability company against legal actions undertaken by both organs of the company or by its employees. This thesis uses the normative legal research methods which describes the imposition of liability to a limited liability in Indonesia with the use of the theory of liability for Unlawful Act indirectly (Vicarious Liability), In Thesis discussion, also equipped with an in depth study on the basis of consideration in the Supreme Court Supreme Court Ruling study number: 2239 K/PID.SUS/2012 imposes a responsibility to PT. Asian Agri Group for unlawful act committed by its employees where there should be a separate mechanism to prosecute a business entity such like limited liability company."

"Direksi sebagai salah satu organ PT berwenang untuk melakukan tindak pengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Namun adakalanya Direksi melakukan tindak pengurusan di luar kewenangan yang dimilikinya.Skripsi ini mengkaji tentang akibat hukum dan pertanggung jawaban anggota direksi yang melakukan perbuatan hukum yang dilakukan di luar kewenangannya, serta menganalisis putusan Mahkamah Agung No. 55/k/Pdt/2009 yang menetapkan anggota direksi H. Anhar HA.Wahab tidak bersalah atas perbuatan melawan hukum melakukan perjanjian kredit dengan Bank Pembangunan Daerah NTB.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan direksi yang dilakukan di luar kewenangannya tidak memiliki akibat hukum terhadap PT kecuali PT meratifikasinya, anggota direksi yang melakukan perbuatan hukum di luar kewenangannya dapat bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng, dan putusan MA yang menetapkan Anhar sebagai Direktur Utama PT. Lamere tidak bersalah adalah tepat karena tidak bertentangan dengan ketentuan ADPT dan UUPT. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya.

---

Board of Directors as one of the organs Company Limited shall be liable for the management of the Company for the interest of the Company and in accordance with the objectives and purposes of the Company. However sometimes the maintenance of Directors committed outside its authority. This thesis analyse about legal consequences and responsibilities of the directors who act outside the authority of the law, as well as analyze the Supreme Court decision No.55/k/Pdt/2009 which establishes a director PT. Lamere is not guilty of unlawful conduct credit agreement with Bank Pembangunan Daerah NTB.

This research has founded that the directors act committed outside the authority has no legal effect on PT but PT ratified, member of the board of directors who perform legal acts outside the authority to take severally and jointly liability, and a Supreme Court decision that set Anhar as President Director of PT. Lamere not guilty is precisely because it does not conflict with the provisions of Article of Association PT and Company Law. This research is a normative juridical using secondary data as main data."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Seorang Notaris dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya dengan mengindahkan larangan-larangan yang terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris tersebut. Namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaranpelanggaran terhadap pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris. Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris, hal tersebut dapat berindikasi pidana, yaitu tindak pidana pemalsuan akta autentik yang diatur dalam Pasal 264 KUHP. Akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan pertanggung-jawaban dari Notaris dan perlindungan hukum terhadap para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalan metode penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah penelitian preskriptif dan eksplanatoris, sehingga bentuk penelitian ini menjadi preskriptif-eksplanatorisanalitis. Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data sekunder, yang berupa studi kepustakaan. Penelitian ini juga dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap para pihak sudah terjamin apabila akta yang dibuat oleh Notaris telah sesuai dengan Undangundang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (I.N.I). Bentuk pertanggung-jawaban Notaris yang melakukan pemalsuan akta autentik dapat dikenai sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Akta yang telah dipalsukan itu juga menjadi batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada dan akta tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian apapun.

---

Notary is a public official who is authorized to make an authentic act and other authorities referred to in Law No. 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary. A notary is required to be professional in carrying out their position with regard to the prohibitions contained in the regulations concerning the Notary. However, there is possibility of the occurrence of violations of the deed committed by a notary. If an error occurs in a deed executed by notary, it may indicate a criminal, that criminal counterfeiting authentic act under Article 264 of the Criminal Code. As a result of criminal offenses committed by the notary in connection with the responsibility of notary and legal protection of the parties.

The method used is a normative juridical research method. Typology of research is prescriptive and ekspalanatoris, so this form of research into the prescriptive-ekplanatoris-analytical. The data used in this research is secondary data, in the form of literature. The study also analyzed qualitatively.

From the analysis it can be concluded that the protection of the parties is guaranteed when the deed made by the notary in compliance with the laws of the jurisdiction of the Notary and the Notary Code (INI). Forms of accountability that have forged the authentic act may be subject to criminal penalties, civil penalties, and administrative sanctions. The aggrieved party can demand reimbursement of expenses, damages and interest to a notary. The Act has forged it also becomes null and void so that there is never considered and that the act does not have the power to prove anything."

"ABSTRAKDireksi yang menjalankan fungsinya sebagai organ perseroan terbatas bukanmerupakan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Ketenagakerjaan.Akan tetapi, seorang anggota direksi tertentu dapat menjalankan peran ganda,sebagai seorang direktur dalam arti hukum perseroan sekaligus sebagai karyawanperseroan terbatas. Penulisan ilmiah ini berbentuk yuridis-normatif, bertipologinormatif, dengan menggunakan data sekunder. Jenis bahan hukum yangdipergunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan datayang dipakai adalah studi dokumen literatur diserta wawancara dan diskusi.Metode analisis data dilakukan secara kualitatif-induktif, sehingga menghasilkansuatu bentuk penelitian deskriptif-preskriptif dan analitis. Dari hasil penelitiantersebut, didapat sebuah kesimpulan bahwa perangkat hukum di Indonesiamemberikan perlindungan hukum yang sama terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA)dan tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang diputus hubungan kerjanyaberdasarkan hukum ketenagakerjaan. TKA yang diberhentikan dari anggotaDireksi diperlakukan sama dengan anggota Direksi Warga Negara Indonesia,berdasarkan hukum perusahaan.

---

ABSTRAKA limited company director is not an employee under the law of employment.But, a director doing particular function could act double role, as a director of alimited company and an employee of the company as well. This is a legalnormativethesis with normative typology, which uses secondary data. Theresearch used primary, secondary, and tertiary legal sources. Data is compiledwith techniques such as literature study, interview and discussion. Data analyticalmethods are qualitative-inductive which produce a descriptive-prescriptive andanalytical form of research. As result of the research, law in Indonesia gives thesame protection for both terminated foreign worker and local worker under thelabor law. Nevertheless, law in Indonesia also gives the same protection for bothterminated foreign director and local director under the company law."

"Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta otentik maka Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum serta tetap berpegang teguh dengan prinsip kehati-hatian. Bila tidak dijalankan sebagaimana semestinya maka akan berakibat fatal bagi akta tersebut, Notaris itu sendiri maupun pihak yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat Yuridis Normatif dan dianalisa secara kualitatif.Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa akibat dari tindakan Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya dan lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu aktanya menjadi batal demi hukum karena tidak memuat keterangan yang sebenarnya, sedangkan Notarisnya dapat dikenakan sanksi pidana karena mengandung unsur pemalsuan, sanksi perdata karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan sanksi kode etik dari Majelis Pengawas Notaris.

---

A Notary Public, being an official duly commissioned to draft and prepare authentic deeds, is under the duty to act honestly, in good faith, self-sufficiently, impartially, in favor of the interest of the relevant parties and with reasonable diligence. Failure to fulfill this duty will adversely affect the authenticity and validity of notarial deed, even the acting notary himself and the person or party in whose favor a notarial deed is drawn up. This research was conducted applying juridical normative method and has been analyzed on a qualitative basis.Based on the research conducted, it is identified that failure or negligence of a notary public to fulfill his/her duty to act with reasonable diligence will render a notarial deed null and void for not containing true and correct representations and consequently the notary public may be subjected to criminal liability for misrepresentation and civil liability for the loss suffered by other person or party and other penalty for violation of code on conduct imposed by the Supervisory Board."

"Kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruhpengaruh lainnya. Mahkamah Agung dalam memberikan pemberatan dalam hukuman harus sesuai dengan nilai-nilai, norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang menjadi dasar Mahkamah Agung dalam memperberat hukuman antara lain: UUD 1945 sebagai landasan hukum negara Indonesia, asas hukum yang adil yang merupakan dasar untuk memutus suatu perkara, dan kekuasaan kehakiman, yakni kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara terlepas dari pengaruh negara, pemerintah ataupun kekuasaan politik lainnya. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dikatakan demikian karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi. Maka dari itu diperlukan upaya hukum yang luar biasa pula untuk memberantas tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah dengan memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pemberatan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana korupsi tidak semata-mata sebagai pembalasan yang tidak beralasan, pemberatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini mempunyai beberapa tujuan antara lain: untuk menegakkan hukum dan keadilan, untuk kesejahteraan rakyat dan untuk pembaharuan hukum dan pembangunan hukum.

---

Judicial power by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 is the independent power carried by a Supreme Court and judicial bodies underneath, and by a Constitutional Court, to organize judiciary to enforce the law and justice. The Supreme Court is the Supreme Court of the State of all courts, which in carrying out their duties free from the influence of government and other influences. The Supreme Court in giving the weighing of punishment should be in accordance with the values, norms, laws and regulations in force in Indonesia. Matters on which the Supreme Court in aggravate the punishment include: 1945 is the legal foundation of the Indonesian state, the legal principle of fair which is the basis for deciding a case, and judicial authorities, namely the independence of judges in deciding a case apart from the influence of the state, government or other political powers.

Corruption is an extraordinary crime, said that because of corruption may endanger the stability and security of the state and society, endanger the social and economic development of society, politics, and may even undermine democratic values and morality as they affect the unsupported corruption. Therefore required extraordinary legal remedy anyway to eradicate corruption. One way is to give a weighting of convictions for corruption. Weighting the punishment of the accused of corruption is not solely in retaliation unwarranted, weighting the punishment of perpetrators of criminal acts of corruption committed by the Supreme Court has several objectives: to enforce the law and justice, for the welfare of the people and for the renewal of the law and legal development."

"ABSTRAKKedudukan anggota Direksi dalam perseroan terbatas telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007. Pemahaman mengenai anggota Direksi yang diangkat dari karyawan perseroan masih belum luas dipahami oleh praktisi hukum maupun masyarakat luas, khususnya dari tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya. Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai status hukum pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi yang masih berstatus karyawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akibat hukum dari pemberhentian anggota Direksi yang masih berstatus karyawan perseroan terbatas yang bersangkutan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016, dan peran notaris dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif dan menghasilkan data deskriptif analitis. Status hukum pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dari karyawan Perseroan tidak semata-mata merujuk kepada UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 melainkan ada tambahan yang merujuk pada UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 2 tahun 2004 dan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Akibat dari pemberhentian anggota Direksi yang masih berstatus karyawan diharuskan menyelesaikan hubungan industrialnya dikarenakan masih melekatnya status karyawan pada anggota Direksi yang diberhentikan. Notaris dalam hal ini diharapkan dapat lebih teliti dan berhati-hati dalam pembuatan Akta RUPS tentang pemberhentian anggota Direksi. Kata Kunci : pemberhentian anggota Direksi, perselisihan hubungan industrial, Rapat Umum Pemegang Saham.

---

ABSTRACT The position of members of the Board of Directors in a limited liability company i regulated in Limited Liability Company Law No. 40 of 2007. An understanding of the members of the Board of Directors appointed by the Company 39 s employees is still not widely understood by legal practitioners and the wider community, especially from the procedures for his appointment and dismissal. This thesis raises the issue of the legal status of the appointment and dismissal of members of the Board of Directors who are still employee status under Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company and Law Number 13 Year 2003 on Manpower, legal impact of dismissal of members of Board of Directors who still have employee status in Supreme Court Decision No. 69 PK Pdt.Sus PHI 2016, and the role of a notary is associated with Supreme Court Decision Number 69 PK Pdt.Sus PHI 2016. The method of research this thesis is the form of normative empirical research with qualitative approach and generate analytical descriptive data. The legal status of the appointment and dismissal of the Board of Directors of the Company 39 s from it rsquo s employee does not merely refer to Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 but also the Industrial Relations Dispute Settlement Act No. 2 of 2004 and Manpower Law Number 13 of 2003. As a result of dismissal of members The Board of Directors with employee is required to settle the industrial relations due to the attachment of his employeement instead relationship dismisal from him as a member of the Board of Directors. Notary in this case is expected to be more careful and prudent in the making of the Minutes of General Meeting of the Shareholders Deed concerning the dismissal of members of the Board of Directors. Key words Dismissal of members of the Board of Directors, Industrial Relations Disputes , General Meeting of Shareholders."