Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini penulis lakukan dengan tujuan untuk mengetahui: (1) makna hak atas informasi bagi perlindungan konsumen; (2) karakteristik iklan yang menyesatkan; dan (3) putusan-putusan lembaga peradilan terhadap iklan yang menyesatkan. Permasalahan pokok yang akan dibahas oleh penulis, yaitu: (1) Apa makna hak atas informasi bagi perlindungan konsumen; (2) Bagaimana karakteristik iklan yang menyesatkan, dan (3) bagaimana putusan-putusan lembaga peradilan terhadap iklan yang menyesatkan. maka penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, data sekunder atas adanya putusan-putusan badan peradilan mengenai sengketa konsumen sehubungan dengan iklan.Hasil dari penelitian ini adalah hak atas informasi memiliki makna yang penting bagi perlindungan konsumen. Dengan memiliki informasi yang lengkap dan benar, konsumen dapat menentukan produk dan/atau jasa yang akan dipergunakan, dan konsumen dapat terhindar dari kerugian. Hak atas informasi yang jelas dan benar memastikan konsumen mendapatkan gambaran yang benar tentang suatu produk, karenanya konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau dibutuhkan serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam pengunaan produk. Keputusan badan peradilan atas sengketa konsumen sehubungan dengan iklan menyatakan bahwa pelaku usaha terikat dengan iklan yang disampaikan oleh pelaku usaha.Hak atas informasi memastikan konsumen dapat menentukan produk dan/atau jasa yang akan dipergunakan, dan konsumen dapat terhindar dari kerugian. Badan peradilan berpendapat bahwa iklan merupakan janji yang mengikat dan dengan demikian pelaku usaha berkewajiban memenuhi janji tersebut. Iklan yang bersifat mengelabuhi atau menyesatkan, atau tidak dipenuhi pelaku usaha merupakan pelanggaran dan memiliki akibat hukum terhadap pelaku usaha. Standarisasi penyediaan informasi untuk barang/jasa yang dipergunakan konsumen kelas bawah dan menengah (sebagai prioritas), dan menuangkannya dalam peraturan. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha bahwa pelaku usaha berkepentingan atas penyedian informasi yang benar dan lengkap, agar kepercayaan konsumen kepada pelaku usaha menjadi tinggi dan ekonomi dapat tumbuh, disaat yang bersamaan pembinaan Departemen Perdagangan/ terkait terhadap pelaku usaha terus dilakukan, dan pelaksanaan penegakan hukum yang tegas. Peningkatan terus menerus (continous development) atas pemahaman yang baik dari lembaga peradilan dan penegak hukum, mengenai pengertian bahwa brosur merupakan bagian dari iklan.

---

The purpose of this research is to determine : (1) the materiality of the right to be informed in relation to the consumer protection; (2) the characteristic of misleading/false advertisement; and (3) the decision of legislative body on dispute on misleading advertisement. The main issued to be discussed in this thesis are as follows: (1) how material is the right to be informed in relation to the consumer; (2) what is the characteristic of misleading/false advertisement, and (3) how is decision of legislative body on dispute on misleading advertisement. The legal normative research methodology is used in this research .

The result of this research are as follows: right to be informed has an important role to consumer protection. With correct and complete information, consumer can have the complete information on one particular product/service, therefore consumer shall be able to determine the correct product/service, and unnecessary lost can be avoided. The legislative bodies decisions on misleading/false advertising stated that the business entity is bound to such advertising.

Right to be informed enable consumer to choose correct product/service to be consumed, and to minimize any lost due to incorrect product/service. Legislative bodies decided that advertising is a binding promise, and therefore, business entity is obliged to fulfill such obligation. A misleading/false advertising, or failure to fulfill the advertising are considered as violation and subject to certain legal penalty. To regulate the standard or minimal information of the product/service. To share rationale to business entity, that they will benefit from the right to be informed. Continuous development by the judge, on right to be informed."

"Skripsi ini membahas mengenai keterbukaan atas dampak lingkungan. Dengan dibukanya informasi mengenai dampak lingkungan, maka masyarakat dapat terlibat dalam usaha perlindungan lingkungan secara lebih optimal. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Terdapat pembahasan mengenai keterbukaan informasi lingkungan serta penerapannya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan sifat eksploratoris dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi lingkungan sudah diatur dan diterapkan di Indonesia. Meskipun demikian, belum terdapat ketentuan yang jelas mengenai keterbukaan informasi dampak lingkungan. Selain itu tindak lanjut dari dampak lingkungan yang dipublikasikan tersebut juga masih belum diatur secara jelas.

---

This thesis discusses the transparency on environmental damage information. The transparency is related to the people?s right on healthy environent. By the disclosure of environmental damage, it is hoped that the protection of environment can be improved. This thesis studies the theories and regulations on the publication of environmental information and its application in Indonesia. The study is an exploratory law doctrinal research which uses secondary data. The result of the research indicates that the transparency of environmental information has been regulated and applied in Indonesia. However, there is no regulation that follows up on the publication of the damage and force the companies to disclose their environmental damage information."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang hak atas informasi minyak dan gas bumi (migas) diIndonesia. Hal ini mengingat bahwa hak atas informasi migas merupakan hakasasi manusia di bidang sipil dan politik dan tidak termasuk ke dalam hak yangtidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Informasi migas merupakan informasipublik yang bersifat terbuka, kecuali informasi yang dapat mengungkapkankekayaan alam Indonesia di bidang migas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal17 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji pengaturan hak atasinformasi migas di Indonesia dan kriteria informasi publik yang dikategorikandapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia di bidang migas. Penelitian inimerupakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hak atasinformasi migas di Indonesia dijamin dalam UUD 1945 dan peraturan perundangundangan.Masyarakat berhak mengakses informasi migas yang terbuka danBadan Publik yang menguasai informasi migas berkewajiban untukmenyediakannya. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan juga mengakuiadanya pembatasan terhadap hak atas informasi migas. Pembatasan hak atasinformasi migas bersifat ketat dan terbatas, serta bersifat rahasia sesuai undangundang,berdasarkan kepatutan, dan berdasarkan kepentingan umum. Kriteriainformasi publik yang dikategorikan dapat mengungkapkan kekayaan alamIndonesia di bidang migas adalah informasi migas yang apabila dibuka dapatmengancam kedaulatan negara, yaitu informasi yang menyangkut data yangdiperoleh dari survei umum dan/atau eksplorasi dan eksploitasi migas, yangdirahasiakan dalam jangka waktu tertentu, yang terdiri dari data dasar, dataolahan, dan data interpretasi. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDMdiharapkan perlu segera menetapkan kriteria informasi publik yang dikategorikandapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia di bidang migas. Sementara itu,masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawal keterbukaaninformasi publik di bidang migas untuk mewujudkan good governance.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the right to information of oil and gas in Indonesia. Itconsider that right to information of oil and gas is a part of human right in civiland political right. Besides that, it isn't a non-derogable right. The information ofoil and gas is a public information shall be in nature open, except informationwhich could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gas fields, asconsidered in Article 17 letter d Act of The Republic of Indonesia Number 14 of2008 on Public Information Opennes. This study discuss the regulation of right oninformation of oil and gas in Indonesia and criteria of public information whichcatagorized could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gasfields. This study is a normative juridical research. The result of this studyindicate that right on information of oil and gas in Indonesia is guaranteed inUUD 1945 and legislation. Public has right to access information of oil and gaswhich open and public body which has it has a duty to give it. UUD 1945 andlegislation recognized that there is limitation on right on information of oil andgas. Limitation on it are strict, limited, and confidential pursuant to legislations,appropriateness, and public interest. The criteria of public information whichcatagorized could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gasfields is information of oil and gas if opened can threaten sovereignty of country.They are information about data which got from general survey and/orexploration, and exploitation of oil and gas, which confidential in limited term.They are basic data, processed data, and interpretive data. Government, in thiscase, Ministry of Energy and Mineral Resources Republic Indonesia, need soonto stipulate criteria of public information which catagorized could reveal thenatural resource assets of Indonesia in oil and gas fields. Besides that, publicexpected to play an active role in guarding the public disclosure in the oil and gasfields to realize good governance."

"Menegakkan negara demokrasi berarti mutlak menegakkan jaminan terhadap hak atas informasi. DPR diwajibkan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. PPID DPR RI telah menetapkan standar tata cara memperoleh informasi publik sehingga ada prosedur yang jelas dalam mendapatkan informasi. Hambatan-hambatan yang menghambat keterbukaan informasi di DPR saat ini, harus segera di atasi, karena akan menghambat terciptanya suatu undang-undang yang partisipatif dan memiliki daya dukung sosial.Upholding democracy equals enforcing an absolute guarantee of the right to information. DPR is required to build and develop the information and documentation system for managing public information properly and efficiently so that it can be easily accessed by the public. PPID DPR RI has set the standard procedures for obtaining public information so that there are clear procedures for obtaining information. Barriers that impede information disclosure in the DPR today, must be overcome, because it will inhibit the creation of a law which has a participative quality and social support."

"Industri kuliner dan pangan olahan di Indonesia berkembang pesat dan memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional. Namun, seiring pertumbuhan ini, muncul masalah kurangnya informasi tentang kehalalan produk yang dijual, yang berdampak pada kerugian konsumen, terutama konsumen Muslim. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum terkait informasi kehalalan produk kuliner dan pangan olahan di Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif, menganalisis UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal beserta peraturan turunannya dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen berhak atas informasi jelas tentang kehalalan produk, dan pelaku usaha berkewajiban memberi informasi akurat sesuai hukum. Label halal dipandang sebagai upaya menyediakan informasi yang cukup dalam konteks jaminan produk halal. Selain itu, kesimpulan penelitian menyarankan bahwa keterangan tidak halal yang terstandarisasi dapat mengurangi potensi misinformasi bagi konsumen. Dengan demikian, untuk memastikan informasi yang cukup terkait kandungan halal sebagai bentuk perlindungan konsumen, pemerintah dapat memaksimalkan penggunaan label halal dan keterangan tidak halal yang terstandarisasi.

---

The culinary and processed food industries in Indonesia are rapidly growing and making a significant contribution to the national economy. However, alongside this growth, there is a problem with inadequate information regarding the halal status of products being sold, which has negative implications for consumers, particularly Muslim consumers. This study aims to examine the legal protections related to halal information on culinary and processed food products in Indonesia through a normative juridical approach, analyzing the Consumer Protection Act, the Halal Product Assurance Act, their derivative regulations, and other relevant legislation. The findings indicate that consumers have the right to clear information regarding the halal status of products, and business operators are legally obligated to provide accurate information. The halal label is viewed as an effort to provide sufficient information in the context of halal product assurance. Additionally, the study concludes that a standardized "non-halal" label could be a solution to mitigate potential misinformation for consumers. Thus, to ensure adequate information on halal content as a form of consumer protection, the government can maximize the use of standardized halal and non-halal labeling."

"ABSTRAKPerumusan Hak atas Privasi dalam Universal Declaration of Human Rights pada Pasal 12 dan International Covenant on Civil and Political Rights pada Pasal 17, serta pengaturannya dalam instrumen-instrumen HAM internasional regional, telah membuktikan bahwa ia adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang diakui secara internasional. Dalam penegakannya, hak atas privasi ini kerap berhadapan dengan praktik surveillance, khususnya surveillance terhadap komunikasi. Praktik surveillance ini adalah tindakan yang dilarang dan berpotensi melanggar hak atas privasi seseorang. Namun demikian aparat penegak hukum di mana pun di dunia ini kerap melakukannya dengan pertimbangan adanya kebutuhan untuk penegakan hukum.

---

ABSTRAKThe formulation of the right to privacy in the Universal Declaration of Human Rights in Article 12 and the International Covenant on Civil and Political Rights in Article 17, and its arrangements in regional international human rights instruments, have proven the right as part of a unified human rights. In its enforcement, the right to privacy is often deal with surveillance practices, particularly communications surveillance. This surveillance practice is prohibited and potentially violate a person 39 s right to privacy. However, law enforcement officers over the world keep the practice with consideration of the need for law enforcement."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penolakan pemenuhan kewajiban imbalan jasa oleh pasien karena tidak terpenuhinya hak pasien atas informed consent dan rekam medis dalam putusan No. 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai peranan informed consent dan rekam medis terkait pemenuhan kewajiban imbalan jasa oleh pasien di rumah sakit serta tanggung jawab hukum rumah sakit terkait penolakan pemenuhan kewajiban imbalan jasa oleh pasien karena tidak terpenuhinya hak pasien atas informed consent dan rekam medis khususnya dalam putusan No. 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. Pembahasannya dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa informed consent dan isi rekam medis dapat dijadikan sebagai dasar pembayaran pelayanan kesehatan yang diterima pasien di rumah sakit. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar adanya sosialisasi yang lebih terkait apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban antara pasien dan rumah sakit agar masing-masing dapat sadar dan memahami secara utuh hak dan kewajibannya, khususnya dalam hal informed consent dan rekam medis sebagai dasar pembayar pelayanan kesehatan yang diterima pasien di rumah sakit.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the refusal fulfillment of the service fee obligation by the patient due to the non-fulfillment of the patient's right to informed consent and medical record (study case of the court decision 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST). This thesis is focusing on the role of informed consent and medical records related to the fulfillment of service fee obligation by the patient in the hospital and the hospital liability related to the refusal fulfillment of the service fee obligation by the patient due to the non-fulfillment of the patient's right to informed consent and medical record especially in court decision 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. Research method that is used in this thesis is normative juridical method. This thesis concluded that informed consent and medical record can be used as a basis for payment of the health services received by patients in the hospital. As the outcome, the result of this study suggests that it is advisable to make more informed socialization of the rights and obligations between the patient and the hospital so that each of them can be aware and fully understand their rights and obligations, especially in the case of informed consent and medical records as the basis for payment of the health services received by the patient in the hospital."

"ABSTRAKSaat ini sebagian besar iklan yang menggunakan media konvensional seperti poster dan baliho tumbuh pesat dan menjadi sangat ramai sehingga sering menimbulkan masalah visual dan menghalang pandangan di ruang publik. Iklan Ambient media kemudian menjadi salah satu solusi untuk menggantikan media konvensional.Ambient media menggunakan beberapa bagian atau elemen dalam ruang publik sebagai medium untuk beriklan sehingga muncul di tempat yang tidak terduga. Dengan pengalaman baru dan interaksi menarik yang disediakan, media ambient selalu berhasil mendapatkan perhatian orang sehingga dapat menimbulkan beberapa dampak bagi orang-orang dan ruang publik.Studi kasus yang dilakukan dengan membandingkan beberapa macam media ambient di tempat yang berbeda di Indonesia dan negara-negara lain; yang dilakukan dalam, ruang outdoor dan ruang transisi. Kemudian, juga dilakukan dengan menganalisis ruang yang digunakan sebelum dan sesudah media ambient diinstal. Kehadiran ambient media di lokasi yang berbeda mengakibatkan dampak yang berbeda untuk ruang tersebut.Dampaknya tergantung pada interaksi yang terjadi dalam ruang yang berbeda di setiap kasus. Setelah mengetahui tentang interaksi antara orang dan media ambient dan efek setelah interaksi, para desainer, termasuk arsitek dan desainer perkotaan dapat mempertimbangkan kembali tentang penempatan dan desain media ambient, sehingga mereka dapat memaksimalkan.

---

ABSTRACT

Most of the advertisements that use conventional media such as posters and billboards are growing rapidly and becoming more crowded, so these often create visual issues or block the views in the public space. The ambient media advertising then becomes one of the solutions to replace the conventional media.

It uses some parts or elements within the public space as the media, so it appears in an unexpected place. By the experience and interaction that are provided, the ambient media is always successful in getting people?s attention, so it causes some impact for people and the public space where it is installed.

The case study has been done by comparing several kinds of ambient media in different places in Indonesia and other countries; which are located within indoor, outdoor and transition spaces. Then, by analyzing the space that is used within the space before and after the ambient media is installed, the success or effectiveness of the ambient media in different locations, gives different impacts to the space.

The impact depends on the interaction that happens within the space, which is different in each case. After knowing the about the interaction between people and ambient media and the effect after the interaction, the designers, including the architects and urban designers can reconsidering about the placement and the design of the ambient media, so they can maximize the utilization of the ambient media to give an intervention in the public place."

"Penelitian ini membahas tentang Iklan Produk dan Jasa sebagai Refleksi Konsumsi Masyarakat Semarang, Kajian Khusus atas De Locomotief, Selompret melajoe, dan Djawa Tengah. Iklan surat kabar dapat digunakan sebagai bukti atau artefak sejarah untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat khususnya masyarakat kota Semarang. Pada abad ke- 20 (1900- 1930) masyarakat Semarang mengalami perubahan atau lanjutan modernisasi yang diawali pada masa Politik Liberal (1870) yaitu dari masyarakat feodal tradisional menjadi masyarakat modern. Lewat iklan 3 surat kabar terpenting di Semarang yaitu De Locomotief, Selompret Melajoe, dan Djawa Tengah dapat merefleksikan keadaan konsumsi masyarakat Semarang yang modern itu. Konsumsi masyarakat Semarang itu dilihat dari jenis iklan produk dan jasa yang ada pada iklan surat kabar tersebut. Dari konsumsi masyarakat terlihat gaya hidup dari masyarakat Semarang sendiri, seperti peralatan hidup yang digunakan dan kegiatan yang dilakukan. Dan terbukti bahwa masyarakat Semarang sedang mengalami kelanjutan modernisasi yang pesat pada awal abad ke- 20. Dapat terlihat jelas gambaran Iklan yang terkait erat dengan kondisi tersebut. Sebagai penelitian sejarah, telaah ini berfokus pada verifikasi iklan produk dan jasa terhadap teks dan gambaran keadaan masyarakat. Kemudian di rekontruksikan secara kronologis dan deskriptif ke dalam sebuah cerita sejarah.

---

This research studies about the advertisement of goods and services as a consumption reflection of Semarang community, a case study on De Locomotief, SelompretMelajoe dan Djawa Tengah. Advertisement in the newspapers can be employed as an attestation or historical artifact that portrays the condition of a community, especially the community of Kota Semarang. In 20th century, (1900-1930), the community of Kota Semarang came into a change, which was commenced by the Liberal Politics in 1870, from the traditional-feudal to the modern community. By studying 3 (three) well-known newspapers at that time, namely, De Locomotief, Selompret Melajoe,dan Djawa Tengah, those reflected the condition of modern community in Kota Semarang. The consumption pattern of community of Kota Semarang can be observed by the types of goods and services advertisement in those newspapers. By observing the consumption pattern of the community, it is demonstrated the life style of Semarang community, such as tools for living and daily activities. And, it proves that the people of Kota Semarang were still on the process of changing within modernization at early 20th century. It is able to be clearly discovered the depiction of advertisement that firmly reflected the condition in that time.As a research in history science, the analysis focuses on the verification of printed advertisement to the text and description of the community. Then, it reconstructs in a chronological order and descriptive ways into a historical story."

"[Dewasa ini muncul berbagai kasus penuntutan mengenai pembukaan rahasia bank di ranah publik oleh Pers dan pembukaan informasi tersebut dianggap mengancam kepentingan negara. Pembukaan rahasia bank khususnya dalam hal ini yang dimiliki pejabat publik. Padahal seharusnya pembukaan rahasia bank tersebut merupakan tolak ukur bagi pengawasan masyarakat terhadap aparatur-aparatur negara yang melakukan tindak pidana seperti korupsi atau praktek pelanggaran hukum lainnya dan Pers muncul sebagai media yang mengakomodir kebutuhan masyarakat tersebut. Dalam mengakses informasi bukan hanya Pers lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) juga memiliki kesulitan dalam mendapatkan suatu informasi publik berkaitan suatu instansi pemerintahan atau pejabat-pejabat publiknya.;Today appeared various prosecution case regarding the opening of bank secrecy in the public domain by the Press and the opening of such information that considered threatening the interests of the state. Opening of bank secrecy, especially in this case owned by public officials. When it should be the opening of bank secrecy is a benchmark for public scrutiny of apparatus - state apparatus of committing criminal offenses such as corruption or other unlawful practices and releases emerge as a medium that accommodate the needs of the public. In accessing information not only the Press, NGOs such as Indonesia Corruption Watch ( ICW ) also have difficulty in obtaining a public information regarding any public authority or public officials.;Today appeared various prosecution case regarding the opening of bank secrecy in the public domain by the Press and the opening of such information that considered threatening the interests of the state. Opening of bank secrecy, especially in this case owned by public officials. When it should be the opening of bank secrecy is a benchmark for public scrutiny of apparatus - state apparatus of committing criminal offenses such as corruption or other unlawful practices and releases emerge as a medium that accommodate the needs of the public. In accessing information not only the Press, NGOs such as Indonesia Corruption Watch ( ICW ) also have difficulty in obtaining a public information regarding any public authority or public officials.;Today appeared various prosecution case regarding the opening of bank secrecy in the public domain by the Press and the opening of such information that considered threatening the interests of the state. Opening of bank secrecy, especially in this case owned by public officials. When it should be the opening of bank secrecy is a benchmark for public scrutiny of apparatus - state apparatus of committing criminal offenses such as corruption or other unlawful practices and releases emerge as a medium that accommodate the needs of the public. In accessing information not only the Press, NGOs such as Indonesia Corruption Watch ( ICW ) also have difficulty in obtaining a public information regarding any public authority or public officials., Today appeared various prosecution case regarding the opening of bank secrecy in the public domain by the Press and the opening of such information that considered threatening the interests of the state. Opening of bank secrecy, especially in this case owned by public officials. When it should be the opening of bank secrecy is a benchmark for public scrutiny of apparatus - state apparatus of committing criminal offenses such as corruption or other unlawful practices and releases emerge as a medium that accommodate the needs of the public. In accessing information not only the Press, NGOs such as Indonesia Corruption Watch ( ICW ) also have difficulty in obtaining a public information regarding any public authority or public officials.]"