Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitan ini menganalisa implikasi peraturan penomoran faktur pajak dalam mendukung reformasi administrasi PPN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi penomoran faktur pajak dalam kewajiban administrasi PPN oleh Pengusaha Kena Pajak. Ketentuan penomoran faktur pajak ini menambah prosedur penerbitan faktur pajak terkait hal permohonan nomor seri. Ketentuan dari penomoran faktur pajak dapat melakukan validasi terhadap faktur pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitiannya adalah implikasi peraturan meningkatkan beban administrasi bagi Pengusaha Kena Pajak dan meningkatkan pengawasan kepada penerbitan faktur pajak.

---

This research analyze implication of VAT invoice numbering in supporting VAT administration reform. This research aim to analyze implication of VAT invoice numbering in VAT administration by taxable person. This rules increasing procedure in issuing VAT invoice controlling system against false invoicing and describe a good tax administration sytem to as the mechanism to request VAT invoice number. As this rules, Taxable Person can do validation to any VAT Invoice. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result is implication of VAT invoice numbering is increasing the administration cost and in this rules Taxable Person can do validation to VAT Invoice."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan sistem administrasi pajak dalam program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak. Kebijakan ini dilakukan oleh Pemerintah demi meningkatkan penerimaan negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai, dimana dari hasil proses registrasi ulang tersebut dapat diketahui mana saja pengusaha yang sebenarnya merupakan Pengusaha Kena Pajak yang wajib melakukan pemungutan PPN dan mana saja Wajib Pajak yang sudah tidak berkewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang, implementasi kebijakan, serta faktor-faktor yang menghambat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini diketahui yang menjadi latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini adalah karena rendahnya tingkat kepatuhan PKP yang terdaftar, belum optimalnya penerimaan negara dari sektor PPN, serta untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif PKP. Implementasi kebijakan ini berjalan cukup baik, walaupun terdapat kendala yang dianggap dapat membuat kebijakan ini berjalan kurang efektif yaitu terkait dengan keterbatasan SDM dari pihak pelaksana. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar diadakan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak yang mungkin dapat dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan, dan Pemerintah dapat menambah kuantitas SDM yang disertai dengan kualitas yang baik untuk menunjang terlaksananya suatu kebijakan berjalan dengan efektif.

---

This study is discussed regarding the policy and tax administration systems in the Re-Registration Program of Taxable Person. This policy was carried out by the government to increase state revenues from the VAT sector, where the results of re-registration process may be known to any entrepreneur who is actually a Taxable Person who shall perform collection of VAT and any taxpayer who is not obliged to do the VAT collection. The purpose of this study was to describe the policy background, policy implementation, and obstacle factors in the implementation of the policy. This study used descriptive-qualitative approach.

The results of this study are known to be the background of this policy issuance is due to the low level of compliance from Taxable Person that registered, non optimal state revenues from the VAT sector, as well as to test the fulfillment of subjective and objective from taxable Person. Implementation of this policy is going smooth, although there are problems that considered to make this policy less effective running related to the limitations of the human resources practicioner. The results of this study suggest that enhancing the service to be held that the taxpayer may be done through counseling, education, and government can increase the quantity of human resources accompanied with good quality to support the implementation of a policy to work effectively."

"Perusahaan retail startup semakin berkembang di Indonesia. Penjualan retail di Indonesia menunjukkan hasil yang positif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu retail yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia ialah retail startup. Faktur Pajak berperan sebagai bukti pemungutan pajak pada setiap transaksi penjualan dan pembelian. Aturan pelaksana terkait dengan Faktur Pajak Pedagang Eceran telah diatur dalam Pasal 13 Ayat (5a) UU PPN. Pada tahun 2022, DJP menerbitkan PER 03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak yang merupakan simplifikasi dari peraturan mengenai Faktur Pajak. Pada praktiknya, terjadi gap antara kebijakan Faktur Pajak dengan implementasinya bagi perusahaan retail startup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan Faktur Pajak bagi perusahan retail startup. Penelitian ini juga menganalisis implementasi ketentuan Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran retail startup apabila ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Faktur Pajak pada perusahaan retail startup belum sepenuhnya memenuhi asas ease of administration. Dari asas certainty, aturan Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran telah memberikan kepastian hukum karena telah diatur dalam Undang-Undang hingga peraturan turunannya. Dari asas efficiency menimbulkan tambahan compliance cost karena retail startup belum mampu untuk menggunakan sistem yang canggih karena keterbatasan dana. Dari asas simplicity, aturan mengenai Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran memberikan kemudahan karena tidak harus mencantumkan identitas lengkap pembeli. Di sisi lain, untuk non-konsumen akhir harus diterbitkan Faktur Pajak Lengkap sesuai Pasal 13 Ayat (5) UU PPN. Tujuan dari Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk integrasi data dan pengawasan kewajiban perpajakan. Namun, terdapat tantangan bagi retail startup dalam pemenuhan identitas lengkap non konsumen akhir berupa toko-toko kelontong pada transaksi B2B. Selain itu, terdapat kesulitan pemenuhan ketentuan batas unggah Faktur Pajak pada PER-03/PJ/2022. Potensi sanksi administratif terhadap tidak dicantumkannya NIK dan NPWP berupa denda 1% serta potensi pemeriksaan menimbulkan kegelisahan bagi retail startup yang masih memiliki margin yang kecil dengan kondisi laporan keuangan yang masih rugi. Retail startup diharapkan terus berkembang dan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan sistem yang canggih dan penambahan pegawai. Kebijakan pencantuman identitas lengkap pembeli bagi toko kelontong serta sanksi perlu mempertimbangkan aspek kemudahan bagi perusahaan retail startup.

---

Retail startup companies are growing in Indonesia. Retail sales in Indonesia provide positive results and contribute to economic growth. Tax Invoice serves as proof of tax collection on every sale and purchase transaction. One of the retailers that are members of the Indonesian Retail Entrepreneurs Association is a retail startup. Implementing rules related to retail-trade taxable enterprises Tax Invoices have been regulated in Article 13 Paragraph (5a) of the VAT Law. In 2022, DGT issued PER 03/PJ/2022 concerning Tax Invoices which is a simplification of the regulations concerning Tax Invoices. In practice, there is a gap between the Tax Invoice policy and its implementation for startup retail companies. The purpose of this study is to analyze how the tax invoice policy is for retail startup companies. This study also analyzes the implementation of the Tax Invoice provisions for retail startup when viewed from the principle of ease of administration. This research was conducted using a post-positivist approach with a descriptive research type and using qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that the implementation of the Tax Invoice policy in retail startup companies has not fully complied with the ease of administration principle. From the principle of certainty, the rules regarding Tax Invoices for retail-trade taxable enterprises have provided legal certainty because they have been regulated in the Law to its derivative regulations. From the principle of efficiency, this raises additional compliance costs because retail startups have not been able to use sophisticated systems due to limited funds. From the principle of simplicity, the rules regarding Tax Invoices for retail-trade taxable enterprises provide simplicity because they do not have to include the full identity of the buyer. On the other hand, final non-consumers must issue a Complete Tax Invoice in accordance with Article 13 Paragraph (5) of the VAT Law. The aim of the Directorate General of Taxes is for data integration and monitoring of tax obligations. However, there are challenges for retail startup in fulfilling the full identity of non-end consumers in the form of grocery stores in B2B transactions. In addition, there are also difficulties in fulfilling the tax invoice upload limit provisions in PER-03/PJ/2022. The potential for administrative sanctions against the non-listing of NIK and NPWP in the form of a 1% fine as well as the potential for inspections creates anxiety for retail startups that still have small margins with financial statements that are still at a loss. The policy for including the complete identity of the buyer for grocery store and sanctions needs to consider aspects of convenience for retail startup companies."

"Confidence and strong motivation are keys of better management reformation. It is also Similar with taxation, because despite the good consequences of a reformation on substantive provision on taxation, if it is not followed by moral reform of tax officer and taxpayer, it seems inadequate to measure the success of overall tax reform.The key word of tax collection using self assessment system is taxpayer voluntary compliance. The problem is that voluntary compliance is a product of mental with its self continues learning process based on equality. Paradigm of assessment which uses aspect of power must be replaced and switched to any efforts applying educational aspects on taxpayer in general meaning such as training, servicing, and coaching.Tax audit done by fiscus in assessing the overpaid tax assessment restitution of PPN of taxable business person is a safeguard mechanism in the tax administration. However, in operational level there is a trade off on compliance level of taxable business person to end the assessment. That phenomenon is one of organizational adaptation strategies on their environment. In the theory of organisation it is called contingency theory which is a model or tool of management organisation that must be suited with its environment in order to reach their success. Organisational contingency on its environment is a modern approach which can explain that in a certain situation, an Organisation which can give a paying-off will survive and prosper.The principal of contingency theory explains that the approach of the goal of organisation is influenced by value and also preference of the leader of organisation that is if there is a clear output and transformation processes, hence the criteria of efficiency cost to reach the goal will be applied. The implementation is that taxable business person as an organisation will use some part off buffers and boundary spanning in facing audit done by fiscus when they assess PPN overpaid restitution.This research is an associative research which is identifying the level of symmetric relation between variables that reveal concurrently. It is not a causal or interactive relation using a quantitative approach. A survey is applied on respondents who are taxable business person in the audit result report on their restitution assessment in the period of 2005. There are 27 respondents according to the report. The technique of data collection is questionnaire to identify the score or value of the compliance level of the respondents. Thus, the relation of variable of compliance level and efficiency of their tax administration is analysed using Spearman Rank Correlation.Base on the research, there is an efficiency of tax administration done by respondent as an implementation of contingency, which are 1) preference as the main factor for the leader of the company of the taxable business person is on the criteria of cost efficiency and time to finish the assessment of overpaid PPN restitution; and 2) the utilisation of tax consultant or other outsource as part of the buffer for uncertainty and the existence of a specific unit in the structure or special staff in the organisation to handle their tax obligation as a part of boundary spanning facing the assessment of overpaid PPN restitution.The recommendation from the research is that 1) compliance level has an economic value for taxable business person that must be part of their mission to increase their compliance into voluntary compliance, and not only the duty of fiscus or the directorate; 2) the directorate as the policy maker should put forward the ongoing concern life of taxpayer rather that focuses on fullilling the income target. For example, if fiscus prioritize the formality rather than substance of tax inconte (form over substance), as a result distortion will take place as a double taxation (cascading effect) because the discreditable income tax is more dominant than formality aspects or requirements."

"Dalam kebijakan makro, pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang potensial, yang jika digarap secara intens, akan memberi hasil yang memadai untuk rnenutup pembiayaan pembangunan. Untuk menyusun suatu kebijakan pajak yang ideal perlu diperhatikan dan dipertimbangkan asas-asas pemungutan pajak serta legal character dari pajak tersebut.Kebijakan pengenaan PPN atas penyerahan BKP antar cabang, merupakan akibat dari prinsip ketentuan pengukuhan PKP, dimana baik kantor pusat maupun kantor cabang harus dikukuhkan sebagai PKP oleh KPP setempat. Karena masing-rnasing berstatus sebagai PKP, maka penyerahan BKP antar mereka dikenakan PPN.Dalam tesis ini dilakukan analisa, apakah ketentuan ini telah sesuai dengan asas pemungutan pajak dan legal character PPN. Asas pernungutan pajak yang dipergunakan sebagai alat analisis. adalah Asas Equity dan Equality, Asas Certainiy, Asas Convenience of Payment, serta Asas Economic of Collection. Sedangkan legal character yang dijadikan sebagai acuan analisis adalah General Indirect Tax, dan On Consumption. Tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai wacana pengkajian kebijakan perpajakan lebih lanjut. Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data berupa Studi kepustakaan dan Studi lapangan melalui wawancara dengan pihak Wajib Pajak.Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa ternyata ketentuan ini tidak sesuai dengan asas-asas pernungutan pajak seperti disebutkan di atas.- Ketentuan ini tidak sesuaj dengan Asas Equity dan Equality karena ternyata jika pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak fiskus diterpukan bahwa Wajib pajak tidak melaksanakan ketentuan ini, maka Wajib Pajak yang menanggung beban pajak yang relatif besar. Sementara di Iain pihak, negara tidak mengalami kerugian.- Ketentuan ini tidak sesuai dengan Asas Certainty karena, dalam peraturan pelaksanaannya, memuat penafsiran analogis yang memperluas objek ketentuan ini. Hal ini mengakibatkan adanya penafsiran yang menjadi tidak pasti.- Ketentuan ini tidak sesuai dengam Asas Convenience of Paymem karena, Wajib Pajak diharuskan membayar pajak ataupun berkurang kekuatan cash flow-nya pada saat Wajib Pajak tersebut belum menerima penghasilan- Ketentuan ini tidak sesuai dengan Asas Economic of Collection karena pada dasarnya negara tidak memperoleh penerimaan dari pelaksanaan ketentuan ini. Sementara itu, dari hasil penelitian ternyata bahwa carl of taxation berupa compliance cost yang harus ditanggung Wajib pajak dan administrative cost yang harus ditanggung oleh Pemerintah jumlahnya relatif besar.Dalam pembahasan diperoleh hasil bahwa ketentuan ini tidak memenuhi prinsip PPN yang dikenakan atas dasar ?value added? yang dihasilkan, karena dalam kegiatan penyerahan/ pemindahan BKP yang dilakukan tidak terjadi value added. Dari hasil analisis juga diperoleh kesimpulan bahwa ternyata kebijakan ketentuan ini juga tidak memenuhi legal character PPN.- Ketentuan ini tidak sesuai dengan karakter General PPN karena dalam Undang-Undang maupun dalam peraturan pelaksanaannya tidak secara jelas diatur dan disebutkan bahwa objek ketentuan ini adalah atas barang dan jasa.- Ketentuan ini tidak sesuai dengan karakter Indirect Tax PPN karena ternyata penanggung jawab pajak, penanggung pajak, dan pemikul beban pajak berada pada satu orang atau satu badan- Ketentuan ini juga tidak memenuhi karakter On Consumption PPN karena penyerahan/ ?pemindahan" Barang Kena Pajak yang dilakukan WP, belum merupakan pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut dan masih berada dalam penguasaan orang atau badan yang sama.Oleh karena ketentuan kebijakan ini menyalahi asas pemungutan pajak dan legal character PPN, maka sebaiknya Pemerintah mengadakan penyempurnaan atas peraturan ini. Pilihan penyempumaan tersebut antara lain dapat berupa:- Meniadakan peraturan ini;- Tetap sebagai penyerahan yang terutang PPN dengan tarif 0%.- Tetap sebagai penyerahan tentang PPN dengan tarif 10% dan ijin pemusatan tempat terutang PPN tanpa diberikan batasan waktu.

---

In macro policy, tax is a potential source of govemment revenue, while if managed intensively, it will give adequate result to funding development. To designing an ideal taxation policy, it must be taken attention and considered both the principles of taxation system and the legal character of that tax.

The VAT?s taxing policy of goods delivery between branch, is effecting from the regulation of registration, where both head office and branch must be registrated as a taxable enterpreneur. Because each have status as taxable enterpreneur, hence goods delivery between them imposed VAT.

This thesis analyzed if this regulation have as according to the principles taxation system and legal character of VAT character. The principles of taxtation system that taken as analyse tools are Equity and of Equality, Certainly, Convenience of Payment, and Economic of Collection. The legal character of VAT are General, Indirect Tax, and On Consumption. Further, this thesis target is as study discourse in taxation policy. Research type of this thesis is analytical descriptive, with data collecting technique in the form of bibliography study and by interviewing Taxpayer.

From analysis result obtained conclusion that in the reality policy of this regulation disagree with the principles of taxtation.

- This regulation disagree with Equity and of Equality Principle because when iiscuss audit the tax payer and found that they were not executing this regulation, taxpayer have to paid a big tax burden- On the other hand, basically, govemment was not lossing in revenue.) effect of [done/conducted] {by] negligence [is] Waji lease

- This regulation does not Certain because, in the further regulation, has analogical interpretation ofthe taxable object. It will be uncertainty for Taxpayer

- This regulation disagree with Convenience of Payment Principle because taxpayers obliged to pay tax when they do not yet accepted any revenue.

- This regulation does not economiest on collection because basically state does not get any revenue fiom thir regulation. Meanwhile, from research result, the taxation cost take in a big ammount (compliance cost which must be accounted on Taxpayer and administrative cost which must be accounted by Government).

Under consideration, obtained result that this regulation does not fulfill the principle of VAT that imposed on the basis of " added value" yielded. In a fact, the goods delivery activity between branches is not happenning an added value. In the result of analysis, also obtained conclusion, that this regulation is not disagrre with the legal character of VAT.

- This regulation disagree with ?General? caharacter because the regulation does not clearly arranged and mentioned that the taxabler object is of services and goods

- This regulation disagree with ?Indirect Tax? character because, the underwriter, the taker of tax, and the tax payer reside at one people or one firm.

- This regulation nor fulfill ?On Consumption" character because there does not take a transfer right of goods that delivery to each other. Because of the disagree of this regulation with taxation system principles and VAT legal character, there is some alternatives for govemment to get better perform of this regulation. The altematives of perfection are 1) negating this regulation, 2) make the intemal tax able delivery with tariff 0%, 3) when it sill as taxable activity, clauses conceming permission concentration of place VAT oweed shall be watered down."

"Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan sistem penomoran faktur pajak Tahun 2013 di Indonesia. Kebijakan tersebut mengatur prosedur pemberian nomor seri faktur pajak yang disentralisasi dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dan beberapa perubahan material serta formal terkait faktur pajak. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan formulasi kebijakan sistem penomoran pada faktur pajak Tahun 2013 di Indonesia dan menjelaskan tinjauan awal atas kebijakan dari asas kemudahan dalam administrasi (ease of administration). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam formulasi kebijakan penomoran faktur pajak mengacu pada identifikasi masalah dari hasil kebijakan sebelumnya. Pemberian nomor seri faktur pajak sebelumnya dibebaskan kepada pengusaha kena pajak sehingga menyebabkan faktur pajak fiktif, yang berdampak pada kebocoran penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia pada Tahun 2011-2012. Dari sisi asas kemudahan dalam administrasi (ease of administration), kebijakan sistem penomoran faktur pajak ini telah memenuhi asas kepastian, kemudahan, efisiensi dan kesederhanaan.

---

This study discusses the formulation of tax policy invoice numbering system in 2013 in Indonesia. The policy regulates the procedure for granting the tax invoice serial number from Directorate General of Taxation centralized through the Tax Office and several changes related to material and formal things regarding to tax invoice.The purpose of this research is to explain the decision-making process on the tax invoice numbering system in 2013 in Indonesia and explain the initial review of the policy by ease of administration's principle. This research is a descriptive qualitative approach using qualitative data.

Results of this study concluded that the decision-making process on tax invoice numbering refers to identification problem from the results of previous policy. The previous policy gives freedom to tax payers to make serial numbers on tax invoice, causing lots of fictitious tax invoices which have an impact on VAT revenue leakage in Indonesia in 2011-2012. In terms of the ease of administration's principle, tax invoice numbering system policy is in compliance with the principle of certainty, convenience, efficiency and simplicity."

"Kebijakan PPN yang berlaku saat ini menentukan bahwa seluruh pengusaha emas perhiasan, termasuk yang tergolong sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan sebuah tinjauan komprehensif mengenai evaluasi terhadap kebijakan penetapan PKP emas perhiasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penetapan PKP terhadap semua pengusaha emas perhiasan tidak memenuhi salah satu kriteria yang baik dari tipe evaluasi proses menurut Langbein, yaitu kesesuain pelaksanaan dengan peraturan. Kriteria kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan identik dengan asas certainty di dalam perpajakan. Kebijakan penetapan PKP terhadap pengusaha emas perhiasan yang tergolong sebagai pengusaha kecil tidak diatur di dalam UU PPN. Di dalam UU PPN hanya diatur bahwa pengusaha yang tergolong sebagai pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kriteria lainnya dari tipe evaluasi proses, seperti sumber daya, manfaat, dan strategi sudah terpenuhi dengan baik. Berdasarkan kriteria tipe evaluasi outcomes, kebijakan penetapan PKP emas perhiasan memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung. Kebijakan secara langsung berdampak kepada tercapainya tujuannya dari kebijakan, namun secara tidak langsung berdampak kepada cost of taxation yang perlu dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan.

---

The current value-added tax policy, states that, the entire gold jewellery businessmans, including those classified as small businessman, is obliged to report his attempt to be confirmed as a Taxable Person. This research is aimed to provide a comprehensive overeview regarding policy implementation process of the determination taxable person to gold jewellery businessman and obstacle that found of the implementation. The research is conducted by using a qualitativedescriptive approach. Data collected through library research and in-depth interviews.

The results of the research indicate that the determination taxable person of gold jewellery businessmans, including those classified as small businessmen, not in accordance with one of the good criteria from the type of process evaluation according to Langbein, suitability implementation of the regulation. Those criteria are identical to the certainty of taxation principle. The policy of determination taxable person gold jewellery that classified as small entrepreneurs is not regulated in the Law on VAT.

In the VAT Law stipulated only that employers are classified as small entrepreneurs are not obliged to report his business to be confirmed as taxable person. Other criteria of the type of evaluation process, such as resources, benefits, and strategies have been properly fulfilled. Based on the criteria of the type of outcomes evaluation, the policysetting gold jewellery Taxable Person impact directly and indirectly. Policies directly affect the achievement of the objective of the policy, but indirectly it affect the cost of taxation to be considered by policy makers."

"Permasalahan yang dibahas dalam penetitian ini dibatasi pada pola-pola kemungkinan terjadinya restitusi pada PPN atas barang ekspor yang fiktif serta terjadinya hal tersebut sebagai akibat pola hubungan kerja antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang kurang baik. Teori yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan tesis ini mencakup sistem pembayaran pajak. Self Assessment System merupakan suatu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung membayar, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang tertuang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Teori lain yang digunakan adalah teori koordinasi. Koordinasi merupakan istilah yang dapat diartikan sebagai proses untuk memastikan bahwa aktititas individu maupun kelompok yang saling berkaitan berjalan sedemikian rupa sehingga mereka saling melengkapi satu sama lain dan memberikan sumbangan yang maksimal pada pencapaian tujuan keseluruhan organisasi. Dalam menjalankan tugasnya, fungsi koordinasi dalam organisasi perlu mendapatkan dukungan yang optimal dari bagian-bagian di dalam organisasi. Bentuk-bentuk koordinasi dalam organisasi antara Iain koordinasi berantai, koordinasi timbal balik dan koordinasi dalam memanfaatkansumber daya (Hill, C.W.L. dan John, G.R. 1995 : 115); Penelitian ini mengganakan metode deskriptif. Dengan metode ini penulis membuat deskripsi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang dianalisis dalam kaitannya dengan pola hubungan kerja Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pemberian restitusi PPN. Dengan metode ini juga penulis mencari fakta dengan mengadakan observasi Iapangan sebagai upaya memperoleh data yang mengakibatkan terjadinya restitusi PPN atas barang ekspor fiktif. Faktur Pajak fiktif adalah faktur pajak yang dibuat tanpa adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Hal ini berarti bahwa seluruh kegiatan transaksi sebenarnya tidak terjadi, baik nama/jenis barang/jasa yang menjadi obyek transaksi jumlah nilai dan harga yang ada di faktur pajak serta PPN yang dipungut semuanya fiktif. Pola penerbitan Faktur Pajak tiktif dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1. PKP, merupakan Pengusaha Kena Pajak yang identitasnya fiktif (NPWP, Nomor Pengukuhan PKP, dan Kode Seri Faktur), 2. PKP yang identitasnya (NPWP, Nomor Pengukuhan PKP dan Kode Seri Faktur, dikeluarkan secara resmi oleh Kantor Pelayanan Pajak, tetapi identitas ini hanya bersifat sementara saja yang sewaktu-waktu dapat pindah lokasi dengan cepat. Hal ini dilakukan dengan cara: a) Tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa; b. Memasukkan Surat Pemberitahuan Masa, tetapi tidak ada transaksi; c. Memasukkan Surat Pemberitahuan Masa, ada transaksi tetapi Pajak Keluaran sama dengan Pajak Masukan; d. Memasukkan Surat Pemberitahuan Masa, menyetor pajak dengan jumlah kecil. Untuk melaksanakan pemrosesan dan pemeriksaan pajak dalam rangka pemberian restitusi Pajak Pertambahan Nilai atas barang ekspor sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak pada bagian/seksi PPN baik di daerah (KPP) maupun di wilayah (Kanwil DJP) dan kantor pusat telah memiliki tingkat pendidikan formal dan non formal seperti pelatihan yang baik sehingga memiliki tingkat kemampuan, teknik dan kinerja juga baik. Pada pelaksanaan sistem dan prosedur kadang tidak terstruktur atau tidak berurutan, bahkan masih ada ditemukan kekurang-telitian. Sistem dan prosedur restitusi PPN atas barang ekspor mensyaratakan dokurnen yang dikeluarkan oleh instansi Iain seperti PEB dan persetujuan ekspor dari kepabeanan Bea dan Cukai, tanda penerimaan barang yang di ekspor atau Bill of Lading /Airway Bill dari jasa pelayaran. Karena instansi tersebut berjalan sendiri-sendiri maka kondisi ini sering dimanfaatkan oleh eksportir nakal untuk meiakukan praktek restitusi pajak PPN dengan ekspor fiktif. Disamping kurangnya koordinasi, cek dan ricek yang jelas dan prosedur restitusi pajak PPN atas barang ekspor, juga rentannya petugas terhadap godaan untuk berbuat curang dengan imbalan uang dari eksportir nakal.

---

The matters being discussed in this research is limited to the possible pattern of how the fictive VAT restitution on exported goods happens related to problems in the cooperation between the General Directorate of Taxation and the General Directorate of Custom and Excise. The theory taken as the reference for this thesis includes the tax payment system theories. Self Assessment System is a system which lays confidence on the tax payers to count, to pay, and report their own tax according to the applicable taxation law. Other theory being used is coordination theory. Coordination is the proper term that may be translated as the process of assuring that related individual and group activities run concurrently so that they supplement each other and give an optimal contribution to the achievement of organizational objectives. In carrying out its tasks, coordination function in an organization must have an optimal support from each entity in it. The forms of coordination within an organization such as: chain coordination, mutual coordination, and coordination in using resources (Hill, C.W.L. and John, GR., 1995:115). The research uses descriptive method. By which the writer made description, systematical illustration, using factual and accurate facts, characteristics and relationship between the analyzed phenomenon and the cooperation pattern of both General Directorates in VAT restitution application. By using this method the writer also conducted some observation to look for some facts and data of the causes of this phenomenon. A fake Tax invoice is one that is made without any submission of Taxable Goods or Services. It means that the whole transaction has never happened; all names/types of goods/services as the object of the transaction as well as prices/values written on the invoice are artificial. The modus of the issue of this fictive invoice can be identihed as follows: 1. PKP, the Taxable Businessman uses a fake identification such as (NPWP, the Tax Payer Verification Number and Invoice Serial Number), 2. The PKP is a real one, issued by the Office of Tax Service, but it is only valid for a short period and can be transferred quickly to other places at anytime by: a) Not including the Period Notiiication Letter; b. including the Period Notification Letter, but without any transaction; c. including the Letter of Notification, with a transaction but the value of the Output Tax is equal to the Input Tax; d. including the Letter of Notification, paying only a small amount of tax. To carry out the tax processing and examination in order to apply the VAT restitution on exported goods, human resources available in the General Directorate of Taxation especially in the VAT unit in the District Office (KPP) or Territorial Office (Kanwil DJP) already possess the required formal and informal education such as adequate trainings so that they have a good capability, techniques and also performance. During the performing their duties, whenever there is a problem in doing the tasks, the resolution to the problem still has not been made in a tactful, responsive and thorough manner. As an example, they still can not come up with an answer at the time of clarification. Furthermore, in the execution of systems and procedures sometimes done in an unsystematic and unorganized ways, even there are still evidences of carelessness. The system and procedure of VAT restitution on exported goods requires document issued by others instances such as the PEB and export approval from the Custom and Excise service, Bill of Lading/Airway Bill from the airways services. Besides the lack of coordinat a thorough check and re-check and a flawless procedure of implementation is obviously needed, also the tendency of the official getting seduced to corrupt or take a bribe from the naughty exporters. The fictive export VAT restitution is a form of organized crime where the crime cannot be conducted without the involvement of officers from custom, tax service, airwayslshipping companies and the bank. This kind of crime is classified into some modus which are: VAT mark-up on raw materials for export; documents counterfeiting; mark-up or fake the content and/or volume of exported goods; and also the goods is not being transported to the destination country but come back to the exporter's warehouse."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak yangdiatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-26/PJ/2015. Kebijakan tersebutmengatur mengenai tanggal penerbitan faktur pajak yang seharusnya yaitu pada saatdiberikannya nomor seri faktur pajak oleh DJP. Penerbitan faktur pajak yang tidaksesuai dengan kebijakan dalam SE-26 yang telah diatur sebelumnya dalam PER-24/PJ/2012 merupakan faktur pajak tidak lengkap atau disebut sebagai faktur pajakbackdate, sehingga bagi PKP Penjual dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dariDPP berdasarkan UU KUP Pasal 14 Ayat (4) dan bagi PKP Pembeli pajakmasukannya tidak dapat dikreditkan. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskankebijakan penegasan penerbitan faktur pajak ditinjau dari asas kepastian (certainty)dan untuk menjelaskan kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak terhadap biayakepatuhan (compliance cost) PKP. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatifdeskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penegasan penerbitanfaktur pajak tidak memenuhi asas kepastian hukum (certainty) dalam hal tidakterpenuhinya faktor-faktor kepastian hukum yaitu materi/obyek kebijakan, subyek,pendefinisian aturan, perluasan materi kebijakan karena keberlakuan efektifkebijakan yaitu 2 April 2015, tetapi DJP memberikan surat klarifikasi penggantianfaktur pajak tidak lengkap untuk faktur pajak tahun 2013, 2014 dan 2015. Selain itu,dikarenakan kebijakan ini tidak memberikan kepastian hukum bagi PKP, makamenimbulkan biaya kepatuhan PKP berupa direct money cost, time cost danpyschological cost

---

ABSTRACTThis study discusses the issuance of tax invoices affirmation policy as regulated inthe Directorate General of Taxation No. SE-26 / PJ / 2015. The policy stipulate theissuance date of the tax invoice is supposed at the time when the tax invoice serialnumber given by the Directorate General of Taxation. The issuance of tax invoiceswhich are not in accordance with the policy as regulated in SE-26 that had beenarranged earlier in PER-24 / PJ / 2012 is considered as an incomplete tax invoice oris referred to as backdated tax invoice, therefore the taxable person shall be subject toadministrative sanction amounting to 2% of the tax base as regulated in Article 14Paragraph (4) of General Provision Tax Law Number 36 Year 2008 and VAT INunable to be credited by the related of taxable person. The purpose of this research isto explain the policy affirmation on issuance of tax invoices policy as viewed fromthe principle of certainty and to explain the policy affirmation issuance of taxinvoices to the cost of compliance taxable person. This research applies quantitativedescriptive. The results of this study concluded that the policy affirmation issuanceof tax invoices did not met the principle of legal certainty in the case of nonfulfillmentof the factors of legal certainty that the material/object of the policy,subject, defining rules, expansion of policies in terms of the effective enforceabilityof the policy is April 2, 2015, but the Directorate General of Taxation issues the taxclarification letter for the replacement of incomplete tax invoices issued on 2013,2014 and 2015. In addition because of this policy does not provide legal certainty fortaxable person, then generate compliance cost in the form of direct money cost, timecost and pyschological cost."

"Invoice method merupakan metode penghitungan PPN yang didasarkan pada faktur pajak. Dalam invoice method PPN dihitung dari selisih faktur pajak keluaran yang diterbitkan ketika melakukan penjualan dengan faktur pajak masukan yang diperoleh ketika melakukan pembelian.Berdasarkan teori perpajakan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) pengusaha kena pajak dapat didorong dengan adanya prosedur administrasi perpajakan yang sederhana. Faktur pajak merupakan beban bagi pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (complience cost), sehingga perlu kesederhanaan administrasi yang dapat memudahkan pengusaha kena pajak dalam menjalankan kewajibannya. Namun upaya penyederhanaan administrasi faktur pajak perlu diimbangi dengan pengawasan yang memadai karena faktur pajak merupakan pengaman dalam penerapan invoice method pada PPN.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah administrasi faktur pajak dalam penerapan invoice method pada PPN telah terdapat kesederhanaan yang memudahkan pengusaha kena pajak dan telah terdapat pengawasan dalam pemungutan PPN. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesederhanaan dan pengawasan dalam administrasi faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajibannya.Penelitian dilakukan di wilayah KPP Jakarta Tanjung Priok dengan melakukan survai melalui kuesioner untuk mengetahui sikap atau pendapat pengusaha kena pajak mengenai pelaksanaan administrasi faktur pajak. Selain itu untuk lebih memahami permasalahan menyangkut administrasi faktur pajak dan kepatuhan pengusaha kena pajak dilakukan wawancara mendalam dengan petugas pajak di KPP Jakarta Tanjung Priok. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan deskriptif maupun analisis kuantitatif dengan statistik.Hasil analisis menunjukkan administrasi faktur pajak dalam rangka penerapan invoice method pada PPN, telah terdapat kesederhanaan administrasi yang memudahkan pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan telah terdapat pengawasan yang memadai dari segi pengawasan preventif maupun represif. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan kepatuhan pengusaha kena pajak dipengaruhi oleh kesederhanaan dan pengawasan administrasi faktur pajak. Semakin sederhana administrasi faktur pajak yang memberikan kemudahan bagi pengusaha kena pajak dan disertai dengan pengawasan yang baik dalam administrasi faktur pajak maka pengusaha kena pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan ketentuan PPN.Berdasarkan penelitian ini disarankan beberapa penyederhanaan administrasi faktur pajak masih perlu dilakukan, diantaranya menyangkut pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan yang belum dikreditkan pada masa yang sama hendaknya dapat dikreditkan pada masa berikutnya tidak dibatasi tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak. Untuk kepentingan pengawasan, pembatasan jangka waktu pengkreditan pajak masukan memang masih perlu dilakukan, namun sebaiknya diperpanjang menjadi tiga bulan setelah berakhirnya tahun buku. Dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam pemungutan PPN sebaiknya segera dibuat pengaturan mengenai pengembalian (return) PPN atas penyerahan jasa yang tidak sepenuhnya dilakukan sedangkan PPN sudah dipungut sepenuhnya sebab sementara ini Pasal 5A Undang Undang No, 18 Tahun 2000 hanya mengatur mekanisme penerbitan nota retur dalam hal pengembalian barang kena pajak. Selain itu sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan terutama menyangkut diperkenankannya faktur penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan untuk diperlakukan sebagai faktur pajak standar mengingat masih banyaknya keraguan di kalangan pengusaha kena pajak mengenai pelaksanaan ketentuan tersebut.x + 126 halaman + 4 lampiran + 4 tabel + 1 gambarDaftar Pustaka : 41 buku, 8 peraturan, 8 artikel lainnya (tahun 1982 s.d 2004)"