Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKegiatan perekonomian tidak terlepas dari risiko usaha. Dalam rangka meminimalkan risiko, pelaku usaha dapat membagi risiko kepada beberapa pelaku dengan memilih bentuk usaha, antara lain adalah joint operation (JO) atau kerja sama operasi (KSO), yaitu bentuk usaha persekutuan yang dipergunakan badan usaha dalam mengerjakan suatu proyek tanpa mempengaruhi entitas sekutu.Terjadi perbedaan antara ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) dalam menentukan status Subjek Pajak JO yang berdampak pada pengenaan pajak. Dari sudut PPN, JO diatur sebagai Subjek Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga wajib memungut dan menyetor PPN. Dari sudut PPh, ?bentuk joint operation adalah merupakan perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek, penggabungan ini bersifat sementara sampai proyek tersebut selesai?, sehingga JO bukan Subjek Pajak badan dan tidak wajib membayar PPh.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diangkat yaitu: bagaimana pengaturan perpajakan terhadap JO dan bagaimana penyelesaiannya terhadap perbedaan interpretasi terhadap JO.Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan meneliti literatur mengenai teori perpajakan, subjek pajak, dan ketentuan perpajakan atas JO, yang merupakan bentuk penelitian normatif, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu memahami bagaimana perundangan Indonesia mengatur ketentuan perpajakan atas JO dengan mengaitkannya dengan teori perpajakan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menghasilkan data deskriptif analitis.

---

ABSTRACT

Economic activities relate to business risks. In order to minimize risks, businessmen diversify risks to a number of businessmen by setting appropriate business form or organization, such as joint operation (JO), which is a business partnership for doing some project with no interference to the status of partner?s entity.

There is conflict between value added taxes (VAT) stipulation and income taxes stipulation in determining the status of Tax Subject of JO which has impact on tax burden. The law of VAT stipulates JO as Tax Subject and has obligation to collect VAT from third parties and deposit VAT to Government. Income taxes stipulation stipulates JO as partnerships of two or more corporations for doing some projects, which is temporary until the project finish, such that JO is not Tax Subject and has no obligation to pay corporate income taxes.

Based on the background above, then the problem statements are how is tax treatment on JO and how to solve the different interpretation on JO.

Research methodology used in this study is library research, by researching literature on theories of taxation and Tax Subject and tax stipulation on JO, which is a form of normative research, using secondary data. Method of data analysis is qualitative approaches, by researching how Indonesian laws stipulates taxation on JO in relation with theories of taxation. As a result, the study will produce analytical descriptive data."

"ABSTRAKKegiatan penambangan sumber daya alam minyak dan gas bumi (migas) nasional adalah upaya besar untuk menghasilkan sumber energi penggerak kehidupan masyarakat. Berbagai upaya pun dilakukan, salah satunya melalui kegiatan eksplorasi guna pencarian cadangan baru. Jika berhasil menemukan cadangan yang ekonomis, kegiatan akan dilanjutkan ke tahap produksi yakni proses mengangkat migas ke permukaan bumi. Produk tersebut kemudian dialirkan ke separator dan selanjutnya ke tangki pengumpul atau, untuk gas, ke fasilitas yang akan memanfaatkannya. Tanker yang digunakan sebagai penampungan produksi minyak mentah untuk perusahaan minyak yang beroperasi dilepas pantai (offshore) disebut juga floating production storage and offloading vessel (FPSO). FPSO merupakan adalah sebuah bangunan fasilitas terapung berbentuk kapal untuk kegiatan pengeboran dan penyimpanan minyak lepas pantai yang bersifat portable yang mempunyai kemampuan khusus yaitu kemampuan untuk menyimpan dan mendistribusikan minyak ke kapal pengangkut minyak (shuttle tanker) serta kemampuan untuk memproduksi minyak. Masalah yang memicu kontroversi adalah tidak adanya kepastian mengenai penetapan besaran tarif pajak atas penyewaan FPSO. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, meneliti, mengkritisi dan menganalisis implikasi pengenaan pajak penghasilan atas penyewaan tanker FPSO/FSO dalam industri migas di Indonesia.

---

ABSTRACT

National oil and gas mining activities is a huge effort to produce energy resources that will help the society to keep on moving. Numerous efforts were tried out, including exploration in order to find new resources to replace the old ones. If a new, economical replacement is found, the activity will be proceeded to the production phase, which is the phase when the oil and gas were raised to the earth?s surface. The product will be flowed to the separator and then proceeded to the collecting tank or, for gas, to the facility that will used it. The tanker that is used as a reservoir of crude oil production for oil company that operates offshore, which can be called as a floating production storage and offloading vessel (FPSO). FPSO is a floating vessel building for drilling and offshore oil storage, FPSO is portable and has the ability to keep and to distribute oil to the shuttle tanker, plus an ability to produce oil. The problem that ignites controversy is that there is no certainty about the fixation of the amount of tax on the rental of FPSO. The purpose of this research is to know, assess, examine, scrutinize and analyze the implications of the imposition of income tax on charter tanker FPSO / FSO in the oil and gas industry in Indonesia."

"Suatu keunikan dalam industri migas, yaitu adanya reimbursement PPN. Hal ini menyebabkan mekanisme PPN yang dipungut berbeda dari mekanisme umum yang menggunakan sistem pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Penulisan ini berisi mengenai prosedur, langkah-langkah reimbursement, dan penyajian dalam laporan keuangan terhadap item-item terkait reimbursement PPN oleh kontraktor migas yang menjalin Kerja Sama Operasi dengan Pertamina. Dimulai dari memaparkan aturan terkait PPN kontraktor migas yang mengacu pada PMK Nomor 73/PMK.03/2010 dan PMK Nomor 64/PMK.02/2005. Kemudian menganalisis sebab akibat, menilai kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan tersebut, mencari masalah untuk kemudian diberikan usulan dan perbaikan.

---

The unique in the oil and gas industry, is VAT reimbursement. This leads to a mechanism different from the VAT levied on a common mechanism that uses a system of crediting Input Tax and Output Tax. This writing contains the procedures, steps of reimbursements, and presentation of the financial statements of the related items by the VAT reimbursements by oil and gas contractors who build Joint Operation with Pertamina. Starting from exposing VAT rules relating to oil and gas contractors which referring to PMK No. 73/PMK.03/2010 and PMK No. 64/PMK.02/2005. Then analyze the cause and effect, assessing the suitability of the implementation of the rules, looking for problems and then given to suggestions and improvements."

"PT. Pertamina Retail merupakan anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) yang mengkhususkan diri pada usaha ritel dan penjualan bahan bakar minyak (BBM). Pada program magang ini, penulis ditempatkan di divisi Non Fuel Retail (NFR), yang mengurus bisnis di luar bahan bakar minyak (BBM). Jabatan penulis adalah pada sub bidang property management, yakni pengelolaan ruang atau lahan yang disewakan di area SPBU Pertamina, yang bertujuan untuk menambah pendapatan lain di luar pendapatan dari BBM. Contoh usaha yang dikembangkan pada divisi NFR adalah Restoran, Cafe, Car/Motor Wash, Bengkel, Kantor, ATM, dan lain lain. Selain itu, terdapat juga bisnis sewa penyediaan space iklan, promosi, event dan aktivasi di tiap SPBU Pertamina.PT. Pertamina Retail juga membuka kemitraan strategis dengan beberapa pihak untuk menyelenggarakan proyek Kerja Sama Operasi (KSO). Perencanaan proyek Kerja Sama Operasi (KSO) pertama adalah proyek Pembangunan Jaringan Pangkalan Bisnis anak mUda (JPBU), yang berfungsi sebagai mini mall, one stop shopping & entertaining, dan pusat pengembangan & pelatihan bisnis bagi anak-anak muda. JPBU akan dibangun di beberapa SPBU milik Pertamina, skema bisnis tersebut berbeda dengan skema sewa yang telah dijalankan oleh PT. Pertamina Retail selama ini. Penulisan laporan magang ini menganalisis kelayakan dari berbagai aspek, mencangkup analisis SWOT, analisis kelayakan usaha, analisis perbandingan skema kerjasama sistem KSO (BOT) dengan sistem sewa, dan yang terakhir adalah analisis risiko usaha."

"Penelitian ini menganalisis pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Joint Operation serta kemungkinan Joint Operation untuk dijadikan Badan sebagai Subjek Pajak Penghasilan Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan kualitatif deskriptif Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan atas Joint Operation pada PT Arkonin Engineering MP JO PT Catur Karsa Gemilang telah mengikuti ketentuan ketentuan berdasarkan pengaturan Joint Operation dalam Surat maupun Surat Edaran yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak namun pada hakikatnya hal tersebut bersifat internal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Hambatan yang dihadapi pada pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan ialah mengenai kewajiban Potong Pungut PPh Pasal 21 dan Pasal 23 Bentuk Joint Operation sebagai bukan Badan dalam Subjek Pajak Penghasilan sudah tepat terutama karena bentuk Badan dalam Subjek Pajak Penghasilan pada umumnya tidak bersifat sementara seperti Joint Operation.

---

This study analyze the implementation of Joint Operation's Income Tax obligations fulfillment and also discuss about the probability of Joint Operation as the subject for Income Tax This study use qualitative approach and method It concluded that the Income Tax liability upon Joint Operation on PT Arkonin Engineering MP JO PT Catur Karsa Gemilang has followed the provisions based on circular issued by Directorate General of Tax unfortunately the circular which been issued is private rulling that is mainly used for its internal affair of taxpayers Obstacles faced by the Joint Operation on the fulfillment of Income Tax obligation were about withholding taxes article 21 and article 23 The form of Joint Operation as not the subject of Income Tax is correct especially because the Body into the subject of Income Tax in general is not temporary like Joint Operation."

"Faktur Pajak berbentuk elektronik merupakan Faktur Pajak yang secara bertahap telah dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi berbentuk elektronik. Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan sebuah gambaran mengenai impelementasi tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik terutama pada berdasarkan KEP-136/PJ/2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, ditinjau dari Content of Policy, jenis manfaat dan kemudahan yang dihasilkan dengan adanya kebijakan ini telah dirasakan oleh PKP yang telah diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik, antara lain dalam hal pembuatannya, terdapatnya QR Code sebagai pengganti tanda tangan basah dan PKP dapat mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajak secara online melalui website DJP atau melalui aplikasi e-Faktur.Sedangkan, ditinjau dari Context of Implementation, implementasi Kebijakan Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik masih memiliki beberapa permasalahan, antara lain dalam pemberitahuan sosialisasi dan penetapan, PKP merasakan penyampaianpenyampaian tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang berdekatan, masih banyaknya kendala terkait teknis aplikasi membutuhkan perbaikan dari pihak DJP, serta respon dari pihak DJP pun yang menyediakan Contact Center masih dinilai kurang menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh PKP.

---

Electronic tax invoice is a tax invoice that has been gradually developed by utilizing technological advances in electronic form. This research was conducted to provide an overview of the implementation of publishing and reporting procedure of electronic tax invoice based on the KEP-136/PJ/2014. This research used a qualitative approach with descriptive research purposes. Data collected through the study of literature and in-depth interviews.

The results of this study show that, from the view of Content of Policy, types of benefits produced in the presence of this policy has been felt by PKP which has required to make a Tax Invoice in electronic form, such as in the publishing, the presence of a QR Code in lieu of a wet signature and PKP can apply for a Tax Invoice serial number online through the DGT website or through e-Invoicing.

Meanwhile, from the view of the Context of Implementation, Regulation of Publishing and Reporting Procedure of Electronic Tax Invoice still have some problems, among others, in the notice of socialization and determination, PKP feel the notification is done within the adjacent, there are still many technical problems related to applications requiring maintenance from the DGT, and the response of the DGT who provides contact center is still considered less respond to the questions raised by the PKP."

"ABSTRAKTesis ini membahas kepailitan yang diajukan oleh Joint Operation dalammemenuhi syarat sebagai subjek dalam kepailitan, yaitu dua kreditur. Penelitianini adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan kajian hukumnormatif dan tipologi pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian adalahJoint Operation tidak memenuhi syarat sebagai subjek pailit yaitu dua kreditur,karena Joint Operation dapat dikategorikan sebagai Firma dengan meperhatikanaspek pembentukan dan nama bersamanya, oleh karena itu dihitung sebagai satukreditur. Hasil penelitian menyarankan perlu dibentuk suatu aturan khususmengenai Joint Operation baik mengenai status maupun hubungan hukumnya.

---

Abstract This thesis discusses the bankruptcy filed by Joint Operation in connection tomeet the requirements as a subject in bankruptcy; two creditors. This is adescriptive analysis research using normative legal analysis and case approachtypology. This research conclude that Joint Operation could not meet therequirements as a subject of bankruptcy; two creditors, because Joint Operationcould be categorized as a firm, considering the aspect of establishment and thebody names. This research suggest to create a specific law for Joint Operation forits status and legal relation."

"Laporan magang ini membahas analisis dan audit atas perjanjian kerja sama operasi PT AAA yang bergerak di bidang jasa manajemen gedung dan perkantoran. Perjanjian kerja sama operasi (KSO) yang dilakukan PT AAA memiliki pola Build, Operate, Transfer (BOT). Acuan yang digunakan untuk mengatur perlakuan akuntansi terhadap perjanjian ini adalah PSAK 39. Namun, efektif sejak 1 Januari 2012, PSAK 39 ini dicabut melalui PPSAK No.11 dan acuan yang digunakan perusahaan untuk kebijakan akuntansi mengenai perjanjian KSO berubah sesuai dengan substansi perjanjian. Berdasarkan analisis atas substansi perjanjian, perlakuan akuntansi terhadap aset KSO berupa tanah dan bangunan menjadi berbeda. Untuk tanah, diakui sebagai properti investasi berdasarkan PSAK 13. Sedangkan untuk bangunan tidak boleh diakui PT AAA sebagai aset hingga masa konsesi selesai, kecuali bangunan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah KSO. Oleh karena adanya keterbatasan penulis dalam mengakses informasi, analisis pengakuan bangunan menggunakan dua asumsi yang berbeda, yaitu jika bangunan KSO sudah ada sebelum perjanjian BOT, dan jika bangunan KSO belum ada sebelum perjanjian BOT.

---

This internship report describes an analysis and audit on joint operation agreement of PT AAA. Core business of PT AAA itself is building and office management service. Joint operation agreement of PT AAA has BOT scheme. Standard used to determine any accounting treatment to this agreement is PSAK 39. However, PSAK 39 has been removed by January 1, 2012 through PPSAK No. 11 and hence standard used by PT AAA also changes, according to its substance. Some problems may arise from this change of accounting policy. Accounting treatment towards the joint operation assets, consists of land and building, differ based on the agreement?s substance. Land in this agreement is classified as investment property according to PSAK 13. On the other side, the building should not be recognized before the concession period is over. Due to restricted access of information, analysis on building recognition is built based two assumptions; whether the building is already within the land before joint operation agreement or not."

"ABSTRAKPenulisan ini membahas mengenai permasalahan keberlakuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 yang menegaskan bahwa Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya dapat digunakan untuk membuat Faktur Pajak pada tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan kode tahun tertera pada Nomor Seri Faktur Pajak. Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dianggap sebagai Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap. Implikasi dari hal tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikenakan sanksi administrasi yaitu sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tercantum pada Faktur Pajak tersebut. Kondisi lain yang semakin memperkeruh permasalahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 adalah ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 sebagai penegasan atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 diberlaku surutkan sejak adanya penjatahan nomor Faktur Pajak yaitu tahun 2012. Keberlakuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 ini secara jelas tidak memberikan kepastian hukum dan mengakibatkan tidak terpenuhinya asas keadilan dan memberikan suatu beban konkert bagi Pengusaha Kena Pajak.

---

ABSTRACTThis study addresses the issue of the enforcement of circulars No. SE-26/PJ/2015 issued by Director General of Taxes, which emphasize that the tax invoice?s serial number provided by General Directorate of Taxes can only be used for tax invoice which has the same date as tax invoice?s serial number issued by General Directorate of Taxes or on later date in the same year with the code stamped on tax invoice?s serial number. Tax Invoice, which its date has preceded the date of tax invoice?s serial number issued by General Directorate of Taxes is considered as a tax invoice with false information, so it is called as an Incomplete Tax Invoice. As the result, the Taxable Entrepreneurs can be charged with administration charge amounted to 2% of Tax Basis which is mentioned in preceding tax invoice. Another condition which complicates the matter further is the enforcement of Circulars No. SE-26/PJ/2015 issued by Director General of Taxes, which works as the averment of Regulation No. PER-24/PJ/2012 issued by General Directorate of Taxes, applies retroactive since the existence of tax invoice?s serial number provided by Directorate General of Taxes exist in 2012. The enforcement of Circulars No. SE-26/PJ/2015 issued by Director General of Taxes clearly does not provide legal certainty. It also causes the unfulfilled need of the principal of justice and burden for Taxable Entrepreneurs.;;"