Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Haji merupakan rukun Islam kelima yang harus dijalankan bagi setiap umat muslim yang mampu. Seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi Indonesia, jumlah jamaah haji Indonesia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dan bahkan belakangan ini jumlah pendaftarnya melampaui kuota yang telah ditetapkan. Panjangnya daftar tunggu haji mengakibatkan banyak penyelenggara haji yang menawarkan program haji non kuota. Haji non kuota dapat berangkat karena mengandalkan pada pemberian visa haji diluar jalur resmi oleh Kedutaan Besar Saudi Arabia. Hal yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah mengenai keabsahan perjanjian haji non kuota antara jamaah haji dengan penyelenggara menurut hukum Islam. Selain itu penulis juga mengangkat masalah mengenai bentuk pilihan penyelesaian sengketa yang terjadi antara jamaah dengan penyelenggara. Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa perjanjian antara PT X sebagai penyelenggara dengan jamaah tidak memenuhi rukun dan syarat akad menurut hukum perikatan Islam karena terdapat ketidakpastian terkait objek akad yaitu visa haji non kuota. Sehingga menurut hukum perikatan Islam bahwa perjanjian haji non kuota batal demi hukum. Terdapat pilihan penyelesaian sengketa yang dapat digunakan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi yaitu dengan cara perdamaian. Apabila perdamaian tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, atau para pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase Basyarnas berdasarkan akta kompromis.

---

Hajj is the fifth pillar of Islam that must be executed for every Muslim who can afford. Along with the increasing capability of the Indonesian economy, the number of Indonesian pilgrims from time to time have increased lately and even the number of registered exceed the quota. The length of the waiting list Hajj pilgrimsresulted in many providers that offer non Hajj quota program. Hajj non quota can rely on granting leave for Hajj visas outside official channels by the Embassy of Saudi Arabia. As the subject matter in this study are about the validity of the agreement between the pilgrims and travel agent based on Islamic contract law. In addition the writer also concerns into trouble about the form of an option of dispute settlement occurring between the pilgrims and travel agent. The study is done descriptively by using data analysis in qualitative approach.

The author concluded that the agreements between PT. X as the provider with pilgrims does not meet the unity and the requirements based on Islamic Contract Law because there is uncertainty related to an object that is a visa agreement hajj non quotas. So based on the Islamic law according that Hajj quota of non agreement annulled by law. There is a choice of dispute settlement can be used for the parties to settle the dispute what happens is by way of peace. If peace is not sufficient, the party being disadvantaged may submit a claim to the District Court, or the parties have agreed to settle the dispute through Basyarnas institutions based on the arbitrage compromise certificate."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adaptasi penyelenggara Haji dan Umrah di Indonesia terhadap kebijakan Visi 2030 Arab Saudi. Ibadah Haji dan Umrah merupakan ritual yang sangat diminati masyarakat Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Indonesia termasuk dalam tiga besar negara pengirim jamaah terbanyak ke Arab Saudi. Sebagai respon atas peningkatan kebutuhan layanan, Pemerintah Saudi memberlakukan sejumlah regulasi terkait digitalisasi, peningkatan standar pelayanan, dan efisiensi operasional, yang memengaruhi penyelenggaraan Haji dan Umrah secara global. Di Indonesia, pemerintah dan penyelenggara perjalanan ibadah Haji dan Umrah (PHU) harus menyesuaikan diri dengan aturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara dan studi literatur untuk menganalisis implementasi kebijakan Visi 2030 pada layanan Haji dan Umrah. Studi kasus dilakukan pada PT Albis Nusa Wisata, yang mengadopsi strategi diversifikasi layanan untuk memenuhi kebutuhan para jamaah yang semakin beragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Visi 2030 berdampak signifikan pada aspek administratif dan pengalaman pelanggan. Penyelenggara harus beradaptasi melalui inovasi teknologi, peningkatan kualitas pelayanan, dan efisiensi proses. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi PHU dalam menyusun strategi yang sesuai dengan regulasi Visi 2030, guna meningkatkan kepuasan para jamaah dan keberlanjutan operasional.

---

This research is motivated by the adaptation of Hajj and Umrah organizers in Indonesia to the Vision 2030 policy of Saudi Arabia. Hajj and Umrah are highly sought-after rituals among Indonesians, as the country has the largest Muslim population in the world. Indonesia ranks among the top three countries sending the most pilgrims to Saudi Arabia. In response to increasing service demands, the Saudi government has implemented regulations related to digitalization, enhanced service standards, and operational efficiency, which have globally impacted the organization of Hajj and Umrah. In Indonesia, the government and Hajj and Umrah service providers (PHU) are required to align with these regulations. This study employs a qualitative descriptive method through interviews and literature reviews to analyze the implementation of Vision 2030 policies in Hajj and Umrah services. A case study was conducted on PT Albis Nusa Wisata, which has adopted service diversification strategies to meet the increasingly diverse needs of pilgrims. The findings reveal that Vision 2030 regulations have significantly influenced administrative aspects and customer experience. Service providers must adapt through technological innovation, quality service improvement, and process efficiency. These findings offer valuable insights for PHU in formulating strategies aligned with Vision 2030 regulations to enhance pilgrim satisfaction and ensure operational sustainability."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap Perjanjian Asuransi Jiwa AlliSya Protection Plus pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Pembahasan skripsi ini menganalisis akad dalam perjanjian berdasarkan ketentuan akad menurut Hukum Perikatan Islam dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah 'PMK 18/2010'. Penulisan dilakukan secara normatif berdasarkan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ketentuan akad dalam Perjanjian Asuransi Jiwa AlliSya Protection Plus pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah diterapkan secara jelas dalam polis menurut ketentuan akad dalam Hukum Perikatan Islam dan PMK 18/2010. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini badan legislatif membuat suatu undang-undang tentang asuransi syariah secara spesifik untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap perkembangan ekonomi syariah saat ini, khususnya asuransi syariah.

---

This thesis focuses on judicial review on AlliSya Protection Plus Life Insurance Agreement in PT Asuransi Allianz Life Indonesia. In the analycist section of this thesis analyzes contract in agreement based on provisions stipulated in the Islamic Law and Minister of Finance regulation No. 18 PMK.010 2010 regarding Implementation of Basic Principles on Conducting Insurance and Reinsurance Business According to Sharia Principles 'PMK 18 2010'. The writing was conducted through documentation study. Qualitative analycist using secondary data comprises of primary law source, secondary law source, and tertiary law source.

Based on research, the contract in AlliSya Protection Plus Life Insurance Agreement in PT Asuransi Allianz Life Indonesia has been implemented clearly according to the contract provisions in Islamic Law and PMK 18 2010. Government in this case the legislative composes a constitution of sharia insurance to accomodate the rapid growth of the sharia economic, specifically the sharia insurance."

"PT. Bank DKI Syariah menyediakan dana talangan Haji melalui pembiayaan Pengurusan Haji iB (Talangan Haji) untuk membantu masyarakat agar dapat memperoleh kepastian nomor porsi haji dan jadwal keberangkatan. Permasalahan yang menjadi bahasan utama tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan t dana talangan haji pada PT. Bank DKI Syariah ditinjau dr sudut fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syari’ah dan bagaimana penyelesaian masalah keterlambatan pengembalian dana talangan haji pada Bank DKI menurut Fatwa DSN MUI No. 19 tentang al-Qard. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Hukum pelaksanaan kredit dana talangan haji pada PT. Bank DKI Syariah dilakukan dengan dua cara yaitu akad dan Ijarah `al amal (sewa jasa). Apabila Nasabah tidak dapat mengembalikan kewajibannya LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. Dana talangan haji telah memperpanjang daftar calon jamaah haji untuk itu Pemerintah harus memberlakukan kebijakan pembatasan kepada perbankan dalam menyalurkan pembiayaan dana talangan haji.

---

PT. DKI Bank Syariah provide bailout funds through financing Arrangements Hajj iB (Bailout Hajj) to assist the public in order to obtain the certainty of numbers serving pilgrims and departure schedules. Becomes the main problem that this thesis is how the implementation of the bailout fund Hajj at PT. Bank DKI be reviewed in the light of Islamic Shariah Council of the National Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 about financing arrangements pilgrimage Shari'ah financial institutions and how to resolve problems delay in returning Hajj bailout by the Bank DKI MUI Fatwa No. DSN. 19 on al-Qard. The method used in this study is a study that normative legal research done by examining library materials and secondary data. Law enforcement bailout loans pilgrims on PT. DKI Bank Syariah done in two ways, namely `al Ijarah contract and charity (rental service). If the Customer fails to return the LKS obligations may extend the period of return, or delete (write off) some or all of its obligations. The bailout has extended the list of prospective Hajj pilgrims to the Government should impose restriction policy in extending financing to the banking bailouts pilgrimage."

"Tinjauan Yuridis Perjanjian Dengan Kredit Take Over PT Bank X: (Studi Kasus Perjanjian Kredit Antara PT Bank X Dengan PT A). Permasalah dalam tesisi ini yaitu pertama, bagaimana pengaturan mengenai perjanjian kredit dengan take over yang dilakukan kreditur dan debitur dari segi teori hukum perjanjian, dan kedua bagaimana akibat hukum peralihan perjanjian take over pada PT.Bank X. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini bahwa perjanjian take over memiliki sembilan tahapan untuk melakukan suatu perpindahan take over dan memiliki akibat hukum yaitu perpindahan dari segi subjek hukum kreditur dan perpindahan jaminan. Sedangkan saran penelitian ini, persaingan industri perbankan diharapkan suatu bank dapat memberikan yang terbaik dengan nasabah secara cepat dan fleksibel namun dikuatkan kontrol pengawasannya dan digalakan suatu suatu sistem hak tanggungan online untuk mempercepat birokrasi.

---

Analitical Review Agerement Of Credit Take Over PT Bank X: (Case Study With the party PT Bank X and PT A as debtor), problems in this tesisi: first, how the arrangement of the credit agreement with the take over of creditors and debtors is carried out in terms of the theory of contract law, and secondly how the law due to take over the transition agreement PT.Bank X. The conclusion of this research that the agreement take over has nine stages to perform a transfer take over and have legal effect that the displacement in terms of legal subjects and displacement guarantee creditors. While the suggestion of this research, the banking industry competition is expected of a bank can give the best to our customers quickly and flexibly but strengthened its supervision and control of a major project an online mortgage system to speed up the bureaucracy."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum dari keputusan dan pelaksanaan arbitrase di Indonesia dengan maksud untuk mempelajari penegakan arbitrase, upaya hukum terhadap putusan arbitrase serta kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia. Pasal 60 UU No. 30/1999 (UU Arbitrase dan APS) menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak, artinya putusan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 70 putusan arbitrase dapat dibatalkan. Selain itu, pelaksanaan putusan arbitase masih menghadapi kendala di dalam praktek. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya akan efektif jika para pihak yang terlibat sengketa adalah para pihak yang bona fide, pihak yang menang berusaha supaya putusan arbitrase didaftarkan pada pengadilan negeri agar memiliki kekuatan hukum, dan pihak yang kalah tetap menghormati dan tidak menghalanghalangi eksekusi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh, terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis lebih lanjut untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

---

This study aimed to find out how the legal aspects of the decision and enforcement of arbitration in Indonesia with a view to study the enforcement of arbitration, the legal effort against the decision of arbitration as well as constraints in the execution of arbitration decision in Indonesia. Article 60 of Law No. 30/1999 (Arbitration and ADR Law) states that arbitral award is final and legally binding the parties, which means that the award could not be corrected by an appeal, cassation and review. However, in accordance with the Article 70 of the arbitration law the arbitral award can be annulled. Furthermore, the decision of arbitration is very hard to be implemented. It is due to the settlement of disputes through arbitration that will only be effective if the parties involved in the dispute are bona fide parties. The winning party tried to keep the decision of the Arbitration filed in state court in order to have legal force, and the losing party still respects and does not hinder the execution. This research includes the study of normative and descriptive legal. The research which is descriptive of this study are intended to illustrate and describe all the data obtained, related to the problem being investigated. In this research, data collection techniques used are literature studies, namely by analyzing court decisions and make notes of books of literature, legislation, documents and other matters relevant to the issues being investigated."

"Tesis ini membahas mengenai mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa perbankan. Terdapat pilihan cara mediasi yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa baik pihak Bank maupun pihak nasabah sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data kepustakaan dan/atau norma hukum tertulis dengan tipe penelitian deskriptif analisis yang bertujuan memberikan gambaran umum secara tepat dan mendalam mengenai pokok permasalahan tersebut. Sengketa, khususnya dibidang perbankan dapat diselesaikan dengan menempuh cara mediasi melalui Lembaga Mediasi yang difasilitasi oleh Bank Indonesia sebagai mediator. Namun Bank Indonesia harus memiliki independensi atau kemandirian dalam menjalankan kewenangannya itu. Mediasi harus bersifat sukarela dari para pihak yang bersengketa baik dalam memilih lembaga mediasi maupun mediatornya dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka. Akta Perdamaian yang dihasilkan bersifat final and binding, sama dengan keputusan pada tingkat akhir. Akta Perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial dan terhadap akta tersebut tidak dapat diajukan upaya banding maupun kasasi.

---

This thesis discusses about mediation as a means of dispute resolution banking. There is a choice of how mediation can be selected by the parties to the dispute either the Bank nor its customers as an alternative dispute resolution Dispute Settlement. This research is using normative juridical research that emphasizes the use of literature data and / or written legal norms with the type of descriptive analysis of research that aims to provide an exact overview and deep understanding of the subject. Disputes, particularly in banking can be resolved by resort to mediation through the Mediation Institute facilitated by Bank Indonesia as a mediator. However, Bank Indonesia must have the independence or independence in carrying out that authority. Mediation must be voluntary from both the disputing parties in selecting the mediator and the mediation agency in resolving the dispute between them.The resulting Settlement Deed shall be final and binding, together with the decision at the the final. Deed eksekutorial power and against the deed can not be filed an appeal and cassation."

"Menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta-akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan Nasabah dan Bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut, supaya secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi. Berdasarkan latar belakang hal tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini pertama Bagaimanakah Peran Notaris terhadap permasalahan terbakarnya objek jaminan nasabah terkait dengan akta perjanjian kredit yang dibuat olehnya Yang kedua Bagaimanakah Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Perjanjian Kredit yang dibuatnya untuk melindungi kepentingan para pihak (Kreditur dan Debitur).Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peran Notaris dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya dan apakah dapat melindungi kepentingan para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Perjanjian kredit perbankan yang dibuat secara notariil bermanfaat bagi para pihak, dalam hal menjamin kekuatan pembuktiannya, menjamin kebenaran dari aktanya Penyelesaian hukum terhadap akta perjanjian kredit perbankan bila timbul persengketaan, dan Notaris mempunyai peran yang penting terhadap kebenaran akta yang dibuatnya.

---

According to Article 1868 KUHPerdata mentioned: an authentic deed is a made deed in the form of which is determined by code, by or before Public Functionary in charge for that in place that deed is made". Service Notary as Public Functionary which make authentic deed very required in banking business activity, one of them is in making deed agreement of banking credit entangling Client and Bank, utilize to guarantee the truth from content which is poured in agreement of banking credit, so that publicly its truth no doubt again. Based on that the subject matter for this thesis first how is the role of the Notary towards the credit agreement which the objects of the guarantee had burned, and the second subject matter is How Responsibilities of the Notary Towards of Credit Agreement were made to protect the interests of the parties (creditors and debtors).

Intention this research is to know and analyze the role and responsibilities of Notary Public Notary of the deed he made and whether it can protect the interests of the parties. Research method the used is to through method approach empirical juridical, by using primary data and secondary data. Made Credit banking agreement by notarial be of benefit to creditor, in the case of guarantying strength of its verification, guarantying the truth of from its deed and guarantee its investment security. and the Notary has an important role to the truth of the deed made."

"Praktek dual banking system di Indonesia semakin menjamur sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi di akhir tahun 1990-an. Perkembangan ini diikuti dengan tumbuhnya layanan perbankan dengan sistem konvensional dan syariah, antara lain dalam bentuk layanan pembiayaan konsumtif dan produktif dengan sistem murabahah (jual beli dengan margin yang disepakati). Hal yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah praktek pembiayaan murabahah terkait pengelolaan risiko dan prudential banking pada Bank Syariah X yang diterapkan pada PT. Z, selain itu peneliti juga mengangkat masalah mengenai komparasi kesesuaian putusan Pengadilan Agama Nomor 729/Pdt.G/2009/PA.JP dengan peraturan terkait Perbankan Syariah dan hukum Islam. Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menganalisa praktek pembiayaan murabahah antara Bank Syariah X dan PT. Z, serta membandingkan penyelesaian sengketa pada Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama dengan. Penulis menyimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas hukum Islam serta prinsip prudential banking yang dilakukan oleh Bank Syariah X. Di samping itu, terdapat pula penyimpangan atas hukum Islam dan asas keadilan dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 729/Pdt.G/2009/PA.JP.

---

Since economic crisis in the last 1990, dual banking system practice has grown bigger in Indonesia. This growth is shown by the amount existence of banks that provide service using both conventional system and Islamic system, like consumptive and productive funding services using murabahah system (a trading system using the negotiated margin).

As the subject matter in this study are the implementation of murabahah funding related to risk management and prudential Banking of Bank Syariah X which is applied to PT Z, besides that the writer also examine the suitability of Pengadilan Agama Verdict No.729/Pdt.G/2009/PA.JP to the Law related in shariah Banking and Islamic Law. The study is done descriptively by using data analysis in qualitative approach.

In this study, the writer analyzes the implementation of murabahah funding between Bank Syarih X and PT Z, the writer also compare the dispute settlement in National Department of Islamic Arbitration (Basyarnas) and Religious Court to positive and Islamic Law. The writer finally concludes that there are some misappropriations of the Islamic shariah and prudential banking principal done by Bank Syariah X. In addition, it is also found that there is inconsistency on Verdict of Pengadilan Agama Number 729/Pdt.G/2009/PA.JP with Islamic shariah and principle of justice."

"Tesis ini meneliti tentang transaksi syariah sebagai alternatif transaksi dalam praktik pengadaan pesawat udara haji di PT X, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan jenis yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-preskriptif dan menggunakan jenis data sekunder dengan alat pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Latar Belakang penulisan tesis ini adalah mengingat ibadah haji merupakan rukun Islam dimana potensi dana haji berupa BPIH, dana pengembangan dan DAU sangat besar. Namun faktanya terjadi inefisiensi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji termasuk dalam sektor transportasi udara. PT X sebagai operator pesawat udara haji selama ini melakukan praktik pengadaan pesawat udara haji dengan dua jenis transaksi atau perjanjian yaitu Perjanjian Pengangkutan Udara Haji antara PT X dan Kementerian Agama dan Perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT X dengan Pemberi Sewa Guna Usahanya. Penyebab transaksi-transaksi tersebut belum menimbulkan efisiensi biaya transportasi udara kepada jemaah haji selama ini, berdasarkan penelitian karena, mekanisme tahapan pengadaan pesawat udara yang panjang dengan jangka waktu proses pengadaan yang pendek setiap tahun menimbulkan biaya yang tinggi, terdapat posisi yang yang tidak seimbang bagi PT X baik terhadap Kementerian Agama maupun terhadap Pemberi Sewa Guna Usaha (Lessor)-nya, terdapat perbedaan metode pengaturan pengenaan tarif/harga yang dipergunakan antara kedua jenis perjanjian dan belum sesuainya dengan Hukum Perikatan Islam. Dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dimana wajib dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang berwenang untuk menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah dengan melakukan kerjasama dengan lembaga lain termasuk dalam sektor transportasi angkutan udara. Bentuk transaksi syariah yang dapat diterapkan sebagai alternatif dalam transaksi pengadaan pesawat udara haji adalah berupa transaksi Sewa Guna Usaha (Leasing) Syariah (IMBT), Istishna?, Mudharabah dan Wakaf. Transaksi IMBT sangat tepat dalam pengadaan pesawat udara haji di Indonesia, karena mekanismenya lebih sederhana dan lebih rendah resikonya bagi para pihak. Berdasarkan hal ini, maka sangatlah penting untuk melakukan pola kerjasama antara PT X dan BPKH dalam pengadaan pesawat udara haji di masa akan datang dengan mengoptimalkan dana pengembangan BPIH dan DAU dengan pembelian pesawat udara yang digunakan untuk ibadah haji dan umrah.

---

This thesis researches the Islamic transaction as an alternative transactions in the practice of hajj aircraft aquisition in the PT X, using the method of literature study with the type of juridical-normative and descriptive-prescriptive and using secondary data by means of data collection study of documents and interviews. Background of this thesis is considering that Hajj is the pillar of Islam in which have much pilgrims and potential funds in the form of BPIH, fund development and DAU. Meanwhile, there are the fact of inefficiency in Hajj program including in the air transport sector. PT X as an aircraft operator of hajj program in the transport sector performs the hajj aircraft acquisition practices with two types of transaction or agreement that are Hajj Air Transport Agreement between PT X and the Ministry of Religion and the Lease Agreement between PT X and its Lessor. The causes of these transactions have not yet produced the efficiency of air transport costs to the pilgrims during recently years, based on the research are the mechanisme of aircraft acquisition process is too long-stages but the time consumed is too short for each year. It was producing a high cost process, there is an unbalanced position for PT X both to the Ministry of Religion and to its Lessor, there is different methods of setting the tariffs/prices between the two types of agreements and also there is incompatibility with the Islamic contract law. With the enactment of Law No. 34 Year 2014 concerning the Hajj Financial Management which shall be established The Hajj Financial Management Board (BPKH) who will be authorized to place and invest the hajj financial accordance with Islamic principles through cooperation with other institutions included in the air freight transport sector. The Forms of Islamic transactions that can be applied as an alternative transactions in the practice of hajj aircraft acquistion are in the form of transaction Islamic Leasing (IMBT), Istishna', Mudharabah and Wakaf. IMBT is very precise transactions in the Hajj aircraft acquisition, because the mechanism is simple and lower risk for each parties. Based on this consideration, it is important to perform a pattern of cooperation between PT X and BPKH in the Hajj aircraft acquisition in the future by optimizing BPIH, development funds and DAU, by means of the purchase of aircraft that will be used as the hajj and umrah program."