Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas gambaran stock out (kekosongan) obat Program Rujuk Balik bagi peserta BPJS Kesehatan Jakarta Pusat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif serta kuantitatif dengan menganalisis data obat pada Apotek bulan Juni - Agustus 2014. Penelitian menunjukkan bahwa terjadi kekosongan obat program rujuk balik dilihat dari permintaan obat yang tidak terlayani yaitu 43,2% peserta pada Juni, 15,2% peserta pada Juli, dan 9,7% peserta pada Agustus. Obat paling sering kosong adalah Bisoprolol 5mg pada Juni, Adalat Oros 30mg pada Juli, dan Amlodipin 10mg pada Agustus sehingga dapat disimpulkan bahwa Program Rujuk Balik belum berjalan sesuai harapan. Untuk itu disarankan agar Apotek melakukan perencanaan kebutuhan obat dan fungsi pengawasan pada Program Rujuk Balik dijalankan oleh pihak terkait.

---

The study aims to analyze the drugs stock out of BPJS Kesehatan Program (Rujuk Balik) in Central Jakarta. This study used qualitative method as well as quantitative method by analyzing data on drugs in Apotek, June – August 2014. The result showed that there was drugs stock out, a number of prescription were not adequately served. Data revealed that 43,2% patients in June, 15,2% patients in July, and 9,7% patients in August were not served. The stock out drug was found for Bisoprolol 5mg in June, Adalat Oros 30mg in July, and Amlodipin 10mg on August. The study suggests Apotek to develop a plan and closely monitor the drug availability to support the program."

"Skripsi ini membahas gambaran serta hubungan antara umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan status kepesertaan dengan kepuasan peserta terhadap pelayanan Program Rujuk Balik di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan. Rancangan penelitian adalah analitik kuantitatif dengan pendekatan potong lintang. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis univariat dan bivariat uji Chi-Square. Hasil penelitian menggambarkan kepuasan peserta PRB sebesar 51,0 dan menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan kepuasan peserta PRB.

---

The focus of this study is describe and discusses an overview as well as the relationship of age, sex, education, employment, income, and membership status with participants satisfaction to the Specialist Referral to Primary Health Care Program services in BPJS Kesehatan Main Branch Office South Jakarta working area. The study design is analytical quantitative with cross sectional approach. Data was collected by questionaires, they were analyzed by univariate and bivariate Chi Square test. The result of this research shows that 51,0 of the participants are satisfied with the Specialist Referral to Primary Health Care Program service. Other than that, there is a significant relationship between employment with participants satisfaction."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN pada peserta mandiri BPJS Kesehatan Jakarta Pusat Tahun 2017. Ruang lingkup penelitian yaitu peserta mandiri yang sedang berada di BPJS Kesehatan Jakarta Pusat untuk melakukan perubahan data. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi cross-sectional. Berdasarkan hasil penelitian, faktor pengetahuan, umur, dan status kesehatan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan. Dari hasil penelitian ini, BPJS Kesehatan dapat melihat gambaran peserta berdasarkan kepatuhan pembayaran iuran JKN serta dapat mengetahui hubungan antara variabel yang diteliti dengan perilaku kepatuhan pembayaran iuran. Diharapkan hasil tersebut dapat menjadi pedoman strategi untuk pemasaran calon peserta baru dan juga menambahkan persentase kolektabilitas iuran.

---

ABSTRACTThis study attempts to analyze the factors that related with compliance JKN payment among independent participant BPJS Kesehatan in Central Jakarta Branch Office. Respondents in this study is independent participant who are in Central Jakarta branch office to changing personal data. This study is quantitative study with cross sectional approach. Based on the results of this study, Researchers found that knowledge, age, and health status were related to compliance with JKN 39 s contribution payments. From the result of this study, BPJS Kesehatan can see the description of the participants based on the compliance of JKN dues payment also the relationship between the variables studied with the behavior of compliance payment dues. The research hope these results can serve as a strategic guideline for the marketing of new prospective participants and also add a percentage of collectability JKN payments."

"[ABSTRAKPer 1 Januari 2015, pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya pada program JKN. Terdapat sanksi bagi badan usaha yang melanggar peraturan tersebut. Sebagian besar badan usaha mendaftar JKN dikarenakan peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk mendaftar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik dan persepsi peserta badan usaha di BPJS Kesehatan KCU Bekasi terhadap penyelenggaraan program JKN. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional yang dianalisa secara univariat, jumlah sampel sebanyak 75 responden badan usaha yang diambil secara purposive sampling. Karakteristik responden badan usaha, paling banyak didominasi oleh badan usaha yang berasal dari sektor industri pengolahan (44%), jumlah tenaga kerja > 99 orang (62,7%), upah tenaga kerja seluruhnya dibayar sesuai dengan UMK (44%), lama kepesertaan pada program JKN ≥ 8 bulan (57,3%), tenaga kerja sudah seluruhnya didaftarkan (56%), dan sudah memiliki asuransi kesehatan sebelum JKN (86,7%). Sedangkan persepsi badan usaha dilihat dari 5 aspek yakni persepsi terhadap peraturan JKN, kepesertaan JKN, kontribusi iuran, pelayanan kesehatan, dan prosedur pendaftaran. Hasil penelitian menunjukkan 5,3% badan usaha dengan persepsi kurang; 77,3% dengan persepsi cukup; dan 17,3% dengan persepsi baik. Beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan seperti sosialisasi, pelayanan medis pasien JKN, dan pelayanan di BPJS Kesehatan.

---

ABSTRACT

;"In January 1, 2015, employer are required to register their employee in"

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) program. There are penalties for enterprises that against these rules. Most enterprises register JKN due to government regulations that require to register. This study aims to describe the characteristics and perceptions of enterprise participants in BPJS Kesehatan KCU Bekasi about the implementation of JKN. This study used quantitative method with cross sectional approach and univariate analysis, a total sample of 75 enterprise respondents were taken by purposive sampling. Characteristics of enterprise respondents, the most widely dominated by enterprise from the manufacturing sector (44%), the amount of employee > 99 people (62.7%), employee wages paid entirely in accordance with the UMK (44%), length of membership in JKN program ≥ 8 months (57.3%), employee has been fully registered (56%), and already have health insurance before JKN (86.7%). While the perception of enterprise seen by 5 aspects which are perceptions of JKN regulatory, JKN participation, contribution fees, health services, and registration procedures. The results showed 5.3% of enterprises with less perception;"

"77.3% with sufficient perception; and 17.3% with good perception. Some things need to be improved such as socialization, medical services for JKN patients, and services in BPJS Kesehatan.", "In January 1, 2015, employer are required to register their employee in"

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) program. There are penalties for enterprises that against these rules. Most enterprises register JKN due to government regulations that require to register. This study aims to describe the characteristics and perceptions of enterprise participants in BPJS Kesehatan KCU Bekasi about the implementation of JKN. This study used quantitative method with cross sectional approach and univariate analysis, a total sample of 75 enterprise respondents were taken by purposive sampling. Characteristics of enterprise respondents, the most widely dominated by enterprise from the manufacturing sector (44%), the amount of employee > 99 people (62.7%), employee wages paid entirely in accordance with the UMK (44%), length of membership in JKN program ≥ 8 months (57.3%), employee has been fully registered (56%), and already have health insurance before JKN (86.7%). While the perception of enterprise seen by 5 aspects which are perceptions of JKN regulatory, JKN participation, contribution fees, health services, and registration procedures. The results showed 5.3% of enterprises with less perception;"

"77.3% with sufficient perception; and 17.3% with good perception. Some things need to be improved such as socialization, medical services for JKN patients, and services in BPJS Kesehatan."]"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN badan usaha di BPJS Kesehatan KCU Jakarta Pusat Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional melalui pendekatan kuantitatif serta didukung informasi kualitatif dari narasumber pada pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa badan usaha yang tidak patuh membayar iuran ada sebesar 44,9%. Sementara itu, didapatkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara riwayat kesehatan dalam jaminan kesehatan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN badan usaha.

---

ABSTRACTThis study aims to discover the factors associated with firm compliance of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Contribution Payment in Central Jakarta Main Branch Office of BPJS Kesehatan in 2014. This study uses cross-sectional study design with quantitative study and supported by qualitative information from informants. Based on the result of the study, it is known that there are 44,9% firms that do not comply contribution payment. Beside that, there is significant difference between membership history in health insurance with the firm compliance of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) contribution payment."

"Bagian Kepesertaan terpusat dikarenakan berlakunya BPJS Kesehatan sebagai Jaminan Sosial Kesehatan di Indonesia pada tahun 2014. Dalam rangka menjamin kepuasan pelanggan,BPJS Kesehatan selalu mensosialisasikan hak dan kewajiban peserta JKN untuk informasi sejelas-jelasnya. Sejak berlakunya JKN tahun 2014 BPJS Kesehatan menjadi titik utama dalam perjalanan bagi peserta. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui Analisis Persiapan Transisi Bagian Kepesertaan PT Askes ke BPJS Kesehatan pada Januari Tahun 2014. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analitik. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan penambahan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang sesuai dengan keahlian kerja yang dibutuhkan; peningkatan kualitas latar belakang pendidikan di bidang asuransi;Mensosialisasikan kepada peserta berkas yang harus dilengkapi sehingga proses kepesertaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, Dilakukan pembaruan dalam rencana anggaran dalam era BPJS agar dapat terlaksana dengan baik, sehingga secara persiapan transisi PT Askes ke BPJS sudah siap untuk beroperasi secara maksimal.

---

Membership Division to be important because effectuation Health BPJS as Social Security Health on Indonesia in 2014. In order insure satisfaction to membership, Health BPJS constantly socialize right and obligations member JKN to information clearly. Since the entry into force of JKN in 2014, Health BPJS be the main point for the trip membership. In this study, authors wanted to know Analysis Preparing of Transition Membership Division PT Askes to Health BPJS on January 2014. This study is a qualitative research design with analysis. Results of the study suggest that necessary additional human resources that has the appropriate quality of work required expertise, improving the quality of educational background in the field of insurance, disseminate to member file must be equipped so that the membership process can be carried out effectively and efficiently, updates made in the budget plan on Health BPJS that can be done well, so in preparation for transition PT Askes to Health BPJS is ready to operate to the fullest. "

"Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis kasus rujukan peserta jaminan kesehatan nasional di klinik pratama wilayah kerja BPJS Kesehatan KCU Jakarta Pusat tahun 2017 yang memiliki angka rujukan di atas 15 dan di bawah 15 . Penelitian ini dilakukan dengan melihat penyebab kasus rujukan yang dilihat dari sisi dokter, pasien JKN, dan karakteristik klinik. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kasus rujukan disebabkan oleh pengetahuan pasien tentang prosedur rujukan, diagnosis pasien yang berkunjung ke klinik, pengetahuan dokter terhadap peran gatekeeper, pengalaman dokter terhadap kasus rujukan, ketersediaan dokter, serta ketersediaan fasilitas, sarana, dan prasarana klinik.

---

This qualitative research aims to analyze referral cases of national health insurance participants'at two primary health clinics of BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat in 2017 which has referral ratio above 15 and under 15. This research done by looking at the cause of referral seen from the physician's side, national health insurance participants', and characteristic of primary health clinic. From this study, found that the referral cases were caused by patients'understanding about referral procedures, diagnosis of patients'visiting the primary health care, physicians'understanding about the role of gatekeeper, physicians' experience of the referral cases, availability of physicians, and avaibility of facilities and infrastructure at primary health clinic."

"Bagian Kepesertaan terpusat dikarenakan berlakunya BPJS Kesehatan sebagai Jaminan Sosial Kesehatan di Indonesia pada tahun 2014. Dalam rangka menjamin kepuasan pelanggan,BPJS Kesehatan selalu mensosialisasikan hak dan kewajiban peserta JKN untuk informasi sejelas-jelasnya. Sejak berlakunya JKN tahun 2014 BPJS Kesehatan menjadi titik utama dalam perjalanan bagi peserta. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui Analisis Persiapan Transisi Bagian Kepesertaan PT Askes ke BPJS Kesehatan pada Januari Tahun 2014. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analitik. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan penambahan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang sesuai dengan keahlian kerja yang dibutuhkan; peningkatan kualitas latar belakang pendidikan di bidang asuransi. Mensosialisasikan kepada peserta berkas yang harus dilengkapi sehingga proses kepesertaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, Dilakukan pembaruan dalam rencana anggaran dalam era BPJS agar dapat terlaksana dengan baik, sehingga secara persiapan transisi PT Askes ke BPJS sudah siap untuk beroperasi secara maksimal.

---

Membership Division to be important because effectuation Health BPJS as Social Security Health on Indonesia in 2014. In order insure satisfaction to membership, Health BPJS constantly socialize right and obligations member JKN to information clearly. Since the entry into force of JKN in 2014, Health BPJS be the main point for the trip membership. In this study, authors wanted to know Analysis Preparing of Transition Membership Division PT Askes to Health BPJS on January 2014. This study is a qualitative research design with analysis.

Results of the study suggest that necessary additional human resources that has the appropriate quality of work required expertise, improving the quality of educational background in the field of insurance, disseminate to member file must be equipped so that the membership process can be carried out effectively and efficiently, updates made in the budget plan on Health BPJS that can be done well, so in preparation for transition PT Askes to Health BPJS is ready to operate to the fullest."

"Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan kesehatan dalam program JKN diberikan secara berjenjang, efektif dan efisien dengan menerapkan sistem kendali mutu dan kendali biaya. Peserta JKN diberi identitas tunggal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sistem rujukan berjenjang. Tingginya rujukan dapat menyebabkan penumpukan pasien di rumah sakit sehingga menyebabkan lamanya waktu tunggu. Guna dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan dilakukan dengan optimalisasi Program Rujukan Balik (PRB) pasien kronis ke fasilitas layanan primer.Belum optimalnya implementasi PRB di RSUD Sanjiwani maka penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang berhubungan dengan optimalisasi implementasi PRB di RSUD Sanjiwani, yaitu faktor-faktor penentu yang bersumber dari pasien, penyedia layanan serta penyedia pembiayaan dan kebijakan. Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode analisa yang digunakan yakni konten analisis berdasarkan triangulasi metode, triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Data diperoleh dengan mewawancarai pasien, sumber dari RSUD, dokter Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan serta apotek jejaring BPJS.Hasil penelitian ini bahwa pemahaman dokter spesialis/sub spesialis tentang PRB belum maksimal, belum ada komunikasi antara RSUD dengan FKTP dan apotik jejaring BPJS, sosialisasi dari BPJS belum melibatkan semua petugas, serta masih kurangnya pengetahuan pasien tentang PRB.

---

The Indonesian Government has responsible for implementation of community health insurance through National Health Insurance (NHI). Health service in NHI program is given stages, effectively and efficiently with carry quality and cost control. Insurance participants are given a single identity by The Social Security Agency (BPJS) of Health and followed stages referral system. The ineffective implementation of stages referral system resulting in the highest refferal which can be seen in accumulation of the patients in the hospital. Accumulation of patients can lead to increased waiting time and reduced of time for consultation which decrease quality of heath services. Referral Back Program (RBP) to Primary Health Services in is needed to control this accumulation of patients and make healt services become better. RBP must be done to patient with chronic dissease if the patient already stabilized.

The aims to know identification of determinants factor optimizing the implementation of RBP in Sanjiwani Hospital. This study is used a qualitative approach with the method of analysis used content analysis based on triangulation method, triangulation of data sources, and triangulation theory. Data is got by interviewing people who associated with RBP which are specialist who threat in poly. Directur of Sanjiwani Hospital, Primary care Services, BPJS, Pharmacist, Head of Health Departement in Gianyar and patients whit cronic desiases.

The result from interviewing patient knowledge about RBP is low understanding of RBP by medical praktitioner does not been maximal, no communication between Sanjiwani Hospital with Primary Health Services and pharmacy network BPJS. The Conclusion In Sanjiwani Hospital, RBP implementation is not optimal From National Health Insurance's role all patient with chronic disease in stable condition must did referral back to primary health care service. The recommendation is given to optimize the implementation of the RBP in Sanjiwani Hospital."

"Setiap manusia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative. Di Indonesia terdapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menjamin kesehatan setiap lapisan masyarakat dengan membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah dan diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang merupakan badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Pelayanan kesehatan dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada semua fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, dan fasilitas penunjang, salah satunya adalah Apotek. Salah satu program BPJS adalah pelayanan obat Program Rujuk Balik (PRB). Program PRB  ditujukan bagi para penderita penyakit kronis (dua diantaranya adalah stroke dan lupus) yang stabil dan memerlukan pengobatan yang telah ditetapkan dokter spesialis/subspesialis dalam jangka waktu yang panjang. Apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diharapkan dapat menjamin pemenuhan obat program rujuk balik bagi pasien.

---

Every human being has the right to get health services which include promotive, preventive, curative and rehabilitative services. In Indonesia, there is a National Health Insurance (JKN) to guarantee the health of every level of society by paying contributions or the contributions are paid by the government and regulated by the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) which is a legal entity to administer the health insurance program. Health services can cooperate with BPJS Kesehatan in all levels, first-level, advanced-level, and supporting facilities, one of which is pharmacy. One of the BPJS Kesehatan programs is Drug Service in the Program Rujuk Balik (PRB). The PRB program is intended for patients with chronic diseases (two of which are stroke and lupus) who are stable and require treatment that has been prescribed by a specialist/subspecialist for a long period of time. Pharmacies that work together with BPJS Health are expected to be able to guarantee the fulfilment of medication for the referral program for patients."