Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 114054 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bani Indra Budiman
"Kerugian yang terjadi pada kegiatan usaha koperasi, disebabkan oleh bebebrapa faktor diantaranya manajemen koperasi itu sendiri, tindakan intra vires maupun ultra vires, tindakan melawan hukum dan tindakan pidana. Setiap faktor-faktor tersebut menyebabkan potensi kerugian, apabila pengurus dan pihak terkait tidak menangani potensi kerugian tersebut secara maksimal maka akan menimbulkan kerugian. Pengurus sebagai manajemen kegiatan usaha koperasi berperan sangat penting dalam menjalankan kegiatan usaha. Maju mundurnya kegiatan usaha koperasi merupakan tanggung jawab pengurus terutama dalam hal terjadinya kerugian. Kegiatan usaha koperasi dapat dinyatakan mengalami kerugian, apabila potensi kerugian yang ada secara akuntansi memenuhi kriteria untuk dinyatakan sebagai kerugian dan atau dinyatakan dalam Rapat Anggota. Penyelesaian pertanggung jawaban Pengurus atas kerugian koperasi perlu diatur secara tegas oleh ketentuan peraturan, sehingga tanggung jawab pengurus dan pihak-pihak yang terkait dengan kerugian koperasi dapat dimintakan pertanggung jawaban yang proporsional dengan segala konsekwensinya.

Damage caused to the cooperative business activities, caused by several factors, including cooperative management itself, the action intra vires or ultra vires, unlawful and criminal actions. Each of these factors lead to the potential loss, if the treatment or the role of the board and related parties are not maximal, then cause harm. Board as co-operative management of business activities were instrumental in running the business. responsibilities of the board on the loss is very important, and cooperative losses can be expressed at a disadvantage, if the potential loss is stated in the Meeting of Members. Governing the Settlement of liability for damages need to be determined by the provisions of the regulations, so that the responsibility of the board layout can be accounted for as well as the parties that caused the loss of the cooperative.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S58218
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marisa Uliana
"Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai lembaga keuangan alternatif selain Bank banyak diminati masyarakat karena KSP dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin memperoleh pinjaman dengan cara yang mudah. Pengaturan tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang ada memperbolehkan KSP untuk menghimpun dana dan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang berpotensi untuk menjadi anggota. Ketentuan tersebut ternyata banyak dimanfaatkan oleh KSP untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa menjadikan mereka sebagai anggota KSP tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang implementasi prinsip-prinsip koperasi dan tanggung jawab pengurus pada sebuah koperasi simpan pinjam bernama Prima Delta (KSP Prima Delta) yang berada di daerah Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa KSP Prima Delta telah melanggar 5 dari 7 prinsip koperasi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengurus KSP Prima Delta dapat dikenakan tanggung jawab atas tindakannya yang tidak mengadakan rapat anggota serta tidak mengembalikan tabungan anggota pada saat jatuh tempo.

The existence of Savings and Loan Cooperative as an alternative financial institution other than Bank has attracted many people since it can give the solution for those who want to obtain loan in an easy way. The prevailing regulation concerning Savings and Loan activities allow Savings and Loan Cooperative to raise funds and give loan to people who has the potential to be the member. Such regulation is in fact used by so many Savings and Loan Cooperative to raise funds from society without making them as the member of the cooperative itself.
This thesis aims to analyze the implementation of cooperative’s principles and the responsibility of cooperative’s board in one Savings and Loan Cooperative named Prima Delta (KSP Prima Delta) located in Jember. The research method used in this thesis is a normative juridicial research. The result of the research is that KSP Prima Delta has violated 5 out of 7 cooperative’s principles regulated under Law Number 25 Year 1992 concerning The Cooperative and the Board of KSP Prima Delta can be held liable for not conducting the meeting of member and for not returning the savings of its member at maturity date.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46212
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Janet Novika Putri
"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan kedudukan dan peran organ koperasi, yaitu Pengurus koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian di Indonesia, serta dapat atau tidaknya prinsip-prinsip korporasi yang berasal dari sistem hukum Anglo Saxon Common Law System diterapkan pada badan usaha Koperasi di Indonesia. Hal-hal tersebut akan digunakan dengan studi kasus: Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang secara garis besar berisikan mengenai kasus pidana, perdata, bahkan PKPU atau kepailitan pada koperasi sehingga timbul suatu kerugian pada koperasi. Hal tersebut perlu diketahui apakah kerugian yang dialami oleh koperasi terlebih dahulu, kemudian siapakah yang dapat bertanggung jawab atas hal tersebut. Jenis penelitian adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kedudukan dan peran Pengurus koperasi di dalam Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 belum cukup memadai apabila dibandingkan dengan pengaturan mengenai kedudukan dan peran Direksi di dalam Perseroan Tebatas yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Pengaturan prinsip-prinsip korporasi pada badan usaha koperasi di Indonesia belum cukup diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkoperasian, baik Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, maupun Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Tidak seperti pengaturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Hal tersebut mengakibatkan penerapannya tidak terlalu diperhatikan oleh Majelis Hakim untuk memutuskan suatu perkara hukum apabila terjadi berkaitan dengan koperasi.

The thesis discusses the position and the role of organs in cooperatives entity, especially Board of Directors of cooperative which regulated by the Act Cooperatives in Indonesia, as well as whether or not the corporation principles derived from the legal system of Anglo Saxon Common Law System applied to cooperatives entity in Indonesia. These things will be use to analyze with a case study Koperasi Cipaganti Guna Karya Persada which generally contains about criminal cases, civil, even bankruptcy of the cooperative causing a loss to the cooperative. It is important to know whether the losses incurred by the cooperative, then who can be responsible for it. Type of research is qualitative normative juridical research methods. The results showed that the position and role of the Board of Directors of cooperatives in the Cooperative Act 1992 is not sufficient when compared with arrangements regarding the position and role of the Board of Directors in the Company regulated in Company Act 2007. The regulations of the corporate business principles for cooperatives entity in Indonesia has not been sufficiently clearly regulated in the Cooperative Act, both Cooperative Act 1967, Cooperative Act 1992, and Cooperative Act 2012. Unlike the arrangement in the Company Act 2007. This resulted in the application is not too considered by the judges to decide if there is a lawsuit related to the cooperative.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shabrian Jamil Hasry
"ABSTRAK
Anggapankerugiantersebutdipicudariadanya addendum
pekerjaantambahpadaKontrakPekerjaanPengadaanBarangdanJasa Life Time
Extention GT 2.1 dan GT 2.2 PLTGU BelawandimanasetelahterjadinyaKontrak,
padasaatPenyediaBarangdanJasabesertaPenggunaBarangdanJasayaituMapna Co.
denganP.T. PLN Perseromelakukan Fact Finding,
merekamenemukanadanyakerusakantambahandimanakerusakantersebuttidaktermasuk
dalampekerjaan yang adadidalamkontrak. PekerjaanTambahtersebut yang
dimasukkankedalam addendum kontrakdianggaptelahmerugikan Negara
dkarenamembuatnilaikontrakmenjadimelebihi HPS yang
telahditetapkanolehPanitiaPengadaan.Hal tersebutlah yang
menjadidasardariJaksaPenuntutUmumuntukmemberikandakwaanbahwaTersangkatela
hmelakukanperbuatan yang merugikan Negara.Dalamskripsiini,
penulisakanmembahasmengenaitanggungjawabdireksisebagaipengurus PT. PLN
Perserodansebagaipihak yang
memberikanpersetujuanataspenetapanpemenangPengadaanBarangdanJasa LTE GT
2.1 dan 2.2 PLTGU Belawan, danapakahbenaradatindakan yang merugikan Negara
dalamkasusini.
ABSTRACT
The assumption of loss was driven by the presence of the added work addendum on
the contract of Life Time Extention Goods and Services Job Procurement in Gas
Turbine 2.1 and Gas Turbine 2.2 PLTGU Belawan, where at the PLTGU following
the contract, at the time of providers of goods and services and users of goods and
services that is Mapna co. with PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) doing the
Fact Finding procedure, they found some additional damage where the additional
damage are not included in its work there in contract.Added work the addendum
contract considered to have been included in losses to the state because the additional
work caused by the additional damage make the contract price exceeding the ceiling
price (HPS) that has been made by the committee of procurement.Those things being
the ground of Public Prosecutors to give an indictment that the suspect has been does
an action which losses to the state .In this thesis, writer will talk about the
responsibility of the board of directors as the PT. PLN (Persero) Directors and as the
party that provide the approval to the determination of this procurement winner."
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S60486
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wisnu Aji Wibowo
"ABSTRAK
Studi kasus: Koperasi Pandawa Mandiri Group. Secara garis besar, koperasi tersebut terkena indikasi mengenai kasus perdata, pidana bahkan PKPU dan kepailitan, sehingga membuat koperasi tersebut mengalami kerugian. Skripsi ini membahasa dari titik awal terjadinya kerugian koperasi dan siapakah yang harus bertanggungjawab atas kerugian koperasi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan analisis kwalitatif. Hasil dari penelitian ini membuktikan kerugian koperasi disebabkan karena adanya keputusan bisnis, permasalahan perdata dan permasalahan pidana. Lalu mengenai pengaturan kedudukan dan peran Pengurus koperasi di dalam Undang-Undang Perkoperasian masih belum memadai apabila dibandingkan dengan pengaturan mengenai kedudukan dan peran Pengurus di Perseroan Terbatas yang diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Kemudian pengaturan mengenai tanggungjawab dan pertanggungjawaban pengurus koperasi masih belum diatur cukup jelas dan terperinci mulai dari Undang-Undang Perkoperasian No. 12 Tahun 1967 hingga Undang-Undang Perkoperasian No. 17 Tahun 2012.

ABSTRACT
Pandawa Group Cooperative is exposed to indications about civil cases, criminal, even PKPU and bankruptcy, it all causedthe cooperative suffered losses. This thesis discusses from the starting point of the loss in the cooperative and who should be responsible for it. This thesis type of research is normative juridical and qualitative analysis. The results of this study prove that cooperative losses are caused by business decisions, civil issues and criminal issues. Besides, the regulation of the position and role in the cooperative board regarding to The Cooperative Act is still inadequate compared to The Limited Liability Company Law Number 40 of 2007. Then the arrangement of responsibility and accountability of cooperative management is not regulated sufficiently clear and detailed either in The Cooperative Act Number 12 of 1967 or The Cooperative Act Number 17 of 2012. "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jozef Raditya Nugraha
"Skripsi ini membahas mengenai tanggung awab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen khususnya jika pelaku usaha tersebut telah mengadakan perjanjian alih daya dengan pihak lain/perusahaan lain dan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah keluar dan berkekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitan yang bersifat yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal adanya perjanjian alih daya dengan pihak/perusahaan lain maka tanggung jawab pelaku usaha dapat dialihkan kepada pihak/perusahaan lain tersebut.

This mini-thesis discusses about the businessman responsibility of consumer loss especially when he/she has an agreement with another party regarding outsourcing. The problem then will be analysed and associated with the Supreme Court Verdict No. 358 K/Pdt.Sus-BPSK/2014. Research method has been used for this mini-thesis is normative juridicial by using secondary data, such as legislations and books. The result of this research indicates that if an agreement between a businessman and a third party applied than the responsibility regarding the consumer loss shall be carried by the third party."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62603
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nova Wijayanti Christawan
"Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang diharapkan suatu saat akan menjadi Sokoguru Perekonomian Nasional. Dari sekian banyak Koperasi di Indonesia, tidak sedikit yang harus dibubarkan ataupun dipailitkan karena alasan-alasan tertentu. Skripsi ini membahas mengenai Kepailitan Badan Hukum Koperasi yang dilakukan oleh Anggota Koperasi dengan menganalisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 7/Pailit/2013/PN.Niaga.Smg. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk yuridis-normatif. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa Anggota Koperasi sebelum mengajukan Kepailitan atas Badan Hukum Koperasi, sebaiknya menggunakan Hak nya sesuai yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk menyuarakan pendapatnya hingga membuat Rapat Anggota dalam rangka Pembubaran Koperasi agar dapat memenuhi Asas Kekeluargaan yang dianut oleh Koperasi, serta menyatakan bahwa Modal Penyertaan tidak dapat dikategorikan sebagai Utang sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sesuai dengan ketentuan dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Cooperative is a people rsquo s economic movement which is expected to be a pillar of National Economy. Among many Cooperatives in Indonesia, there is little to be disbanded or bankrupted because of certain reasons. This thesis discusses about Cooperative Legal Entities Bankruptcy that conducted by the member of the Cooperative by analyzing the Semarang Commercial Court rsquo s Decision Number 7 Pailit 2013.Pn.Niaga.Smg. This research is a qualitative study in the form of normative judicial. Result of this research is stated that before the Members of Cooperative proposed bankruptcy against the Cooperative Legal Entity, the Member should have used their privileges according to what is stipulated in Law No. 25 of 1992 to express their opinion and to make the Member Meeting in order to disbanded the Cooperative to satisfy the Kinship Principles which is embraced by the Cooperative. As well stated in this thesis that Capital Participation could not be considered as a debt as defined by Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts in accordance with the Provision of Law No. 25 of 1992 about Cooperative.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S66077
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hilda Mulyana
"Perusahaan penerbangan selaku pengangkut memiliki tanggung jawab terhadap penumpang dikarenakan adanya hubungan kontraktual yang terjadi diantara mereka, yaitu melalui perjanjian pengangkutan yang dituangkan ke dalam tiket. Namun, kadang kala dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, perusahaan penerbangan tidak terlepas dari adanya kelalaian-kelalaian, seperti hilang atau musnahnya barang bagasi. Hukum perdata mengenal dua jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab berdasarkan wanprestasi dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dalam penulisan ini, Penulis mencoba menganalisa kasus gugatan perbuatan melawan hukum mengenai hilangnya barang bagasi antara Eunike Mega Apriliany selaku Penggugat melawan PT. Garuda Indonesia selaku Tergugat. Dalam kasus ini, Penggugat menggugat Tergugat dikarenakan barang bagasi Penggugat hilang dan di dalamnya terdapat barang-barang seharga $ 6.862 US. Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutus Tergugat bersalah melakukan perbuatan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi $ 3.556 US. Majelis Hakim pada tingkat banding dan kasasi menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan hubungan kontraktual, oleh karena itu Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan harus membayar ganti rugi kepada Penggugat. Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Airlines as a carrier have a responsibility toward passengers due to contractual relationships that occur between them through carriage agreements settled on the ticket. However,in carrying out these duties airlines are sometimes negligent.These negligence include loss or destruction of the passengers’ baggage. Civil law recognizes two types of liabilities, which are responsibility by default and liability under tort. In this paper, the author tries to analyze the case of tort lawsuit regarding the loss of baggage between Eunike Mega Apriliany as Plaintiff against PT. Garuda Indonesia as the Defendant. In this case, the Plaintiff sued the Defendant because the Plaintiff lost her baggage and included items costing $ 6,862 US. Assembly District Court Judge decided that the Defendant was guilty of breach of contract and orderedthe Defendant to pay damages of$ 3,556 US. The judges on appeal and cassation upheld the ruling Council of District Court Judges. The Judges of the District Court found that the Defendant was negligent in performing its obligations under the contractual relationship. Therefore,the Defendant committed a breach of contract and should pay damages to the Plaintiff. This research is explanatory and based on literature studies.The type of data used is secondary data. The data collection tool used is the study of documents. The data analysis methods used are qualitative methods."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S54483
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Faruq Sulaiman
"Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena dalam praktik terjadi persinggungan istilah pengurus pada koperasi dan perseroan terbatas. Karakteristik dan kedudukan pengurus koperasi dan perseroan terbatas dalam perannya sebagai pengurus dalam suatu badan usaha dapat dikatakan sama. Pengurus pada koperasi dan perseroan memiliki karakteristik sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan usaha koperasi dan perseroan. Pengurus pada keduanya juga memiliki kedudukan untuk berhak mewakili koperasi dan perseroan di luar dan di dalam pengadilan. Pengurus koperasi memiliki kedudukan dan kewenangan delegatif secara formal dari peraturan perundang-undangan, sementara pengurus perseroan terbatas tidak formal. Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab hukum bagi pengurus koperasi dan perseroan terbatas dalam hubungannya dengan pengembangan usaha di tengah persaingan di dunia bisnis terdapat perbedaan. Pada koperasi pengambilan keputusan bisnis yang harus diambil pengurus harus kolegial demrokatis, hal tersebut menjadikan koperasi tidak atau kurang memiliki keluwesan dibandingkan dengan perseroan terbatas. Dengan demikian seringkali keputusan yang diambil cenderung terlambat, sehingga kadang-kadang hal tersebut menghambat perkembangan koperasi itu sendiri. Berbada kepengurusan Perseroan yang bersifat kolegial profesional.
Dari aspek tanggung jawab hukum, koperasi mengatur secara tegas tentang tanggung jawab pengurus secara internal maupun eksternal. Secara eksternal, tetap saja Pengurus dapat dituntut di Pengadilan baik secara perdata maupun pidana. Sementara itu Perseroan juga mengatur pertanggungjawaban Direksi secara internal maupun eksternal. Tanggung jawab hukum pengurus koperasi pada prinsipnya merupakan tanggung jawab secara kolegial, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa suatu tugas maupun kelalaian tugas terjadi karena kesalahan individual pengurus, maka dapat menjadi tanggung jawab pribadi pengurus yang bersangkutan. Hal sama juga berlaku dalam perseroan, hanya saja dalam perseroan lebih bersifat tanggung jawab secara profesional kepada individu direksi yang telah mengemban tanggung jawab spesifik dalam fungsi kerjanya. Tanggung Jawab hukum terhadap tindakan ultravires, Badan Pengurus yang bertindak ultra vires koperasi menanggung secara pribadi terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab hukum terhadap kewenangan yang bersifat ultra vires juga mempunyai sifat yang sama antara pengurus pada Koperasi dan Perseroan.

Thesis writing is literature research using secondary data as the data source. This problem is interesting to study because in practical terms the intersection occurs on the cooperative board and limited liability company. Characteristics and status of cooperative management and limited liability company in its role as a caretaker in a business entity can be said to be the same. Manager in the cooperative and the company has characterized as the party responsible for the management of cooperatives and corporations. They also have a manager in the position to the right to represent the cooperative and the company's outside and inside the court. Cooperative management and the positions of formal authority of the delegative legislation, while not a formal committee limited liability company. Performance of duties, authority and legal responsibility for the management of cooperatives and limited liability in connection with business development in the midst of competition in the business world there is a difference. In the cooperative business decision to be taken should be collegial democratic, making it the cooperatives have little or no flexibility compared to the limited liability company. Thus the decisions taken are often likely to be late, so sometimes it inhibits the development of the cooperative itself. In other words, its different to the Company which are collegial professional.
From the aspect of legal responsibility, cooperative set firmly on the management responsibilities internally and externally. Externally, the Board could still be prosecuted in court, both civil and criminal. While it also regulates of Directors' liability to the Company internally and externally. Legal liability, in principle, cooperative management is the responsibility of the collegial, but if it can be proven that a task or dereliction of duty due to individual mistakes the board, then it may become the personal responsibility of the relevant committee. The same applies in the company, it's just more of the company in a professional responsibility to the individual directors who have specific responsibility in the work function. Responsibility ultravires legal action, the Board acted ultra vires in private cooperatives to bear the legal responsibility to third party. Responsibility which is ultra vires also have similar properties between the Cooperative and the Company's board.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S42822
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Cindy Natasia
"ABSTRAK
Merger merupakan suatu hal yang lumrah ditemukan dalam dunia perbankan,
yang dilakukan dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan kemampuan
finansial dari suatu lembaga perbankan. Terjadinya merger tentu membawa
dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif bagi pihak-pihak tertentu
yang berkepentingan. Salah satu dampak terjadinya merger adalah peralihan
tanggung jawab dari Bank yang bergabung kepada Bank hasil merger. Terkait
dengan peralihan tersebut, bagaimanakah tanggung jawab Bank hasil merger
terhadap Nasabah Peminjam dengan terjadinya merger? Bagaimanakah
perlindungan hukum bagi Nasabah Peminjam atas terjadinya merger terkait
dengan penyelesaian fasilitas kredit yang diberikan sebelum terjadinya merger,
khususnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2511 K/PDT/2014? Metode
penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Perbankan,
demikian pula dalam Peraturan Pemerintah tentang Merger, Konsolidasi, dan
Akuisisi Bank, dan aturan-aturan lainnya yang terkait, dengan jelas diatur bahwa
dengan terjadinya merger, tanggung jawab yang ada sebelumnya dari Bank yang
menggabungkan diri akan beralih kepada Bank hasil merger. Dengan demikian,
Bank hasil merger harus memberikan perlindungan hukum bagi Nasabah dari
Bank yang menggabungkan diri tanpa terkecuali, dengan kata lain Nasabah
tersebut telah berpindah menjadi Nasabah dari Bank hasil merger. Dalam duduk
perkata Putusan Mahkamah Agung Nomor 2511 K/PDT/2014, dengan jelas
terlihat bahwa Bank hasil merger tidak memberikan perlindungan hukum kepada
Nasabah Peminjam sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Perbankan,
terutama dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan
kegiatan usahanya.

ABSTRACT
Merger is a common practice found in the banking world, which is done in order
to fix or improve the financial capabilities of a banking institution. The
occurrence of merger certainly brings impact, both positive impact and negative
impact for certain parties concerned. One of the impacts of the merger is the
transfer of responsibility from the merged Bank to the surviving Bank. In
connection with the transition, how is the responsibility of the surviving Bank to
the Borrowing Customer by the occurrence of merger? What is the legal
protection for the Borrowing Customer for the merger related to the completion of
the credit facility granted prior to the merger, especially in Supreme Court
Decision Number 2511 K / PDT / 2014? The research method used is juridicalnormative
research with the approach of legislation. In the Banking Act, as well
as in the Government Regulation on Mergers, Consolidation, and Acquisitions of
the Bank, and other related rules, it is clearly stipulated that with the merger, the
existing liabilities of the merged Bank shall be transferred to the surviving Bank.
Accordingly, the merged Bank must provide legal protection for the Customer
from the merged Bank without exception, in other words the Customer has
become the Customer of the surviving Bank. In the case of Supreme Court
Decision Number 2511 K / PDT / 2014, it is clear that the surviving Bank does
not provide legal protection to Borrower Customer as required by Banking Act,
especially in order to apply prudential principles in the implementation of its
business activities."
2017
T48678
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>