Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia mengikuti dampak-dampakglobalisasi ekonomi maka wajib untuk selalu mengikuti perkembangan tren global.Sebagai konsekuensi hukum, perkembangan pesat terhadap penggunaan Tenaga KerjaAsing di Indonesia membuahkan tantangan bagi hukum Ketenagakerjaan yang adaguna menentukan hak-hak atau kewajiban bagi pihak Tenaga Kerja Asing yangterkait. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa implementasi daripadakonsekuensi hukum dalam hal pemutusan hubungan kerja Tenaga Kerja Asing masihlemah terhadap situasi-situasi polemik sehingga membuat kedudukan hukum yangrancu. Maka dari itu, mengacu pada fakta dimana pemutusan hubungan kerja TenagaKerja Asing masih mengacu pada Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, perusahaanasing yang ingin menanamkan modal di Indonesia tampaknya dapat ragu-ragu.Sehingga, dianjurkan bahwa Pemerintah mengajukan aturan-aturan lanjutan sertapengawasan yang lebih ketat dalam hal dampak hukum terhadap Penugasan dariPerusahaan-Perusahaan Asing., The development of the Indonesian Manpower Law follows the influences ofeconomic globalization therefore shall continually keep up with current global trends.As a legal consequence, the exponential growth within the presence of expatriateworkers working within the Indonesian jurisdiction presents a challenge toward theexisting manpower legislations in means of determining their rights and obligations.The result of this research presents that the implementation of legal consequences inthe event of expatriate manpower termination is still prone to polemic situations thuscreating ambiguous legal standing. Therefore, due to the fact that the event ofemployment termination is subject to the Indonesian Manpower Law, foreigncompanies wishing to invest in Indonesia might develop hesitations. With that beingsaid, it would be advisable for the Government to issue further regulations and formstricter supervisory bodies r]"

"Pekerja merupakan sumber daya penting dalam menjalankan usaha, begitu juga dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik lokal maupun asing yang memerlukan pegawai untuk melaksanakan proyek kemanusiaan. Adanya perekrutan pegawai memerlukan perjanjian kerja guna memberikan perlindungan bagi pekerja agar haknya dapat terpenuhi. Namun banyak hak pekerja terutama yang bekerja di kantor pusat, belum terpenuhi akibat penggunaan perjanjian kerja waktu tertentu. Kurang tegasnya peraturan ketenagakerjaan menyebabkan pegawai tidak mempunyai perlindungan hukum. Skripsi ini menjelaskan mengenai perjanjian kerja yang digunakan oleh LSM Asing serta bagaimana akibat hukum bagi pegawai yang bekerja di kantor pusat dengan mengambil obyek penulisan yaitu LSM Asing X.

---

Labors are an important resource in running the business, as well as nongovernmental organizations (NGOs), both local and foreign that require employees to carry out humanitarian projects. The existence of labor recruitment agreements need to provide protection for workers' rights in order to be fulfilled. However, many rights of workers especially those working in the headquarters, has not been met due to the use of labor agreements specified time. Less specifically labor laws have not led to employee protection laws. This thesis describes the employment agreement used by NGOs as well as how the legal consequences for employees who work at headquarters to retrieve the object that is writing the NGOs X."

"ABSTRACTThe focus of this study is to discuss about the consistency between the content ofSpecific Time Work Agreement in PT. X with the regulation in the The Law No.13 Year 2003 concerning Manpower. This study uses normative approach withthe aim to gain an understanding about Specific Time Work Agreement regulationand to understand how the Specific Time Work Agreement regulation is beingapplied in PT X. The result of this study suggested that there need to be a firmconsequences given to the employer who violate the regulation that has beenstated in the Law of Specific Time Work Agreement. There also need to be aclose supervision for the Specific Time Work Agreement which acquired changedof status by the law to Unspecific Time Work Agreement, so that the contractedemployee could obtain their rights equally with regular employee. Furthermorethe manpower institution who has the duty of recording every Specific TimeWork Agreement should be more strict while checking the content of SpecificTime Work Agreement, to avoid the possibility of law violation.

---

ASBTRAKSkripsi ini membahas kesesuaian antara isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu padaPT. X dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan. Dengan menggunakan bentuk penelitian normatif, tujuan daripenelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai Perjanjian KerjaWaktu Tertentu dan untuk mengetahui pelaksanaan pengaturan Perjanjian KerjaWaktu Tertentu dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. X. Hasil penelitianmenyarankan bahwa perlu adanya pelaksanaan sanksi yang tegas untuk parapemberi kerja yang melakukan pelanggaran ketentuan Perjanjian Kerja WaktuTertentu dalam Undang-Undang, serta pengawasan terhadap Perjanjian KerjaWaktu Tertentu yang demi hukum statusnya berubah menjadi Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu, sehingga karyawan kontrak dapat memiliki hak layaknyakaryawan tetap. Selain itu, instansi ketenagakerjaan yang bertugas untukmelakukan pencatatan setiap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu seharusnya lebihketat saat melakukan pemeriksaan atas isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentutersebut agar kemungkinan terjadinya pelanggaran peraturan dapat dihindari."

"ABSTRAK Skripsi ini bertujuan untuk memahami pengaturan tentang upah selama prosespemutusan hubungan kerja atau dikenal dengan istilah Upah Proses danimplementasinya dalam praktek berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku. Selain itu dibahas juga mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-IX/2011 yang bertujuan untuk memberikan interpretasi terhadap frase“belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan sehingga implementasi upah proses menjadi seragam didalam praktek. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatifdengan meneliti bahan pustaka serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.Penulis juga melakukan serangkaian wawancara untuk digunakan sebagai datapendukung. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi upahproses oleh Pengadilan Hubungan Industrial maupun Mahkamah Agung dalamputusannya telah berbeda dari peraturan perundang-undangan yang berlaku,bahkan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUUIX/2011, karena rasa keadilan para hakim; salah satu contoh adalah PutusanMahkamah Agung No. 300 K/Pdt.Sus-PHI/2014 jo. Putusan PengadilanHubungan Industrial Jakarta Pusat No. 53/PHI.G/2013/PN.JKT.PST.

---

ABSTRACT This undergraduate thesis aims to understand the provision on wages during thetermination of employment process or known by the term Process Wages and itsimplementation in practice according to the prevailing laws and regulations. Inaddition, there is also a discussion regarding the Constitutional Court DecisionNo. 37/PUU-IX/2011 that aims to give interpretation on the phrase “there is nodecision” in Article 155 paragraph (2) of Law No. 13 Year 2003 on Manpower sothat the implementation of process wages becomes uniform in practice. Thisundergraduate thesis used juridical-normative research method by examiningliterature materials as well as the prevailing laws and regulations. The author alsoconducted a series of interviews to be used as supporting data. The result of thisresearch concluded that the implementation of the process wages by the IndustrialRelations Court and the Supreme Court in its decision is different from theprevailing laws and regulations, even after the enactment of the ConstitutionalCourt Decision No. 37/PUU-IX/2011, due to the sense of justice of the judges;one example is the Supreme Court Decision No. 300 K/Pdt.Sus-PHI/2014 jo. theCentral Jakarta Industrial Relations Court No. 53/PHI.G/2013/PN.JKT.PST."

"Tesis ini membahas mengenai keikutsertaan Indonesia dalam World Trade Organilaion (WTO) ya ng berimpli kasi sangal besar terhadap keberadaan lapangan kerja di Indonesia. Oleh karena itulah dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa masalah tentang Bagai mana Pengaturan Perdagangan lnternasional Jasa Tenaga Kerja terutama mengenai Market Access dan Domestic Regulation dalam lingkup General Agreement on Trade in Service (GATS) di WTO.Selain itu juga akan dipaparkan apakah pembukaan Market Access melalui studi offer dibidang jasa tenaga kerja asing di Indonesia tclah sesuai dengan kepentingan nasional pada umumnya serta bagaimanakah kontribusi positif serta permasalahan penggunaan Tenaga Kcrja Asing dalam sektor perba nkan dan hubungannya dengan kepcntinganjas.a tenaga kerja di Indonesia pada khususnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa markel access bagi tenaga kerja asing di sektor perbankan Indonesia hanya terbuka bagi level manager dan direktur ke alas sehingga sccara kepentingan nasional Indonesia masib melindungi keberadaan Tenaga Kerja Indonesia. Selain i tu sebagai kom pensasi terhadap penggunaan tenaga kerja asing, perusahaan diwa]ibkan un tu k.men unjuk tenaga kerja Indonesia pendamping dcngan tujuan ada sebuah transfer of knowledge yang bermanfaat bagi tenaga kerja Indonesia lainnya.

---

The focus of this studies concerning about the joined oflndonesia to World Trade Organitation which has an implication on the labour market in Indonesia. Because of that this study wi ll take the topic as the problem solver about how does General Agreement on Trade in Service (GATS) regulate the Manpower lntemalional trade especially on the market access a nd Movement of Natural Persons. This study also focus op the Indonesian National Objecti ve Policy on the National Manpower in the relation with that market access.The study shows that the market access for banking sector's foreign workers only openc for the director, commisioner, a nd the branch manager of foreign banking in Indonesia and get the fact that the use of that foreign workers must give a transfer of knowledge for Indonesia Worker during the job."

"Skripsi ini membahas mengenai pemutusan hubungan kerja secara sepihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Suatu perjanjian kerja dilandasi dengan adanya kata sepakat antara pihak pengusaha denga pihak pekerja. Sebagai suatu perjanjian, perjanjian kerja harus memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian. Pemutusan hubungan kerja tidak dapat dilakukan secara sepihak karena alasan tidak ada perjanjian kerja diantara kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis. Undang-undang menjamin lahirnya suatu perjanjian baik secara tertulis maupun lisan. Untuk mengantisipasi suatu kedudukan yang tidak berimbang antara pihak pengusaha dengan pekerja dan mengantisipasi kesewenangan pihak pengusaha yang dapat merugikan pihak pekerja, maka undang-undang menekankan dibuat suatu perjanjian kerja secara tertulis. Keberadaan perjanjian kerja membuat kedudukan antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja sebagai kepastian hukum, terutama saat terjadi sengketa pemutusan hubungan kerja. Dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, hal itu menandakan sudah terjadinya suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja sebelumnya. Pemutusan hubungan kerja dianggap ada jika ada kesepakatan kedua belah pihak untuk sepakat membuat perjanjian, begitu juga sebaliknya. Namun, kesepakatan para pihak untuk menciptakan terjadinya suatu perjanjian dimungkinkan terjadi secara tidak tertulis maupun tidak langsung diucapkan secara lisan, yakni dengan adanya suatu persesuaian kehendak antara kedua belah pihak. Dimana pihak yang satu menyatakan kehendaknya.

---

AbstractIn this thesis, the unilateral termination of employment by Law Act No. 13 of 2003 About Employement will be discussed. A labor agreement is based on an agreement between employer and employee. As a a kind of agreement, labor agreement has to fulfill the legal substances of a contract. Termination of employment which use the nonexistence of a written contract between employer and employee as an excuse, cannot be done unilaterally Laws guarantee the birth of an agreement whether it is written or spoken. To anticipate imbalance between position of the employer and the employee as well as to prevent employer's arbitrary towards the employee, laws emphasize that a contract has to be made in a written form. The existence of a labor contract can make equality between employer and employee. It also makes position of the employer and employee have a legal security, especially when conflict of termination of employment happens. Termination of employment indicates termination of working relationship between employer and former employee. Termination of employment is recognized if there is an agreement between two parties. Agreement between parties to create a contract is possible to be done in writing or by mouth, though, as long as there is an accord between the wishes of the two parties in which, one party stated their wishes, and the other party willingly fulfill those wishes."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan terhadap pembayaran upah buruh dan pemenuhan hak-hak buruh yang timbul akibat PHK pada perusahaan yang dinyatakan pailit berdasarkan undang-undang kepailitan dan ketenagakerjaan, dengan studi kasus kepailitan PT Fit U Garment Industry. Penelitian ini menguraikan mengenai buruh sebagai salah satu kreditor dari debitor pailit yang harus bersanding dengan kreditor-kreditor lainnya dalam mendapatkan pembayaran upah buruh dan hak-hak buruh lainnya dari harta pailit. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut; pertama, Bagaimana kedudukan tagihan upah buruh dan hak-hak buruh lainnya dalam urutan prioritas pembayaran utang. Kedua, Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh buruh terhadap putusan kepailitan untuk mendapatkan hak-hak buruh yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan terakhir, bagaimana pembayaran upah buruh dan pemenuhan hak-hak yang timbul akibat PHK pada kasus kepailitan PT Fit-U Garment Industry.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the protection of workers' wage payment and fulfillment of labor rights arising from layoffs at the company declared bankrupt under the laws of bankruptcy and employment, with the bankruptcy case studies PT Fit U Garment Industry. This study describes about the workers as one of the creditors of the bankruptcy debtor must be coupled with other creditors in obtaining payment of wages and other labor rights of the bankruptcy estate. This study aims to answer the question as follows; first, how the position of wage bills and other labor rights in order of priority debt payments. Second, how efforts to be made by the workers against the decision of the bankruptcy to obtain labor rights set out in the legislation in force. And lastly, how payment of wages and fulfillment of the rights arising from layoffs in the case of bankruptcy PT Fit-U Garment Industry."

"Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terdapat hak-hak dari pekerja/buruh yang harus dipenuhi oleh pengusaha manakala hubungan kerja di antara kedua belah pihak berakhir. Hak atas pesangon merupakan salah satu komponen hak yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Akan tetapi tidak semua pekerja/buruh berhak atas pemberian pesangon. Hanya pekerja dengan status hubungan kerja yang terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang dapat memperoleh hak pesangon atas terjadinya PHK, sedangkan pekerja dengan status hubungan kerja yang terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak berhak memperoleh pesangon. Dalam perkara PHK antara pengusaha dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) perlu dikaji lebih lanjut hak yang dapat diterima oleh TKA sehubungan dengan statusnya sebagai pekerja yang terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dalam penelitian ini dibahas 2 permasalahan yaitu: bagaimana pemberian hak pesangon bagi TKA atas terjadinya PHK dan dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja antara PT Linfox Logistic Indonesia dengan Rodney John Guy yang merupakan tenaga kerja asing, apakah hakim memutuskan memberikan hak pesangon bagi yang bersangkutan. Penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum doktrinal (normatif) dengan menggunakan analisis deskriptif analitis. Penelitian ini menyarankan agar dibuat Keputusan Menteri yang secara khusus mengatur mengenai pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bagi TKA.

---

In the case of Termination Of Employment (PHK) there are rights of workers/labor to be met by operators when the working relationship between the two sides ended. The right to severance pay is one component of the rights that must be given by the employeeof workers/laborers. But not all workers/laborers are entitled to severance pay provision. Only workers with working relationship status is tied to a Work Agreement Not Particular Time may obtain severance rights on the occurence of layoffs of Termination of Employement (PHK), while workers with working relationship status is tied to a particular time work agreement is not entitled to severance. In the layoff between undertakings with foreign labor(TKA) should be more acceptable to the right foreign workers (TKA) with respect to its status as an employee who is bound to a Work Agreement Particular Time. In this study addressed 2 issues, namely how the entitlement to severance pay upon the termination of foreigh workers and in the case of termintation of employment between PT Linfox Logistic Indonesia and Rodnay John Guy which is foreign labor, the judge decides whether to grant severance for the person in charge. This research is the study of law doctrial (normative) using analytical descriptive analysis. This study suggested to made a Minister Decision that specifically relates the Employement Agreement Setting Specific Time for TKA.

---

;In the case of Termination Of Employment (PHK) there are rights of workers/labor to be met by operators when the working relationship between the two sides ended. The right to severance pay is one component of the rights that must be given by the employeeof workers/laborers. But not all workers/laborers are entitled to severance pay provision. Only workers with working relationship status is tied to a Work Agreement Not Particular Time may obtain severance rights on the occurence of layoffs of Termination of Employement (PHK), while workers with working relationship status is tied to a particular time work agreement is not entitled to severance. In the layoff between undertakings with foreign labor(TKA) should be more acceptable to the right foreign workers (TKA) with respect to its status as an employee who is bound to a Work Agreement Particular Time. In this study addressed 2 issues, namely how the entitlement to severance pay upon the termination of foreigh workers and in the case of termintation of employment between PT Linfox Logistic Indonesia and Rodnay John Guy which is foreign labor, the judge decides whether to grant severance for the person in charge. This research is the study of law doctrial (normative) using analytical descriptive analysis. This study suggested to made a Minister Decision that specifically relates the Employement Agreement Setting Specific Time for TKA."

"Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wan ita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dapat disimpulkan bahwa pada dasamya suatu ikatan perkawinan dimaksudkan untuk membentuk suatu ikatan kekal yang berlangsung untuk seumur hidup akan tetapi dalam kenyataannya suatu perkawinan dapat putus karena beberapa sebab yaitu selain karena perceraian dan kematian putusnya perkawinan juga dapat disebabkan karena putusan pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 Undang Un dang No 1 tahun 1974 Apabila terjadi suatu perceraian maka akan timbul akibat akibat hukum dari perceraian tersebut Akibat hukum yang pertama adalah akibat hukum terhadap hubungan suami istri kemudian hubungan hukum antara orang tua dan anak anak mereka selain itu juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta benda yang mereka miliki selama perkawinan tersebut berlangsung Undang Undang No I Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus tentang harta benda perkawinan akibat perceraian atau putusnya perkawinan tetapi mengenai hal tersebut Pasal 37 menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing Pasal ini memiliki pengertian bahwaapabila terjadi perceraian maka para pihak berhak memilih aturan hukum yang akan digunakan untuk men gurus pembagian harta bersama diantara keduanya baik hukum adat masing masing aturan agama masing masing maupun hukum perdata barat Hal ini kemudian seringkali menimbulkan konflik dimana masing masing pihak tidak setuju atas pembagian harta bersama karena masing masing pihak merasa berhak atas bagian yang lebih besar dari pasangannya Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder sedangkan dalam metode analisis data mempergunakan metode pendekatan kualitatif Penelitian ini memberikan hasil sifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran secara luas terhadap fakta yang melatarbelakangi pennasalahan kemudian dengan cara menganalisis fakta dengan data yang diperoleh untuk dapat memberikan alternatif pemecahan masalah melalui analisis yang telah dilakukan.

---

Article I of Law No 1 of 1974 states that marriage is a bond between the inner and outer man with one woman as husband and wife with the intention of forming families households are happy and eternal based on God It can be concluded that in essence a marriage is intended to form an eternal bond that lasts for a lifetime but in reality a marriage can break up for many reasons which in addition to divorce and death rupture of marriage can also be caused due to a court decision as contained in Article 38 of Law No 1 of 1974 In the event of a divorce then there will be legal consequences of divorce As a result of the rust law is the legal effect of the marital relationship then the legal relationship between parents and their children but it also raises legal consequences to their property during the marriage takes place Law No 1 of 1974 does not specifically regulate marital property due to divorce or the breakdown of a marriage but on the subject of Article 37 states that if the marriage broke up because of divorce community property is set according to its own laws This article has the sense that ifthere is a divorce the parties are entitled to choose the law that will be used to take care of the division of matrimonial property between them both their respective customary laws the rules of their religion or civil law west This then often leads to conflicts in which each of the parties do not agree on the division of matrimonial property because each party was entitled to a larger share of their partner The method used in this paper is the method of normative legal research using secondary data whereas the methods of data analysis using a qualitative approach This study provides descriptive nature of the analytical results provide broad overview of the facts underlying the issue then by analyzing the data obtained with the facts to be able to provide alternative solutions to problems through the analysis that has been done."