Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak diluncurkan, e-KTP nasionai telah memunculkan kontroversi. Namun,program yang telah dicanangkan secara nasional ini tetap terlaksana. Kajian berikut memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan Program e-KTP Nasional di Padang Selatan, Sumatera Barat, yang terpilih sebagai satu di antara enam daerah pilot project e-KTP nasional. Data memperlihatkan, target e-KTP masih jauh dari harapan. Setelah dua tahun dilaksanakan, e-KTP hanya berhasil memproduksi 7.401 kartu, sementara targetnya mencapai 26.000 kartu. Penyebab kegagalan pencapaian target ini beragam,di antaranya permasalahan komunikasi, kurangnya sumberdaya, struktur birokratis yang rumit dan kaku, serta penentangan dari pihak lain."

"Target percepatan penyelesaian perekaman KTP-el semakin mendesak karena penggunaan KTP-el dalam urusan administrasi publik semakin diperluas. Ketuntasan pencatatan penduduk menjadi semakin penting karena data kependudukan kini digunakan sebagai sumber dalam perencanaan kebijakan yang penting peranannya dalam perencanaan pembangunan, inklusi penyampaian layanan dan pemerintahan, inklusi sosial, dan inklusi keuangan. Meskipun telah menerapkan pelayanan perekaman KTP-el dengan tambahan kegiatan pelayanan dan penggunaan mobil keliling, hingga Desember 2016 di Kota Batu masih ada 9 wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman, persentase ini masih lebih tinggi jika dibandingkan di tingkat nasional yang sebesar 4,2 . Berbagai penelitian menyebutkan bahwa ada permasalahan implementasi kebijakan KTP-el dalam aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam teori implementasi kebijakan keempat aspek ini sebenarnya telah dikembangkan dalam model oleh Edward III. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat wajib KTP-el belum melakukan perekaman KTP-el di Kota Batu pada tahun 2016 serta mencoba memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakannya. Metode yang digunakan merupakan perpaduan pendekatan kuantitatif dengan penggunaan kuesioner, pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam, dan aplikasi konseptual model implementasi kebijakan Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan masyarakat sehingga belum melakukan perekaman KTP-el sebagian besar dikarenakan dan terkait dengan aspek komunikasi, dimana kebijakan dan program KTP-el belum tersampaikan secara jelas dan memadai dari Pemerintah/instansi pelaksana kepada masyarakat. Kendala implementasi kebijakan KTP-el di Kota Batu juga terjadi pada aspek sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Secara garis besar penelitian ini memberikan saran untuk selalu mengutamakan sampainya manfaat KTP-el pada masyarakat dengan terus melakukan koordinasi dan komunikasi secara baik kepada semua pihak yang terkait dalam penggunaan dan implementasi KTP-el dan memperhatikan efektivitas dan efisiensi program/kegiatan pelayanan KTP-el dalam rangka menjangkau golongan masyarakat yang lebih luas.

---

There is an urgent need to accelerate recording completion of electronic identity card Kartu Tanda Penduduk Elektronik KTP el since KTP el play extensive role in public administration affairs. The completeness of population records is becoming increasingly important as population data is now used as source of policy design which play important roles in development planning, inclusion of governance and service delivery, social and financial inclusion. Although additional service of recording KTP el via the use of mobile service to reach out citizen directly, Batu City only able to reach 9 of KTP el obligant that have not yet done the recording as per December 2016. This figure is still higher than the national level of 4.2 . Various research states that there are implementation problems of KTP el policy in the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. In the policy implementation theory, these four aspects have actually been developed in the model by Edward III. So this study aims to analyze factors that cause the obligant of KTP el have not done recording KTP el in Batu City in 2016 and attempt to recommend policy implementation. The method used is combination of quantitative approach with the use of questionnaires, qualitative approaches by using in depth interviews, and conceptual application of Edward III policy implementation model. This study reveals that the reasons of not having KTP el recording are related to the communication aspect, such that policies and KTP el programs have not been clearly and adequately conveyed from the government implementing agencies to the community. Implications of the implementation of the KTP el policy in Batu City also occur in the aspects of resources, dispositions, and bureaucratic structures. This study findings suggest to always give priority better coordination and communication to all involved parties in the use and implementation of KTP el to effectiveness and efficiency of programs activities in order to reach broader population groups."

"Kartu tanda penduduk (KTP) pada dasarnya merupakan identitas resmi penduduk yang berlaku di wilayah NKRI. KTP ini kemudian dikembangkan menjadi kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp) yang merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Kajian ini menggunakan metode Social Network Analisis (SNA) untuk melihat hubungan antar-nodes. Fokus dari SNA ini adalah untuk mengetahui pemain kunci/nodes yang terlibat dan bagaimana hubungan terjadi terhadap pelaksanaan program e-KTP. Melalui SNA dapat dilihat dengan siapa nodes terhubung, seberapa kuat hubungan terjadi, seperti apa hubungan terjadi, apakah hubungan terjadi satu arah atau dua arah, bagaimana mengaplikasikannya; semuanya dijabarkan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan: siapa yang memiliki hungan (tries) paling banyak; siapa yang terisolasi dengan network; bagaimana jarak (gap) dan rentang (length) antar masing-masing nodes; dimana terjadi bottleneck; sampai dengan siapa yang menjadi key player. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemangku kepentingan (aktor) yang belum diatur secara jelas atau tidak konsisten (sesuai peran normatifnya) dalam sejumlah regulasi/peraturan yang sudah ada adalah: (1) instansi pelaksana, (2) Mendagri dan (3) aktor yang terlibat dalam akta kelahiran (orang tua, dokter, bidan, paramedis, penolong kelahiran, keluarga, kepala suku/adat, kepolisian, kuasa, pengadilan agama, pengadilan negeri dan pencatatan sipil) "

"Sejak diluncurkan, e-KTP nasional telah memunculkan kontroversi. Namun,program yang telah dicanangkan secara nasional ini tetap terlaksana. Kajian berikutmemfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan Program e-KTP Nasional di PadangSelatan, Sumatera Barat, yang terpilih sebagai satu di antara enam daerah pilot projecte-KTP nasional. Data memperlihatkan, target e-KTP masih jauh dari harapan. Setelahdua tahun dilaksanakan, e-KTP hanya berhasil memproduksi 7.401 kartu, sementaratargetnya mencapai 26.000 kartu. Penyebab kegagalan pencapaian target ini beragam, di antaranya permasalahan komunikasi, kurangnya sumberdaya, struktur birokratis yang rumit dan kaku, serta penentangan dari pihak lain."

"Teknologi digital membawa peluang baru untuk mengakses keadilan bagi perempuan dan kelompok terpinggirkan setelah dikucilkan dari teknologi konvensional-maskulin selama beberapa dekade. Di era internet, penggunaan media sosial menjadi sangat masif dan intensif, oleh karena itu aktivisme feminis di ruang digital ini tidak bisa dihindari. Aktivisme hastag telah menjadi populer sejak gerakan #MeToo dan kesempatan semacam itu untuk mencari keadilan bagi para korban dan penyintas melalui menyuarakan dan mendokumentasikan suara mereka. Penggunaan hashtag (#) membuka peluang bagi cerita korban untuk didokumentasikan, terhubung dengan cerita lain, dan menjadi viral. Di Indonesia, penggunaan tagar dalam aktivisme juga terjadi dalam konteks yang lebih lokal seperti #KitaAgni, #SaveIbuNuril, #UIITidakAman, #KamiBersamaKorban, dan #SahkanRUUPKS. Beberapa aktivisme hashtag berhasil menginisiasi tindak lanjut di dunia offline, meski tidak selalu kisah viral mendapatkan penyelesaian kasus yang memuaskan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan pengumpulan data melalui studi literatur, khususnya teori-teori feminis di sekitar teknologi dan digital seperti; Feminisme Science and Technology Studies (STS), feminisme siber, teknofeminisme, dan aktivisme digital feminis. Tulisan ini menemukan bahwa ruang digital adalah ruang yang diperebutkan dimana terdapat peluang dan kerentanan bagi korban, aktivis, dan netizen untuk mencari keadilan melalui aktivisme hashtag. "

"ABSTRAKHadirnya teknologi dijital pada sistem transmisi penyiaran TV memberikan banyak keuntungan, seperti kualitas penerimaan yang lebih baik, kebutuhan daya pancar yang lebih kecil, penggunaan bandwidth yang lebih efisien, pengiriman gambar dan audio beresolusi tinggi serta memungkinkan integrasi layanan lain seperti internet, perkiraan cuaca, sms voting dan layanan interaktif. Standarpenyiaran dijital yang diimplementasikan di Indonesia antara lain adalah DVB-T dan DVB-H. DVB-H merupakan pengembangan dari standar DVB-T yang khusus diperuntukkan untuk perangkat handheld. Dalam implementasi layanan siaran TV dijital pada masa transisi dari penyiaran analog ke dijital perlu dilakukan analisis interferensi penerapan DVB-H dan DVB-T terhadap sistem siaran TV analogkarena kanal ? kanal siaran TV dijital menggunakan kanal yang sama dengan kanal TV analog yang telah ada sebelumnya. Pada penelitian ini dianalisis interferensi penerapan DVB-H dan DVB-T terhadap TV PAL analog pada masa transisi ke sistem penyiaran dijital yang dilakukan dengan simulasi menggunakan perangkat lunak SEAMCAT. Hasil simulasi memperlihatkan interferensi kanal berdekatan yang tidak dapat ditoleransi terjadi jika penerima berada diujung cakupan transmitter sistem yang beradius 45 km dan berada di sekitar transmitterpenginterferensi, yaitu pada radius 0-15 km. Teknik mitigasi interferensi dengan co-site transmitter berhasil mengurangi interferensi hingga probabilitas interferensi menjadi 1 persen, sedangkan teknik mitigasi interferensi dengan Emmision Masking / Block Edge Mask (BEM) cukup berhasil mengatasi interferensi jika radius penerima lebih dari 1 km dari transmitter penginterferensi, namun tidak berhasil pada radius kurang dari 1 km dari transmitter penginterferensi.

---

ABSTRACTThe digital technology in the system of TV broadcast transmission hasgiven a lot of benefits, such as a better receiving quality, a less transmission power, a more efisien bandwidth, with high resolution audio and picture transmission, making posibility of another service integration, such as internet, wheather forecast, sms voting, and interactive service. in Indonesia Standard of Implemented digital broadcasting are DVB-T and DVB-H.DVB-H is the extension of DVB-T standard which is specially used for hendheld equipments. Intransition of analog to digital broadcasting, Digital TV Broadcast service implementation needs to perform DVB-H and DVB-T implementation interference analysis with Analog TV broadcast system because Digital TV broadcast channels use same existing channels of Analog TV broadcast. In this thesis, The interference of DVB-H and DVB-T implementation with analog PAL TV in the transition periode to Digital broadcasting system is analysis which is performed with SEAMCAT software simulation. Hasil simulasi memperlihatkaninterferensi kanal berdekatan yang tidak dapat ditoleransi terjadi jika penerima berada diujung cakupan transmitter sistem yang beradius 45 km dan berada di sekitar transmitter penginterferensi, yaitu pada radius 0-15 km. Teknik mitigasi interferensi dengan co-site transmitter berhasil mengurangi interferensi hingga probabilitas interferensi menjadi 1 persen, sedangkan teknik mitigasi interferensidengan Emmision Masking / Block Edge Mask (BEM) cukup berhasil mengatasi interferensi jika radius penerima lebih dari 1 km dari transmitter penginterferensi, namun tidak berhasil pada radius kurang dari 1 km dari transmitter penginterferensi."

"Dampak kemajuan teknologi digital membuat Pemerintah harus bertransformasi dari yang bersifat Government Centric menjadi Society Centric. Layanan publik harus jadi cepat, tepat, mudah dan murah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Diskominfo sepanjang 2018-2023 giat meningkatkan pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hasilnya, capaian Indeks SPBE telah melampaui target akhir RPJMD, dari 2018 sebesar 3,24 menjadi 3,68 pada 2023. Capaian Indeks SPBE yang telah melampaui target pembangunan akan berpengaruh positif pada peningkatan pelayanan publik Diskominfo. Tingkat kematangan pelayanan publik Diskominfo menunjukkan kenaikan level dari rentang 3-4 menjadi 3-5. Meskipun demikian, masih ditemukan kekurangan terkait implementasi pelayanan publiknya. Untuk mendalami permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan mempelajari laporan-laporan dan survei dengan metode wawancara terbuka. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan tersebut adalah optimalisasi, kemanfaatan dan kesesuaian kebutuhan pelayanan."

"Perkembangan teknologi digital telah menghantarkan kita pada perubahan eksponsial pada dalam segala hal, termasuk dalam hal pengelolaan orang-orang di dalam organisasi. Setidaknya ada empat kategori orang dalam organisasi, yaitu: workforce, human resource, human capital dan talent. Perkembangan teknologi digital membuat talent dan talent management menjadi isu yang stratejik."

"Saat ini semua pekerjaan manusia dimudahkan dengan teknologi yang disebut digital. Hampir semua bidang menggunakan teknologi sehingga tenaga manusia semakin tergeser. Begitu juga dalam dunia pendidikan. "

"Keberadaan teknologi digital mempermudah manusia dalam melakukan berbagai aktivitas, salah satunya adalah melakukan donasi secara online. Indonesia sebagai negara yang memiliki asas gotong-royong membuat masyarakatnya terbiasa untuk saling membantu dengan memberikan donasi. Beberapa proyek penggalangan dana yang dilakukan secara online memiliki kesulitan untuk mencapai target dana yang dibutuhkan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi intensi masyarakat yang sebelumnya melakukan donasi secara konvensional menjadi online. Theory of Planned Behaviour digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi ketertarikan dan keputusan masyarakat untuk melakukan donasi secara online. Faktor tersebut adalah perceived behavioural control, descriptive norms, injunctive norms, moral norms, past behaviour, attitude, dan behavioural intention. Berdasarkan data penelitian yang didapatkan dari 336 responden di Indonesia dan dilakukan pengolahan data dengan Structural Equation Modeling ditemukan bahwa beberapa faktor dalam Theory of Planned Behaviour memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi dan keputusan individu dalam melakukan donasi secara online, yaitu injunctive norms, moral norms, past behaviour, attitude, dan behavioural intention. Sedangkan faktor perceived behavioural control dan descriptive norms ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi dan keputusan melakukan donasi secara online. Faktor yang memiliki pengaruh signifikan tersebut kemudian digunakan untuk merancang rekomendasi strategi dalam meningkatkan intensi dan keputusan masyarakat dalam melakukan donasi secara online.

---

The existence of digital technology makes it easier for humans to do various activities, including making donations online. Indonesia as a country that has the principle of mutual assistance makes people accustomed to help each other by making donations. Some fundraising projects are carried out online and have difficulty achieving the required funding targets. Several factors influence the intentions of people who previously contributed to donate money conventionally to do it online. Theory of Planned Behavior (TPB) is used in this study to find out the factors that influence people's interest and decision to make donations online. These factors are perceived behavioral control, descriptive norms, injunctive norms, moral norms, past behavior, attitude, and behavioral intention. Based on research data obtained from 336 respondents in Indonesia and data processing using Structural Equation Modeling found several factors in TPB have significant influence on individual intentions and decisions in making donations online, namely injunctive norms, moral norms, past behavior, attitude, and behavioral intention. Perceived behavioral control and descriptive norms factors were found to have no significant influence on intention and decision to make donations online. The factors that have significant influence are used to design strategy recommendations in increasing intentions and decisions in making donations online.

"