Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menghadapi perekonomian yang semakin global, Pemerintah menginginkan BUMN-BUMN memiliki daya saing. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya yang dilakukan Pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang mendorong terjadinya sinergi di antara BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Terafiliasi BUMN. Kebijakan untuk mendorong terjadinya Sinergi BUMN tersebut, saat ini diterapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-15/MBU/2012. Sinergi yang dimaksud dalam peraturan tersebut pada dasarnya adalah dorongan untuk saling melakukan penunjukan langsung di antara BUMN, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasinya. Terhadap hal tersebut, KPPU menilai Kebijakan Sinergi BUMN bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang utamanya tercermin dalam putusan dan saran atas perkara nomor 07/KPPU-I/2013. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perspektif kebijakan dan ekonomi persaingan usaha terhadap Kebijakan Sinergi BUMN. Guna menjawab hal tersebut, penelitian ini akan melakukan analisis dengan menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif dengan pembatasan studi pada industri jasa teknologi informasi. Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan metode penelitian non-doctrinal legal research, sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan cara melakukan perhitungan konsentrasi industri. Dari analisis kualitatif yang dilakukan, dapatlah disimpulkan bahwa secara material Kebijakan Sinergi BUMN memiliki beberapa kekurangan yang dapat berdampak terhadap kompetisi ataupun efisiensi. Kendati demikian, oleh karena secara legal formal Kebijakan Sinergi BUMN tetap dapat dilakukan maka diperlukan beberapa perbaikan dalam aturan pelaksanaannya sehingga Kebijakan Sinergi BUMN menjadi tidak berpotensi merugikan persaingan secara luas. Adapun dari pengolahan data kuantitatif yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pada industri jasa teknologi informasi khususnya pasar data center services, Kebijakan Sinergi BUMN dapat berpotensi membatasi persaingan. Hal tersebut terlihat dari angka pertumbuhan kinerja pelaku usaha pesaing, meningkatnya penguasaan pasar dan rendahnya efisiensi Perusahaan Terafiliasi BUMN.

---

In the face of an increasing global economy, Government wants State-Owned Enterprises (SOE) to be more competitive. In order to realize that goal, Government made an effort by issuing policies that foster synergy among SOEs, its Subsidiaries, and Affiliated Companies of the SOE. Currently, policy to encourage business synergy between SOEs is implemented by the Government through SOE?s Minister Regulations No. Per-15 / MBU / 2012. Synergy that stipulated in the minister regulations is basically to permit and encourage procurement with direct appointment method among SOEs, its subsidiaries, and Affiliated Companies of the SOE. On the contrary, the Antitrust Commission considers such kind of policy is against to the principles of competition. Such consideration was mainly reflected in the Commision verdicts and suggestion on case number 07 / KPPU-I / 2013.

This research was conducted to determine how the perspective of antitrust economic and policy towards synergy of the SOEs. To answer this, this research performed analysis using quantitative and qualitative data. Such data is limited to the information technology services industry. Qualitative data was analyzed by using non-doctrinal legal research method, while quantitative data was analyzed by calculating industry concentration.

From the qualitative analysis carried out, it can be concluded that the SOE? Synergy Policy contains some risks that can influence competition and efficiency. However, because SOE? Synergy Policy still can be legally implemented, some policy-improvements are needed to ensure that implementation of the policy will not harm competition. From the quantitative data processed, it can be known that competition in information technology services industry in particular market of data center services is potentially damaged by the SOE? Synergy Policy. This is evident from the performance of the competitors as well as market share and efficiency of Affiliated Companies of the SOE."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan untuk melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan ketentuan Sinergi BUMN. Sebagai pelaku usaha, dalam menjalankan kegiatan usahanya BUMN diwajibkan untuk tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Periode tahun 2012-2014, PLN dihadapkan dengan berbagai masalah tenaga kerja alih daya akibat banyaknya PHK dan pemotongan hak normatif pekerja alih daya yang dilakukan oleh perusahaan penerima pemborongan di PLN. Faktor utama penyebab permasalahan tersebut adalah adanya perang harga pada proses tender pengadaan barang / jasa yang menyebabkan harga pemenang tender tidak dapat lagi memenuhi hak normatif tenaga kerja, serta vendor lama yang kalah tender harus melakukan PHK kepada pekerjanya. Hal ini akhirnya berdampak pada terganggunya pelayanan operasi dan pemeliharaan distribusi dan transmisi kepada pelanggan PLN. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut PLN membentuk anak perusahaan PT HP untuk ditugaskan mengamankan layanan operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi tenaga listrik. Strategi penugasan ini diduga telah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat oleh PLN dan PT HP. Dengan corak pasar oligopsoni, PLN diduga telah melakukan penetapan harga, menghambat masuknya pelaku usaha lain ke pasar yang bersangkutan dan melakukan persekongkolan tender dengan PT HP. Dengan dasar hukum Sinergi BUMN yang diatur dalam PERMEN BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, penugasan PLN kepada PT HP termasuk perbuatan yang dikecualikan dari pemberlakuan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This thesis discuss about the policy of State-Owned Enterprises (SOE) on assignment to the subsidiary to carry out a job under the provisions of SOE Synergy. As a business, in operation SOEs are obliged to remain subject to the Law No. 5 Year 1999 regarding Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (The Law of Antirust and Unfair Competition). In 2012 to 2014, PLN confronted with various problems of outsourcing labor due to layoffs and cuts in workers normative rights of outsourcing undertaken by the vendor companies in PLN. The main factors of this problem are the war pricing in the procurement process, hence the price of the winner bidder could not fulfill workers basic rights. Furthermore, the existing company that lost the bid must layoffs its workers. Finally, those conditions disrupt transmission and distribution operation and maintenance services to PLN?s customers. To resolve these issues, PLN establish a subsidiary called PT HP to assigned for securing the operation and maintenance of transmission and distribution of electricity. This assignment strategy alleged to constitute unfair competition by PLN and PT HP. With oligopolistic market, PLN alleged to have committed pricing, barrier to relevant market entry and tender conspiracy with PT HP. Institutes by SOE Synergy regulated in SOE Minister Regulation No. PER-05/MBU/2008 regarding Guidelines for SOE Procurement of Goods and Services, assignment from PLN to PT HP includes acts that are excluded from the application of the Antitrust and Unfair Competition Law as provided in Letter a Article 50 The Law of Antirust and Unfair Competition."

"Tulisan ini membahas mengenai kebijakan Sinergi BUMN ditinjau dari persepektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa BUMN berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, disinyalir memiliki potensi penyalahgunaan dan pelanggaran ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Beberapa bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi adalah adanya tying product, konglomeriasi, integrasi vertikal dan praktek diskriminasi. Namun diperlukan analisa lebih lanjut untuk melihat apakah Sinergi BUMN benar melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999. Penerapan kebijakan Persaingan Usaha kepada BUMN selain ditinjau dari ketentuan di Indonesia, dilakukan pula perbandingan terhadap Amerika Serikat dan China mengenai penerapan hukum persaingan (antitrust law) pada BUMN-nya, dan pada prakteknya dalam beberapa kasus BUMN dikecualikan dari hukum persaingan selama kegiatan BUMN tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang. Adapun ketentuan Permen BUMN yang mengatur Sinergi BUMN merupakan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 (a) UU Nomor 5 Tahun 1999. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Normatif meliputi UU Nomor 5 Tahun 1999, Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan kebijakan Sinergi BUMN.

---

This thesis discusses the policy of State-owned Company's (SOEs) Synergy in terms of antitrust law perspectives in Indonesia. In the mechanism of procurement of goods and services of SOEs based on the provisions of Regulation of the Minister of SOE Number PER-05/MBU/2008 concerning General Guidelines for Procurement of Goods and Services of SOE, allegedly has potential abuse and violation of the provisions of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition . Some possible violations are tying products, conglomeration, vertical integration and discriminatory practices. However, further analysis is needed to determine whether SOE Synergy is true in violating the provisions of Law Number 5 Year 1999.

The implementation of Business Competition policy for SOEs other than in Indonesia, comparisons are made to the United States and China regarding the application of antitrust law to its SOEs, and in practice in some cases SOEs are exempt from competition law as long as the SOEs activities are carried out under the law. The provisions of the SOEs Regulation governing the SOEs Synergy constitute the exceptions as referred to in Article 50 (a) of Law Number 5 Year 1999. The methods used in the research are Juridical Normative covering Law Number 5 Year 1999, BUMN Regulation Number PER-05/MBU 2008 and other regulations related to the SOE Synergy policy."

"Tesis ini membahas mengenai ketentuan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengadaan barang dan/ atau, dimana dalam ketentuan tersebut, BUMN diberikan keistimewaan penunjukan langsung terhadap anak perusahaan dan/ atau pihak terafiliasi sebagai penyedia barang dan/ atau jasa dilingkungan PT PLN (Persero). Ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha, PT PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam pengadaan barang dan jasa seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5 Tahun 1999), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Aturan-aturan yang berlaku atas PT PLN (Persero) tersebut menimbulkan multi interpretasi terhadap PT PLN (Persero) selaku pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip dasar sistem pengadaan barang dan/ atau jasa dari perspektif hukum persaingan usaha antara lain adalah non diskriminasi. Untuk itu dibentuk beberapa regulasi berupa peraturan perundang-undangan seperti UU 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden yang melarang praktek persekongkolan tender dan diskriminasi terhadap pelaku usaha. Namun demikian, terdapat peraturan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yaitu Peraturan Menteri tentang Sinergi BUMN yang memberi peluang dilakukannya penunjukan langsung terhadap anak perusahannya dan/ atau pihak yang terafiliasi dengannya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dilakukan melalui pengadaan barang dan/ atau jasa. Hal ini merupakan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam persaingan usaha yang sehat, khususnya Pasal 22 dan Pasal 19 huruf d UU 5 Tahun 1999 yang berakibat pada tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut mengambil bagian dalam persaingan yang terdapat dalam pengadaan barang dan/ atau jasa tersebut.

---

This thesis generally discuss about regulation regarding the synergy of State-Owned Enterprises in procurement, which is in that regulation, a State-Owned Enterprises is given extraordinary to do direct appointment of the subsidiary company and/ or affiliation party of PT PLN (Persero) as provider goods and/ or services of PT PLN (Persero). According to perspective of competition law, PT PLN (Persero) as Indonesian State Owned Enterprise comply to several regulations as its guideline to run in goods and services procurement such as Act Number 5 of 1999 concerning the Prohibition Against Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Act 5 of 1999), Act Number 19 of 2003 concerning State-Owned Entities Enterprises and Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. Regulations that bind toward PT PLN (Persero) has create multi interpretation of PT PLN (Persero) as an actor in national economy. The research method that used in this thesis is Legal Normative that refers to the legal norms found in laws and regulations. The basic principles of procurement from the competition law perspective among others is nondiscrimination. For that purpose, some regulations were established such as Act 5 of 1999 and Presidential Regulation regarding bid rigging and non-discrimination prohibition of actor in national economy. However, there is ministerial regulation regarding the synergy of State-Owned Enterprises that contravene with fair competition principles that enable to appoint its subsidiary of a State-Owned Enterprises and/ or affiliation party directly without bidding to execute specific work through procurement. Such practice is violation article 22 and article 19 d of Act 5 of 1999 which create barriers to other company to compete in the procurement goods and services."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh kepada penentuan kebijakan dividen, yang dalam penelitian ini adalah dividend payout dari dividen kas, di Indonesia pada perusahaan non-finansial dan non-BUMN yang listed di Bursa Efek Indonesia pada periode 2004-2015. Penelitian ini menggunakan sampel 195 perusahaan yang memiliki data lengkap di Thomson Reuters Datastream sejak tahun 2004. Pengeluaran BUMN dikarenakan pemerintah memilik target penerimaan dividen dari BUMN dan beberapa BUMN memiliki pembayaran dividen minimum. Pengeluaran perusahaan non-finansial dikarenakan perbedaan dalam pencatatan laporn keuangan. Penelitian ini menggunakan variabel size, growth, leverage, return on equity, earnings per share, free cash flow, liquidity, past dividend, dan imbal hasil pasar. Penelitian ini menggunakan dividend payout per share sebagai proxy dari Kebijakan Dividend. Dengan menggunakan analisis data panel, penelitian ini menemukan bahwa size, free cash flow, past dividend, earnings per share, dan market index memiliki pengaruh positif dan signifikan. Sedangkan leverage memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Penelitian ini menemukan bahwa growth, liquidity dan return on equity tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen.

---

This study aims to analyze what factors are affecting dividend policy, which in this research is measured by dividend payout ratio of cash dividend, in Indonesia, especially on non financial and non state owned listed firms during the 2004 2015 period in Indonesia. This study uses a sample 195 firms that has complete data in Thomson Reuters Datastream. Exclusion of State Owned Enterprise because the government has a target dividend income from State Owned Enterprise and some State Owned Enterprise has a pre determined payout ratio. Exclusion of financial firms is a result of the difference in the accounting standards compared to other industry firms. This study uses size, growth, leverage, return on equity, earnings per share, free cash flow, liquidity, past dividend, and market index return variables to determine the dividend policy. Using the panel data analysis, this study found that size, free cash flow, past dividend, earnings per share, dan market index has positive and significant relationship with dividend policy and leverage negative and significant relationship with dividend policy. Whereas growth, liquidity dan return on equity has no significant relationship with dividend policy."

"Berbagai pihak, seperti Sri Mulyani yang berkedudukan sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengkhawatirkan bahwa peran Badan Usaha Milik Negara yang begitu besar dalam perekonomian Indonesia mampu menghambat investasi asing. Hal ini disebabkan karena hal tersebut menyebabkan lingkungan bisnis tidak kompetitif. Lingkungan bisnis yang tidak kompetitif menyebabkan investor asing untuk mengurungkan niatnya dalam melakukan investasi di Indonesia. Investasi asing sangat diperlukan di Indonesia karena Penanaman Modal Asing merupakan hal yang sangat penting karena hal tersebut dapat memberikan teknologi yang dapat menciptakan nilai ekonomi yang lebih bagi Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah masalah di Singapura. Hal ini disebabkan karena Singapura memiliki Holding Badan Usaha Milik Negara yang salah satunya bernama Temasek yang begitu sukses. Hal ini disebabkan karena Temasek telah berhasil berhasil melakukan ekspansi bisnis yang luar biasa ke berbagai belahan dunia. Selain itu, Temasek juga memiliki aset yang sangat besar yang menyebabkan perusahaan tersebut menjadi perusahaan investasi yang tergolong pada Sovereign Wealth Fund. Oleh karenanya, akan lebih baik jika Pemerintah Indonesia mempelajari bagaimana Hukum Persaingan Usaha Singapura mengatur tentang monopoli Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga harus mengetahui apakah pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara memiliki dampak tertentu terhadap persaingan usaha di Indonesia.

---

Some people, like Mrs. Sri Mulyani who is the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, worries that the big role of Government-Linked Companies in Indonesian economics can halt Foreign Investment because it will lessen competition in Indonesia’s business environment. Uncompetitive business environment can deter Foreign Investor to invest in Indonesia. Foreign Investment is absolutely needed in Indonesia because it is very important to give Indonesia technology that is capable to increase the surplus in the economics of Indonesia. However, this problem does not happen in Singapore. Singapore has a State Holding Companies which one of them is known as Temasek that is extremely successful. It is because Temasek can expand its business to other parts of the world. Besides, it has very large asset that make it becomes an investment company. Therefore, it will be better if the Government of Indonesia learns about how the Competition Law of Singapore regulates the monopoly rights of Government-Linked Companies. Furthermore, the Government of Indonesia must learn about whether the establishment of State Holding Company affects competition in Indonesia."

"ABSTRAKMenggunakan pemodelan permainan dan simulasi diagram pengaruh ditunjukkan bahwa BUMN yang menjalankan beban kebijakan Public Service Obligation yang diamanatkan Pemerintah mengalami masalah Soft Budget Constraint SBC dimana BUMN akan merenegosiasikan bujet setelah kontrak disepakati Selain dari shock eksogen yang berada di luar kuasa para aktor hal ini juga dapat disebabkan karena komitmen finansial Pemerintah terhadap keberlangsungan kebijakan tersebut selaku prinsipal dapat dieksploitasi oleh BUMN selaku agen suatu moral hazard terlebih karena prinsipal tidak memiliki informasi sempurna atas agen Pengurangan beban kebijakan kepemilikan informasi yang lebih banyak oleh prinsipal dapat mengurangi tingkat keparahan SBC.

---

ABSTRACT

Using game modelling and influence diagram simulation, it has been shown that State-Owned Enterprise (SOE) which has been mandated by the Government to deliver Public Service Obligation (a form of policy burden), will be subjected to the problem of Soft Budget Constraint (SBC), where the SOE will renegotiate its budget after a contract has been agreed. Aside from the exogenous shocks that are beyond the hands of involved actors, the SBC problem arises mainly from the Government?s principal financial commitment on the sustainability of the policy; this may be exploited by the SOE agent due to asymmetric information the principal has over the agent. Decrease of the policy burden, and more informations known to the principal, may help lessen the severity of the SBC problem."

"Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur, maka pemerintah membuat berbagai macam kebijakan yang salah satunya yaitu mengoptimalkan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui Kebijakan Sinergi BUMN tersebut, Pemerintah telah memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada BUMN di berbagai sektor salah satunya adalah sektor pengadaan. Dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa, BUMN harus memperhatikan prinsip dasar pengadaan barang dan jasa dari perspektif Hukum Persaingan Usaha yaitu transparansi, non diskriminasi, dan efisiensi. Namun kebijakan pemerintah mengenai Sinergi BUMN dapat bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena memberikan peluang terjadinya Penunjukan Langsung kepada anak perusahaannya untuk melakukan proyek pengadaan barang dan jasa.

---

To compliance needs of infrastructure, the government make various policies, one of them is optimizing synergy of State Owned Enterprise (SOE).Through this synergy, the government have given authorities to SOE in various sectors, one of them is in procurement sector .In procurement sector, SOE must obey some fundamental principles of procurement, more importanly from the perspective of a business competition law; such as transparency, non discrimination, and efficiency. But on the contrary, synergy of SOE can be contradictive to the principles of fair competition; Law No. 5 years 1999 concerning Prohibition of Practice Monopoly and Unfair Business Competition, because by law SOE can give the probability of direct appointment to its subsidiaries to did a project procurement. "

"Tesis ini membahas mengenai perkembangan perusahaan industri jasa intelijen privat (IJIP) di Indonesia, dalam rangka menghadapi ancaman dan tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai dampak diberlakukannya MEA di kawasan Asia Tenggara. Tesis ini melakukan analisis dengan membentuk skenario penguatan terhadap IJIP di Indonesia, guna menghadapi ancaman dan tantangan ini. Tesis ini merupakan produk akademik yang menggunakan metode riset intelijen kualitatif, dengan studi kasus peran PT. WCG sebagai bagian dari IJIP dalam menghadapi perkembangan dan kebutuhan akan industri jasa intelijen privat di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan PT. WCG mampu menjadi kekuatan dalam mengimbangi IJIP di Indonesia yang masih didominasi asing.

---

This thesis discusses about the development of the private intelligence service industries (IJIP) in Indonesia, in order to deal with the threats and challenges faced by Indonesia as a result of the implementation of the AEC in Southeast Asia. This thesis conducted an analysis by formed a strengthening scenario of the private intelligence service industries in Indonesia, in order to face the threats and challenges that comes.

This study is an academic product that used a qualitative intelligence research, which analyzes the role of PT. WCG as a part of a private intelligence service industries in facing development and the need for the private intelligence service industries in Indonesia as the case study. The results of this study showed that PT. WCG is able to become a force to counterbalance the private intelligence services industries in Indonesia whose still dominated by foreign companies."

"Tesis ini membahas tinjauan yuridis Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi terhadap Kontrak Pengadaan Jasa Pekerjaan Pembuatan Pool Kendaraan eks 3-3 Tempat Istirahat Sta. 41 A Jalan Tol Cabang Jakarta-Cikampek). Tinjauan yuridis meliputi implikasi yuridis ketentuan-ketentuan dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Persaingan Usaha terhadap praktek Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan BUMN, khususnya PT. Jasa Marga (Persero), Tbk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder, yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menyatakan bahwa implikasi yuridis Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan BUMN pada studi tersebut, memiliki keterkaitan dengan tiga hal, yaitu: mekanisme Pengadaaan Barang dan/atau Jasa, implementasi perjanjian peminjaman nama badan usaha dari perspektif Hukum Perikatan dan Hukum Persaingan Usaha, serta pengawasan hasil pekerjaan dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan perlindungan hukum terhadap Pengguna Barang dan/atau Jasa terhadap risiko wanprestasi dari Penyedia Barang dan/atau Jasa.

---

The focus of this thesis is juridical analysis regarding the Procurement on Goods and/or Services in the State-Owned Enterprises (Study on The Agreement Regarding the Services of Construction Work on Vehicles Pool eks 3-3 Rest Area Sta. 41 a Road Toll Branch of Jakarta-Cikampek). Such juridical analysis divided into juridical implication of the prevailing regulation provisions in the perspective of Civil Law and Antitrust Law in relation to the Procurement on Goods and/or Services in the State-Owned Enterprises, especially PT. Jasa Marga (Persero), Tbk. The method for this research is normative research method, using secondary data; emerge from primary, secondary, and tertiary law source. The conclusion of this research states that juridical implication of such Procurement on Goods and/or Services in the State-Owned Enterprises on such study, having connection with these three matters: the procedure of the Procurement on Goods and/or Services, the implementation of the agreement on legal entity name borrowing on the perspective of Civil Law and Antitrust Law, and the supervisory on the work result of the Procurement regarding Goods and/or Services along with the legal protection for the User of such Goods and/or Services in relation to the breach of contract risk resulted by the Provider of the Goods and/or Services."