Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyaluran kredit fiktif merugikan pihak yang identitasnya dipakai sebagai debitur. Dengan menggunakan bentuk penelitian normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas penyaluran kredit fiktif oleh bank.Hasil dari penelitian ini adalah bank perlu melakukan analisis kredit dengan seksama terutama terhadap karakter calon debitur. Pihak yang dirugikan atas adanya penyaluran kredit fiktif dapat menyampaikan pengaduan ke bank maupun ke OJK. Apabila tidak tercapai kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan.

---

The extension of fictitious loan is detrimental to the party whose identities have been falsely used as debtor. By using normative method, the main objective of this research is to detect the application of prudent banking principles by bank and the provision of legal protection to the aggrieved parties of fictitious loan channeled by banks.The result of this research include the need of bank to conduct thorough and exhaustive credit analysis especially with regard to the characters of prospective debtors. The aggrieved parties who suffer detrimental effects from fictitious loan may submit complaint to bank or Financial Service Authority. If no consensus is achieved, he/she brings the dispute to the court."

"Pelaku kredit fiktif menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Hal tersebut tentunya merugikan pihak yang digunakan identitasnya karena ia akan tercatat memiliki riwayat kredit yang buruk dan menyebabkan kesulitan untuk mengajukan fasilitas kredit ke depannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan perlindungan terhadap nasabah bank yang disalahgunakan identitasnya dalam kredit fiktif serta tanggung jawab bank terhadap perbuatan kredit fiktif yang dilakukan pegawainya. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan menelusuri pengaturan yang terkait dengan perlindungan terhadap nasabah bank. Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan atas penyaluran kredit fiktif telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1365 dan 1367 ayat (2) KUHPerdata, Pasal 2 dan 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Terkait dengan pertanggungjawaban bank terhadap tindakan kredit fiktif yang dilakukan oleh pegawainya maka bank wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdata mengenai tanggung jawab majikan terhadap bawahannya dan Pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013. Terhadap hal tersebut, saran yang diberikan kepada bank yaitu untuk memperkuat sistem pengendalian internalnya sebagai bentuk perlindungan terhadap nasabah bank, salah satunya dengan menerapkan three lines of defense.

---

In fictitious credit, the perpetrators intentionally use fake identities or others’ identities unbeknownst to the person concerned. Certainly, this action will disserve the customers whose identities are used in fictitious credit. The customer will be recorded as having bad credit histories and causing difficulties to apply for credit facilities in the future. Therefore, this research aimed to understand the protection regulations against bank customers whose identities are misused in fictitious credit and bank responsibility for fictitious credit conducted by its employees. The research method applied in this graduating paper was juridical-normative by tracing the regulations related to the protection of bank customers. The research results showed that legal protection for bank customers who were disserved by fictitious credits had been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Articles 1365 and 1367 section (2) of the Civil Code, Articles 2 and 29 paragraph (2) of the Banking Law, and POJK Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. Regarding to bank accountability for fictitious credit actions conducted by its employees, the bank was obliged to be responsible in accordance with the provisions of Article 1367 paragraph (2) of the Civil Code regarding the employers’ responsibility to their subordinates and Article 29 of POJK Number 1/POJK.07/2013. In this regard, the advice given to banks was to strengthen their internal control system as a protection for bank customers, one of which was by implementing three lines of defense."

"Perlindungan hukum kreditur dan debitur dalam suatu transaksi keuangan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) terhadap suatu pencatatan transaksi untuk membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Sistem Layanan Informasi Keuangan. Akan tetapi, pada kenyataannya masih terdapat kesalahan informasi terkait pelaksanaan SLIK dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017. Adapun terdapat 3 (tiga) permasalahan terkait SLIK dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, tipologi penelitian yaitu preskriptif dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu terkait tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan atas data informasi debitur yang tidak valid dalam SLIK dan konstruksi perlindungan hukum bagi pihak yang identitasnya digunakan tanpa izin untuk melakukan kredit ditinjau dari UU OJK dan UU Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian ini yaitu terkait tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh OJK. Menurut Pasal 30 UU OJK, memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi sengketa antara Nasabah dengan Lembaga Jasa Keuangan, dengan memberikan pembelaan kepada Nasabah yang terbukti dirugikan dan menjamin bahwa Nasabah mendapatkan perlindungan hukum di muka Pengadilan. OJK juga bertanggungjawab untuk melakukan pembersihan catatan hitam atas nasabah yang dirugikan akibat penggunaan data tanpa seizinnya. Dalam Pasal 4 huruf C UU OJK, dan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen sudah mengatur tentang bagaimana cara agar hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan atas konsumen/nasabah terlindungi. meskipun sudah cukup diatur, tetapi pada praktiknya yang ada di Indonesia, belum dapat memenuhi apa yang diamanatkan di dalam UU OJK, salah satu contohnya adalah dengan masih banyaknya terjadi human error maupun system error yang menyebabkan tidak maksimalnya perlindungan terhadap nasabah.

---

Legal protection of creditors and debtors in a financial transaction as regulated in for a transaction recording to guide the implementation of supervisory duties and information services in the financial sector owned by the Financial Services Authority, namely the Financial Information Service System. However, in reality there is still misinformation related to the implementation of SLIK in the community as regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2017. There are 3 (three) problems related to SLIK in this study. The research method used is normative legal research based on secondary data using a statutory approach and a case approach, the research typology is prescriptive with qualitative data analysis methods. This study raises issues related to the responsibility of Otoritas Jasa Kuangan for invalid debtor information data in the SLIK and the construction of legal protection for parties whose identities are used without permission to make credit in terms of the OJK Law and the Consumer Protection Law. The results of this study are related to the responsibilities that must be fulfilled by the OJK. According to Article 30 of the OJK Law, it has the responsibility to facilitate disputes between Customers and Financial Services Institutions, by providing defense to Customers who are proven to have been harmed and ensuring that Customers get legal protection before the Court. OJK is also responsible for cleaning up blacklist records for customers who have been harmed using data without their permission. In Article 4 letter C of the OJK Law, and Article 2 of the Consumer Protection Law, it is already regulated on how to protect the rights to comfort, safety, and security of consumers/customers. although it has been sufficiently regulated, but in practice in Indonesia, it has not been able to fulfil what is mandated in the OJK Law, one example is that there are still many human errors and system errors that cause customer protection not to be maximal.

 

Keywords: Legal Protection, SLIK, OJK Supervision

"

"Tesis ini membahas mengenai Perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam Kredit Pemilikan Rumah dengan kasus yang terjadi pada Bank X, dimana jaminan kredit yang ada pada Bank X digugat oleh pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik sah dari jaminan tersebut. Kedudukan Bank X selaku kreditur preference pemegang Hak Tanggungan dan proses pemberian kredit yang dilakukan pun dipertanyakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses KPR yang dilakukan oleh Bank X sudah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang ada dengan menerapkan prisnip prudential banking dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan Bank X merupakan kreditur yang beritikad baik, sehingga kepentingannya harus dilindungi oleh hukum. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubik Indonesia No. 394/K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 sudah mengatur perlindungan hukum terhadap bank selaku kreditur yang beritikad baik. Namun dalam kasus ini hukum tersebut dikesampingkan, dan kedudukan bank selaku kreditur preference menjadi tidak mutlak.

---

This thesis discusses the legal protection for the bank as creditor Mortgage holders in Housing Credit From Bank X Cases, where the credit guarantees available From the Bank X sued by a third party claiming to be legitimate owner of the collateral. The Bank X Status as the holder of preference Mortgage lenders shaken and processes performed lending has also been questioned. This study case uses the literature resources with juridical normative approach to generate qualitative analytical descriptive data. Based on the results of this study concluded that the mortgage process is carried out by the Bank X is in conformity with the provisions of the existing credit by applying prudential banking principles as well. Therefore, it can be said that Bank X as a good faith creditor, so its interest should be protected by law. In the Indonesia Supreme Court's Jurisprudence No. 394/K/Pdt/1984 on May 31, 1985 has been set as the legal protection of creditor banks were acting in good faith. But in this case the law be excluded, and the position of the bank as creditor preference not becomes absolute."

"PMH yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit mengakibatkan batalnya lelang eksekusi hak tanggungan seperti yang terjadi pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 664PK/PDT/2020. Pembatalan lelang tersebut memberikan dampak hukum tertentu bagi para pihak dalam hal ini pemilik objek lelang yang sebenarnya, pembeli lelang, dan kreditur. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengangkat permasalahan terkait (1) perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar pembatalan lelang; dan (2) perlindungan terhadap para pihak yang dirugikan dalam rangkaian peristiwa penguasaan hak atas tanah. Penelitian hukum ini merupakan penelitian doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian adalah sebagi berikut: (1) pemalsuan identitas debitur dikategorikan sebagai PMH dan dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembatalan lelang; dan (2) bentuk perlindungan hukum bagi pemilik obyek lelang adalah berupa hak untuk mengajukan tuntutan kepada Pengadilan untuk membatalkan lelang; sedangkan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli lelang (yang beritikad baik) adalah hak untuk mendapatkan kembali uang pembayaran atas obyek lelang yang dimenangkannya; untuk kreditur, berhak mengajukan tuntutan ke pangadilan atas pemalsuan identitas debitur dan membayarkan sejumlah ganti rugi. Oleh karena itu, disarankan bagi para pihak terkait lelang untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan Kantor Pertanahan guna memeriksa riwayat kepemilikan tanah. Selain itu, hakim dalam menangani kasus serupa seyogyanya berpedoman pada SEMA No. 7/2012 guna melindungi pemenang lelang selaku pembeli beritikad baik.

---

The unlawful act committed by the debtor in the credit agreement resulted in the cancellation of the mortgage execution auction as happened in the case in the Supreme Court Decision Number 664PK/PDT/2020. The cancellation of the auction has certain legal impacts on the parties, in this case the actual owner of the auction object, the auction buyer and creditors. Therefore, this research was conducted to raise issues related to (1) unlawful acts which are the basis for canceling auctions; and (2) protection for parties who are harmed in a series of land rights control events. This legal research is a doctrinal research with an explanatory research type. The results of the research are as follows: (1) forgery of the debtor's identity is categorized as unlawfull act and can be used as a cause for canceling the auction; and (2) the form of legal protection for the owner of the auction object is in the form of the right to submit a claim to the Court to cancel the auction; while the form of legal protection for auction buyers who have good intentions is the right to get back the settlement for the auction object won; for the creditor, has the right to file a lawsuit against the court for fabricate the identity of the debtor and paying a sum of compensation. Therefore, suggested to the parties that involved in the auction to apply the precautionary principle and cooperate with the Directorate General of Population and Civil Registration and the Land Office to background check of land ownership. In addition, judges in handling similar cases should be guided by SEMA No. 7/2012 to protect auction winners as buyers with good faith."

"Penagihan hutang kartu kredit dengan menggunakan jasa debt collector oleh bank dapat dilakukan karena tidak adanya larangan dari Bank Indonesia untuk menggunakan jasa debt collector. Tewasnya salah seorang nasabah pengguna kartu kredit yang memiliki tunggakan hutang kartu kredit akibat perbuatandebt collector menunjukkan tidak dipatuhinya pokok-pokok etika penagihan yang terdapat dalam Surat Edaran BI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna kartu kredit dari jasa debt collector menurut hukum perbankan dan untuk mengetahui tanggung jawab bank sertadebt collector.Metode pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penagihan oleh jasa debt collector hanya dapat dilakukan apabila kolektibilitas kartu kredit telah tergolong macet, serta pelaksanaan penagihan oleh jasa debt collector harus dilakukan sesuai tata cara yang berlaku

---

Collection of credit card debt by Bank using the service provided by vendor of debt collectors is likely to be done considering there is no prohibition issued by Indonesian Central Bank for the using of the service provided by debt collectors in collecting the credit card debt. The death of one of the customer of credit card that had an outstanding debt came from credit card

debt as a result of actions of debt collectors showed non-compliance on the ethical collection principals as set forth in the Circular Letter issued by the Indonesian Central Bank.The purpose of this study is to perceive legal protection of the customer of credit card against the service of debt collectors under the banking law and to understand the responsibility of the bank on the action of debt collectors.The approach method used in this research is normative and descriptive analysis, The data obtained is the secondary data originated from the literature study (library research.From the outcome of the research it can be concluded that legal protection can be done preventively. The collection using the service provided by vendor of debt collectors can only be conducted if the collectability of credit cards has been classified as bad credit, as well as implementation of the collection using the service provided by vendor of debt collectors must be done in accordance with the applicable procedures."

"ABSTRAKKebutuhan akan rumah tinggal memicu bank dan lembaga pembiayaan untuk memberikan kredit kepada para nasabahnya. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memberikan Kredit, salah satu jenisnya adalah Kredit Pemilikan Rumah. Dalam pemberian kredit ini sudah tentu terdapat resiko. Salah satu resiko yang mungkin timbul adalah kredit macet. Penyebabnya dapat dibedakan lagi menjadi internal dan eksternal. Apabila muncul kredit macet maka hal ini akan berpengaruh kurang baik bagi kelangsungan operasional perbankan.Pada penulisan ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap Bank atas pemberian kredit pemilikan rumah didasari oleh dokumen palsu, yang merupakan studi kasus pada Bank X.Pada penulisan ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian yang deskriptif dan jenis data sekunder. Sebelum masuk ke dalam pembahasan pokok permasalahan, terlebih dahulu dijabarkn tinjauan umum tentang kredit seperti pengertian kredit, unsur-unsur kredit, fungsi kredit, jenis-jenis kredit, tujuan penggunaan, jaminan kredit, serta prinsip kehati-hatian (Prudential Priciple) yang harus diterapkan dalam pemberian kredit. Mengenai peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian kredit bermasalah akan ditinjau baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan untuk pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap bank atas pemberian kredit pemilikan rumah didasari oleh dokumen palsu didasarkan pada studi kasus yang terjadi pada Bank X di Jakarta.Pada akhirnya penulisan ini membawa kepada kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap bank atas pemberian kredit pemilikan rumah didasari oleh dokumen palsu telah diatur oleh undang-undang. Adapun penyelesaian dapat dilakukan dengan pendekatan kepada debitur agar dapat menyelesaikan pinjaman serta adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk dapat menyelesaikan hal permasalahan ini.

---

ABSTRACT

The need for house triggering banks and financial institutions give mortgage loan to its customers. In the granting of mortgage loan of course there are risks. One risk that may arise is non performing loan. Nonperforming loan caused by internal or external factor can be both of. If it appears it will affect not good for the continuity of banking operations.

This thesis will be discussed on Legal protection of bank due to Mortgage loan based on fake documents, which is a case study on Bank X.

In this thesis the writer adopts a juridical normative and descriptive method of research and relies on secondary data source. It starts with an overview of the nature credit, such as the concept, elements, functions, types, purposes of credit, and the collateral for credit, as well as the principle of prudence in extending a credit. The discussion on Legal protection of Bank due to Mortgage loan based on fake documents will be review by Legislation, Bank Indonesia regulation and Otoritas Jasa Keuangan regulation. The case on Legal protection of Bank due to Mortgage finance based on fake documents, which is a case study on Bank X in Jakarta.

Finally this thesis concludes Legal protection of Bank due to Mortgage loan based on fake documents has been governed by regulations. The settlement more effective with an approach to the customer and with good faith from both side."

"Tesis ini membahas mengenai Pemberian Hak Tanggungan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dan konsekuensi hukumnya terhadap akta-kata yang dibuat sehubungan dengan tindakan hukum tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang pelaksanaan pemberian kredit dan Pembebanan Hak Tanggungan serta konsekuensinya atas tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum Pemberian Hak Tanggungan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atas obyek jaminan tersebut tidak memenuhi syarat subyektif sahnya suatu peijanjian sehingga dapat dimohonkan pembatalannya. Pembatalan atas Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak turut membatalkan Akta Perjanjian Kredit sehingga utang yang dijamin tetap ada dan pelunasannya harus dipenuhi oleh Debitur.

---

This thesis discusses the Granting of Mortgage Right conducted by unauthorized party and ils legal consequences towards the deeds drawn up in relation to such legal action, in accordance with Law Number 4 of the Year 1996 regarding Mortgage Right over Land together with Goods Related to Land. This research uses juridical normative method with qualitative approach which is used to provide qualitative illustration regarding the implementation of loan granting and the Encumbrance of Mortgage Right as well as its consequences over the legal action conducted by unauthorized party. Based on the result of research, it can be concluded that legal action for the Granting of Mortgage Right conducted by unauthorized party over the object of such security does not fulfiil the subjective requirement for the validity of an agreement; therefore, it can be requested for its annulment. The annulment of Deed of Granting of Mortgage Right does not automaticaliy annul the Deed of Loan Agreement, therefore, the secured loan will remain to be valid and its fullrepayment must be satisfied by the Debtor."

"Perkawinan merupakan salah satu acara paling krusial dalam hidup manusia. Dalam melakukan persiapan pernikahan, calon pengantin dapat menunjuk sebuah wedding organizer untuk membantu mempersiapkan segala hal. Jika calon pengantin merasa tidak memerlukan wedding organizer, calon pengantin dapat memesan vendor pernikahan secara terpisah. Seiring dengan perkembangan teknologi, calon pengantin tidak perlu lagi untuk mendatangi vendor pernikahan tersebut secara satu persatu, melainkan dapat melalui sebuah platform yang menyediakan tempat bagi vendor pernikahan untuk dapat menawarkan barang dan/atau jasanya kepada konsumen. Salah satu platform bidang pernikahan yang ada di Indonesia adalah X. Namun dalam proses jual beli, vendor pernikahan kerap kali tidak melakukan apa yang diperjanjikan di awal. Hal tersebut tentu merugikan konsumen. Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus yang dialami konsumen bernama CK. CK merasa dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan vendor Y di mana tempat CK memesan paket foto dan video untuk pernikahannya. Oleh karena itu, Penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh vendor yang ada pada platform pernikahan dan bagaimana penyelesaian terhadap kerugian yang dialami konsumen terhadap vendor yang wanprestasi pada platform pernikahan X.

---

Marriage is one of the most crucial events in human life. In making wedding preparations, the bride and groom can appoint a wedding organizer to help prepare everything. If the bride and groom feel they don't need a wedding organizer, the bride and groom can order a wedding vendor separately. Along with the development of technology, the bride and groom no longer need to visit the wedding vendors one by one, but can go through a platform that provides a place for wedding vendors to be able to offer their goods and/or services to consumers. One of the wedding platforms in Indonesia is X. However, in the buying and selling process, wedding vendors often do not do what was promised at the beginning. This is certainly detrimental to consumers. One of the cases that occurred was the case experienced by a consumer named CK. CK felt aggrieved by the actions of vendor Y where CK ordered a photo and video package for his wedding. Therefore, the author wishes to conduct research on how legal protection is for consumers who are harmed by vendors on the wedding platform and how to resolve losses experienced by consumers against vendors who default on the wedding platform X."

"Penelitian ini membahas mengenai Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dan akbat hukum bagi Notaris atas perbuatan hukum antara Perjanjian Kepemilikan Rumah dan Dana Pinjaman Talangan dalam Hukum Kenotariatan dalam Putusan Nomor 2200/Pid.B/2020/ PN.Sby yang mengetahui perbuatan Notaris dari segi tindak pidana dan perdata serta sanksi yang diterima Notaris dalam hal menyalahgunakan jabatannya sebagai pejabat umum dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normative. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kaitan antara Perjanjian KPR dan Dana Pinjaman Talangan yang disiapkan Notaris dalam hukum kenotariatan adalah Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan tugas dan kewenangan untuk membuat akta sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam hal dana pinjaman talangan berfungsi untuk dasar untuk melakukan perjanjian kredit yang berasal dari Bank. Dalam hal hubungan hukum Notaris dan Dana Pinjaman Talangan tersebut adalah Notaris sebagai pejabat umum terlebih dahulu mempertanyakan isi offering letter yang asalnya dari Bank untuk membuat perjanjian kredit. Notaris membaca dan mencermati hal hal yang diinginkan dalam Dana Pinjaman Talangan tersebut, kemudian meminta kelengkapan berkas yang akan dijadikan substansi perjanjian kredit. Akibat dalam hal perbuatannya, Notaris sudah melakukan perbuatan tercela, maka ia dikenakan pasal 17 ayat 1 huruf i Undang- Undang Jabatan Notaris Nonor 2 Tahun 2014 yaitu melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris terhadap isi sumpah jabatan Notaris mengenai bertindak jujur, amanah, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

---

This research was conducted to find out how the Notary carries out his position as a public official in order to fulfill the public interest and to find out the Notary's actions in terms of criminal and civil acts as well as the sanctions received by the Notary in terms of abusing his position. This study uses a normative juridical research approach. From the results of this study, it is known that the relationship between the mortgage agreement and the bailout loan prepared by a Notary in notarial law is that a Notary as a public official who is given the mandate to make a deed in accordance with the Law on Position Notary must act honestly, thoroughly, independently, impartially and always put the interests of society first. In the event that the bridging loan funds serve as the basis for entering into credit agreements originating from the Bank. In the case of a legal relationship between a Notary and the Bailing Loan Fund, the Notary as a general official first questions the contents of the offering letter originally from the Bank to make a credit agreement. The notary reads and examines the things that are desired in the bridging loan, then asks for the completeness of the files that will be used as the substance of the credit agreement. As a result, in terms of his actions, the Notary has committed a disgraceful act, then he is subject to Article 17 paragraph 1 letter i of the Act on the Position of Notary No. 2 of 2014 namely doing other work that is contrary to religious norms, decency, or propriety that can affect the honor and dignity of the position. Notary and Notary Code of Ethics Perform other acts which are generally referred to as a violation of the Notary Code of Ethics on the contents of the Notary's oath of office regarding acting honestly, trustworthy, thoroughly, independently, and impartially."