Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk menggambarkan relasi ketergantungan di dalamhubungan kerja putting-out system yang terjadi pada pekerja ngelipet di dalamIndustri Percetakan Kartu Perdana Telkomsel, Tanah Abang, Jakarta. Pendekatanpenelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan strategi studi kasus melaluiteknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan data sekunder.Hasil penelitian ini menemukan bahwa relasi sosial yang terjadi di dalamhubungan kerja putting-out system merupakan hasil dari subkontrak bergandaantara sektor formal dan sektor informal. Penelitian ini juga menemukan bahwapekerja di sektor informal melalui mekanisme putting-out system di dalam relasitersebut berada pada posisi subordinat dan mengalami ketergantungan kepadasektor formal. Selain itu, pekerja di sektor informal ini secara tidak langsungmemberikan subsidi kepada kapitalisme melalui berbagai macam aspek yangselama ini dibatasi oleh regulasi negara.

---

ABSTRACTThe purposes of this study is to describe dependent relationship in the workerrelation of putting-out system that happened to ngelipet worker in Telkomselstarter pack printing industry. This study use qualitative approach with case studystrategy through a detailed data collection which is in-depth interviewing,observing and literature study. This study found that social relation that happenedwithin putting out system are result from double subcontract between formal andinformal sector. This study also shows that worker who works in informal sectorare lives in a subordinat position and depends to formal sector. In addition, workerwho works in informal sector indirectly gives subsidy to capitalism through anyaspect that limited by nation regulation"

"Putting out system merupakan skema kerja pada sektor informal yang sebagian besar proses produksinya berada di rumah dan tempat yang dipilih sendiri oleh pekerjanya secara langsung tanpa adanya supervisi dari pemberi kerja. Skema kerja dengan putting out system banyak dialami oleh pekerja rumahan. Melalui sistem ini pemberi kerja dapat mengefisienkan biaya produksi dengan memberikan upah yang rendah dan tidak sebanding dengan beban pekerjaan, jumlah jam kerja serta tidak adanya jaminan ketenagakerjaan yang didapatkan oleh pekerja rumahan. Kerja rumahan secara mayoritas dilakukan oleh perempuan pekerja rumahan. Mereka harus menyelesaikan target pekerjaan dengan waktu kerja lebih dari dua belas jam dalam sehari. Akibatnya, Hak ekonomi dan sosial mereka sebagai pekerja pun tidak terpenuhi dan terabaikan. Pengabaian hak yang dirasakan oleh pekerja rumahan menandakan tidak adanya perlindungan dari pemerintah atau negara bagi para pekerja sektor informal. Perbedaan kondisi yang cukup mencolok antara pekerja formal dan informal adalah ada tidaknya daya tawar (bargaining power) pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses kerja rumahan dengan skema putting out system yang terjadi pada perempuan pekerja rumahan pengelem alas kaki; mendeskripsikan proses daya tawar (bargaining power) yang dilakukan oleh perempuan pekerja rumahan pengelem alas kaki dalam menuntut pemenuhan hak ekonomi dan sosial; serta mengidentifikasi dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kepemilikan daya tawar perempuan pekerja rumahan pengelem alas kaki. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa daya tawar (bargaining power) yang dimiliki oleh perempuan pekerja rumahan sangat lemah bahkan tidak ada. Bahkan mereka tidak memiliki ruang atau kesempatan untuk melakukan negosiasi terkait upah yang mereka terima. Padahal daya tawar (bargaining power) menjadi aspek penting bagi perempuan pekerja rumahan dalam mencapai hidup yang sejahtera. Selain itu, daya tawar juga menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perempuan pekerja rumahan untuk menuntut pemenuhan atas Hak ekonomi dan sosial mereka. Baiknya dalam perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dapat pula memperhatikan aspek kesejahteraan bagi perempuan pekerja rumahan sebagai pertimbangan dalam penyusunan regulasi tentang pekerja rumahan. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk giat mengkampanyekan anti-sweatshop sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi kerja dan upah bagi perempuan

---

The putting out system is a work scheme in the informal sector where most of the production process is located at home and in a place that the workers choose directly without any supervision from the employer. Work schemes with a putting out system are experienced by many homeworkers. Through this system, employers can streamline production costs by providing low wages that are not proportional to the workload, the number of hours worked and there is no employment guarantee that the homeworkers get. Homework is predominantly carried out by women homeworkers. They must complete work targets with a work time of more than twelve hours a day. As a result, their economic, social and cultural rights as workers are not fulfilled and are neglected. The denial of rights felt by homeworkers indicates the absence of protection from the government or the state for informal sector workers. The difference in conditions that is quite striking between formal and informal workers in the presence or absence of the bargaining power of workers. This study aims to describe the homework process with a putting out system scheme that occurs in women homeworkers who glue footwear; describe the bargaining power process exercised by women homeworkers who glue footwear in demanding fulfilment of economic and social rights; identifying and explaining the supporting and inhibiting factors that affect the bargaining power ownership of women homeworkers who glue footwear. The research was conducted using a qualitative approach. The results of the study concluded that the bargaining power possessed by women homeworkers is very weak or even non-existent. They do not even have space or opportunity to negotiate the wages they receive. Whereas bargaining power is an important aspect for women homeworkers in achieving a prosperous life. Apart from that, bargaining power is also one of the efforts that women homeworkers can make to demand the fulfilment of their economic, social and cultural rights. It is better if, in the formulation of policies carried out by the government, it can also pay attention to the welfare aspects of women homeworkers as a consideration in drafting regulations on homeworkers. Also, this study recommends the government to actively campaign for anti-sweatshops as an effort to improve working conditions and wages for women"

"Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan sistem mlipir yang lahir dan bertahan dalam hubungan produksi di wilayah pembangunan industri kayu lapis. Pendekatan penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan strategi studi kasus melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan data sekunder. Hasil penelitian ini menemukan sistem mlipir lahir dan bertahan dengan dukungan hubungan-hubungan sosial dan ekonomi yang memberikan keuntungan bagi aktor-aktor pembangunan industri, yakni sektor industri, elit lokal, dan masyarakat. Meskipun terlihat mengalami perubahan ekonomi dari hubungan yang saling menguntungkan, masyarakat di dalam sistem ini masih berada pada kondisi yang relatif belum sejahtera. Sistem mlipir yang sepintas mengingatkan pada putting out system ini memiliki keunikan dibandingkan dengan sistem produksi lainnya ditinjau berdasarkan karakteristik, proses dan hasilnya.

---

The purpose of this study is to describe mlipir system which emerged and perpetuated within relations of production in the plywood industrial development area. The qualitative approach is applied in this case study through a detailed data collection which is in-depth interviewing, observing and literature study. This study found that mlipir system emerged and perpetuated with the support of social and economic relations that provide benefits for the actors: industrial sector, local elite, and society. People in the system still experienced poverty although it seems that there are economic changes established by the mutual relations between the actors. Based on its characteristics, process and outcomes, Mlipir System is unique compared to other production systems."

"Tesis ini tentang hubungan kerja manajemen TV-7, perusahaan Satpam dan Polsek Tanah Abang dalam penyelenggaraan kegiatan pengamanan di gedung kantor TV-7 Jakarta. Perhatian utama tesis ini adalah pada pola kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh petugas satpam dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di gedung kantor TV-7, dengan fokus pada pola hubungan yang terjalin antara petugas satpam dan petugas Polsek Tanah Abang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif untuk mempermudah pelaksanaan pengumpulan data, dengan tehnik pengamatan terlibat dan wawancara berpedoman untuk mengungkapkan pola hubungan kerja yang terjadi.Saat ini pertumbuhan perusahaan jasa pengamanan di Indonesia meningkat tajam seiring dengan diterbitkannya Skep Kapolri No. Pol.: Skep/1138/X/1999 tanggal 5 Oktober 1999, dengan harapan dapat membantu aparat kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi kepolisian terbatas dilingkungan kerjanya masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan studi pada penyelenggaraan pengamanan oleh suatu badan usaha jasa pengamanan & penyelamatan (BUJPP) di PT. Duta Visual Mandiri (TV-7) Jakarta. Badan usaha jasa pengamanan & penyelamatan yang menyelenggarakan jasa pengamanan tersebut adalah PT. Bravo Humanika Perkasa.Permasalahan yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja perusahaan satpam dalam penyelenggaraan kegiatan pengamanan di TV-7 Jakarta.Daftar Kepustakaan : 19 buku + 8 dokumen"

"Pengelolaan Pasar Tanah Abang selalu menjadi permasalahan krusial sejak masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso (1997) hingga Gubernur Anies (2018), yaitu mengenai kehadiran pedagang kaki lima (PKL) dan kemacetan. Dalam 100 hari kepemimpinannya Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan penutupan salah satu ruas jalan untuk area berjualan PKL sehingga menimbulkan pro dan kontra. Permasalahan tersebut dalam penelitian ini dikaji menggunakan model inkremental dari teori kebijakan publik dan model eksternalitas dari teori ekonomi neo-klasik. Model inkremental merupakan suatu model yang memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seharusnya. Sedangkan, model eksternalitas adalah model yang memandang dampak (dari transaksi) terhadap pihak ketiga (yang tidak ikut transaksi) dalam suatu kesepakatan yang dibuat antara pihak pertama dan pihak kedua. Penelitian ini hendak menjawab mengenai alasan mengapa Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan pengelolaan Blok G Pasar Tanah Abang dengan menutup salah satu ruas Jalan Jatibaru Raya serta siapa yang menerima manfaat dari kebijakan pengelolaan Blok G Pasar Tanah Abang dan pihak-pihak mana saja yang dirugikan atas diterapkannya kebijakan tersebut. Dalam menetapkan kebijakan tersebut Gubernur Anies beralasan untuk mengakomodasi para PKL. Penelitian ini menemukan dugaan bahwa kebijakan penutupan jalan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi janji politik Gubernur Anies saat Pilkada DKI 2017 terhadap masyarakat Tanah Abang, sehingga sangat diduga beberapa pihak yang menerima manfaat dari diberlakukannya kebijakan tersebut adalah para PKL, Haji Lulung, dan Anak Wilayah (Komunitas Pemuda Tanah Abang di bawah binaan Haji Lulung). Selain itu, pihak-pihak yang dirugikan dari kebijakan tersebut adalah Pedagang Blok G, pejalan kaki, dan supir Angkot. Penerapan kebijakan tersebut pada akhirnya membuat Gubernur Anies dinilai melakukan maladministrasi oleh Ombudsman, salah satunya dengan melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Ombudsman memunculkan rekomendasi penon-aktifan jabatan Anies sebagai gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri.

---

The management of the Tanah Abang Market has always been a crucial problem since the leadership of Governor Sutiyoso (1997) to Governor Anies (2018), namely regarding the presence of street vendors (PKL) and congestion. In his 100 days of leadership, Governor Anies issued a policy of closing one of the road segments for selling street vendors, which gave rise to pros and cons. These problems in this study were examined using incremental models of public policy theory and externality models of neo-classical economic theory.

The incremental model is a model that views public policy as a continuation of activities that have been carried out by the previous government, only by making changes it should. Whereas, the externality model is a model that views the impact (of transactions) on a third party (who does not participate in a transaction) in an agreement made between the first party and the second party.

This research is about to answer the reasons why Governor Anies issued a policy on managing the Blok G Tanah Abang Market by closing one of the Jatibaru Raya Road segments and who benefited from the management policy of the Blok G Tanah Abang Market and which parties were disadvantaged for the implementation of the policy. In establishing the policy, Governor Anies reasoned to accommodate the street vendors.

This study found the allegation that the road closure policy was carried out to accommodate Governor Anies political promises during the 2017 DKI Pilkada to the people of Tanah Abang, so it was highly suspected that some parties who benefited from the enactment of these policies were street vendors, Haji Lulung and Regional Children (Youth Community Tanah Abang under the guidance of Haji Lulung). In addition, the aggrieved parties of the policy are Block G Traders, pedestrians, and public transportation drivers.

The implementation of this policy ultimately made Governor Anies considered maladministration by the Ombudsman, one of which was by violating Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation so that the Ombudsman raises recommendations for the deactivation of Anies position as governor to the Ministry of Home Affairs."

"Penelitian ini mengkaji dampak dari dinamika keberadaan preman di wilayah Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat terhadap masyarakat dari tahun 1997 hingga 2001. Pasar Tanah Abang adalah salah satu sentra ekonomi besar di Jakarta Pusat yang sejak tahun 1970-an menjadi lahan subur bagi perkembangan aktivitas preman. Persoalan preman di wilayah ini kemudian memuncak ketika memasuki periode 1990-an. Pada tahun 1997, media nasional merekam serangkaian peristiwa besar di Tanah Abang akibat ulah preman di wilayah ini yang kemudian membawa dampak terhadap masyarakat Tanah Abang. Penelitian ini menemukan bahwa dampak tersebut menyebabkan perubahan perspektif masyarakat Tanah Abang dalam melihat aktivitas preman di wilayahnya. Mereka yang awalnya menerima keberadaan preman, kemudian menjadi menolak dan bersikap resisten terhadap keberadaan preman tersebut. Penyebabnya karena terjadi peningkatan aktivitas preman yang masif, yang secara bersamaan juga mulai mengintervensi kehidupan masyarakat setempat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah surat-surat kabar Tempo, Kompas, Pos Kota, Suara Pembaruan, The Jakarta Post, Media Indonesia, dan Rakyat Merdeka. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menangani kasus preman kedepannya.

---

This study examines the impact of the dynamics of the presence of preman in the Tanah Abang Market area of Central Jakarta on the community from 1997 to 2001. Tanah Abang Market is one of the major economic centers in Central Jakarta which since the 1970s has been a fertile ground for the development of preman activities. The issue of preman in this area then peaked during the 1990s. In 1997, the national media recorded a series of major events in Tanah Abang due to the actions of preman in this area which then had an impact on the Tanah Abang community. This study found that this impact caused a change in the perspective of the Tanah Abang community in viewing the activities of preman in the area. Those who initially accepted the existence of preman, then rejected and became resistant to the existence of these preman. This is because there was a massive increase in preman activities, which simultaneously began to intervene in the lives of local communities. This paper uses a historical research method with four stages, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The sources used in this research are Tempo, Kompas, Pos Kota, Suara Pembaruan, The Jakarta Post, Media Indonesia, and Rakyat Merdeka newspapers. This research is expected to be a reference for the government in handling preman cases in the future."

"Kebijakan integrasi moda transportasi publik merupakan upaya penting dalam pelaksanaan transportasi publik khususnya di Jakarta. Pasalnya kebutuhan transportasi publik di Jakarta tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat Jakarta saja namun berkaitan juga dengan masyarakat Jabodetabek. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan integrasi moda transportasi publik juga melibatkan antar aktor dan antar level dalam pemerintah serta non-pemerintah. Salah satu upaya dari integrasi moda transportasi yakni dengan adanya kebijakan penataan stasiun, salah satunya Stasiun Tanah Abang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi multi-level governance dalam penataan stasiun serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian ini menganalisis bahwa implementasi multi-level governance dalam penataan Stasiun Tanah Abang merupakan hal yang kompleks karena berkaitan dengan banyak aspek seperti kebijakan tata kota, tata kelola antar level dengan koordinasi pada berbagai pihak, hingga partisipasi masyarakat. Meskipun implementasi multi-level governance dalam penataan stasiun terdapat tantangan yang perlu kembali disepakati yakni terkait regulasi serta partisipasi publik sebagai perwujudan multi-level governance dalam integrasi transportasi Jakarta dan sekitarnya. 

---

The policy of integrating public transportation modes is an important effort in the implementation of public transportation, especially in Jakarta. This is because the need for public transportation in Jakarta is not only the needs of the people of Jakarta, but is also related to the people of around Jakarta. Therefore, the implementation of the integration of public transportation modes also involves between actors and between levels within the government and non-government. One of the efforts to integrate transportation modes is the existence of a station arrangement policy, one of which is Tanah Abang Station. This study aims to analyze the implementation of multi-level governance in station arrangement and the factors that influence the policy. This research was conducted with a post-positivist approach with descriptive objectives through in-depth interview data collection techniques and literature studies. The results of this study analyze that the implementation of multi-level governance in the arrangement of Tanah Abang Station is complex because it relates to many aspects such as urban planning policies, multi-level governance with coordination of various parties, and public participation. Although the implementation of multi-level governance in structuring stations, there are challenges that need to be re-agreed, namely related to regulations and public participation as a manifestation of multi-level governance in the integration of transportation in Jakarta and its surroundings."