Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas analisis aspek pengawasan dalam pelaksanaan Undang undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek pengawasan dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam Hasil penelitian ini menghasilkan dua tipe pengawasan yaitu pengawasan preventif melalui sosialisasi pengawasan dalam pendaftaran merek pengawasan dalam perpanjangan merek dan pengawasan dalam penghapusan merek Pengawasan kedua adalah tindakan represif berupa koordinasi antar instansi pemerintah responsivitas pemerintah sumber daya dan peran pengawasan masyarakat.

---

This research discusses the analysis of monitoring aspect of the implementation of the Trademark Law No 15 of 2001 in the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law and Human Rights. The purpose of this study is to analyze the implementation of the Trademark Law No 15 of 2001 in the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law and Human Rights. This study uses qualitative approach with descriptive design The techniques used for data collection are observation and in depth interview. This study resulted in two types of supervision The first is preventive supervision through socialization supervision in brand registration supervision on brand extention and brand elimination. The second is repressive action such as coordination among government agencies government responsivity resources and the role of public supervision."

"Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membuat hidup masyarakat dunia semakin mudah, sama hal nya dengan   masyarakat Indonesia. Saat ini, masyarakat dihadapkan dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan termasuk di instansi pemerintahan maupun swasta. Contoh dari transfromasi yang terjadi adalah dengan adanya pendaftaran merek berbasis online atau melalui aplikasi. Hal terkait pendaftaran secara elektronik atau online ini telah ditetapkan pada Undang-Undang No 20 Tahun 2016. Namun,  pada implementasinya DJKI membutuhkan waktu kurang lebih tiga tahun untuk dapat menerapkan sistemnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap penerapan sistem pendaftaran merek secara online pada DJKI. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu Merek, pelayanan publik, dan implementasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah DJKI telah menerapkan pendaftaran merek dengan baik walaupun banyak kendala seperti resistensi yang tejadi dari pihak internal maupun eksternal, banyaknya aspirasi dari berbagai stakeholders dan lain-lain.

---

The rapid development of technology and information makes life easier for the people of the world, just like the Indonesian people. Currently, society is faced with changes in the environment, including in government and private agencies. An example of the transformation that occurs is the presence of online-based trademark registration or via an application. Regarding electronic or online registration, it has been stipulated in Law No. 20 of 2016. However, in its implementation, DGIP takes approximately three years to be able to implement the system. This study aims to analyzing the application of the online trademark registration system at DGIP. The theory used in this research is the brand, public service, and policy implementation.  The method used in this study is qualitative, data collection techniques with in-depth interviews. The results obtained from this study are that DGIP has implemented trademark registration well, although there are many obstacles such as resistance that occurs from internal and external parties, the many aspirations from various stakeholders, and others."

"[Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana TinjauanPencatatan Perjanjian Lisensi Merek Pada Direktorat Jenderal KekayaanIntelektual menurut UU no. 15 tahun 2001 tentang merek. Permasalahan dalamtesis ini adalah apakah undang-undang merek sudah cukup mengatur tentangperjanjian lisensi merek, apakah konsekuensi atas perjanjian lisensi yang belumdicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, apakah kendalakendala/hambatan dalam praktek dengan belum diterbitkannya PP tentang tatacara pencatatan perjanjian lisensi merek. Penulisan tesis ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya.Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, belum cukup mengaturtentang hal-hal yang berkaitan dengan merek terutamanya tentang perjanjianLisensi Merek. Karena dalam undang-undang ini hanya terdapat aturan secaraumum, belum terdapat aturan yang mengatur secara khusus tentang merektersebut. Konsekuansi yang didapat oleh penerima atau pemberi lisensi adalahtidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap perjanjian lisensi yang merekabuat atas Hak Kekayaan Intelektual. Karena perjanjian lisensi yang tidakdicatatkan pada Direktorat Jenderal, maka tidak akan mengikat pihak ketiga..Kendala-kendala/hambatan dalam praktek dengan belum diterbitkannya PeraturanPresiden tentang tata cara pencatatan perjanjian lisensi adalah mengakibatkanperjanjian lisensi itu tidak di proses oleh Direktorat Jenderal, serta syarat-syaratatas pencatatan perjanjian lisensi tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimanamestinya. Akibat lain adalah pemohon merasa kurang perlu mencatatkan suatuperjanjian lisensi yang dibuatnya, sehingga mengakibatkan berkurangnyapemohon;This thesis aims to determine how Registration Overview TrademarkLicense Agreement In the Directorate General of Intellectual Property by Law no.15 2001 about the trademark. The problem in this thesis is Does the lawgoverning the trademark has enough trademark licensing agreement, whether theconsequences of the license agreement which has not been recorded at theDirectorate General of Intellectual Property, whether the obstacles / barriers inpractice by not issuing the PP regarding the procedure of recording the licenseagreement trademark. This thesis uses normative law research method withsecondary data as its data source.Act No. 15 of 2001 on Trademarks, have notsufficiently regulate on matters relating to the trademark mainly on TrademarkLicense Agreement. Because in this law there are only general rules, yet therewere rules governing specifically about the trademark. Consequences obtained bythe recipient or licensor is no legal protection against license agreements theymake. Due to licensing agreements that are not listed in the Directorate General,it will not be binding on third parties .Constraints / obstacles in practice by notissuing a Presidential Regulation on the procedure of registration of the licenseagreement is resulting in a license agreement it is not in the process by theDirectorate-General, as well as on registration terms of the license agreementcan not be implemented properly. Another consequence is the applicant felt lessneed to record a license agreement made, thus resulting in fewer applicants, This thesis aims to determine how Registration Overview TrademarkLicense Agreement In the Directorate General of Intellectual Property by Law no.15 2001 about the trademark. The problem in this thesis is Does the lawgoverning the trademark has enough trademark licensing agreement, whether theconsequences of the license agreement which has not been recorded at theDirectorate General of Intellectual Property, whether the obstacles / barriers inpractice by not issuing the PP regarding the procedure of recording the licenseagreement trademark. This thesis uses normative law research method withsecondary data as its data source.Act No. 15 of 2001 on Trademarks, have notsufficiently regulate on matters relating to the trademark mainly on TrademarkLicense Agreement. Because in this law there are only general rules, yet therewere rules governing specifically about the trademark. Consequences obtained bythe recipient or licensor is no legal protection against license agreements theymake. Due to licensing agreements that are not listed in the Directorate General,it will not be binding on third parties .Constraints / obstacles in practice by notissuing a Presidential Regulation on the procedure of registration of the licenseagreement is resulting in a license agreement it is not in the process by theDirectorate-General, as well as on registration terms of the license agreementcan not be implemented properly. Another consequence is the applicant felt lessneed to record a license agreement made, thus resulting in fewer applicants]"

"Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah sebagian besar proses kerja di sektor swasta. Dewasa ini kemajuan teknologi mulai melanda sektor publik yang dinilai lebih konservatif dibandingkan dengan sektor swasta melalui inisiatif penerapan e-government. Upaya penerapan e-government melalui berbagai inisiatif bertujuan memberikan pelayanan yang lebih baik, kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam upayanya menerapkan e-government telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk berbagai inisiatif. Salah satu bentuk inisiatifnya yakni perpustakaan kekayaan intelektual digital atau Intellectual Property Digital Library (IPDL) yaitu sebuah basis data digital yang berisi semua kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. IPDL adalah bentuk aplikasi dari sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk penyebaran informasi kekayaan intelektual. Pemanfaatan IPDL untuk kalangan internal bertujuan untuk menggantikan proses pemeriksaan manual. Dengan penggunaan IPDL ini diharapkan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa di Direktorat Jenderal HKI. Penerapan IPDL merupakan salah satu bentuk upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan e-government oleh Direktorat Jenderal HKI. Penerapan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu sumber daya manusia, teknologi, proses dan organisasional yang menentukan sejauh mana perkembangan penerapan e-government di Direktorat Jenderal HKI. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana penerapan e-government atas penerapan IPDL di Direktorat Jenderal HKI dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan pendekatan positivism dan menganalisanya secara deskriptif berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh melalui kuesioner dan data kualitatif melalui wawancara terhadap berbagai pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor terkait dengan penerapan e-government yang ada di Direktorat Jenderal HKI relatif memadai dan menunjang keberhasilan penerapan e-government yang ditandai dengan infrastruktur teknologi yang cukup baik dan komitmen yang besar dari pimpinan yang tercermin dari penetapan strategi dan anggaran. Akan tetapi modal dasar ini tidak ditunjang dengan proses yang memadai yang tercermin dari ketidakpuasan pengguna atas inisiatif penerapan e- government tersebut terutama dalam hal operasionalisasi. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa langkah-langkah evaluasi berkala atas inisiatif penerapan e-government harus dilakukan untuk memantau pelaksanaan penerapan inisiatif e-government.

---

The advancement of information technology has changed business process of private sector as well as reduced cost and simplified process. Nowadays, information technology has also been utilized in conservative public sector through e-government initiatives. E-government initiatives aim to modemize the public sector by using information technology to provide better Service. In its effort to implement e-government, Directorate General of Intellectual Property Rights (DGIPR) has utilized information and technology in several initiatives such as the establishment of Intellectual Property Digital Library (IPDL) launched on February 701, 2007. 1PDL contains database of registered intellectual property. Using application of technology information and communication, IPDL is proposed to disseminate intellectual property information for extemal users. Examiners of DGIPR which are the internal users of IPDL are expected to change their manual work procedures to obtain faster and simpler results. This initiative of e-government by DGIPR entails the accommodation of several factors which are human resources, technology, process, institutional and organizational factors to define the implementation of e-government in DGIPR. This research focused on identifying the extent of the implementation of e-government in DGIPR and the influencing factors by using positivism approach. Descriptive analysis is conducted based on quantitative data of questionnaire and qualitative data from in depth interview. Results of the study show that the implementation of e-government in DGIPR is considered to be in Interactive Presence stage of UN. Concurrently, factors supporting the implementation of e- government has relatively accommodated by DGIPR which signified by sufficient technology infrastructure and strong commitment of strategy. However, these fundamental factors have not thoroughly supported with sufficient operational process. It is reflected from the dissatisfaetion response of users. It can be concluded that periodic evaluation of the initiative needs to be performed in order to ensure the successful implementation of e-government."

"Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui apakah jabatan sebagai Notaris dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, serta untuk mengetahui alasan hukum (Ratio Legis) mengenai pendapat bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum tidak dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan dikeluarkannya Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU2.UM.01.01-369 Tertanggal 22 Desember 2010 Perihal Notaris Sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan disertai dengan Surat Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI.5-HM.02.03-110.455 tertanggal 27 Desember 2010 perihal Konsultan HKI.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen, serta penulis mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah informasi untuk penelitian ini. Tesis ini membahas mengenai apakah jabatan Notaris dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan dikeluarkannya produk hukum Tata Usaha Negara petunjuk (Regelingen) dan keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking). Namun, produk hukum Tata Usaha Negara tersebut cacat hukum karena dibuat tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan Pejabat Tata Usaha Negara.Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya professional lebih fokus terhadap kewenangan dan/atau kewajiban masing-masing, dan karena berhubungan dengan suatu produk hukum Tata Usaha Negara maka sebaiknya Pejabat Tata Usaha Negara lebih cermat dalam menerapkan hukum demi tegaknya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

---

Objective of this thesis was to determine whether the position as a Notary may be concurrently as Intellectual Property Rights Consultant, as well as to find out the reasons of law (ratio legis) of the opinion that the Notary as Acting General can`t concurrently as Intellectual Property Rights in line with the issuance of the Director of Civil Directorate General of General Law Administration of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU2.UM.01.01-369 22nd of December, 2010 regarding Notary As Intellectual Property Rights and accompanied by a letter of the Director of Cooperation and Development of the Directorate General of Intellectual Property Rights No. HKI.5- HM.02.03-110.455 27th of December, 2010 regarding IPR Consultant.The method used in this research is a normative juridical research, which can be obtained from the source material library and study documents, as well as the authors conducted an interview to the informant or informants to add information for this study. This thesis discusses about whether the office of Notary may be concurrently as Intellectual Property Rights laws in line with the release of the State Administrative instructions (Regelingen) and the decision of the State Administration (Beschiking). However, the laws of the State Administration legally flawed because it was not made under the provisions of applicable law and is a form of arbitrariness Administrative Officer.Results of the study suggest that there should be professional focus towards authority and / or obligations of each, and because it deals with a legal product Administrative then you should Officers Administrative more careful in applying the law in order to uphold the purpose of the law is fairness, certainty and expediency."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis persepsi dari pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI (DJKI Kemenkumham RI) terhadap penerapan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan DJKI Kemenkumham RI. Berlandaskan kepada teori pengelolaan sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Faustino Cardoso Gomes, penelitian ini akan melihat bagaimana pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh DJKI Kemenkumham RI setelah diterapkannya reformasi birokrasi jika dilihat dari persepsi pegawai di lingkungan DJKI Kemenkumham RI. pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi pegawai DJKI, pengelolaan sumber daya manusia setelah reformasi birokrasi sudah mengalami perubahan menjadi tergolong baik jika dibandingkan dengan kondisi sebelum reformasi birokrasi.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about the analysis of employees perceptions of implementation bureaucratic reform in the field of human resource management at the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (DJKI Kemenkumham RI). Based on the theory of human resource management that put forward by Faustino Cardoso Gomes, this research will look at how human resource management after bureaucratic reforms that carried out by the DJKI Kemenkumham RI that viewed from the perception of DJKI employees. The approach of this research is used by positivist with descriptive objectives through data collection techniques through questionnaires and literature studies. The results of this research indicate that the management of human resources implementation after bureaucratic reforms has changed to be classified as good while compared to the conditions before the bureaucratic reform."

"ABSTRAK

Otomasi administrasi hak kekayaan intelektual telah dimulai sejak tahun 1990 dengan adanya pembuatan rencana induk sistem informasi manajemen hak cipta, paten, dan merek. Berdasarkan rencana induk tersebut, otomasi dimulai dengan studi kelayakan pengembangan sistem administrasi paten, sistem administrasi merek, dan sistem administrasi hak cipta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi efektivitas dari otomasi administrasi hak kekayaan intelektual. Lebih lanjut persepsi efektifitas yang dianaiisis termasuk distnbusi dan frekuensinya terhadap otomasi yang telah dibangun dengan mengumpulkan data responden dari internal Ditlen HKI rnelalui pengambilan sampel secara purposif

Hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa tingkat persepsi efektifitas otomasi administrasi DitJen HKI berdasarkan siklus pengembangan sistem dari yang tertinggi sampai terendah adalah dimensi investigasi sistem (mean score = -1,300), dimensi desain sistem (mean score = -1,380), dimensi analisis sistem (mean score = -1,513), dimensi pemeliharaan sistem (mean score = -1,670), dan climensi implementasi sisteni (mean score = -1,951) secara berturutturut. Dimensi implementasi sistem yang memiliki mean score terendah terutama terletak pada variabel pengembangan perangkat lunak dengan indikator pengembangan aplikasi perangkat lunak (mean score = -1,990), pelaksanaan evaluasi setiap modul aplikasi perangkat lunak (mean score = -1,058), dan pelaksanaan validasi data (mean score = -2,000).

Dari analisis distribusi dan frekuensi diperoleh rata-rata persentase persepsi efektifitas otomasi adalah sekitar 21% responden menyatakan baik dan sekitar 79% responden menyatakan tidak baik. Dari rata-rata persepsi efektifitas tersebut lebih jauh diketahui bahwa untuk pengembangan aplikasi perangkat lunak hanya sekitar 8% responden menyatakan baik sedangkan sisanya menyatakan tidak baik.

---

ABSTRACT

Intellectual property administration automation was started since 1990 with the established of the master plan (blue print) management information system of copyrights, patent, and trademark. According to the master plan, automation was started with feasibility study in the system development of patent administration, trademark administration, and copyrights administration.

Focus of this study is the analysis of effectivities perception of intellectual property administration automation_ Further, the effectivities perception were analyzed included its distribution and frequency to the automation that have established, which is by collecting the answering from internal Directorate General of Intellectual Property via questionnaire with purposive sampling.

The study result are disclosed that the level of effectivities perception of intellectual property administration automation in the Directorate General of Intellectual Property based on the system development cycle as follows: system investigation have mean score -1,300 is the most effective, in addition system design (mean score= -1,380), system analysis (mean score = -1,513), system maintenance .(mean score = -1,670), and system implementation (mean score = -1,951), respectively. System implementation is the Iowest effectivities, particularly in the variable indicator of the software application development (mean score = -1,990), evaluation of each software application module (mean score = -1,058), and data validation (mean score = -2,000).

The result of distribution and frequency analysis are average presentation of effectivities perception of automation about 21% respondent give good respond (positive) and around 79% respondent give negative respond. In the system implementation, software application development is the lowest effectivities perception that is only 8% respondent give positive respond and others are give negative respond."