Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai Putusan Banding sengketa Transfer Pricing atas penjualan bahan baku antara DJP dan PT APS. Pendekatan Analisis Kesebandingan yang berbeda antara DJP dan PT APS menyebabkan perbedaan persepsi dalam menerapkan Metode Transfer Pricing yang menyebabkan koreksi fiskal pada penjualan bahan baku yang sudah dilaporkan. Kurang mendalamnya analisis DJP dalam bisnis dan faktor ekonomi menyebabkan koreksi DJP tidak dapat dipertahankan pada Banding di Pengadilan Pajak. Kurangnya Regulasi Trasfer Pricing pada periode tersebut mengharuskan hakim mengacu kepada OECD Transfer Pricing Guidelines dan konvensi internasional lainnya.

---

This thesis discussed about Transfer Pricing Dispute on Appeal Verdict for selling transaction between DGT and PT APS. Different approach on Comparability Analyze between DGT and PT APS caused perceived difference in applying the transfer pricing methods which lead to fiscal correction on the selling transaction which already submitted in Corporate Income Tax Return. The lack of DGT analyze depth on business and economic factor caused DGT?s correction cannot be defended in Tax Court. The absence of Transfer Pricing regulation at that period required the judges to consider the OECD Transfer Pricing Guidelines and other international Convention."

"Risiko pemeriksaan atas transfer pricing masih menjadi salah satu isu yang menjadi kekhawatiran di kalangan eksekutif perpajakan dan keuangan masuk ke dalam posisi teratas dalam survei Ernest & Young tahun 2023. Selain itu, isu ini masih menjadi pembahasan antara OECD dan negara yang tergabung dalam G20 Inclusive Framework on BEPS yang mana mereka mulai mengembangkan pendekatan Pillar One & Pillar Two untuk salah satunya untuk mengatasi sengketa pajak transfer pricing. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik wajib pajak sebagai indikator penting untuk menentukan pemenuhan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Selain itu, penelitian ini menganalisis penyebab sengketa pajak pada seluruh jenis transaksi afiliasi yang mengalami sengketa pajak transfer pricing sehingga memperoleh hasil analisis yang lebih luas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap jenis transaksi afiliasi yang mengalami sengketa pajak transfer pricing memiliki karakteristik wajib pajak dengan kondisi industri dan kondisi transaksi afiliasi yang berbeda-beda. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa setiap jenis transaksi afiliasi memiliki penyebab sengketa pajak transfer pricing berbeda tergantung pada indikator-indikator prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang paling dominan menimbulkan sengketa pajak. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan informasi bagi pemeriksa pajak untuk melakukan evaluasi atas proses pemeriksaan ketika dalam menentukan koreksi sengketa pajak transfer pricing, serta mendorong wajib pajak untuk membuat dokumentasi transfer pricing yang benar, jelas, dan komprehensif.

---

The risk of transfer pricing’s audit is still the main issues and concerns among and finance executives according to the 2023 survey by Ernest & Young. Furthermore, this issue is still hot topic for discussion between the OECD and the members of the G20 that join in Inclusive Framework on BEPS (IF). One of the topics of discussion is related to dispute resolution with the Pillar One & Pillar Two approach developed by OECD to resolve transfer pricing tax disputes. Therefore, this study aims to analysis the characteristics of taxpayers as important indicator in the application of arm’s length principle. Furthermore, this study aims to analyzes the causes of tax disputes according to all types of affiliate transactions that experience transfer pricing tax disputes to obtain extensive analysis. The results of this study show that each type of affiliates transactions that experiences a transfer pricing tax dispute have the different characteristics of taxpayers with different industry conditions and affiliate transactions. The results of this study also show that each type of affiliates transaction has different causes of tax disputes according to the indicators of arm’s length principles. Hereinafter, this study should be become an information reference for tax auditors to evaluate the audit process when determining corrections to transfer pricing tax disputes, as well as encourage taxpayers to prepare correctly, clear, and comprehensive transfer pricing documentation."

"Laporan ini membahas tentang kasus pajak PT CK Indonesia pada tahun pajak 2013. Pokok pembahasan dalam laporan ini adalah penggunaan metode harga transfer atas Harga Pokok Penjualan dan pembayaran royalti. Pada kasus pajak ini, PT CK Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak menggunakan metode harga transfer yang berbeda dalam membuktikan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sehingga menimbulkan perbedaan hasil perhitungan harga wajar dan laba wajar. Penulis melakukan analisis atas penggunaan metode harga transfer oleh kedua belah pihak secara terpisah dengan sudut pandang masing-masing dengan menggunakan peraturan terkait yang berlaku.

---

This report discusses about tax dispute of PT CK Indonesia in fiscal year 2013. The main topics in this report are the usage of transfer pricing method in Cost of Goods Sold and royalty payment. In this dispute, PT CK Indonesia and Directorate General of Taxation use different transfer pricing methods in order to prove the arm's length principle, which result in different calculations of arm's length price and arm's length profit. This report also discusses the analysis of transfer pricing method by both parties separately with each party's point of view using the prevailing relevant regulations."

"Penelitian ini meneliti kewajaran atas pemberian remunerasi atas aktivitas marketing yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki merk dagang yang dipasarkannya Perusahaan seharusnya mendapatkan penggantian atas biaya marketing yang berlebihan karena secara tidak langsung telah membesarkan intangible property dari pemilik sah merk dagang pihak afiliasi Penulis mengambil contoh kasus 3 perusahaan multinasional yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak untuk menganalisis fungsi pemasaran yang dilakukan dan menghitung kewajaran pemberian remunerasi marketing tersebut serta menghitung tambahan potensi Pajak Penghasilan Penulisan yang dilakukan dengan metode pengumpulan data kualitatif ini diharapkan memberikan gambaran perhitungan dan kesadaran Wajib Pajak di Indonesia dalam melakukan aktivitas marketing berlebihan yang dapat menimbulkan marketing intangible Selain itu perhitungan ini dapat digunakan oleh Account Representative dalam meneliti dan Pemeriksa Pajak dalam pemeriksaan sebagai upaya penggalian potensi penerimaan pajak Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggantian biaya marketing berupa remunerasi atas aktivitas 3 perusahaan yang diteliti belum diberikan remunerasi yang wajar serta dari segi ketentuan perpajakan di DJP belum ada pedoman penerapan yang rinci seperti yang dimiliki otoritas pajak di Australia dan Amerika Serikat

---

This research examine Arm rsquo s Length of remuneration marketing activity undertaken by enterprise not owning intangible property Taxpayer supposed to get reimbursement from excessive marketing expense because indirectly it will give development of intangible property for the associated company who own trademark Researcher took 3 samples from multinational enterprises who registered in Directorate General of Taxation Indonesia and analyze the marketing function and calculate potential gain from tax income The purposes of this research with qualitative method hopefully could give brand awareness for taxpayer who do not owning their intangible property trademark Besides tax authority can calculate the tax income from unremunerated value This research concluded that the remuneration from marketing activities giving to PT ABC PT DEF and PT XYZ are not arm rsquo s length transaction and Indonesia do not have guidance which scrutiny remuneration from marketing activities like tax authority in Australian Tax Office or Internal Revenue Services US."

"Penelitian ini mengevaluasi sengketa pajak yang terjadi pada PT. A. Jumlah pemeriksaan pajak secara konsolidasi sampai dengan proses banding mencapai lebih dari 100 sengketa pajak. Penelitian ini menganalisis penerapan manajemen pajak atas proses sengketa pajak, penerapan manajemen pajak atas materi sengketa pajak terkait jasa manajemen dan penerapan sistem cash pooling PT. A dan rekomendasi perbaikan dalam penerapan manajemen pajak PT. A terhadap sengketa pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengevaluasi manajemen pajak menggunakan teori efektivitas yang belum dilakukan pada penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah sengketa pajak dalam kurun waktu 2014-2016 disebabkan karena persepsi yang berbeda antara PT. A dengan DJP, kurangnya pemahaman DJP terkait proses bisnis PT. A, dan adanya perbedaan perlakuan menurut standart akuntansi dengan peraturan perpajakan. Manajemen pajak atas sengketa pajak yang dilakukan PT. A sudah cukup efektif. Timbulnya sengketa pajak terkait jasa manajemen dan cash pooling PT. A karena tidak dapat menunjukkan eksistensi dari pemberian jasa manajemen dan biaya bunga cash pooling. Penerapan Advance Pricing Agreement menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan PT. A sebagai langkah preventif terkait isu transfer pricing atas jasa manajemen dan cash pooling tidak menjadi sengketa pajak di tahun pajak berikutnya

---

This study evaluates the tax disputes that occurred at PT. A. The number of consolidated tax audits up to the appeal process reached more than 100 tax disputes. This study analyzes the application of tax management to the tax dispute process, the application of tax management to the subject matter of tax disputes related to management services and the application of the cash pooling system of PT. A and recommendations for improvement in the implementation of PT. A against tax disputes. The difference between this research and previous research is evaluating tax management using effectiveness theory which has not been done in previous studies. The results showed that the increase in the number of tax disputes in the 2014-2016 period was due to different perceptions between PT. A with DGT, lack of understanding of DGT regarding PT business processes. A, and there are differences in treatment according to accounting standards and tax regulations. Tax management of tax disputes conducted by PT. A is quite effective. The emergence of tax disputes related to management services and cash pooling of PT. A because it cannot show the existence of the provision of management services and cash pooling interest costs. The application of Advance Pricing Agreement is an alternative that PT. A as a preventive measure related to transfer pricing issues for management services and cash pooling not to become a tax dispute in the following tax year."

"Dalam praktek bisnis, umumnya pengusaha mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban, sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak guna mengoptimalkan profitabilitas perusahaan. Upaya itu umumnya dilakukan dengan menerapkan sebagai Iangkah untuk menghemat pajak dengan eara-cara tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pajak yang diimplementasikan PT. "X".Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskritptif yang berusaha menjelaskan temuan-temuan di lapangan dan kepustakaan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui masa]ah penelitian dan data sekunder diperoleh dari penelusuran data-data yang dibutuhkan di objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. "X" belum mengimplementasikan manajemen pajak secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari pembayaran pajak yang jumlahnya lebih besar (lebih bayar) yakni mencapai Rp. 201.639.170,00,- pada tahun 2006 lebih bayar ini selain disebabkan oleh belum dioptimalkannya implementasi manajemen pajak juga disebabkan oleh pemotongan PPh Pasal 23 oleh pihak ketiga sebesar 2%. Hasil ini ini mencerminkan pula bahwa secara administrasi kewajiban perpajakan PT. "X" belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan akibat belum diterapkannya peraturan perpajakan secara tepat. Berdasarkan SPT tahun pajak 2006 PT. "X", terdapat peluang untuk menerapkan manajemen pajak yang dapat diimplementasikan PT. "X", yang berkaitan dengan pajak penghasilan, pos-pos yang dapat dioptimalkan adalah biaya karyawan seperti tunjangan tunjangan kesehatan, tunjangan pajak. tunjangan makan. biaya konsumsi kantor, biaya sumbangan dan hadiah, biaya gaji kearnanan dan biaya perjamuan.Berdasarkan penal Riau ini, maka PT. "X" hendaknya tidak lagi mengeluarkan biaya untuk jasa kearnanan yang diberikan oleh masyarakat sekitar, tetapi mempekerjakannya sebagai karyawan perusahaan. Pembuatan daftar nominatif untuk perjamuan rekan bisnis atau biaya enlertairrment lainnya wajib dilaksanakan oleh perusahaan untuk menghilangkan koreksi fskaI biaya perjamuan. Perusahaan juga harus lebih jeli daiam membaca keadaan keuangan perusahaan untuk dapat menyusun perencanaan pajak dengan baik, karena dengan perencanaan pajak,, perusahaan dapat menghemat pajak terhutang. Selain itu, manajemen pajak perlu dilakukan oleh perusahaan supaya jumlah pajak yang dibayar adalah jumlah yang memang seharusnya dibayar untuk menghindari terjadinya lebih boyar.

---

Most business players regard tax payment as expenses so that they will minimize lax expenses in order to optimize business profitability. Such undertaking is done by implementing tax management in such way that tax minimization is within the Tax Regulations. This study is aimed at understanding tax management implemented by PT. "X".The applicable method is descriptive analysis, which will describe field findings and literature study. Primary data is collected through interview with competent parties and secondary data is collected by tracking of the data required in the study object. The collected data is analyzed descriptively and quantitatively.Result of this study indicates that PT. "X" has not implemented optimum tax management. This can be seen from the overpaid tax amounting to Rp 201,639,170.00,- in 2006. This overpayment is due to non-optimum implementation of tax management and 2% withholding of Income Tax of Article 23 by the third party. This also indicates that administratively PT. "X" tax liability may not fully compliant with Tax Regulations since the company may not implement appropriate tax rules.Based on PT. "X" Annual Tax Return (SPT) of 2006, eith respect to income tax, items that can be optimized include employee expenses such as healthcare allowance, tax allowance, meal allowance, office cost, contribution and prize, security service cost and entertainment expense. From this study, PT. "X" should recruit security personnel from the surrounding community instead of incurring cost for security service they render. The company should prepare business and other entertainments list to eliminate fiscal correction for entertainment cost Furthermore, the company should be aware of its financial performance to enable establishment of - appropriate tax plan and minimize tax payables. Besides, the company should implement tax management to avoid overpaid tax."

"Salah satu kewajiban Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yaitu wajib menyimpan dokumen untuk mendukung bahwa transaksi tersebut telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Kewajiban membuat dokumen diatur dalam PMK 213/2016. Dalam menerapkan prinsip tersebut, Wajib Pajak wajib mendokumentasikan setiap langkah-langkah untuk menentukan harga wajar atau laba wajar. Dokumentasi tersebut dikenal sebagai dokumentasi transfer pricing. PT A memiliki transaksi jasa intra-grup dengan PT B, PT C dan PT D yang merupakan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan PT A, yang seluruh entitas tersebut berada di dalam negeri. Jenis jasa yang diberikan oleh PT A yaitu jasa administrasi penjualan kepada PT B, dan jasa akuntansi yang diserahkan oleh PT A kepada PT C dan PT D. Berdasarkan ambang batas dari PMK 213/2016 dan fakta yang tersebut, PT. A sudah memiliki kewajiban membuat dokumentasi transfer pricing dalam bentuk dokumen induk dan dokumen lokal. Tujuan dari dokumen induk dan dokumen lokal ini yaitu untuk membuktikan bahwa jasa intra-grup yang dilakukan di dalam negeri telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini membahas penerapan ketentuan dokumentasi transfer pricing atas transaksi penyerahan jasa yang dilakukan oleh PT. A dan kendala yang dialami dalam penerapannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan PT A dalam penerapan dokumentasi transfer pricing atas transaksi penyerahan jasa telah menjelaskan bahwa jasa yang diberikan di dalam negeri telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan terpenuhinya tiga syarat pembuktian yakni pembuktian keberadaan dari jasa eksistensi , memastikan kualifikasi pihak yang melakukan penyerahan jasa dan pembuktian bahwa kompensasi yang diterima oleh PT A atas penyerahan jasa telah menggunakan harga wajar benchmark.

---

One of the obligations of the Tax Payer performing a transaction with a related party is that it must keep the documents to support that the transaction is in accordance with the arm rsquo s length principle. The obligation to prepare documents is stipulated in PMK 213 2016. In applying the principle, the Taxpayer shall document every steps to determine arm rsquo s length principle. Such documentation is known as transfer pricing documentation. PT A has an intra group service transaction with PT B, PT C and PT D which is a related party with PT A, whereby all such entities are within the country. Types of services provided by PT A are sales administration services to PT B, and accounting services submitted by PT A to PT C and PT D. Based on the threshold of PMK 213 2016 and the facts mentioned above, PT A already has the obligation to make transfer pricing documentation in the form of master documents and local documents.

The purpose of this parent document and local document is to prove that intra group services conducted within the country have met the the arm rsquo s length principle. This study discusses the application of the documentation of transfer pricing on transactions submitted by PT A and constraints experienced in its application. The approach used is a qualitative approach with descriptive research.

The results of PT A in the application of transfer pricing documentation on delivery transactions has explained that the services provided in the country have apply the the arm rsquo s length principle with the fulfillment of three conditions proving the existence of the services existence , ensuring the qualification of the party performing the submission services and proof that the compensation received by PT A for the delivery of services has been used reasonable price."

"Tesis ini membahas tentang kebijakan transfer pricing atas marketing intangible pada Direktorat Jenderal Pajak melalui studi kasus terhadap hasil pemeriksaan pada PT. X, PT. Y dan PT. Z pada KPP Wajib Pajak Besar Dua periode 2013-2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriftif. Hasil penelitian ini menyarankan agar kebijakan transfer pricing lebih di perjelas khususnya kebijakan transfer pricing atas marketing intangible. Saran lainnya adalah peningkatan kualitas pemeriksaan melalui transfer of knowledge khususnya transfer pricing kepada para pemeriksa serta menyediakan tool dalam rangka optimalisasi analisis dalam melakukan pemeriksaan.

---

The focus of study is transfer pricing policy in marketing intangible on Directorat General of Taxation which tax audited concerning to PT. X, PT. Y and PT. Z since 2013-2015 that are registered on large tax office two. The research is qualitative - descriptive. The result is transfer pricing policy in marketing intangible should be completely at all especially in marketing intangible rules. Other suggest are increase quality of tax audited by transfer of knowledge especially transfer pricing to tax auditor and to maintain tax audit optimally by good infrastructure on audit."

"Penelitian ini membahas objek pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas jasa konstruksi ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yakni perbedaan pemajakan atas penghasilan dari jasa konstruksi yang bersifat final dan tidak final dan dampak perbedaan pemotongan PPh atas jasa konstruksi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pemajakan ganda atas penghasilan dari jasa konstruksi yang memiliki sifat pemajakan yang berbeda. Perbedaan pemotongan PPh atas jasa konstruksi yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.

---

This study discusses the object of withholding income tax (PPh) on construction service seen from certainty principle. This research raised two issues, namely the differences of global taxation and schedular taxation on construction service fee and the impact of the different from withholding income tax on construction service. This research using qualitative approach with desciriptive design.

This research states that there is double taxation on construction service fee wich have different characteristic in withholding income tax. The different characteristic in withholding income tax on construction service in Indonesia Income Tax Law appear the ambiguous tax in its implementation."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan transfer pricing yang dilakukan oleh PT XYZ dilihat dari ketentuan perpajakan di Indonesia; menjelaskan kebijakan yang akan diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi praktik transfer pricing di Indonesia baik dari sisi administratif maupun pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif . Hasil penelitian ini menyimpulkan mengenai praktik transfer pricing yang dilakukan PT XYZ yaitu dengan cara cara menjual produksi batubara dengan harga rendah ke luar negeri, dimana pembeli di luar negeri yang umumnya terafiliasi dengan perusahaan di Indonesia akan menjual kembali barang tambang itu dengan harga lebih tinggi (harga pasar) ke pembeli lainnya. Transaksi transfer pricing yang dilakukan oleh PT XYZ memiliki indikasi adanya hubungan istimewa antar perusahaan dalam satu grup perusahaan dan transaksi tersebut tidak menunjukkan kewajaran akan kelaziman usaha; Transfer Pricing sebaiknya lebih ditempuh dengan kebijakan administratif daripada pemidanaan. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan pajak bukan pada aspek pidana melainkan untuk mengoptimalisasikan penerimaan negara. Dengan penerapan kebijakan pidana justru akan menyebabkan kriminalisasi transfer pricing yang kurang jelas dasar hukum pajaknya.

---

This thesis discusses the implementation of transfer pricing conducted by PT XYZ from the tax regulation side in Indonesia; explain the policies to be taken by the Directorate General of Taxation to address the transfer pricing practices in Indonesia, both in terms of administrative and criminal. This study uses qualitative methods to the descriptive approach. The results of this study concluded that the transfer pricing practices that do XYZ that is by selling lowpriced coal production overseas, where overseas buyers are generally affiliated with the company in Indonesia will be mine to resell the goods at a higher price (the price market) to another buyer. Transfer pricing of transactions conducted by XYZ Ltd. has indications of a special relationship between companies within a group of companies and the transaction will not show the reasonableness of the prevalence of business; Transfer Pricing policies should be further pursued by administrative rather than criminal prosecution. This is based on the consideration that the purpose of taxes is not the criminal aspect but rather to optimize revenues. With the application of penal policy would likely lead to the criminalization of transfer pricing is less clear legal basis for the tax."