Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Proyek penyediaan air bersih curah/bulk water termasuk salah satu proyek infrastrukturyang dikerjasamakan antara pemerintah dengan swasta dalam skema Kerjasama PemerintahSwasta (KPS). Usulan terhadap proyek ini sudah mulai dimasukkan ke dalam PPP book2010 - 2014, tetapi sampai saat ini, proyek penyediaan air bersih curah/bulk water belumada yang berhasil di implementasikan.Analisa terhadap proyek penyediaan air bersih curah/bulk water dengan skema KerjasamaPemerintah dan Swasta difokuskan pada 2 (dua) aspek, yaitu Aspek Teknis serta Aspekkeuangan dan Ekonomi.Hasil dari analisa aspek teknis semua aspek sudah terpenuhi, namun perlu di optimalisasi.Hasil dari analisa keuangan menunjukkan bahwa investasi tidak layak, karena nilai IRR8,10% < potongan rata-rata 12 % dan nilai NPV sebesar -28,648,046 USD < 1. Analisaekonomi menunjukkan secara ekonomi, proyek ini "layak". Nilai EIRR adalah 19.14% danENPV sebesar Rp. 631.751 juta. Dari analisis sensitivitas, bagian yang sensitif dariinvestasi ini adalah Kenaikan CAPEX akan menurunkan nilai Economic Internal Rate ofReturn dan Economic Net Present Value dari proyek secara signifikan. Peningkatan Opexberpengaruh signifikan pada rasio biaya EIRR dan manfaat proyek.Kata kunci : (Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), Air Bersih Curah, NPV, IRR, ENPV,EIRR), Bulk water supply projects including one of the infrastructure projects undertaken incooperation between government and the private sector in the scheme of the Public PrivatePartnership (PPP). The proposal for this project has begun to put into PPP book 2010-2014, but until now, the project of bulk water supply no one has successfully implemented.Analysis of the project of water supply of bulk / bulk water with the Public PrivatePartnership scheme is focused on two (2) aspects, as well as the technical aspects of thefinancial and economic aspects.Results of the analysis of the technical aspects all aspects are met, but it is necessary in theoptimization. The results of the financial analysis shows that the investment is not feasible,because the value of IRR 8.10% < discount rate of 12% and NPV of -28,648,046 USD <1.The economic analysis shows economically, the project "feasible". Value is 19.14% EIRRand ENPV Rp. 631 751 million. From the sensitivity analysis, a sensitive part of this is theincrease in CAPEX investment will lower the value of Economic Internal Rate of Returnand Economic Net Present Value of the project significantly. Improved Opex significanteffect on the ratio of costs and benefits of the project EIRR]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kriteria keberhasilan dalam proses skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP) pada sektor penyediaan air minum dalam perspektif stakeholder yang terlibat dalam proses skema KPBU di Indonesia. Dari proses penelitian yang dilakukan telah diperoleh sebanyak 8 (delapan) kriteria kesuksesan dan 40 faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses skema KPBU pada sektor penyediaan air minum. Berdasarkan faktor-faktor dan kriteria keberhasilan tersebut maka disusun rekomendasi yang dapat diterapkan agar penyelenggaraan skema KPBU pada sektor penyediaan air minum di Indonesia dapat berjalan sukses.

---

This study aims to identify the criteria of success and the factors that influence the success and success criteria in the process of the Public-Private Partnership (PPP) scheme in the water supply sector in the perspective of stakeholders involved in the process PPP scheme in Indonesia. From the research process carried out there were 8 (eight) criteria of success and 40 factors that influenced the success of the PPP scheme process in the water supply sector. Based on the factors and success criteria, recommendations can be made so that the PPP scheme in the water supply sector in Indonesia can be successful."

"ABSTRAKAir merupakan kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya telah dijamin oleh kontitusi, yakni pada pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yang berbunyi : ?Bumi dan Air dan kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.? Sejak awal pendiri negara ini telah menyadari perlunya penyediaan air dijamin dalam kontitusi yang merupakan kontrak sosial antara Pemerintah dan warga negara. Sistem dan fasilitas penyediaan air bersih merupakan salah satu bentuk/kategori infrastruktur publik/umum yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar sosial dan ekonomi manusia. Oleh karena itu salah satu kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan air bersih adalah dengan rencana menambah pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih baru, yaitu dengan melibatkan peran pihak swasta, melalui pola kerjasama. Selain itu fakta di lapangan juga menunjukkan sudah terjadi penurunan kualitas air baku yang berasal dari Saluran Tarum Barat karena adanya pencemaran limbah (domestik dan industri) di beberapa titik di daerah Cibeet dan Bekasi serta adanya fluktuasi pasokan air baku terutama menurunnya debit air baku pada saat musim kemarau disebabkan karena adanya pendangkalan di beberapa titik sepanjang Saluran Tarum Barat. Tetapi secara rata-rata, debit pasokan minimum air baku dapat terpenuhi oleh Perum Jatiluhur (PJT) II sebagai pemasok air baku ke Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Pejompongan, Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Buaran dan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Pulo Gadung. Langkah konkrit yang dilakukan oleh Perum Jatiluhur (PJT) II dan Pemerintah dalam hal ini adalah Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Departemen Pekerjaan Umum adalah melakukan upaya peningkatan kehandalan pasokan air baku melalui pembuatan shypon di beberapa titik untuk mereduksi pencemaran dan normalisasi aliran Saluran Tarum Barat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah yang dilalui oleh Saluran Tarum Barat. Penelitian ini ditujukan untuk mencari bentuk kerjasama Pemerintah dan Swasta yang paling tepat untuk pembangunan dan pengoperasian Sistem Pelayanan Air Bersih. Dalam penelitian hanya membandingkan bentuk kerjasama Pemerintah dan Swasta antara Build Operate Transfer (BOT) dengan Design Build Leased (DBL).

---

ABSTRACT

---

Water is a basic human need whose existence has been guaranteed by the Constitution under the basic laws year 1945 Act 33, paragraph 3 which reads ""The earth and water and natural resources contained therein controlled by the state and used as much as possible for the benefit of the people?. Since the early founders of this country has realized the need for water supply is guaranteed in the constitution which is the social contract between government and citizens. The system of water supply installations is one of the forms or categories of public infrastructure and necessary general to the satisfaction of basic needs of human social and economic development. One of the provincial DKI Jakarta Government policy in an effort to improve the quality of water services is improve the development of the infrastructure of fresh water, with the participation of the private sector through a model of cooperation plans. The facts in the field have also shown a loss of quality raw water from the West Tarum Channels because of pollution of waste (domestic and industrial) at some point in Cibeet and Bekasi and fluctuations in raw water supply, especially the raw water flow decreases during the dry season due reducing deepness of water at some point along the West Tarum Channel. But on average, a minimum flow of raw water supply loaded by public companies Jatiluhur (PJT) II as a supplier of raw water to the Installation of Water Management (IPA) Pejompongan, Installation Management Water (IPA) Buaran and Installation Management Water (IPA) Pulo gadung. Concrete steps undertaken by a public company Jatiluhur (PJT) II and the Government in this regard is the Directorate General of Water resources (SDA) Department of Public Works to improve the reliability of the raw water supply by making shypon at some point to reduce pollution and channel normalization West Tarum Channel flow in cooperation with local government channels through which the West Tarum Channel. The research is intended to seek the form of Public-Private Partnership more appropriate for the construction and operation of water service systems. The only study comparing Public-Private Partnership between the Build Operate Transfer (BOT) and Design Build Leased (DBL) forms."

"Salah satu permasalahan krusial Jakarta adalah pemenuhan kebutuhan air yang terus meningkat. Upaya yang dapat dilakukan adalah pembangunan infrastruktur Water Supply Project (WSP) dengan memanfaatkan limpasan air dari PRASTI Tunnel. Pembangunan infrastruktur WSP PRASTI Tunnel diproyeksikan menghabiskan dana Rp 3,8 triliun dengan nilai Rate of Return (IRR) 9,8%. Nilai IRR yang berada di bawah Minimum Attractive Rate of Return (MARR) WSP sebesar 17-18% mengakibatkan tidak ada investor yang mau terlibat dalam proyek ini, sehingga dibuatlah inovasi skema finansial dan kelembagaan WSP PRASTI Tunnel berbasis Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

---

One of crucial problems in Jakarta is meeting the needs of water. One of solution of this problem is infrastructure development of Water Supply Project (WSP) by utilizing water runoff from PRASTI Tunnel. WSP Tunnel PRASTI infrastructure development projected to cost Rp 3.8 trillion, with the Rate of Return (IRR) of 9.8%. IRR values under the Minimum Attractive Rate of Return (MARR) WSP 17-18%, resulting in no investors who want to get involved in this project, which comes to innovation of financial and institutional scheme of WSP PRASTI Tunnel based on Private Partnership (PPP)."

"Skripsi ini membahas persyaratan dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberian Jaminan Pemerintah dalam proyek infrastruktur yang menggunakan skema public private partnership yang telah berjalan. Penelitian ini adalah penelitian normatif (legal research) dengan desain eksplanatoris deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), lembaga yang memberikan Jaminan Pemerintah di Indonesia, tidak bisa memberikan Jaminan Pemerintah untuk proyek public private partnership yang telah berjalan karena tidak terpenuhinya syarat Jaminan Pemerintah hanya dapat diberikan untuk proyek public private partnership yang belum beroperasi secara komersial. Akibat tidak tersedianya Jaminan Pemerintah, PT Aetra Air Tangerang dapat menggunakan alternatif Jaminan Pemerintah untuk melindungi kepentingannya. Agar proyek public private partnership yang telah berjalan bisa mendapatkan Jaminan Pemerintah maka Pemerintah perlu merevisi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 terkait waktu penyampaian usulan penjaminan; PT Aetra Air Tangerang dapat menggunakan alternatif atas Jaminan Pemerintah untuk mengelola risiko akibat tidak adanya Jaminan Pemerintah.

---

This thesis addresses the requirements in law related to Government Guarantee given to infrastructure project in operating phase using public private partnership scheme. This research will be conducted as normative (legal research) with descriptive explanatory design. The research showed that PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), as an agency that provides Government Guarantee in Indonesia, cannot give Government Guarantee for public private partnership project in operating phase due to non-compliance with the provision regarding Government Guarantee can only be given to public private partnership project that is still in planning phase. Since no Government Guarantee available, PT Aetra Air Tangerang could use alternative methods to Government Guarantee to protect its interest. Therefore, to make Government Guarantee available to public private partnership project that has been in operating phase the Government should revise provisions in Presidential Decree Number 13/2010 and Presidential Decree Number 78/2010 on when the guarantee proposal should be submitted; PT Aetra Air Tangerang could use the alternative methods to Government Guarantee to mitigate its risk due to the absence of Government Guarantee thereof."

"Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanahkan kepada negara untuk mensejahterakan masyarakat, namun nyatanya negara belum mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari pelayanan di bidang penyediaan air minum di Indonesia yang masih minim akibat keterbatasan yang diemban oleh Pemerintah terkait pendanaan dan pengelolaan infrastruktur. Demi menanggulangi kendala ini, maka Pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha dalam rangka membangun sistem penyediaan air minum yang layak guna bagi masyarakat, yang kerap disebut sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Untuk melihat sejauh mana peran Pemerintah dalam penyediaan air minum melalui skema KPBU ini, maka Penulis melakukan penelitian yuridis normatif yakni menganalisis Kontrak Kerjasama yang dimiliki Penulis dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur untuk melihat kesesuaian isi kontrak kerjasama dan mengetahui peran Pemerintah dalam skema KPBU. Berdasarkan Kontrak Kerjasama tersebut, Pemerintah ternyata tidak melaksanakan salah satu kewajibannya yaitu pemberian Dukungan dan Jaminan Pemerintah, yang mana dalam hal ini adalah pemberian Dana Penyiapan Proyek (Project Development Fund) sehingga menurunkan gairah Badan Usaha untuk turut berkontribusi membangun infrastruktur. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan masalah kontribusi Pemerintah dalam hal pembiayaan infrastruktur dapat diperbaiki, sehingga alokasi risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha menjadi seimbang dan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat dapat terwujud secara maksimal.

---

Although the Constitution has mandated the state to fulfill the basic needs of society, one of which is the need for access to potable water, however the service in supplying potable water is frequently hampered by the lack of state funds and management to build water and sanitation infrastructure. To overcome this obstruction, the Government pull together with the private company to build up the potable water supply system that can be accessed by society, which often referred to as Public-Private Partnership (PPP). According to this, the writer figures out the suitability of the Cooperative Contract with the regulations and concludes the Governments role in supplying public service. Based on the contract, in fact, the Government does not carry out any of its obligations specifically the Government Support and Guarantees, videlicet Project Development Fund, thus the interest of Business Entity to invest in developing infrastructure becomes low and the funds allocation is not optimal. Therefore, this thesis will provide a proper solution through normative judicial research by conducting literature studies and evaluation towards the public sectors role in cooperating with the private. Using that evaluation and implemented the PPPs partnership principle, hopefully the problem of Governments contribution on financing the infrastructure development can be improved."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Proyek Infrastruktur SPAM Umbulan. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam proyek SPAM Umbulan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini meliputi hambatan dan risiko yang dihadapi beserta rencana mitigasi terhadap pelaksanaan Proyek, penjaminan pemerintah dalam pelaksanaan Proyek, dan juga tinjauan hukum dalam penetapan tarif air curah pada Proyek SPAM Umbulan. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang disertai dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Jenis data yang diperlukan dalam tesis ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literatur, dan buku-buku yang relevan dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

---

ABSTRACTThis thesis examines the Public Private Partnership in the SPAM Umbulan Infrastructure Project. PJPK in SPAM Umbulan project is East Java Provincial Government. The issues studied in this thesis include the constraints and risks that are encountered along with the mitigation plans for the implementation of the Project, government guarantees in the implementation of the Project, as well as legal review on the determination of the bulk water tariffs on the Umbulan SPAM Project. This thesis is compiled by using normative legal writing method which aims to examine legal certainty based on literature study and existing positive law. This study uses a law approach accompanied by literature study to gain a more comprehensive understanding. The types of data required in this thesis are secondary data obtained through literature studies, such as legislation, official documents, literature, and books relevant to Public Private Partnership."

"Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) sebagai ibukota negara Indonesia mempunyai masalah kemacetan dan banjir. Sebuah desain konseptual PRASTI Tunnel yang berbasis analisa fungsi dengan menggunakan pendekatan metode Value Engineering sehingga tercipta sebuah terowongan bawah tanah (tunnel) pengendali banjir yang terintegrasi dengan KA Bandara dan MRT sebagai Fungsi Transportasi, Fungsi Telekomunikasi dan demikian juga dengan Fungsi Komersial Area. PRASTI Tunnel ini ditawarkan sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk mewujudkan Jakarta dengan PRASTI Tunnel dibutuhkan dana hampir mencapai Rp.21 T namun pemerintah membutuhkan bantuan swasta terkait masalah pendanaan. Dengan menggunakan Skema Kerjasama Pemerintah Swasta diharapkan desain konseptual PRASTI Tunnel dapat terwujud. Namun kendala yang terjadi adalah tingkat penembalian uangnya (RoR) masih berada di bawah nilai MARR sehingga kemungkinan swasta untuk berinvestasi pada proyek ini minim. Untuk mengatasi masalah ini, dibuatlah sebuah inovasi untuk meningkatkan nilai RoR untuk menarik minat swasta dan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang mengatur hubungan kerjasama diantara dua pihak tersebut.

---

Special Capital Region of Jakarta as the capital city of Indonesia has congestion and flooding problem. A conceptual design of PRASTI Tunnel based on Function Analysis with Value Engineering approach has created. PRASTI Tunnel is a stormwater tunnel which integrated with Airport Rail Link and MRT system as Transportation Function, Telecomunication Function as well as Comercial Area as added values. PRASTI Tunnel is offered as an opportunity to solve the two problems. To create Jakarta with PRASTI Tunnel which spends almost 21 Trilion Rupiah, the government needs private assistance related to funding issues. By using Public Private Partnership, PRASTI Tunnnel is expected to be realized. However, the rate of return (RoR) is still below MARR so the probability for private investment is low. To overcome this problem, the two solutions are an innovation to increase rate of return in order to attract the private parties and a Public Private Partnership scheme to organize the relationship between two parties."

"Kekurangan kemampuan dana dan teknis memaksa Pemerintah Indonesia untuk melibatkan pihak swasta dalam membangun infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta KPS . Poyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Batang merupakan proyek pertama yang mengimplementasikan skema tersebut dengan konsorsium perusahaan multinasional J-Power, Itochu dan Adaro PT Bhimasena Power Indonesia dan berhasil mencapai kesepakatan hingga pembangunan. Skripsi ini menunjukkan interaksi yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan PT Bhimasena Power Indonesia dalam pengimplementasian skema tersebut dengan analisis Political Bargaining Model PBM dan mengungkap bagaimana hal tersebut berpengaruh pada keberlangsungan proyek kerja sama. Skripsi ini memperlihatkan bahwa daya tawar politik aktor pemerintah dan perusahaan multinasional mempengaruhi perhitungan mereka dan berjalannya kerja sama yang dibentuk antara keduanya. Lebih jauh lagi, komponen dalam daya tawar tersebut dipengaruhi oleh pengaruh aktor internasional seperti Bank Dunia dan dinamika politik domestik.

---

The lack of financial and technical capacity forced Government of Indonesia to include private entities to build public infrastructure by implementing Public Private Partnership PPP scheme. Central Java Coal Fired Power Plant Project in Batang is the first project with multinational companies consortium of J Power, Itochu and Adaro PT Bhimasena Power Indonesia to reach financial closure and construction. This study showcases the interaction between Government of Indonesia and PT Bhimasena Power Indonesia using Political Bargaining Model and analyze how it plays part in the continuity of the project to its current success. This research finds that the political bargaining position of government and multinational companies has influenced their cost and benefit analysis in the continuation of the partnership. Furthermore, the components of political bargaining position are heavily influenced by the involvement of international institution World Bank and domestic politics."