Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Direktorat Industri Kimia Hilir memiliki tujuan untuk dapat memajukan sektor industri kimia hilir di Indonesia. salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi perusahaan industri hilir dengan pameran berkala dan dilaksanakan setiap tahunnya. Pameran tersebut dilaksanakan sebagai strategi dari Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur dalam merealisasikan program atau kebijakan Kementrian Perindustrian. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa budaya organisasi dapat dilihat dari kebijakan atau strategi yang telah dibuat oleh organisasi Direktorat Industri Kimia Hilir. Event pameran menjadi suatu kebiasaan (kegiatan rutin) dalam organisasi Direktorat Industri Kimia Hilir dan telah menjadi kebudayaan pada organisasi, sehingga event, merupakan kebudayaan organisasi Direktorat Industri Kimia Hilir.

---

Directorate of lower chemical industry has a goal to be able to advance the chemical industry sector lower in Indonesia. One way to do is by facilitating downstream

industries companies with periodic exhibition and implemented each year. The exhibition is implementes as a strategy of the Directorate-General of Industrial Manufacturing Base in the effort to the program or policy of the Ministry of industry. This research aims to prove that organizational culture can be seen from policies or

strategies that have been made by the organization of the Directorate of Industrial Chemicals downstream. Event exhibition become a habit (routine) in the organization

of the Directorate of the State of the Chemical Industry and has become a culture in the organization’s culture Directorate Chemical Industries Downstream., Directorate of lower chemical industry has a goal to be able to advance the chemical

industry sector lower in Indonesia. One way to do is by facilitating downstream

industries companies with periodic exhibition and implemented each year. The

exhibition is implementes as a strategy of the Directorate-General of Industrial

Manufacturing Base in the effort to the program or policy of the Ministry of industry.

This research aims to prove that organizational culture can be seen from policies or

strategies that have been made by the organization of the Directorate of Industrial

Chemicals downstream. Event exhibition become a habit (routine) in the organization

of the Directorate of the State of the Chemical Industry and has become a culture in

the organization’s culture Directorate Chemical Industries Downstream.]"

"Tesis ini membahas kesiapan sumber daya manusia Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dalam menghadapi restrukturisasi organisasi di Kementerian Perindustrian dan upaya-upaya yang dilakukan organisasi untuk mempersiapkan sumber daya manusia Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah menghadapi restrukturisasi organisasi. Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan penelitian adalah teori kesiapan individu untuk berubah dari Robert Kriegel dan David Brandt serta teori delapan tahap perubahan organisasi dari John Kotter. Penelitian ini adalah penelitian post positivism dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah memberikan sosialisasi, membangun komunikasi, memberikan pendidikan dan pelatihan, memperkuat peranan tim khusus restrukturisasi organisasi, memperbaiki sistem dokumentasi, promosi, penempatan pegawai, serta penanaman budaya baik yang dapat mendukung upaya perubahan organisasi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah.

---

This thesis discusses about the readiness of the human resources Directorate General of Small and Medium Industries in facing organizational restructuring at the Ministry of Industry and the efforts which organization undertaken to prepare human resources readiness in facing organizational restructuring. Theories used to analyze are the theory of individual change readiness from Robert Kriegel and David Brandt and eight-stage theory of organizational change John Kotter. This study is a post positivism research with descriptive design.

This study suggested that Directorate General of Small and Medium Industries provides socialization, build communication, providing education and training, strengthening the role of a special team of organizational restructuring, improving the system documentation, promotion, staffing, and bulid good culture that can support the efforts of the organizational change in Directorate General of Small and Medium Industries."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0 melalui pengembangan sumber daya manusia industri. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah strategi Kemenperin melalui pengembangan SDM industri dalam rangka bertransformasi menuju industri 4.0 di era disruptif teknologi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan wawancara mendalam serta studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0 melalui pelatihan (Diklat 3 in 1 dan PIDI 4.0) dan pendidikan (Vokasi Dual System, SMK Link & Match, Pembangunan Politeknik Industri) sebagai strategi pengembangan SDM industri, serta peluncuran penilaian indeks kesiapan industri yakni INDI 4.0. Hasil INDI 4.0 menunjukkan bahwa Indonesia dalam bertransformasi menuju industri 4.0 masih belum mencapai level 3 yakni di posisi “cukup siap”.

---

This study discusses the strategy of The Ministry of Industry of The Republic of Indonesia in facing the industrial revolution 4.0 through industrial human resource development. This study aims to dip the strategy of The Ministry of Industry through industrial human resource development in transforming to industrial revolution 4.0 during technology disruptive era. This study used a qualitative approach and used in-depth interviews and literature studies as data collection techniques. The results showed that The Ministry of Industry of The Republic of Indonesia in facing the fourth industrial revolution through training (Diklat 3 in 1, PIDI 4.0) and education (Vocational Dual System, SMK Link & Match, Industrial Polytechnic Establishment) as strategy in industrial human resource development, also the launching of INDI 4.0 as industrial readiness index. INDI 4.0 result shows that Indonesia in transforming to Industry 4.0 still have not reached level 3 which is still in “quite ready” position.

"

"Program pemagangan ke Jepang merupakan bagian dari program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan pembekalan keahlian dan kemampuan pada sumber daya manusia di Indonesia agar terserap pasar kerja dan memiliki daya saing di era globalisasi. Studi tentang implementasi kebijakan program ini dilakukan untuk melihat implementasi program pemagangan ke Jepang yang telah dilaksanakan sejak tahun 1993 namun masih memiliki berbagai persoalan terkait partisipasi masyarakat untuk mengikuti program, serta peserta pemagangan yang melarikan diri saat berada di Jepang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif, serta teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, dalam implementasi program pemagangan ke Jepang masih memiliki berbagai permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu yang terkait dengan sosialisasi, permasalahan pihak pelaksana mencakup keterbatasan jumlah pihak pelaksana dan komitmen pihak pelaksana dalam menjalankan program, kesiapan mental dan tindakan indisipliner peserta pemagangan, serta ketersediaan fasilitas penunjang program.

---

Apprenticeship program to Japan is a part of job training program implemented by the Directorate General of Training and Productivity Ministry of Labour of the Republic of Indonesia. This program aims to provide training skills and abilities of human resources in Indonesia to be absorbed by the labor market and competitiveness in the globalization.

Studies on the implementation of program policies is done to see the implementation of apprenticeship program to Japan that have been implemented since 1993. However, the program still has many problems related to the participation of the society in the program, and the trainee who escaped while in Japan. This research uses qualitative and descriptive approach. Data collection uses techniques through in-depth interviews, literature study, and field observations.

Results of this study concludes that the implementation of the apprenticeship program to Japan still has several problems to be solved, which is related with socialization, problems of implementers includes a limited number of implementers and implementing the commitments to implement the program, mental readiness and undisciplined trainee, as well as the availability of facilities supporting program."

"Pemerintah sebagai regulator telah berupaya memberikan berbagai kebijakan dan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi industri khususnya industri penerima penghargaan industri hijau untuk menerapkan sertifikasi Industri Hijau. Namun upaya tersebut saat ini belum mampu meningkatkan partisipasi industri dalam penerapan sertifikasi. Masalah pada riset ini adalah masih sedikitnya minat industri menerapan sertifikasi Industri Hijau, sehingga perlu dilakukan riset untuk mengetahui implementasi kebijakan yang telah dilakukan pemerintah pada pengembangan regulasi Industri Hijau untuk meningkatkan minat sertifikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi minat industri pada penerapan sertifikasi Industri Hijau dan alternatif strategi terbaik untuk meningkatkan minat industri dalam penerapan sertifikasi Industri Hijau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah pada pengembangan Industri Hijau untuk meningkatkan minat sertifikasi, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat industri dalam penerapan sertifikasi Industri Hijau dan memilih alternatif strategi yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan minat industri dalam penerapan sertifikasi Industri Hijau. Metode analisis yang digunakan adalah metode campuran (mixed method) yaitu metode kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan secara kualitatif. Penetapan alternatif strategi menggunakan analisis SWOT dan penentuan prioritas strategi terpilih menggunakan AHP. Hasil riset ini menunjukkan bahwa pemerintah saat ini baru sebatas memberikan kebijakan insentif non fiskal untuk menarik minat industri dalam menerapkan sertifikasi dan masih dalam tahap melakukan upaya pengembangan regulasi industri hijau secara berkesinambungan. Selain itu, faktor pendorong industri yang telah menerapkan sertifikasi Industri Hijau saat ini berdasarkan hasil riset dipengaruhi faktor untuk meningkatkan citra perusahaan dan faktor penghambat minat industri belum menerapkan sertifikasi adalah persepsi industri tentang adanya regulasi yang dianggap sejenis atau tumpang tindih antar sektoral pemerintah. Alternatif strategi yang direkomendasikan untuk meningkatkan penerapan sertifikasi Industri Hijau ditinjau dari kriteria penguatan regulasi dan peningkatan manfaat penerapan adalah strategi Weakness-Opportunity (W-O) melalui peningkatan infrastruktur regulasi dan mewujudkan rencana kebijakan insentif fiskal bagi industri. Kesimpulan penelitian ini adalah strategi Weakness-Opportunity (W-O) dapat dijadikan upaya alternatif untuk strategi meningkatkan minat penerapan sertifikasi Industri Hijau.

---

The government as a regulator has tried to provide various policies and guidance to increase industries participation, especially industries that receive green industry awards to implement Green Industry certification. However, these efforts currently have not been able to increase industries participation in the application of certification. The problem in this research is that there is still little interest in implementing Green Industry certification, so it is necessary to conduct research to determine the implementation of policies that have been carried out by the government on the development of Green Industry regulations to increase interest in certification, factors that affect industries interest in implementing Green Industry certification and alternative strategies to increase industries interest in implementing Green Industry certification. The purpose of this study is to analyze the implementation of government policies on the development of the Green Industry to increase interest in certification, analyze factors that influence industries interest in implementing Green Industry certification and selecting alternative strategies that can be recommended to increase industries interest in implementing Green Industry certification. The analytical method used is a mixed method, namely quantitative and qualitative methods with a qualitative approach. Determination of alternative strategies using SWOT analysis and determining the priority of the selected strategies using AHP. The results of this research indicate that the government is currently only providing non-fiscal incentive policies to attract industries interest in implementing certification and is still in the stage of making efforts to develop sustainable green industry regulations. In addition, the driving factor for industries that have applied the current Green Industry certification based on the results of research value is influenced by factors to improve the company's image and the inhibiting factor for industries interest in not implementing certification is the industry's perception of the existence of regulations that are considered to be similar or overlapping between government sectors. The alternative strategy recommended for increasing the application of Green Industry certification in terms of the criteria for strengthening regulations and increasing the benefits of implementation is the Weaknes-Opportunity (W-O) strategy through improving regulatory infrastructure and realizing a fiscal incentive policy plan for the industries. The conclusion of this study is the Weakness-Opportunity (W-O) strategy can be used as an alternative strategy to increase the interest in implementing Green Industry certification."

"Skripsi ini membahas analisis aspek pengawasan dalam pelaksanaan Undang undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek pengawasan dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam Hasil penelitian ini menghasilkan dua tipe pengawasan yaitu pengawasan preventif melalui sosialisasi pengawasan dalam pendaftaran merek pengawasan dalam perpanjangan merek dan pengawasan dalam penghapusan merek Pengawasan kedua adalah tindakan represif berupa koordinasi antar instansi pemerintah responsivitas pemerintah sumber daya dan peran pengawasan masyarakat.

---

This research discusses the analysis of monitoring aspect of the implementation of the Trademark Law No 15 of 2001 in the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law and Human Rights. The purpose of this study is to analyze the implementation of the Trademark Law No 15 of 2001 in the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law and Human Rights. This study uses qualitative approach with descriptive design The techniques used for data collection are observation and in depth interview. This study resulted in two types of supervision The first is preventive supervision through socialization supervision in brand registration supervision on brand extention and brand elimination. The second is repressive action such as coordination among government agencies government responsivity resources and the role of public supervision."

"Proses pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) mulai menimbulkan banyak permasalahan dikarenakan jumlahnya yang sangat besar tanpa diimbangi dengan penambahan jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). e-Filing merupakan jawaban terbaik mengatasi masalah ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pelaporan SPT Tahunan PPh OP melalui e-filing, kendala yang dihadapi, dan strategi optimasi pemanfaatan e-filing melalui website Ditjen Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Implementasi kebijakan e-filing ini sudah baik. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya insfrastruktur dan behavioral Wajib Pajak. Strategi yang digunakan oleh Ditjen Pajak untuk optimasi pemanfaatan e-filing sudah cukup baik.

---

Administration process of Income Tax Return for Individual Tax payers cause a lot of problems because of its large amount without adding officers in the Directorate General of Taxation (DGT). e-Filing is the best answers to overcome this problem. The purpose of this study is to analyze the implementation of the annual report of personal income tax through e-filling, the obstacles in the implementation of policies, and strategies to optimize the use of e-filing via the Directorate General of Taxation’s website. This study uses a qualitative approach. Implementation of e-filing policies is good. The main obstacles faced are the lack of infrastructure and the behavioral factors of taxpayer. The strategies used by the Directorate General of Taxation to optimize the use of e-filing is good."

"Program reformasi birokrasi merupakan sebuah upaya perubahan menuju profil birokrasi yang diharapkan. Salah satu program pendukung reformasi birokrasi adalah manajemen pengetahuan. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai penggerak dan pembina industri nasional perlu melakukan perubahan dan perbaikan birokrasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan sektor industri dalam menghadapi persaingan global. Seiring dengan upayanya melaksanakan reformasi birokrasi, Kemenperin memiliki inisiatif pelaksanaan manajemen pengetahuan, namun belum memiliki strategi manajemen pengetahuan yang komprehensif. Fokus Kemenperin ada pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang salah satunya didukung oleh pembangunan e-government. Proses pengembangan e-government melibatkan berbagai pengetahuan yang tersebar di berbagai lokasi, baik di dalam maupun di luar organisasi. Penelitian ini berusaha merumuskan strategi manajemen pengetahuan dengan fokus pada target pengembangan e-government dalam rangka reformasi birokrasi. Perumusan strategi dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja strategi pengetahuan Zack. Strategi yang dirumuskan antara lain: Kemenperin perlu melakukan dokumentasi pengalaman-pengalaman kerja ke dalam bentuk tertulis; Kemenperin perlu meningkatkan kesadaran pegawai untuk berbagi pengetahuan; Kemenperin perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengelolaan pengetahuan, baik antar unit kerja internal maupun dengan pihak eksternal; Kemenperin perlu memfasilitasi media penyimpanan dan pembagian pengetahuan berbasis TI yang dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh pegawai Kemenperin; dan Kemenperin perlu membangun komitmen manajemen dalam mendukung pelaksanaan manajemen pengetahuan.

---

Bureaucratic reform is an efforts to change towards the expected bureaucratic. Knowledge management is one of supporting program in bureaucratic reform. Ministry of Industry (Kemenperin) as a national industry movers and builders need to make bureaucracy changes and improvements to increase the ability of the industry towards global competition. Along with its efforts to carry out the bureaucratic reform, the Ministry of Industry has the knowledge management initiatives, but do not have a comprehensive knowledge management strategy yet. Ministry of Industry’s focus is improving the quality of public services, one of which is supported by the development of e-government. The development process of e-government involves a wide range of knowledge in the various locations, both inside and outside the organization.

This study seeks to formulate the knowledge management strategy with a focus on the development of e-government targets in order to reform the bureaucracy. Formulation of strategies use Zack’s knowledge strategy framework. Strategies are formulated as follows: Ministry of Industry need to document work experiences into written form; Ministry of Industry need to increase the awareness of employees to share knowledge; Ministry of Industry need to improve coordination and cooperation on managing knowledge, both with internal and external parties; Ministry of Industry need to facilitate the IT-based storage and distribution of knowledge that can be reached easily by all employees of the Ministry of Industry, and Ministry of Industry should establish management commitment to support the implementation of knowledge management."

"Skripsi ini membahas mengenai produk kemas ulang informasi bernama Paket Informasi yang dihasilkan oleh Perpustakaan Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Pembatasan permasalahan penelitian adalah proses penyusunan, analisis bentuk fisik dan isinya. Merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan metode analisis wacana untuk isi Paket Informasi. Hasil penelitian menyarankan Perpustakaan perlu untuk melakukan kajian pengguna dan melakukan kaderisasi dalam penyusunan Paket Informasi.

---

The focus of this study is information repackaging product, named _Information Package_ made by Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Library in Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. The scope of the research is the repackaging process, physical and content analysis. This research is a qualitative descriptive interpretive. The researcher suggests the library needs to make a research about user studies, about their information needs, Information Package user category target, and prepares the next librarian who does repackaging information."

"Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui dan meneliti tingkat kepuasan kerja karyawan di Direktorat jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Job Satisfaction Survey dari Spector dan analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas, analisis regresi berganda, t-test dan analisis nilai rata-rata. Berdasarkan hasil penelitian diketahui tingkat kepuasan berada pada kategori memuaskan. Ada lima dimensi dalam kategori memuaskan dan empat dimensi yang lain pada kategori ambivalen. Dari analisis regresi berganda diketahui seluruh dimensi memiliki korelasi signifikan dengan kepuasan kerja.

---

This study porpose is to know and examine the level of job satisfaction at Directorate General of Railway Ministry of Transportation. Method use to find the level of job satisfaction is Spector's job satisfaction survey (JSS) and data analysis using validity test, reliability test, multiple regression analysis, t-test and mean analysis. Based on the result it is known that the level of satisfaction is at satisfied category. There are five dimensions at satisfied category and the other four at ambivalent category. From the multiple regression analysis it is known that all of the dimensions have significant correlation with the job satisfaction."