Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan memahami bagaimana Pemerintah dapat dijadikan Terlapor dalam perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), memahami bagaimana peran kedudukan Pemerintahan dalam kasus tersebut dan memahami apakah sanksi administrasi dapat diterapkan kepada Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap Putusan No. 05/KPPU-I/2013.Menteri Perdagangan selaku pembuat regulasi dan Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri selaku pelaksana regulasi yang seharusnya menciptakan situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Menteri Perdagangan dan Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri secara nyata telah memberikan fasilitas berupa Surat Persetujuan Import (SPI) tanpa melakukan perpanjangan Rekomendasi Izin Produksi Hortikultura (RIPH) terlebih dahulu. Atas perbuatan tersebut, Majelis Komisi Perkara No. 05/KPPU-I/2013 memberikan rekomendasi.Untuk membuktikan adanya persengkongkolan dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 haruslah dijabarkan unsur-unsurnya terlebih dahulu. Berdasarkan penjabaran unsur-unsur tersebut, maka dapat terlihat bahwa Menteri Perdagangan dan Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri dapat ditarik sebagai pihak lain dalam kasus a quo. Majelis Komisi Perkara No. 05/KPPUI/ 2013 memberikan rekomendasi kepada setiap Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam perumusan kebijakannya.kepada Pemerintah Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap Putusan No 05 KPPU I 2013 Menteri Perdagangan selaku pembuat regulasi dan Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri selaku pelaksana regulasi yang seharusnya menciptakan situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 24 Undang Undang No 5 Tahun 1999 Menteri Perdagangan dan Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri secara nyata telah memberikan fasilitas berupa Surat Persetujuan Import SPI tanpa melakukan perpanjangan Rekomendasi Izin Produksi Hortikultura RIPH terlebih dahulu Atas perbuatan tersebut Majelis Komisi Perkara No 05 KPPU I 2013 memberikan rekomendasi Untuk membuktikan adanya persengkongkolan dalam Pasal 24 Undang Undang No 5 Tahun 1999 haruslah dijabarkan unsur unsurnya terlebih dahulu Berdasarkan penjabaran unsur unsur tersebut maka dapat terlihat bahwa Menteri Perdagangan dan Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri dapat ditarik sebagai pihak lain dalam kasus a quo Majelis Komisi Perkara No 05 KPPU I 2013 memberikan rekomendasi kepada setiap Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk memperhatikan prinsip prinsip persaingan usaha yang sehat dalam perumusan kebijakannya.

---

This thesis aims to understand how the government can be reported to the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), to understand the roles and positions of the government in this case and to understand if administrative sanctions can be applied to the government. The method used in this thesis is a normative juridical method that includes a research on Decision No. 05/ KPPU - I/2013.The Minister of Trade, as a drafter of regulations and the Directorate General of Foreign Trade as the implementer of regulations, should establish a proper and fair competition in order to avoid concentration of economic power in certain business actors that legally and convincingly violates Article 24 of the Law Number 5 Year 1999. The Minister of Trade and the Directorate General of Foreign Trade obviously has provided facilities such as Import Approval Letter (SPI) without making a recommendation permit extension of Horticulture (RIPH) beforehand. In consequence of the abovementioned actions, the Commission Assembly Case No. 05/KPPU - I/2013 has given a recommendation.To prove the existance of conspiracy in Article 24 of Law Number 5 Year 1999, it?s elements needs to be clarified in advance. Based on the elaboration of these elements, it can be seen that the Ministry of Trade and the Directorate General of Foreign Trade may be withdrawn as the other party in the case a quo. The Assembly Commission in Case No. 05/KPPU-I/2013 provides a recommendation to each Governmental institution, in this particular case, the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Commerce of the Republic of Indonesia, giving them the obligation to observe the principles of fair competition in the formulation of policies."

"Pada pertengahan tahun 2013 ditemukan adanya dugaan praktik anti persaingan dalam kasus importasi bawang putih setelah terjadi lonjakan harga bawang putih di pasaran. Setelah melakukan investigasi, tim investigator KPPU menilai 19 pelaku usaha melakukan pelanggaran UU Antimonopoli pasal 11 tentang kartel, pasal 19 tentang diskriminasi dan pasal 24 tentang persekongkolan menghambat perdagangan dengan bersekongkol dengan 3 pejabat pemerintahan. Selama persidangan tidak ditemukan bukti langsung yang mengarah pada kesepakatan, baik antar pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan pejabat pemerintah, untuk melakukan kegiatan kartel, diskriminasi dan persekongkolan. Majelis komisi pada putusannya menetapkan 19 pelaku usaha bersalah melanggar pasal 11, pasal 19 dan pasal 24 UU Antimonopoli dan 2 pejabat pemerintah bersalah melanggar pasal 24. Skripsi ini membahas mengenai ketepatan penerapan pasal 11, pasal 19 dan pasal 24 UU Antimonopoli dalam kasus ini.

---

In mid-2013, an allegation of anti competition practices in garlic importation case was discovered after a surge in the market price of garlic. After conducting an investigation, KPPU investigator team assessed 19 enterprises conducted violation against Antimonopoly Law article 11 regarding cartel, article 19 regarding discrimination and article 24 regarding trade-detaining conspiracy by conspiring with 3 government officials. During the trial, there was found no direct evidence which leads to agreement, both among enterprises or between enterprises and government officials, to form a cartel, to conduct discrimination and to conduct conspiracy. The commisioner judges in its decision established 19 enterprises guilty of violation against article 11, article 19 and article 24 Antimonopoly Law and 2 government officials were established guilty of violation against article 24. This thesis discusses about the accuracy of application of article 11, article 19 and article 24 Antimonopoly Law in this case."

"Skripsi ini membahas tentang larangan penguasaan pasar dan persekongkolan berdasarkan Undang-Udang Nomor 5 Tahun 1999 dalam kasus importasi bawang putih. Bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu penguasaan pasar secara tidak adil dan persekongkolan diduga terjadi pada kasus Importasi Bawang Putih di Indonesia untuk Periode Bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013 yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan bawang putih dan harga yang sangat melonjak. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Importasi Bawang Putih. Skripsi ini menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan keterlibatan pemerintah pada kasus importasi bawang putih terkait Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2013 tidak dikecualikan dalam ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta pertimbangan KPPU mengenai adanya pelanggaran Pasal 19 huruf c tentang Penguasaan Pasar dan Pasal 24 tentang Persekongkolan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sesuai dengan perspektif Hukum Persaingan Usaha tidak bisa menjadikan institusi pemerintah sebagai terlapor.

---

This undergraduate thesis explains about the prohibition of market control and conspiracy by Law Number 5 Year 1999 on The Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition in the case of garlic importation (Case Study: KPPU Decision on Case No. 05 / KPPU-I / 2013). This research is conducted by way of normative legal research. This thesis tries to elaborate the kind of action that could lead to monopolistic practices and unfair business competition in form of unfair market control and conspiracy which has occurred in the case of importation of garlic in Indonesia for the period of November 2012 to February 2013 which had resulted in a scarcity and the soaring price of garlic. The analysis explains that the issue of the violations conducted by business actors and government involvement in the case of importation of garlic related to the KPPU Decision No. 05 / KPPU-I / 2013 could not be exempted in Article 50 letter a of Law No. 5 Year 1999. Moreover, regarding KPPU considerations on the violations of Article 19 letter c of Market Control and Article 24 of Conspiracy in Act No. 5 Year 1999 should not draw any Government institution as a Reported subject in accordance with the Competition Law perspective."

"Akibat makin tingginya tingkat kompetisi antara perusahaan industri dan meningkatnya kebutuhan akan strategi untuk dapat bersaing dan yang menjadi terdepan dibidangnya, perusahaan perlu melakukan perencanaan yang mendukung pengambilan keputusan strategi strategi jangka panjang ataupun menengah, Hal inipun juga berlaku pada industri tambang yang memiliki kondisi masa depan yang kadang tidak terprediksi. Oleh karena itu penelitian dilakukan pada sebuah perusahaan tambang yang berlokasi di Jakarta. Corporate Planning Modelling adalah metode pendekatan sistemik yang menghubungkan fungsi produksi dan pemasaran ke dalam fungsi keuangan. Metode ini dapat digunakan perusahaan dalam meramalkan ketidakpastian tentang masa depan, dan dengan demikian dapat membuat asumsi tentang hasil pelaksanaan yang lebih eksplisit, sehingga mengarahkan perhatian pada implikasi yang mungkin dapat terlewatkan. Melalui metode Corporate Planning Modelling dibangun sebuah model persamaan simultan untuk melakukan suatu simulasi peramalan kondisi yang dilanjutkan dengan analisa sensitivitas. Dari hasil analisa sensitivitas didapatkan hasil apakah model yang dibangun akan stabil untuk digunakan perusahaan dalam perencanaan strategi perusahaan kedepannya.

---

Due to increased levels of competition between industrial companies and the growing need for strategies to be competitive and to be leading in their fields, companies need to do the planning that supports decision-making medium or long-term strategy. This has also applies to the mining industry has a future condition sometimes unpredictable. Therefore, the research carried out at a mining company located in Jakarta. Corporate Planning Modelling is a method of a systemic approach that links the production and marketing functions into the finance function.

This method can be used in predicting the uncertainty about the company's future, and thus can make assumptions about the implementation of a more explicit, thereby directing attention to the implications that might be missed. Through the Corporate Planning Modelling method constructed a simultaneous equation model to perform a simulation forecasting conditions, followed by sensitivity analysis. From the results of sensitivity analysis results obtained if the model is constructed to be stable for use in planning the company's future corporate strategy."

"Tesis ini meneliti Putusan KPPU No 05/KPPU-I/2014, yang menduga adanya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia,Tbk (Persero), PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, dan PT Heksa Eka Life Insurance. Obyek perkara ini adalah kegiatan bancassurance antara ketiga pihak tersebut yang dinilai menghambat perusahaan asuransi lain/pesaing yang hendak masuk ke pasar penjualan produk KPR BRI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa BRI dan perusahaan perbankan yang melakukan kegiatan bancassurance agar dapat segera menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 yang mewajibkan perusahaan perbankan untuk menawarkan minimal 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra Bank.

---

This thesis examines the KPPU Decision No. 05/KPPU-I/2014, who suspect a violation of Law No. 5 of 1999 conducted by PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero), PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera and PT Heksa Eka Life Insurance. The object of this case is the bancassurance activities among such parties that alleged exercise barrier to entry to another insurance/competitor company who want to enter the market of KPR product of BRI. This research is qualitative descriptive design.

Results of the study suggest BRI and other banking company which conducting bancassurance activities to immediately adjust the provisions stipulated in Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 which obliges the banking company to offer minimum 3 (three) Bank partner of insurance companies."

"Skripsi ini membahas mengenai dua hal, pertama adalah pembahasan mengenai.analisa kedudukan panitia tender dalam praktek persekongkolan tender di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua, adalah pembahasan mengenai hubungan antara persekongkolan tender vertikal dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai tindak pidana korupsi. Analisa kedudukan panitia tender ini dilakukan dengan menganalisa putusan-putusan perkara mahkamah agung yang semuanya adalah mengenai persekongkolan tender vertikal dan persekongkolan tender gabungan antara vertikal dan horizontal. Analisa dilakukan dengan membandingkan fakta-fakta yang ada dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta teori-teori dari para ahli hukum mengenai masalah yang bersangkutan. Penulis mencoba menarik batas-batas yang jelas antara kewenangan KPPU dan kewenangan KPK dalam menangani praktek persekongkolan tender, dengan menghubungkan unsur-unsur antara praktek persekongkolan tender dengan praktek persaingan usaha yang tidak sehat dan juga menghubngkan unsur-unsur praktek persekongkolan tender dengan tindak pidana korupsi.

---

This mini-thesis discusses about two things, first is the position of tender committee on tender conspiracy in practice in terms of Act No. 5 of 1999 and Law No. 20 of 2001. Secondly, the discussion of the relationship between vertical tender conspiracy by law enforcement corruption cases in Indonesia in terms of Act No. 20 of 2001 Jo. Law Number 31 Year 1999 regarding corruption. Analysis of the position of the tender committee is done by analyzing the decisions of the supreme court case that everything is on tender conspiracy and conspiracy tender vertical joint between the vertical and horizontal.

The analyzes were performed by comparing the facts that there is a Regulatory Legislation in force in Indonesia as well as the theories of legal experts on the matter in question. The author tried to draw clear boundaries between the authority of the Commission and the authority of the Commission in dealing with the practice of tender conspiracy, with the connecting elements between the tender conspiracy practice with the practice of unhealthy business competition and also menghubngkan elements of the tender conspiracy practice of corruption."

"Tesis ini membahas kewenangan dalam hal impor produk hortikultura terutama bawang putih antara Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan. Namun, kewenangan ini menjadi tumpang tindih karena penghapusan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2017 yang menyebabkan impor produk hortikultura dapat dilakukan tanpa pertimbangan panen periode dan penghapusan Pasal 12 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Keuangan Menteri Perdagangan No. 30 tahun 2017 yang menyebabkan dihapusnya Importir Umum. Tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum positif yang mengatur otoritas Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan dalam masalah mengimpor bawang putih dan wawancara untuk mengkonfirmasi data. Masalah utama tesis ini adalah wewenang Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dalam mengatur impor bawang putih, dampak dari penghapusan Jenderal Importir dan pemenuhan kebutuhan bawang putih karena Importir Umum dihapus. Hasil dari penelitian ini adalah penghapusan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2017 dan penghapusan Pasal 12 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2017 menyebabkan tumpang tindih wewenang antara Departemen Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Apalagi dampak penghapusan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 30 tahun 2017, Pengimpor Umum tidak dapat menjalankan usaha impor bawang putih. Pemenuhan kebutuhan impor bawang putih produk masih dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki Importir Produsen dan BUMN. BUMN yang ingin mengimpor bawang putih harus berkewajiban mengembangkan penanaman bawang putih dan ada kebutuhan untuk memantau kewajiban mengembangkan bawang putih sehingga swasembada bawang putih dapat diwujudkan.

---

This thesis discusses authority in terms of imports of horticultural products especially garlic between the Department of Agriculture and the Department of Commerce. However, this authority is overlapping due to the abolition of Article 6 of Minister of Agriculture Regulation No. 38 of 2017 which causes the import of horticultural products can be carried out without consideration of the harvest period and the elimination of Article 12 paragraph (1) in the Minister of Finance Regulation No. Minister of Trade No. 30 of 2017 which caused the elimination of General Importers. This thesis is a normative legal research that focuses on positive laws governing the authority of the Department of Agriculture and the Department of Commerce on the issue of importing garlic and interviews to confirm data. The main problem of this thesis is the authority of the Ministry of Agriculture and the Ministry of Trade in regulating the import of garlic, the impact of the elimination of the General Importer and the fulfillment of the needs of garlic because the General Importer is removed. The result of this research is the abolition of Article 6 of Minister of Agriculture Regulation No. 38 of 2017 and the abolition of Article 12 paragraph (1) in Regulation of the Minister of Trade No. 30 of 2017 causes overlapping authority between the Ministry of Agriculture and the Ministry of Trade. Moreover, the impact of eliminating Article 12 paragraph (1) Minister of Trade Regulation No. 30 of 2017, General Importers cannot operate a garlic import business. Meeting the needs of imported garlic products can still be done by companies that have Producer Importers and SOEs. BUMN that wants to import garlic must be obliged to develop garlic planting and there is a need to monitor the obligation to develop garlic so that garlic self-sufficiency can be realized."

"Skripsi ini membahas mengenai adanya dugaan praktek kartel yang dilakukanoleh importir bawang putih. Adanya dugaan praktek kartel ini menurut perkiraanawal KPPU yang melihat terdapat kejanggalan dalam hal distribusi dengandilakukannya penahanan bawang putih ke pasaran di pelabuhan oleh importirbawang putih, padahal ketika itu pasokan dipasaran sedang langka danmengakibatkan harga bawang putih naik hingga 5 (lima) kali lipat dari harganormal. Sejauh ini KPPU belum dapat membuktikan kebenaran praktek kartelyang dilakukan oleh para importir bawang putih dan instantsi pemerintahan. Teoripembuktian melalui direct evidence dan indirect evidence yang diamanatkan olehPeraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04 Tahun 2010 belum bisamembuktikan kebenaran praktek kartel ini dan KPPU belum bisa membuktikanadanya perjanjian yang dilakukan oleh para importir bawang putih.

---

This thesis discusses about the alleged cartel practices carried out by the importer

garlic. The existence of the alleged cartel practices, according to the

Commission's preliminary estimates irregularities seen in terms of the distribution

of the detention does garlic into the market by the importer at the port of garlic,

But when it was rare in the market supply and caused prices of garlic rose to 5

(five) times the of the normal price. So far the Commission has not been able to

prove the truth of cartel practices carried out by the importer garlic and

government. Theory of evidence through direct evidence and indirect evidence

mandated by the KPPU No. 04 of 2010 has not been able to prove the truth of this

cartel practice and the Commission has not been able to prove the existence of an

agreement made by the importer garlic"

"ABSTRAKNama : Dinny FauzanProgram Studi : Magister KenotariatanJudul : Kedudukan Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Keterangan Palsu Studi Kasus PutusanNomor 1039/Pid.B/2015/PN.DPS Pembimbing : Dr. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H. Dr. Pieter Everhardus Latumeten, S.H., M.H. Notaris dalam mengkonstantir semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang disampaikan oleh para pihak kepadanya dalam pembuatan akta otentik, sering sekali menemukan kendala berupa adanya keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak. Keterangan palsu yang dimaksud adalah keterangan yang dituliskan di dalam akta tersebut yang tidak sesuai dengan keinginan dari para pihak baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Keterangan palsu bisa berasal dari keterangan yang didapat dari para pihak yang menghadap Notaris atau keterangan yang ditulis oleh pihak notaris itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kerangkanya. Jika kesalahan dilakukan secara sengaja oleh pihak penghadap, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan berupa ganti rugi atau tindak pidana pemalsuan terhadap pihak yang merugikan tersebut dan pihak Notaris tidak dapat dipersalahkan apabila pihak Notaris dapat membuktikan apabila tidak terlibat dalam kesengajaan tersebut. Kedudukan akta autentik dapat diabatalkan, apabila keterangan daripada pihak tersebut dapat dinyatakan. Kata kunci:Keterangan Palsu, akta otentik, tanggung jawab, notaris

---

ABSTRACTName Dinny FauzanStudy Program Master of NotaryTitle The Notary rsquo s Position in the production of a deed Containing false Information. Case Study of Decision Number 1039 Pid.B 2015 PN.DPS Counsellor Dr. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H. Dr. Pieter Everhardus Latumeten, S.H., M.H. Notary in writing down all actions, agreements and stipulation presented by the parties to him in the drawing up of authentic deed often comes across impediments in the form of false information presented by the parties. What is meant by the false information is an information that is written in the deed that is not in accordance with the wishes of the parties either intentional or accidental. False information can be derived from the information obtained from the Parties to Notary or statements written by Notary Party itself. This study is a normative juridical that relies on the principles of the written law. While this type of data used is secondary data in the form of legislation in the form of books relating to the research and resources of the website or document from the Internet to support the interests of research written by the author. If an error is made deliberately by the parties, then the party who feels aggrieved can file a claim for damages or a criminal act of forgery against the adverse party and the Notary can not be blamed if the Notary can prove if they are not involved in the deliberation. The position of authentic deed if there is any false information provided by the parties to the Notary can be null and void. Keywords False Information, Authentic Act, Responsibility, Notary "

"Impor bawang putih telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011-2020 karena produksi dalam negeri hanya mencukupi sekitar tiga hingga lima persen dari kebutuhan masyarakat. Adanya tambahan pasokan bawang putih impor pada pasar dalam negeri akibat kebijakan impor tersebut diduga akan menurunkan harga eceran bawang putih. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh volume impor bawang putih terhadap harga eceran bawang putih di Indonesia. Dengan menggunakan metode Distributed Lag Model (DL-Model) dan Vector Error Correction Model (VECM) serta data bulanan periode Januari 2011-Desember 2020, penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh volume impor bawang putih mulai dapat menurunkan harga eceran bawang putih setelah satu bulan pelaksanaan impor. Pengaruhnya terus signifikan hingga 6 bulan pasca pelaksanaan impor. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam jangka waktu satu bulan (jangka pendek), kebijakan melakukan impor bawang putih belum mampu mempengaruhi harga eceran bawang putih. Namun dalam jangka panjang (setelah satu bulan hingga 6 bulan), kebijakan melakukan impor bawang putih signifikan mempengaruhi penurunan harga eceran bawang putih.

---

Garlic import has been carried out by Indonesian government in 2011-2020 because domestic production is only sufficient for about three to five percent of people’s needs. The addition supply of imported garlic in domestic market due to the import policy is expected to reduce garlic retail price. This study aims to examine the effect of garlic import volume on garlic retail price in Indonesia. By using Distributed Lag Model (DL-Model) and Vector Error Correction Model (VECM) with monthly data for Januari 2011 – December 2020, this study shows that the effect of garlic imports volume begins to reduce the retail price of garlic after one month of import implementation. The effect continues to be significant up to 6 months after the import implementation. These results indicate, within a period of one month (short term), the policy of importing garlic has not been able to affect the retail price of garlic. However, in the long term (after one month to 6 months), the policy of importing garlic significantly affects the decline in retail prices of garlic."