Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterbukaan Informasi Publik sebagai tanggung jawab semua institusi publik dan hak warga Indonesia adalah dasar untuk mendorong bangsa menuju keadaan yang lebih independen dalam ekonomi sosial dan aspek politik melalui pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh lembaga lembaga publik yang bersih dan transparan Namun fakta menunjukkan bahwa hukum Keterbukaan Informasi Publik UU KIP No 14 2008 dan prosedur untuk meminta dan menerima informasi publik masih belum banyak dikenal oleh warga negara Indonesia sehingga kesadaran masyarakat tentang ini masih rendah Dari hasil survei jumlah yang sangat besar 82 dari pemuda Indonesia berusia 18 24 tahun tingkat pendidikan tersier menginginkan pemerintah dan badan publik yang lebih terbuka Pemuda Indonesia berusia 18 24 tahun atau mahasiswa sebagai fokus dari makalah ini adalah demografi potensial untuk dididik mengenai Keterbukaan Informasi Publik Makalah ini bertujuan untuk menganalisis sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik terhadap mahasiswa Universitas Indonesia oleh Kantor Komunikasi dan Informasi Universitas Indonesia KKI UI melalui perspektif manajemen hubungan masyarakat Sampai saat penulisan makalah ini KKI UI belum menciptakan program khusus yang melibatkan pemuda sehingga membuat segmen anak muda belum terdidik sepenuhnya tentang Kebebasan Informasi Publik Kata kunci Keterbukaan Informasi Publik pemerintahan terbuka public relations manajemen hubungan masyarakat mahasiswa pemuda Universitas Indonesia

---

Freedom of Public Information as the responsibility of all public institutions and the right of the citizens of Indonesia is the foundation to push the nation towards a more independent state in its economy social and political aspects through sustainable development that is supported by clean and transparent public institutions However fact showed that the law of Freedom of Public Information UU KIP No 14 2008 and the procedure to ask and receive public information are still not widely known by the citizen of Indonesia thus the public awareness about this important issue is still low From a survey result an overwhelming amount of 82 of young Indonesians aged 18 24 years old tertiary education level wants a more open national government Young Indonesians aged 18 24 years old or university students as the focus of this paper is a potential demographic to be educated on the Freedom of Public Information This paper aims to analyze the socialization of Freedom of Public Information towards Universitas Indonesia university students by the Office of Communication and Information through the perspective of public relations management Until the time of writing of this paper the office has not yet created a program specifically engaging the youth thus making the youth segment not yet educated about the Freedom of Public Information to its fullest potential Keywords Freedom of Public Information open government public relations public relations management university students youth Universitas Indonesia"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya penerapan keterbukaan informasi pada badan publik dan minimnya partisipasi masyarakat menggunakan hak untuk tahu (Rights to Know) oleh karena itu perlu adanya manajemen komunikasi pemerintah dari Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) yang efektif. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana metode manajemen dan evaluasi komunikasi pemerintah dalam kebijakan transparansi informasi. Metodologi penelitian menggunakan paradigma positivis dengan perspektif manajemen pada pendekatan kualitatif studi kasus. Metode manajemen komunikasi dibahas dengan proses empat langkah metode manajemen Cutlip, Center, dan Broom, Metode Transparansi Rawlin dan teori pengait yaitu teori pemangku kepentingan. Hasil penelitian menemukan bahwa komunikasi pemerintah sudah menerapkan metode manajemen dalam menganalisis dimensi transparansi dan belum maksimal. Disimpulkan bahwa manajemen komunikasi pemerintah mempunyai perencanaan yang komprehensif dan terstruktur, akan tetapi ada kelemahan dalam melakukan identifikasi masalah, aksi dan komunikasi serta evaluasi.

---

The research was motivated by the lack of implementation in the information transparency in public institutions and the lack of public participation in using their right to know. therefore, it needed an effective government communication management from the Directorate General of Information and Public Communication.

The purpose of this research is to find out how the government communication evaluation and management method in information transparency policy. The methodology in this research is positivist with a management perspective on qualitative case study. The method of communication management that is used are the four steps management process of Cutlip, Center and Broom, The Rawlin Transparency Method and related theory on stakeholder.

Result of the study shows that the government's implementation on transparency management has not been on the maximum. It is concluded that government communication management has a comprehensive and organized plan but there are some weaknesses in identifying the problem, action, communication and evaluation."

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebagai lembaga negara yang membidangi bidang pendidikan dan kebudayaan memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan informasi publik. Hal ini mengingat pemangku kepentingan dan problematika di bidang pendidikan dan kebudayaan sangat luas dan beragam. Namun dalam memberikan pelayanan informasi publik ini, masih ada kendala yang dihadapi Kemdikbud terkait dengan manajemen pelayanannya. Penelitian ini menganalisis manajemen pelayanan informasi publik di Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan perspektif service bluebrint yang dikemukakan oleh G. Lynn Shostack, yang kemudian dikembangkan oleh Valerie Zeithaml dan Mary Jo. Bitner. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa pelayanan informasi public di Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum optimal kerena mayoritas informasi public yang ada di unit-unit utama belum dikuasai oleh Pusat Informasi dan Humas, disebabkan belum terintegrasinya pengelolaan informasi public. Selain ini masih terdapat masalah sumber daya manusia dan peralatan yang mendukung pelayanan informasi publik. Tindakan yang disarankan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi public di Pusat Informasi dan Humas adalah mengintegrasikan pengelolaan informasi public dengan menciptakan database informasi pendidikan dan kebudayaan. Selain itu re-organisasi dan peningkatan koordinasi di internal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peralatan juga diperlukan dalam meningkatan kualitas pelayanan informasi public di Pusat Informasi dan Humas.

---

Ministry of Education and Culture (Kemdikbud) as the state agency in charge of education and culture has a major responsibility in providing public information. This is because the stakeholders and the problems in the fields of education and culture is very vast and diverse. However, in providing this public information service, there are still obstacles faced Kemdikbud associated with service management. This study analyzes the management of public information services at the Center for Information and Public Relations of the Ministry of Education and Culture with the perspective of service bluebrint proposed by G. Lynn Shostack, which was then developed by Valerie Zeithaml and Mary Jo. Bitner. This research approach is post-positivist qualitative research methods.

The conclusion of this study is that the public information service at the Center for Information and Public Relations of the Ministry of Education and Culture is not optimal because most of the public information available on the main units have not been regulated by the Centre for Information and Public Relations, because the management of public information is not integrated yet. In addition, there are problems of human resources and equipment that support the public information service.

Recommended actions to optimize the public information services at the Center for Information and Public Relations is to integrate the management of public information by creating a database of educational and cultural information. And to reorganize and to improve internal coordination. Improving the quality of human resources and equipment is also needed to enhance the quality of public information services at the Center for Information and Public Relations."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi dan implementasi program pelayanan informasi publik yang tepat diperlukan untuk mendukung kesuksesan penerapan KIP di organisasi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi dan implementasi keterbukaan informasi publik di organisasi pemerintah, yang meliputi evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan jenis model PR yang diterapkan sesuai dengan model sembilan langkah perencanaan strategis untuk PR dan Excellence Theory. Hasil evaluasi perencanaan menunjukkan analisis formatif belum dilakukan secara mendalam, sedangkan strategi yang digunakan adalah kinerja organisasi dan komunikasi transparan. Hasil evaluasi pelaksanaan menunjukkan taktik yang dipergunakan adalah pertukaran informasi. Hasil evaluasi tipe model PR yang digunakan adalah simetris dua arah.

---

This study focus on good strategy and implementation of public information services program that needed to support the success of public information transparency implementation in governmental organization. The purpose of this study is to evaluate the strategy and implementation that include planning, implementing, and PR model evaluation that fit to nine steps model of strategic planning and Excellence Theory.

The result of the planning evaluation shows that formative research was not deeply done. Moreover, they use organizational performances and transparent communication as their strategy. The result of implementation evaluation shows that they use information exchange as their tactics. Finally, the result of PR model evaluation shows that they use two way symmetrical model to communicate."

"Penelitian ini mengangkat fenomena Kampanye Informasi publik di Indonesia.Pemerintahan Jokowi-JK mengusung Revolusi Mental sebagai gerakan perubahan pola pikir seluruh elemen bangsa.Seluruh lembaga pemerintah diinstruksikan mendukung gerakan ini dengan ruang Lingkup pelaksanaan disesuaikan dengan kontribusi lembaga pemerintah dalam sasaran Nawacita pemerintah.Dalam mengajak masyarakat, pemerintah melakukan Kampanye informasi publik Revolusi Mental dengan dukungan pengelolaan komunikasi publik/GPR.Kemendikbud salah satu lembaga pemerintah yang berkontribusi dibidang pembangunan kepribadian dalam kampanye informasi publik Revolusi Mental.Peneliti membatasi studi penelitian pada kasus yang dilaksanakan diHumas Kemendikbud, khususnya dalam perencanaan proses tersebut, peneliti menggunakan Model Proses Pembuatan Strategi dari Hart, disempurnakan oleh Moss dan Warnaby.Metode penelitian Kualitatif digunakan dengan pendekatan interpretif untuk menggali pengalaman Narasumber dan desain deskriptif menggambarkan secara detail tahapan dalam proses pembutan strategi. Melalui wawancara dan observasi, diketahui bahwa peran anggota organisasi dalam proses pembuatan strategi dapat mengalami perubahan peran. Faktor perubahan struktur organisasi, belum adanya peraturan pendukung serta latar belakang Narasumber menjadi faktor belum optimalnya pelaksanaan model ini diHumas Pemrintah dalam memelaksanakan kampanye informasi publik dalam konteks GPR di Indonesia.

---

The research based onthe phenomenon of public information campaign in Indonesia. Jokowi-JK carries Revolusi Mental as a movement to change nation's mindset from all elements by instruct all government agencies to support this movement. The state agencies scope of implementation is targeted in government's vision in Nawacita. In public outreach, the government made public information campaign Revolusi Mental Revolution is supported byGPR. Kemendikbud one of the state agencies contributes Revolusi Mental public information campaigns to development personality.

Researcher narrowed the case study in Kemendikbud Public Relations, especially in planning the strategy process. Researcher use Model-Making Process Strategy of Hart, enhanced by Moss and Warnaby.

Qualitative research methods used by the interpretive approach to explore the experience of informants and Descriptive describes in detail the stages in the process strategy making. Through interviews and observation, it is known that members of the organization's role in the strategymaking process can change roles. Organizational structure changing, lack of regulatory support and background informant are some of the factor that this model has not beenimplemented optimally by state agencies Public Relations in implementing GPR context in public information campaign."

"ABSTRAKTeori groupthink memberikan perspektif menarik untuk melihat bagaimana cara berpikir suatu kelompok terikat pada kohesivitas yang tinggi terhadap kelompoknya dan mereka berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai kebulatan suara sehingga mengesampingkan motivasi untuk berpikir untuk menghasilkan alternatif keputusan realistis. Pada perkembangannya, teori groupthink umumnya menjadi komoditas barat dengan studi pada kelompok politik di lingkup eksekutif pemerintahan yang bersifat homogen dan lebih tertutup, sehingga menarik untuk melihat fenomena groupthink dalam konteks komunikasi kelompok politik di lingkup legislatif dalam parlemen di negara transisi demokrasi seperti Indonesia yang anggotanya berlatar heterogen dari multiparpol dan lebih terbuka, namun sering menghasilkan keputusan yang kontroversial. Penelitian ini menyoroti adanya indikasi groupthink pada pengambilan keputusan tentang definisi Badan Publik pada RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hasil keputusan dianggap gagal dari perspektif masyarakat sipil karena menghasilkan pasal baru 14,15,16 sebagai hasil tawar menawar kepentingan (trade-off) antara eksekutif dan legislatif tentang masuknya BUMN, BUMD, Parpol dan LSM sebagai badan publik. Ditambah lagi dengan faktor pembahasan yang memakan waktu paling lama sementara tuntutan penyelesaian harus cepat, dan dampak dari implementasi pasal tersebut masih belum dapat dikatakan baik karena kasus sengketa badan publik masih tinggi, sanksi hukum tergolong rendah, serta belum tercapai angka persentase 100% badan publik yang memenuhi kewajiban memiliki Pejabat Pembuat Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkup organisasinya. Sebagai penelitian kualitatif paradigma postpostivis yang menggunakan metode studi kasus instrumental dengan objek penelitian pada kelompok anggota Panitia Kerja (Panja) RUU KIP Komisi I DPR RI masa bakti 2004-2009, hasil penelitian ini menujukkan bahwa groupthink dapat terjadi di lingkup legislatif DPR RI karena adanya pertarungan kepentingan dengan kelompok eksekutif, tekanan waktu dan kelelahan yang kemudian memaksa kelompok legislatif menjadi kohesif dan menghasilkan keputusan yang tidak dapat dikatakan baik. Terlihat kondisi sebagai upaya meminimalisasi groupthink melalui peran pimpinan yang lebih akomodatif, adanya proses hearing, serta adanya peran devil?s advocate, namun ternyata pada akhirnya upaya tersebut tidak membawa hasil yang signifikan sehingga groupthink tetap terjadi. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya perspektif teori groupthink Irving Janis (1972) yang tidak menyebutkan bahwa sebenarnya groupthink juga bisa terjadi pada kelompok yang awalnya heterogen, lebih terbuka, memiliki kekuatan relatif setara namum dikelilingi kepentingan-kepentingan lain diluar kelompok, yang menekan terhadap proses penyelesaian tugas melalui upaya kompromi.

---

ABSTRACTGroupthink theory gives us a very interesting perspective to see a thinking process of a highly cohessive small group in a bigger group and how they put the best effort to reach an agreement while ignoring motivation on creating other realistic alternative decision. Groupthink is very common on the west, with studies on political groups in government executives body with homogen type of members and relatively more introvert, so making this even more interesting to be researched in group communication context in the legislatives from a democratic transitional country such as Indonesia. This legislatives consists of heterogen background members came from multi different political party and more extrovert but in reality so often in meaking controversial decisions. This research focused on groupthink indicators in decision making of Public Body definition from constitution draft of Public Information Opennes. From the perspective of civil society the decission taken considered fail because verse number 14,15,16 are bargain result between executives and legislatives on matter of BUMN, BUMD, political party also NGO as public body. More further, this process took a very long time in process where the demand of finishing stage is so short, also the impact of these verses is not as expected seen on numbers of disputes of information petition is so high, the sanctions is so light and there are so many public body has not appointed Information and Documentation Manager Officer (PPID). As a qualitative with pospositivist paradigm this research used case study method instrument with members of Working Committee of constitution draft of Public Information Opennes Law in 1st Commision of House of Representatives of Republic of Indonesia periode 2004-2009 as the research object. The result of this research shows that groupthink could be happen inlegislatives because there are so many conflict of interest with the executives, time pressuress, and fatigue. This condition forces legislatives became so cohesive and starts making bad decisions. These facts shown in order to minimize groupthink through the leader?s role to be come more accommodative, hearing process, and also the role of devil?s advocate, but still in the end these groupthink prevention process didn?t bring any adequate results. Groupthink still took place. Theoritically, this research hoped to enrich perspectives of groupthink theory by Irving Janis (1972). This theory did not mentioned the fact that groupthink also can happen on a heterogen group, more open, posses the same power among the members but yet surrounded by other interests from outer group and push the working process through compromises."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pengelolaan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara komprehensif. Layanan Informasi Publik PPID merupakan satu pintu akses informasi publik yang dihasilkan dan dikuasai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI secara terseleksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola layanan informasi publik, meliputi akusisi, klasifikasi, pengujian konsekuensi, penyimpanan dan pendokumentasian, penyelesaian sengketa, dan diseminasi informasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Strategi peningkatan kualitas adalah pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyediaan aplikasi teknologi touchscreen dalam proses transaksi informasi publik yang sedang menjadi perhatian saat ini.

---

ABSTRACTThe focus of this undergraduate thesis is management of public information service of information and documentation management officer (PPID) in the Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia in a comprehensive. Public Information Service is one door access to public information is generated and controlled by the Ministry of Communication and Informatics which is selective. This research uses a qualitative approach with case study method. The method of data collection is done by participant observation and in-depth interviews. The result shows management officer of information and documentation (PPID) of the Ministry of Communication and Informatics has implemented duties and responsibilities in managing public information service, consist of acquisition, classification, consequences test, storage and documentation, dispute adjudication, and dissemination of public information which based on the provisions of the legislation. Strategies of quality improvement are human resources development in the field of management of information and documentation and providing touchscreen technology applications in transaction process which is becoming concern at this time."

"Perbedaan interpretasi atau keragaman persepsi muncul karena manusia memiliki kemampuan memahami dan menginterpretasikan informasi yang akan mempengaruhi bagaimana menafsirkan dan mengevaluasi apa yang diterima. Semua memiliki obyektivitas akan makna, namun apa artinya bagi individu akan dapat berbeda sesuai dengan pengalaman dan latar belakangnya. Keragaman persepsi juga dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal antara lain adalah bagaimana sikap tentang iklim komunikasi serta budaya organisasi dimana individu itu berada. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh sikap tentang iklim komunikasi dan budaya organisasi terhadap keragaman persepsi, khususnya mengenai Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Pertanian. Menggunakan metode kuantitatif, responden penelitian ini adalah anggota Grup Whatsapp PPID Kementerian Pertanian sebagai pihak yang terlibat langsung dengan Undang-undang tersebut selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ataupun staf pendukung. Penelitian ini mengunakan teknik analisis regresi linear berganda yang menunjukan hasil bahwa sikap tentang iklim komunikasi tidak memberikan pengaruh terhadap keragaman persepsi, namun sikap tentang budaya organisasi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keragaman persepsi. Secara simultan, sikap tentang iklim komunikasi dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keragaman persepsi.

---

Differences in interpretation or diversity of perceptions arise because humans have the ability to understand and interpret information that will affect how to interpret and evaluate what is received. All have an objectivity of meaning, but what it means for individuals will vary according to their experiences and backgrounds. The diversity of perceptions is also influenced by internal and external factors. External factors include attitudes about the communication climate and organizational culture in which the individual is located. This study describes the influence of attitudes about the communication climate and organizational culture on the diversity of perceptions, particularly regarding the Law on Public Information Disclosure at the Ministry of Agriculture. Using quantitative methods, the respondents of this study are members of the PPID Whatsapp Group of the Ministry of Agriculture who are directly involved with the Law as Information and Documentation Management Officers or support staff. This study uses multiple linear regression analysis techniques which show the results that attitudes about the communication climate do not affect the diversity of perceptions, but attitudes about organizational culture have a positive and significant influence on the diversity of perceptions. Simultaneously, attitudes about communication climate and organizational culture have a positive and significant effect on the diversity of perceptions."

"Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas publik guna mendukung pelaksanaan open governance di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2018-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif, yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Provinsi Riau mampu menunjukan peningkatan penilaian KIP yang signifikan dari tahun 2018 ke 2019 karena cukup memenuhi enam dimensi teori implementasi Van Meter dan Van Horn, terutama pada ketersediaan sumber daya dan political will yang kuat. Namun, masih ditemukan beberapa hambatan yang memerlukan perbaikan, yaitu: Proses mutasi jabatan di berbagai perangkat daerah yang frekuensinya cukup sering, pelaksana yang kurang memprioritaskan pemberian layanan Informasi Publik; dan masih minimnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat sehingga tingkat partisipasi masyarakat rendah terhadap kebijakan ini

---

Public information openness (KIP) is one form of responsibility given by the-Governmet to the community to fulfill public accountability demand in order to support the implementation of open governance in Indonesia. This study aims to investigate the extent to which the Public information openness policy in the Riau Province Communication, Informatics and Statistics Office had been implemented in 2018-2019 year. This study employs post-positivist approach by using qualitative data collection method with the in-depth interviews and literature study. The research shows that Riau Province was able to show a significant increase in KIP assessments from 2018 to 2019 because it was sufficiently fullfiling all six dimensions proposed by the Van Meter and Van Horn’s theory, particularly on the availability of resources and strong political will. However, there are several obstacles that need to be addressed, including: Frequent transfers of higher level officers, the existence of officers who did not prioritize the provision of Public Information services; and also lack of public socialization from the-Governmet to the community which has contributed to low public participation to support the policy"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Instansi Pemerintah pada website Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tasikmalaya. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pentingnya melakukan keterbukaan informasi publik oleh instansi pemerintah yang sekarang ini sudah didukung dengan adanya perkembangan teknologi, lebih khususnya website. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengimplementasian keterbukaan informasi puublik oleh KPPN Tasikmalaya melalui website. Penelitian ini menjelaskan bagaimana beberapa pasal pada UU No. 14 Tahun 2008 atau Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP tentang Keterbukaan Informasi Publik diimplementasikan oleh KPPN Tasikmalaya, yaitu aturan mengenai informasi yang wajib disampaikan oleh Badan Publik dan informasi yang disediakan secara berkala.

---

This research aims to acknowledge the Implementation of Public Information Disclosure on Government Agencies in State Treasury Service Office KPPN of Tasikmalaya rsquo s Website. There is also a background to this research is the importance of doing public information disclosure by government agencies which now is supported with the existence of technological development, more spesific in website. The question in this research is how to implement the disclosure of public information by KPPN Tasikmalaya through website.

This research explains how some articles in Act number 14 year 2008 or Act of Public Information Disclosure UU KIP about the disclosure of public information which implemented by KPPN Tasikmalaya, which is the rule regarding information that shall be informed by Public Agency and information which is provided on a regular basis."