Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini negara-negara di dunia sedang mengalami fleksibilisasi pasar kerja. Dampak dari fleksibilisasi pasar kerja adalah sistem kerja alih daya. Sistem kerja alih daya menimbulkan berbagai macam masalah, sepertipekerja alih daya di Cina, India, dan Jerman mengaku bahwa upah yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan perjanjian kontrrak. Lalu di Indonesia, pekerja alih daya menuntut pemenuhan hak mendapatkan kesejahteraan sosial. Apabila hak-hak tersebut tidak terpenuhi maka akan berimplikasi pada terjadinya eksklusi sosial. Studi ini membahas esklusi sosial yang dialami pekerja alih daya di Indonesia berupa hak mendapatkan perlindungan hukum, yang termasuk kedalam dimensi politik. Selama ini masih terbatasnyastudi-studi sebelumnya yang membahas eksklusi sosial berdasarkan hak dimensi politik, mayoritas membahas hak dimensi sosial & ekonomi. Studi ini juga berusaha melengkapi kajian-kajian sebelumnya dengan membahas eksklusi sosial berdasarkan dimensi politik, namun tidak terlepas kaitannya dengan dimensi sosial dan ekonomi.Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pekerja alih daya mengalami eksklusi sosial dalam mendapatkan hak perlindungan hukum. Lalu, studi ini juga menemukan bahwa instansi pengguna mengaku bahwa mereka tidak menggunakan tenaga kerja alih daya sehingga pekerja alih daya semakin tereksklusi.Eksklusi sosial dalam studi ini dilihat melalui pengetahuan dan tanggapan pekerja alih daya terhadap peraturan sistem kerja alih daya di Indonesia. Selain itu, peran negara sebagai regulator dan legislator yang cenderung menguntungkan pihak pengguna dan penyalur serta peran negara sebagai pengawas sangat lemah. Teknik pengumpulan data dalam studi ini adalah wawancara mendalam, dengan menggunakan sudut pandang pekerja alih daya sebagai sumber data.

---

Nowadays the countries in the world are experiencing flexibility on labor market. The effect from flexibility on labor market is outsourcing system. Outsourcing system is generate various problem. Outsourced worker in China, India, and German claim that their income not appropriate to contract agreement. Whereas in Indonesia, outsourced worker is demand that fulfillment rights to social welfare. However, if rights of outsourced worker not fulfilled, it will implicated to social exclusion. This study will discuss about social exlusion on outsourced worker to have rights of rule of law protection, in which the rights of rule of law protection is included into the political dimension. The previous study is limited which is discuss about social exclusion who has experienced by outsourced workers is according to political dimension, mostly discusss about social exclusion according to economic and social dimension. This study will complete pervious studies by discuss about social exclusion according to political dimension, which is rights according to political dimension also related by social and economic dimension.

Then, this study also find the facts that users admitted don‟t use outsourced worker. Social exclusion in this study is showed through a knowledge of outsourced worker to rules of outsourcing work system in Indonesia and a reaction of outsourced workers to rules of outsourcing work system in Indonesia. Furtheremore, the role of government as legilslator and regulator is impartiality to outsourced worker and the role of government as controller is very weak.The technique of data collection in this study is using an in-depth interview by using the outsourced workers‟ point of view as a data source. Keyword: social exclusion, outsourced workers, rights of rule of law protection, the role of state, industrial relationship"

"[Penelitian ini membahas mengenai proses dan bentuk eksklusi sosial pada pekerja outsourcing Pelayanan Teknik PT. X, serta relasi antar aktor dalam hubungan industrial yang berkontribusi pada eksklusi sosial tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam kepada 8 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan proses dan bentuk eksklusi pada pekerja Yantek. Perbedaan proses dan bentuk eksklusi sosial ini menunjukkan sebuah implikasi teoritik dari penelitian ini yaitu kapasitas pengetahuan justru semakin mengarahkan pada proses eksklusi sosial yang lebih akumulatif dari dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Analisis eksklusi sosial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa negara sebagai aktor utama dalam hubungan industrial belum bisa menjadi pelindung dan pembuat kebijakan yang adil dalam hubungan industrial., This study discusses about processes and forms of social exclusion of outsourcing workers Technical Services (Yantek) PT. X and the relations between actors in industrial relations that contributes to social exclusion. This study used a qualitative method with indepth interview to 8 informants. The result of this study shows that there are differences of exclusion processes and forms on Yantek workers. The differences in processes and forms of social exclusion shows a theoretical implications of this research, that knowledge capacity leads to accumulative social exclusion from the economic, social, and political dimension. Exclusion analysis of this study shows that the state as the main actor in industrial relations can not be a protector and fair rule-maker for industrial relations.]"

"Skripsi ini membahas perubahan sistem kerja yang terjadi sebagai akibat dari berlakunya ideologi Neo klasik dalam sistem ekonomi yang dianut saat ini, sehingga membentuk pasar kerja fleksibel (flexibility labour market). Sebagai akibatnya saat ini di berbagai industri termasuk perbankan muncul berbagai bentuk sistem kerja baru yang cenderung tidak memberikan keamanan dalam bekerja (employability security), salah satu yang populer adalah sistem kerja outsourcing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai eksklusi sosial yang terjadi pada pekerja dengan sistem outsourcing. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design deskriptif.Hasil penelitian menggambarkan bahwa eksklusi terjadi dalam dua level, yaitu saat pekerja akan masuk kedalam pasar kerja dan saat pekerja berada dalam dunia kerja dengan statusnya sebagai pekerja outsourcing dengan bentuk eksklusi dari jenjang karir, eksklusi dari sistem upah, eksklusi dari keamanan bekerja dan eksklusi terhadap keterlibatan dalam perundingan kolektif (collective bargaining). Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa pekerja outsourcing di perbankan memiliki karakeristik yang berbeda dibandingkan pada industri lainnya.

---

This thesis tries to analyze the current transition of working system as an implication of the application of neo classic economic system and this condition leads to the formation of flexibility in labour market. Consequently, in the contemporary industries-including the banking industry-emerge various working systems that unable to provide employability security in working environment and one of them is outsourcing working system. This research objective is to describe the social exclusion phenomenon on the outsourcing system workers in the banking industry. This research is a qualitative research with a descriptive approach.This research concludes that the social exclusion phenomenon exist in two levels, first, when the workers entering to the labour market and second, when the workers in the working environment with the status as outsourcing worker. Specifically, the second level exclusion takes form in the exclusion from the career path, the exclusion from payment system, the exclusion from employability security and the exclusion from collective bargaining processes. Finally, this research also found that the outsourcing worker in the banking industry is having a different characteristic with the outsourcing worker in the other industries."

"Meningkatnya tingkat persaingan di dalam industri, perkembangan kronologi informasi yang semakin cepat, dan adanya tuntutan untuk bergerak dengan cepat dalam mengantisipasi perkembangan bisnis, mendorong banyak perusahaan untuk mencari solusi yang dinilai efektif dalam membantu perusahaan menghadapi kondisi tersebut Solusi yang banyak digunakan oleh perusahaan adalah menerapkan outsourcing dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Penerapan outsourcing akhir-akhir ini semakin berkembang, karena telah banyak perusahaan yang menawarkan diri sebagai provider, dan semakin tingginya kesadaran dari pelaku bisnis untuk menggunakan outsourcing. Penerapan outsourcing pada beberapa perusahaan telah terbukti memberikan banyak keuntungan.Didorong oleh keingintahuan yang besar, penulis mencoba untuk melakukan penelitian pada perusahaan yang telah menerapkan outsourcing di Indonesia. Penelitian penulis dilakukan di sebuah perusahaan (selanjutnya ditulis PT. XYZ), yang dalam aktivitasnya sehari-hari memproduksi dan memasarkan makanan kesehatan Produk-produk yang dihasilkan oleh PT. XYZ. telah dipasarkan secara luas di seluruh Indonesia, dan juga telah diekspor ke beberapa negara di Asia Tenggara. Dalam peneiitian ini, penulis memfokuskan untuk melakukan analisis pada pengelolaan inventori dan logistjk, guna melihat seberapa efektif outsourcing membartu PT XYZ dalam mengelola inventori dan Iogistiknya.Data yang dibutuhkafl penulis dalam melakukan penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak perusahaan. Wawancara dilakukan untuk membenikan gambaran kepada penulis seputar pengelolaan inventori dan logistik pcrusahaan yang rnencakup sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran bahan baku barang jadi, biaya yang dikeluarkan dalam Pengelolaan inventori logistik, strategi yang diterapkan perusahaan dalam pengelolaan logistiknya, serta kebijakan outsourcing yang telah diterapkan perusahaan. Dalam pengelolaan logistiknya, PT. XYZ telah menyerahkan kegiatan distribusi produknya diseluruh wiIayah penjualan di Indonesìa kepada PT. Enseval Putera Megatrading. Demikian juga dalam menyediakan gudang penyimpanan, PT. XYZ saat ini menyewa gudang milik PT. Senorupa sebagai tempat penyimpanan bahan baku dan barang jadi.Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, penerapan outsourcing oleh PT. XYZ terbukti sangat efektif dan bermanfaat. Karena dengan menerapkan outsourcing, PT. XYZ bisa memperoleh penghematan biaya dalam jumlah yang besar. Selain itu, outsourcing juga sangat membantu PT. XYZ dalam mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Karena dengan melakukan outsourcing, PT. XYZ terbebas dari keharusan menyediakan dana dalam jumìah yang besar untuk menyediakan gudang, tenaga kerja, dan armada pengangkutan dalam pendistribusian produknya. Dengan menerapkan outsourcing, PT. XYZ juga dapat memanfaatkan keunggulan yang dimiliki oleh providernya. Keunggulan yang dimiliki oleh PT. EPM, dapat membantu PT XYZ dalam mernperbaiki dan meningkatkan pelayanannya kepada konsumen. Sistem teknologi informasi yang telab diterapkan oleh PT. EPM, juga memungkinkan PT. XYZ untuk menjangkau konsumennya dengan cepat dan efisien, dan memampukan PT. XYZ untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi di pasar, khususnya yang melibatkan teknologi informasi.Penulis juga melihat bahwa PT. XYZ bisa mempertimbangkan untuk menjalankan sendiri kegiatan distribusinya di pulau Jawa, karena cakupan wilayah distribusi di pulau Jawa yang relatif lebih mudah dijangkau. Selain itu sebagian besar hasil penjualan PT. XYZ berasal dan wílayah penjualan di pulau Jawa. Dengan demikian PT. XYZ dapat memaksimalkan armada Pengangkutan yang mereka gunakan. PT. XYZ juga bisa memanfaatkan letak pabrik provider mereka yang tersebar di beberapa daerah di pualau Jawa, untuk menjangkau outlet -ouitlet penjuaIan produk mereka dengan Iebih cepat dan efisien. Dengan menerapkan Outsourcing, PT. XYZ juga menghadapi beberapa resiko. SekaIiP1 resiko-resiko tersebut sulit dinjiai secara moneter, namun jika sampai terjadi bisa mengakibatkan kerugian yang besar bagi PT. XYZ. Karena itu pihak manajemen harus senantisa melakukan pemanfaatan, agar PT. XYZ mampu mengantisipasi dan meminimalkan resiko."

"ABSTRAKHubungan kerja kontrak dan outsourcing lazim ditemui dalam praktek ketenagakerjaan. Hal ini membawa implikasi berbagai persoalan, khususnya berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja. Artikel ini akan menganalisis isu dan permasalahan perlindungan tenaga kerja kontrak dan outsourcing khususnya upah, hak berserikat, kesehatan serta keselamatan kerja di industri galangan kapal di Kota Batam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus,dan observasi. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan tenaga kerja kontrak dan outsourcing di industri galangan kapal di Kota Batam masih belum terlindungi secara menyeluruh baik dari sisi perlindungan upah, kebebasan berserikat dan keselamatan kerja. Berbagai persoalan perlindungan tenaga kerja kontrak dan outsourcing memerlukan solusi berupa peningkatan intensitas pengawasan tentang pemenuhan hak-hak perlindungan tenaga kerja."

"Outsourcing merupakan kegiatan yang saat ini menjadi suatu trend pada kalangan pelaku industri. Banyaknya perilaku yang menyimpang dalam pelaksanaan di organisasi-organisasi sejenis menyebabkan pemerintah hingga saat ini masih mencoba untuk terus menggodok peraturan mengenai outsourcing.Dalam skala ekonomis outsourcing memberikan banyak manfaat bagi perusahaan penggunanya, jika mampu dikelola dengan baik. Keuntungan dalam hal biaya-biaya, fleksibilitas, dan peningkatan kualitas merupakan hal-hal yang diharapkan pelanggan dengan melakukan outsourcing.

---

Outsourcing nowadays has become a global trend. It is apparent that many organizations in Indonesia today are making the decision to outsource. This activity however has created some controversies. The government has been crying to monitor and create on going rules to control outsourcing activities in Indonesia, as there was some misconduct that we can easily find in this activity.

Outsourcing has created benefits for its user from economic scale point of view. Through outsourcing, companies today have the ability to develop competitive strategies. Outsourcing has provided many businesses with the opportunity to harvest the benefits of cost reduction, improve qualities, increase its flexibilities, and other benefits that can improve the organization performance in achieving its goals.

"

"Pengembangan manajemen strategi Outsourcing pada industri perminyakan semakin mendapat perhatian dan merupakan salah satu alternatif yang paling populer akhir-akhir ini. Strategi yang dimaksud adalah untuk menyelesaikan beberapa persoalan didalam manajemen industri pengeboran, dan telah berkembang cakupannya dan sekedar menangani masalah resource sharing, ke hal-hal yang lebih kompeks seperti kebutuhan teknologi maju. Penerapan outsourcing oleh perusahaaan-perusahaan minyak dan gas bumi yang dahulu dianggap sebagai kritikal dan strategis serta sangat berisiko bila diserahkan kepada mitra kerja dan luar, sekarang lebih dipermudah dengan banyaknya perusahaan atau jasa pendukung yang tersedia di pasar. Pemilihan mitra kerja outsourcing yang tepat alcan meningkatkan efisiensi dan efektivitas, oleh karena pada dasannya pekerjaan yang dilakukan meningkatkan core business dañ mitra kerja tersebut. Vico Indonesia adalah perusahaan minyak multinasional yang menghasilkan dan mengelola minyak dan gas bumi yang beroperasi di Kalimantan Timur. Vico adalah salah satu perusahaan Production Sharing Contract (PSC) Pertamina atau perusahaan kontrak kerja bagi hasil dengan produksi utama berupa gas alam yang sampai saat ini berjumlah 1,500 MMCFD (juta kaki kubik per hari). Vico Indonesia juga memproduksi minyak dan kondensat sekitar 70,000 barel per hari sebagai produksi samping dan keempat lapangan. Perusahaan ingin meningkatkan efisiensi dengan memusatkan perhatian pada kegiatan bisnis intinya, sedangkan aktivitas penunjangnya akan di-outsource kepada pihak ketiga. Aktivitas-aktivitas penunjangnya ini antara lain fungsi-fungsi services Seperti pengeboran sumur (drilling), dan penyelesaian (completion) sumur yang selama ini dilakukan dengan sistem selective outsourcing dengan pihak ke tiga, di mana unit menara pengeboran (rig) disewakan oleh rig contractor. Strategi pengembangan bersama baik bagi perusahaan Vico maupun outsourcer akan memberikan keuntungan bersama, di mana perusahaan yang tidak cukup memiliki sumber internal untuk melakukan kegiatan penunjangnya memanfaatkan kemampuan pihak ketiga untuk mengelola kegiatannya, sedangkan pihak ke tiga yang memiliki kemampuan dan pengetahuan (knowledge) yang lebih baik memberikan kebutuhan tersebut. Lebih lanjut perusahaan ingin melakukan outsourcing terhadap kedua menara pengeboran (rig) yang dimiliki dan yang selama ini dilakukan sendiri untuk kerja ulang sumur. Dihadapkan pada tekanan dan para pemegang saham untuk mempertahankan laba akibat adanya penurunan produksi secara alamiah, serta kebutuhan akan fleksibilitas yang lebih besar untuk bereaksi pada perubahan karena penurunan produksi pada minyak dan gas bumi yang memiliki siklus produksi yang lebìh cepat (high depletion producing rate), membuat perusahaan ingin melihat lebih dekat apakah beberapa pekerjaan aktivitas penunjang (non-core) lainnya dapat di outsource-kan secara keseluruhan. Manfaat lain yang tidak kalah pentingnya bagi perusahaan dengan adanya program outsourcing ini adalah pemusatan perhatian ke bisnis inti perusahaan. Menìngkatkan perhatian kepada bisnis inti dalam hal strategi peningkatan produksi melalui peningkatkan kompetensi inti di bidang teknologi industri pengeboran. Tesis ini akan menganalisis tujuan dan strategi dari outsourcing manajemen pengeboran yang sedang berjalan, dengan lebih memusatkan perhatian kepada selective oursourcing dan insourcing dati sumber daya-sumber daya pada manajernen departernen pengeboran."

"Di era ekonomi digital, teknologi informasi melengkapi perusahaan dengan perangkat strategi yang marnpu merestrukturisasi business proccess. Kemajuan teknologi informasi mempengaruhi keputusan pimpinan perusahaan melakukan intemational strategi untuk mendapatkan penghematan biaya dan memperbaiki kualitas pelayanan. Offshore outsourcing berperan dalam strategi bisnis dan kebijakan perusahaan. Penelitian dilakukan pada kasus PT Essence Indonesia yang mengimplementasikan business process outsourcing untuk accounting process. Penelitian menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama menguji secara finansial yang menggunakan metodologi investasi untuk decision making: NPV, IRR dan Payback Period untuk membuktikan terjadinya penghematan biaya dan yang kedua menguji secara non finansial yang menggunakan survei kepuasan pelanggan melalui kuesioner dan observasi lapangan secara langsung untuk membuktikan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan. Hasil dari pengujian secara fmansial dan non finansial membuktikan bahwa tidak terjadi penghematan biaya dan tidak ada peningkatan kualitas pelayanan di dalam kasus ini.

---

In today's economically digitaled era, information technology has been equipping companies with various strategic tools that can alter and restructure the conduct of its business processes. With the recent advances in infomation technology, the process of decision making for world?s corporate executives has too been heavily influenced. As a result, this change their policy on corporate intemational strategy; particularly that concerns with cost saving and improving quality of service. Offshore outsourcing plays an important role in both business strategy and corporate policy. This research studies the case of PT Essence Indonesia, in which had implement the business process of outsourcing in its accounting process. There are two reseach methods that were used in this case: The first was financial approach. This approach uses investment method for decision making (NPV, IRR and Payback Period) in order to prove cost saving. Whilst the second approach was through non financial spectacle which took into account customer satisfaction (via questionnaire survey) and direct observation to prove the improving quality of service. The results of the study through financial and non financial methods shows that, both cost saving and improving quality of services have not been achieved by the company."

"Tujuan dari riset ini adalah mengulas keputusan outsourcing yang akan diambil oleh perusahaan. Untuk melakukannya, akan digunakan konsep Future Value / Present Value untuk kemudian menggunakan metode Net Present Value untuk menilai biaya atas aktivitas distribusi logistic dan menentukan apakah tetap membiarkan aktivitas tersebut dilakukan oleh perusahaan (insourced) ataukah menyewa pihak ketiga (outsourced) dengan mempertimbangkan Opportunity loss jika PT XYZ memutuskan melakukannya akan menimbulkan biaya yang lebih sedikit. Data yang dibutuhkan didapat dari perusahaan dan juga berdasarkan interview dengan manajemen dari PT XYZ. Ditemukan bahwa keputusan untuk menyewa pihak ketiga (outsourced) dapat menghemat kurang lebih 4,2 milyar rupiah atau sekitar 23% dari biaya insourced. Oleh karenanya, direkomendasikan kepada PT XYZ untuk menyewa pihak ketiga untuk menjalankan proses ditribusi logistik.

---

The purpose of this research is to review the outsourcing decision which will be taken by PT XYZ. In order to do so, the concept that would be used is Future Value / Present Value concept, and later on Net Present Value (NPV) method to assess its logistic distribution activities costs and determine whether keep it insourced by company or outsourced to third party logistic providers after considering its opportunity loss if PT XYZ decide to do so would be less costly. The data is collected from company and also by interviewing the management of the PT XYZ. It could be found that the outsourcing decision would save approximately 4.2 Billion rupiah or about 23% of the insourcing costs. By then, it is recommended for PT XYZ to outsource its logistic distribution processes to third party logistic."

"Alih daya atau outsourcing merupakan sebuah sistem dalam ketenagakerjaan guna mengalihkan sebagaian pekerjaan kepada pihak ketiga untuk meminimalisirkan resiko dan juga beban pekerjaan yang bukan inti bisnis. Dalam praktiknya sistem ini dilakukan berdasarkan sebuah perjanjian alih daya antara perusahaan pengguna dan penyedia yang dimana nantinya pekerja dari perusahaan penyedia akan ditugaskan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan perusahaan pengguna. Dalam perkembangan ekonomi suatu masyarakat, alih daya dapat menjadi cara paling natural dalam hal pemenuhan kebutuhan lapangan kerja selagi juga memudahkan pergerakan perusahaan dalam pasar yang kian kompleks, namun sayang dalam praktiknya di Indonesia sistem ini justru menuai polemik. Pengawasan dari pemerintah sangat diperlukan guna melindungi kepentingan dan hak para pihak. Fungsi pemerintah merupakan penyeimbangkan kekuatan ekonomi yang tidak mungkin seimbang antara pekerja dan pengusaha dalam suatu hubungan industrial Indonesia. Pengawasan ketenagakerjaan sendiri di Indonesia sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan namun dalam praktiknya masih belum semuanya dilaksanakan dengan baik. Pembahasan penulisan ini akan memfokusikan kepada peran pemerintah Indonesia dalam pengawasan praktik alih daya di Indonesia yang masih banyak melanggar hukum atau bahkan hak asasi para pihaknya. Sebuah sistem pengawasan yang baru dimana keadilan akan menjadi nafasnya seperti sistem reward and punsihment merupakan jalan yang bisa diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan antusias perusahaan dalam kepatuhan akan norma kerja alih daya. Selain itu juga diperlukannya sistem hukum yang menaungi perlindungan-perlindungan itu dengan pasti.  Namun untuk penerapannya hal ini masih membutuhkan banyak hal seperti dasar hukum yang belum ada dan bentuk skema penerapan terbaiknya guna keberlangsungan dari sistem ini sendiri di Indonesia.

---

Outsourcing is a system in use employment transferring work to third parties to minimize risk and also workload that is not into the business. In practice, this system is carried out based on an outsourcing agreement between the user company and the provider where workers from the provider company will be assigned to work to meet the company's needs. In the economic development of the community, outsourcing can be the most natural way in terms of meeting the needs of employment to help the movement of companies in a complex market, but unfortunately in practice in Indonesia the system is actually creating a polemic. Supervision from the government is necessary for the interests and rights of the parties. The government's function is to balance the unbalanced economic power between workers and employers in an Indonesian industrial relationship. Labor inspection itself has been regulated in several laws and regulations, but in practice, not all of them have been implemented properly. This discussion will focus on the role of the Indonesian government in overseeing outsourcing practices in Indonesia, which still violate the law or even the human rights of its parties. A new supervisory system where justice will be its breath, such as a reward and payment system, is a way that can be taken by the government in increasing the enthusiasm of companies in declaring outsourcing work norms. Apart from that, there is also a need for a legal system that covers these protections with certainty. However, to implement this, many things still require such as a legal basis that does not yet exist and the form of the best implementation scheme for the sustainability of this system itself in Indonesia."