Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPublik saat ini memberikan atensi yang besar terhadap kinerja DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas daripermasalahan yang dihadapi oleh lembaga tinggi negara tersebut, yakni kinerjayang masih buruk. Adapun saat ini DPR RI sudah didukung oleh 2 orang staf dan5 orang tenaga ahli. Sehingga masing-masing anggota DPR dibantu setidaknya 7orang. Jumlah tersebut belum termasuk tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alatkelengkapan lainnya. Tenaga ahli merupakan seseorang pekerja yang memilikikeahlian tertentu dan bagian dari sistem pendukung DPR RI. Dengan banyaknyatenaga bantu, kinerja DPR seharusnya dapat optimal. Adapun, pokokpermasalahan mengenai tenaga ahli tersebut yakni mengenai status hukum sertalebih lanjut mengenai hak dan kewajiban dalam pengaturan dan implementasinya.Hal tersebut perlu ditinjau dari prinsip-prinsip yang mengatur mengenai pekerjadalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakandalam penelitian ini yakni berbentuk yuridis-normatif. Melalui penelitian inidiharapkan dapat diidentifikasi secara yuridis-normatif mengenai status hukumdan beserta perlindungan hak dan kewajiban tenaga ahli DPR RI.

---

ABSTRACTRecently the general public has been paying great attention to theperformance of the House of Representatives. This is inseparable from the issuefaced by the high state institutions (lembaga tinggi negara), which isunderperformance. At present, a Member of the Republic of Indonesia House ofRepresentatives (DPR RI) may be supported by two ordinary staff and five expertstaff. Therefore, a member may be supported by up to seven individuals. Thisamount does not take into account expert staff appointed the faction (fraksi) andother instrumental expert staff. An expert staff is a worker that has certainexpertise and is a part of DPR RI support system. With that amount of assistance,the performance of DPR should be optimal. An issue that has arisen in relation toexpert staff is regarding their legal status, furthermore their rights and obligationsunder law and implementation thereof. This needs to be reviewed from legalprinciples on workers contained in prevailing laws and regulations. This researchapplies a juridical-normative approach. This research seeks to identify the legalstatus and the protection of rights as well as obligations afforded to expert staff atthe DPR RI from a juridical-normative perspective."

"Seorang notaris yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, wajib cuti atau berhenti. Tujuan penelitian mengetahui status hukum dan pertanggung jawaban atas akta-akta yang dibuat sebelum notaris menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sifat penelitian yuridis normative, yang dilakukan di perpustakaan dan di lapangan dengan alat pengumpulan bahan hukum studi dokumen dan wawancara notaris di Jakarta. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui terdapat 2 (dua) peraturan yang mengatur notaris menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pertama menurut pasal 17 huruf d juncto pasal 11 UUJN, notaris diwajibkan mengajukan cuti, kedua menurut Pasal 50 ayat (1) huruf l, notaris diwajibkan berhenti. Berdasarkan asas lex specialist derogate legi generali, dan asas umum dalam pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka seorang notaris yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat wajib cuti dan menunjuk notaris pengganti selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Notaris bertanggung jawab atas akta-akta yang dibuat sebelum menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

---

A notary is a member of the House of Representatives, shall leave or quit.Know the legal status of the research objectives and liability for the deeds before a notary made a member of the House of Representatives. Normative juridical nature of the research, conducted in the library and in the field with a collection of legal materials and interview study documents a notary in Jakarta. Based on qualitative analysis known to have two (2) regulations governing notaries become member House of Representatives, first according to article 17 in conjunction with Article 11 paragraph d UUJN, notaries are required to ask leave of absence, both in accordance with Article 50 paragraph (1) letter l, notaries are required to stop. Based on the principle of lex specialist derogate legi generali, and the general principle in Article 1 paragraph (2) of the Civil Law Act, then a notary public who become members of the House of Representatives shall leave, for a member of Parliament, appoint a substitute notary notary, and notary responsible for the deed made before a member of the House of Representatives."

"Penelitian ini membahas perkembangan pengaturan tindakan afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada DPR RI dan bagaimana pelaksanaan pengaturan tersebut sejak awal tindakan afirmasi diterapkan pada tahun 2004, hingga terakhir kali tindakan afirmasi untuk DPR diterapkan, yaitu pada tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan sejarah hukum. Pembahasan dimulai dengan menganalisis tindakan afirmasi pada Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu penelitian ini akan membahas pelaksanaan undang-undang tersebut dengan menganalisis peraturan pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk tindakan afirmasi untuk perempuan masuk ke dalam DPR RI, yaitu melalui kuota partai politik dan kuota pada proses pencalonan legislatif. Setiap periode pengisian jabatan DPR, peraturan mengenai tindakan afirmasi perempuan tersebut selalu berubah. Namun dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, belum menghasilkan peningkatan keterwakilan perempuan yang signifikan di DPR RI.

---

This research discusses about the development of affirmative action regulations in the increase of women's representation in the House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) of Republic of Indonesia and how the implementation of the regulations since the beginning of affirmative action was applied from 2004 until the last time affirmative action for DPR was implemented in 2014. The research method used is normative juridical with a legal history approach. The discussion begins by analyzing the affirmative action on the Acts of Political Parties, the Acts of the Election for Members of DPR, the Regional Representatives Council (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) and the Local People’s Representatives Council (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD), and the Acts of Representatives Council Institutions. In addition, this research will also discuss about the implementation of the regulations by analyzing the implementative regulations. The results of the research show that there are two forms of affirmative action for women to enter DPR, i.e.: through quotas of political parties and quotas in the process of legislative candidacy. In every period of DPR, the regulations on women's affirmative actions have been continuesly changing. However, with those changes, the regulations have not succeeded to increase women's representation in DPR significantly."

"Tesis ini membahas tentang penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Gedung DPR/MPR Jakarta sebagai upaya efektif dan efisien dalam melindungi aset negara supaya terhindar dari ancaman ini dilatarbelakangi yang mengakibatkan kerugian. Penelitian tesis oleh hasil observasi peneliti terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Gedung DPR MPR yang belum sesuai dengan beberapa literatur manajemen sekuriti fisik dan standar operasional prosedur yang berlaku. Batasan tesis ini fokus pada proses manajemen sekuriti, proses sekuriti fisik dan proses upaya taktis pengamanan di komplek gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI). Penelitian tesis ini menggunakan metoda kualitatif dengan pendekatan yuridis manajerial, serta penulisan deskriptis analitis melalui penggambaran dan penganalisaan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan penelaahan beberapa dokumen. Sumber data berasal dari informan berupa data primer maupun sekunder. Tinjauan pustaka yang digunakan merupakan beberapa konsep dan dokumen yang menunjang penelitian. Saran yang diajukan merupakan upaya penanganan terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Gedung DPR/MPR saat ini dalam mencegah terjadinya ancaman yang mengakibatkan kerugian serta sebagai masukan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Gedung DPR/MPR yang ideal.

---

This thesis discusses about implementation of physical security management of The House of Representatives of The Republic of Indonesia Jakarta as an effective and efficient efforts in protecting state assets in order to avoid the threat of adverse effects. Thesis research is motivated by the observation of researchers towards of the implementation of physical security management of The House of Representatives of The Republic of Indonesia Jakarta is not in accordance with some physical security management literature and standart operating procedure. Limitations of this thesis focused on the process of security management, process of physical security and process of tactical security efforts in Indonesian parliamentary building. This thesis research uses qualitative methods with a juridical approach managerial, and analytical writing deskriptis through the depiction and analysis. The technique of collecting data through observation, interviews and a review of several documents. The source data came from informants in the form of primary and secondary data. Literature review that used a number of concepts and documents that support research. Suggestions put forward is the implementation of physical security management of The House of Representatives of The Republic of Indonesia in preventing the threat that resulted in losses as well as the input for ideal implementation of physical security management of The House of Representatives of The Republic of Indonesia."

"Skripsi ini membahas persetujuan tertulis Presiden dalam pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diduga melakukan tindak pidana dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014. Skripsi ini juga menjabarkan persetujuan tertulis dalam penyelidikan dan penyidikan yang diberlakukan bagi pejabat publik lainnya di Indonesia serta beberapa negara lain. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan analisa data kualitatif. Hasilnya, pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014 tidak konsisten, baik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebelumya maupun terhadap pertimbangan lain dalam putusan tersebut.

---

The focus of this study is President?s written authorization in summoning and questioning of parliamentary member of Republic of Indonesia that suspected commiting a criminal act by analyzing Constitutional Court's Decision No. 76/PUU-XII/2014. This study also explain about written authorization in criminal proceedings of other public officials in Indonesia and other states. This study categorized as normative legal study with qualitative data analysis. The result of this study proves that the consideration of Constitutional Court's Decision No. 76/PUU-XII/2014 is inconsistent with Constitutional Court's previous decision and other consideration within this decision."

"Penelitian ini menganalisis terjadinya isomorfisme institusi dalam manajemen talenta di Sekretariat Jenderal DPR RI. Studi ini mengeksplorasi tiga jenis isomorfisme institusi: koersif, mimetik, dan normatif, yang mempengaruhi kebijakan dan praktik manajemen talenta di Setjen DPR RI. Melalui analisis terhadap regulasi pemerintah, benchmarking terhadap instansi publik lain, dan standar profesional, penelitian ini menemukan bahwa Setjen DPR RI mampu mengadaptasi kebijakan manajemen talenta yang relevan dengan kebutuhan dan konteks spesifik mereka. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa tekanan isomorfisme dapat berperan positif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan talenta. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada literatur akademis di bidang manajemen talenta dan studi organisasi, serta menjadi masukan praktis bagi Setjen DPR RI dalam mengimplementasikan sistem manajemen talenta yang lebih strategis dan berkelanjutan, sehingga mampu menghadapi tantangan dan dinamika yang berkembang di sektor publik.

---

This study analyzes the occurrence of institutional isomorphism in talent management at the DPR RI Secretariat General. This study explores three types of institutional isomorphism: coercive, mimetic, and normative, which influence talent management policies and practices in the DPR RI Secretariat General. Through analysis of government regulations, benchmarking against other public agencies, and professional standards, the study found that the DPR RI Secretariat General was able to adapt talent management policies that were relevant to their specific needs and context. It also revealed that isomorphism pressure can play a positive role in improving the efficiency and effectiveness of talent management. The findings of this study are expected to significantly contribute to the academic literature in the field of talent management and organizational studies, as well as provide practical input for the Secretariat General of the DPR RI in implementing a more strategic and sustainable talent management system, so as to be able to face the challenges and dynamicsssss that develop in the public sector.The occurrence of disruption also significantly affects the functioning of organizations from a variety of factors."

"Open Parliament (Keterbukaan Parlemen) adalah inisiatif global yang mengintegrasikan nilai-nilai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam lembaga parlemen. Beberapa penelitian sebelumnya terkait Open Parliament, belum ada yang meneliti ketiga prinsip tersebut dalam sebuah penelitian. Lebih lanjut, jika mengaitkan nilai-nilai keterbukaan pemerintah terhadap kepercayaan publik jumlahnya masih sangat terbatas. Sehingga, dilakukan penelitian dengan tujuan menganalisis penerapan nilai-nilai Open Parliament oleh DPR RI untuk membangun kepercayaan publik. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan metode kualitatif, menggunakan data primer dari wawancara mendalam dengan berbagai unsur terkait, termasuk anggota DPR RI, Sekretariat OPI, pejabat dan pelaksana di Setjen DPR RI, serta masyarakat seperti kelompok sipil, wartawan, mahasiswa, dan peneliti. Data sekunder diperoleh dari laporan kinerja DPR RI, kajian kelompok masyarakat sipil, berita media massa, laporan PPID, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengadopsi konsep Open Parliament di Indonesia dengan dimensi transparansi (Schnackenberg dan Tomlinson, 2016), partisipasi (Sakapurnama, 2012), dan akuntabilitas (Lalolo, 2003), serta kepercayaan publik (Grimmelikhuijsen, 2012). Hasilnya menunjukkan bahwa praktik tata kelola Open Parliament oleh DPR RI belum optimal, terutama karena kurangnya kemauan politik dari pimpinan dan anggota DPR RI, yang berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR RI.

---

Open Parliament is a global initiative to internalize the values of transparency, participation, and accountability within parliamentary institutions. Previous studies on Open Parliament have not examined these three principles comprehensively. Furthermore, research linking government openness to public trust remains limited. Therefore, this study aims to analyze the implementation of Open Parliament values by the Indonesian House of Representatives (DPR RI) to build public trust. The approach used is post-positivist with qualitative methods, using primary data from in-depth interviews with various related elements, including members of DPR RI, OPI Secretariat, officials and staff at the DPR RI Secretariat General, and the public such as civil society groups, journalists, students, and researchers. Secondary data is obtained from DPR RI performance reports, studies conducted by civil society groups, media reports, PPID reports, and applicable laws and regulations. This study adopts the Open Parliament concept in Indonesia with dimensions of transparency (Schnackenberg and Tomlinson, 2016), participation (Sakapurnama, 2012), and accountability (Lalolo, 2003), as well as public trust (Grimmelikhuijsen, 2012). The results show that the governance practices of Open Parliament by DPR RI are not optimal, mainly due to the lack of political will from the leaders and members of DPR RI, which affects the low public trust in DPR RI."

"Penelitian ini membahas mengenai kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat, Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mengelola aspirasi dan pengaduan masyarakat. Peneliti menggunakan konsep-konsep mengenai organisasi birokrasi, dan kinerja. Kemudian menggunakan faktor sumber daya manusia, struktur organiasi, dan kepemimpinan dalam mengkaji kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan pengamatan lapangan.Dari penelitian ini, diketahui bahwa Bagian Pengaduan Masyarakat memiliki permasalahan dalam hal kuantitas dan kualitas SDM di bagian analis. Bagian Pengaduan Masyarakat juga belum mampu mengelola pengaduan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Selanjutnya, manajemen Bagian Pengaduan Masyarakat juga belum bertindak tegas dalam melaksanakan aturan yang ada. Hal inilah yang selanjutnya membuat kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat belum maksimal. Selain itu, Bagian Pengaduan Masyarakat juga belum diberdayakan dengan baik oleh anggota DPR. Penelitian ini merekomendasikan agar Setjen DPR RI memperhatikan pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM di Bagian Pengaduan Masyarakat. Kemudian perlu dibuat aturan yang detil mengenai kewenangan dan koordinasi masing-masing bagian. Selanjutnya, penelitian ini juga menyarankan agar para pihak yang terlibat, terutama Bagian Pengaduan Masyarakat harus mendorong pengelolaan aspirasi dan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang telah dibuat dan melakukan terobosan, seperti kemungkinan akses bagi anggota DPR terhadap sistem TI pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat. Anggota DPR diharapkan memiliki kemauan untuk memberdayakan kehadiran bagian Pengaduan Masyarakat.

---

This study discusses about the performance of the Public Complaints Section, Secretariat General of the House of Representatives in managing the delivery process of public aspirations and complaints. To deepen the analysis, this research incorporates the concepts of organization, bureaucracy, and performance. Furthermore, human resources factor, the structure of an organization, and leadership will also be employed in order to assess the performance of Public Complaints Section. This study applies a qualitative approach with descriptive type of writing. This study collects data through literature studies, interviews, and field observations.This study reveals that the Public Complaints Section has problems in terms of quantity and quality of human resource analysts. Public Complaints Section is neither effectively nor efficiently able to manage complaints and aspirations of the community. Moreover, management of Public Complaints Section has not acted decisively to implement the rules. This makes the performance of Public Complaints Section underperformed. In addition, the Public Complaints Section has not empowered by the strong role of member of the House of Representatives. Finally, this study recommends that the General Secretariat of Parliament has to optimize the quantity and quality of human resources in the Public Complaints Section. Then, the rules of the authority and coordination of each section must be clearly defined. Furthermore, this study suggests that the parties involved, especially the Public Complaints Section should implement the ready-made management manual to handle public aspirations and complaints. Members of the House of Representatives are expected to involve in empowering the section."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas kesesuaian keputusan sekretaris DPRD Propinsi DKI Jakarta No.28Tahun 2007 tentang peresmian Pemberhentian Tenaga Ahli DPRD Propinsi DKI Jakartadengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatifdengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa Sekretaris DPRD PropinsiDKI Jakarta agar membuat Surat Keputusan Peresmian Pemberhentian Tenaga ahlisecepatnya yang disesuaikan dengan berakhirnya jangka waktu masa jabatan Tenaga ahli ;Sekretaris DPRD Propinsi DKI Jakarta agar jeli memeiksa data administratif tentang masadinas tenaga ahli; Tenaga ahli DPRD Propinsi DKI Jakarta agar sesegera mungkin menjelangmasa jabatannya berakhir untuk mengajukan surat yang meminta kejelasan atau kepastiantentang statusnya sebagai tenaga Ahli pada tahun anggaran berikutnya.

---

ABSTRACTThe focus of this study is Decision of Regional Assembly Secretary of The Province of theCapital City of Jakarta Number 28 in the Year of 2007. The purpose of the study is tounderstand the consistency of The Decision of Regional Assembly Secretary of The Provinceof The Capital City of Jakarta Number 28 in the Year of 2007 and the principles of goodgovernance. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected bymeans of secondary data. The research suggest that Regional Assembly Secretary of theprovince of The Capital City of Jakarta to make new decision concerning resignation ofexpert; Regional Assembly Secretary of the Province of the Capital City of Jakarta has checkthe administrative data concerning the period job of the expert; the expert should send letterconcerning whether his job period will end or will continue to the following year."

"Tugas karya akhir ini meneliti mengenai akuntabilitas politik DPR RI melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dalam hal ini, akuntabilitas politik mengacu pada kerja-kerja DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi. Sementara itu, teknologi informasi terkait publikasi kerja-kerja DPR RI melalui situs web DPR RI. Adapun publikasi dokumen digital diantaranya meliputi dokumen risalah, laporan singkat, dan naskah akademik. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep akuntabilitas politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan informasi melalui wawancara mendalam. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara penggunaan teknologi informasi terhadap akuntabilitas politik DPR RI sejak COVID-19, baik dari sisi agen maupun prinsipal. Disisi lain, publikasi dokumen digital memiliki kendala-kendala yang menyebabkan penyebaran informasi mengenai DPR RI belum optimal.

---

This final project examines the political accountability of the DPR RI through the use of information technology. In this case, political accountability refers to the work of the DPR RI in carrying out the legislative function. Meanwhile, information technology related to the publication of the work of the DPR RI through the DPR RI website. The publications of digital documents include treaties of documents, short reports, and academic manuscripts. This study uses the framework of the concept of political accountability. This study uses a qualitative method by collecting information through in-depth interviews. The research findings show that there is an effect between the use of information technology on the political accountability of the DPR RI since COVID-19, both from the agent's and principal's side. On the other hand, the publication of digital documents has obstacles that cause the dissemination of information about the DPR RI has not been optimal."