Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014, BPJS mewajibkan kepesertaan bagi Badan Usaha dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Namun, dari data yang diperoleh peneliti, di wilayah Tangerang dari total 7707 Badan Usaha terdapat 1185 Badan Usaha yang belum mendaftar BPJS Kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya gambaran persepsi badan usaha terkait kepesertaannya dalam program JKN di wilayah Tangerang tahun 2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam pada informan kunci yaitu pihak HRD perusahaan atau perwakilan Perusahaan yang biasa berurusan dengan BPJS Kesehatan. Variabel yang diteliti menggunakan teori 3 atribut kepuasan pelanggan oleh Dutka yaitu atribut produk, atribut pelayanan, atribut pembelian dan ditambahkan dengan teori Tafal yaitu peraturan dan sanksi.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepesertaan Badan Usaha dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dipengaruhi oleh persepsi Badan Usaha. Persepsi Badan Usaha terhadap BPJS Kesehatan beragam, baik dari segi pelayanan di fasilitas kesehatan maupun pelayanan dari pegawai di kantor BPJS Kesehatan Tangerang. Badan Usaha yang sudah mendaftar BPJS Kesehatan menjadi peserta karena BPJS Kesehatan bersifat wajib dan keterpaksaan dari peraturan. Bagi Badan Usaha yang belum mendaftar karena pelayanan yang diberikan BPJS belum baik dan merasa keberatan dengan beban iuran yang harus dibayarkan ke BPJS Kesehatan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai yang diterapkan pada program JKN, dan juga beban karyawan BPJS Kesehatan Tangerang yang tidak seimbang dengan jumlah peserta yang harus dilayani.

---

Based on Peraturan BPJS Kesehatan No.1 tahun 2014, BPJS require the participation of enterprises in the JKN (National Health Insurance Program). However, from the data obtained by researchers, in the Tangerang area of total 7707 enterprises, there are 1185 enterprises that have not signed up in BPJS Kesehatan Tangerang. The purpose of this study to known perception of the enterprises related their membership of BPJS Kesehatan Tangerang. The research is use qualitative study using in-depth interview techniques to key informants that the HRD company or company representative that is used to dealing with BPJS. Variables studied using the theory of three attributes of customer satisfaction by Dutka which product attributes, service attributes, attributes the purchase and added with Tafal theory that rules and sanctions.

Results from the study show that the coverage of the enterprises in the JKN is influenced by the perception of enterprises. Perception Enterprises against BPJS diverse, both in terms of services in health facilities and services of an employee in the office BPJS Tangerang. Enterprises that have signed up BPJS be a participant because BPJS is compulsory and compulsion of regulation. For those entities that have not signed up for the service provided has not been good BPJS and objecting to the burden of dues to be paid to BPJS. .This Is due to a lack of understanding of the values that applied to the program JKN, as well as personnel expenses BPJS Tangerang are not balanced by the number of participants to be served."

"Berdasarkan Praturan Presiden No 111 Tahun 2013 tentang pasal 6 yang menyebutkan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dalam upaya pencaian Universal Health Coverage pada tahun 2019, baik badan usaha besar dan menengah paling lambat mendaftar 1 Januari 2015 sedangkan badan usaha mikro paling lambat mendaftar 1 Januari 2016. BPJS Kesehatan terus meningkatkan kepesertaannya, jumlah badan usaha di BPJS Kabupaten Bogor tercatat 1.470 kelompok badan usaha yang sudah terdaftar dan jumlah badan usaha yang belum mendatar tercatat 245.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempegaruhi keikutsertaan badan usaha dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2017.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam kepada salah satu perwakilan badan usaha yang menangani jaminan kesehatan karyawan. Variabel yang diteliti mengunakan teori perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian yaitu modifikasi model teori Kolter dan Amstrong 2009, Kolter dan Keller 2009.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan Badan Usaha menjadi peserta BPJS Kesehatan karena adanya peraturan wajib untuk mendaftar, premi lebih murah dan pelayanan yang diberikan komprehensif. Bagi badan usaha yang belum mendaftar merasa kurang puas dengan produk dan askes pelayanan kesehatan yang diberikan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

---

Based on Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013 Pasal 6 article 6 explain that membership of health insurence is a must for indonesian citizen. In order to achieve universal health coverage, large and middle scale company must register their membership in national health insurance by January 1 39 st, 2015 at the latest, while small company on January 1 39 st, 2016. BPJS Kesehatan has been increasing their membership, the companies which already become member of BPJS Kesehatan in Bogor Regency were recorded 1.470. But there are still 245 companies which are not become member yet.

The purpose of this research to know the factors influencing companies to become member of National Health Insurance programme in Bogor Regency in 2017.

This research using qualitative method by depth interview to each company representative who handle employee health insurance. As the variable of this research using the theory of consumer behaviour in making buying decision by Kotler and Amstrong 2009, Kotler and Keller 2009 modification theory.

The result of this research show that the company like to join BPJS Kesehatan because of the regulation state that membership is obligatory. Beside that, BPJS Kesehatan offering cheaper insurance premium and comprehensive services. But some companies which are not joining BPJS Kesehatan feel not satisfied with the product and health service access in BPJS Kesehatan health facilities. "

"Kepesertaan Program JKN bersifat wajib bagi seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk bagi Badan Usaha. Di Jakarta Barat terdapat 1.028 badan usaha yang belum menjadi peserta Program JKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fakto-faktor yang berhubungan dengan keputusan badan usaha dalam keikutsertaan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam pada informan yaitu pihak HRD atau karyawan penanggung jawab BPJS Kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan badan usaha mengenai program sudah cukup. Tetapi badan usaha yang belum menjadi peserta merasa keberatan dengan sanksi-sanksi dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Informasi mengenai manfaat program JKN belum tersampaikan dengan jelas dan badan usaha yang belum menjadi peserta belum puas dengan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, prosedur pelayanan kesehatan dianggap berbelit-belit. Penelitian ini menyarankan untuk memperbaiki sosialisasi dan promosi kepada badan usaha dan meningkatkan pengawasan pada pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

---

JKN memberships program is mandatory for all citizens of Indonesia, including companies. In West Jakarta there are 1,028 compeanies that have not been participated in JKN Program. This research aims to determine factors Related to Company Decision to participate the National Health Insurance Progam JKN in BPJS Kesehatan KCU Jakarta Barat in 2017. This research was a qualitative study using in depth interview technique, the informanst were HRD officer or PIC for BPJS Kesehatan.

This research revealed that knowledge of company rsquo s about the program was sufficient. However, company rsquo s that have not been participated did not agree with punishments and prices that were determined by government. In addition, the Information about benefit package was not clearly received and those who have been not participated the program were not satisfied with health service quality. The study also found that the procedure of the health care service seemed to be complicated. The study suggested to improve dissemination and promotion to the company and improve supervision of services in health facilities."

"Kepesertaan Program JKN bersifat wajib bagi seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk bagi Badan Usaha. Di Jakarta Barat terdapat 1.028 badan usaha yang belum menjadi peserta Program JKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fakto-faktor yang berhubungan dengan keputusan badan usaha dalam keikutsertaan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam pada informan yaitu pihak HRD atau karyawan penanggung jawab BPJS Kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan badan usaha mengenai program sudah cukup. Tetapi badan usaha yang belum menjadi peserta merasa keberatan dengan sanksi-sanksi dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Informasi mengenai manfaat program JKN belum tersampaikan dengan jelas dan badan usaha yang belum menjadi peserta belum puas dengan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, prosedur pelayanan kesehatan dianggap berbelit-belit. Penelitian ini menyarankan untuk memperbaiki sosialisasi dan promosi kepada badan usaha dan meningkatkan pengawasan pada pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

---

JKN memberships program is mandatory for all citizens of Indonesia, including companies. In West Jakarta there are 1,028 compeanies that have not been participated in JKN Program. This research aims to determine factors Related to Company Decision to participate the National Health Insurance Progam JKN in BPJS Kesehatan KCU Jakarta Barat in 2017. This research was a qualitative study using in depth interview technique, the informanst were HRD officer or PIC for BPJS Kesehatan.

This research revealed that knowledge of company's about the program was sufficient. However, company's that have not been participated did not agree with punishments and prices that were determined by government. In addition, the Information about benefit package was not clearly received and those who have been not participated the program were not satisfied with health service quality. The study also found that the procedure of the health care service seemed to be complicated. The study suggested to improve dissemination and promotion to the company and improve supervision of services in health facilities."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang melaksanakan program jaminan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk hadirnya negara dalam wujud mencapai cita-cita bangsa dalam Pancasila, yaitu Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pada implementasinya, salah satu bagian penting dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan ialah berkaitan erat dengan kepesertaan. Di Indonesia sendiri kepesertaan ini masih mencapai 86,39% dari total penduduk, padahal dalam RPJMN tahun 2020-2024 ditargetkan mencapai 98% dari total penduduk. Melihat kondisi ini tentu penting untuk merumuskan strategi yang tepat guna mencapai target tersebut. Konsep yang digunakan dalam menggambarkan perumusan strategi tersebut ialah dengan SWOT analisis yang dikembangkan dari kerangka teori manajemen strategis. Penulis menggunakan pendekatan post-positivist dalam penelitian dengan metode pengumpulan dan analisis data secara kualitatif melalui wawancara mendalam serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kekuatan maupun peluang yang dimiliki oleh organisasi BPJS Kesehatan yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai target kepesertaan. Selain itu, terdapat pula kelemahan maupun ancaman yang harus diantisipasi maupun dicari solusinya agar meminimalisir dampak yang lebih besar terhadap organisasi BPJS Kesehatan.

---

The Social Security Agency for Health (SSAH or Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan) is a public legal entity implementing the health insurance program. The National Health Insurance Program (JKN) is a form of the presence of the state in the form of achieving the nation's ideals in Pancasila, namely Social Welfare for all Indonesians. In its implementation, one of the essential parts of organizing a health guarantee is closely related to participation. In Indonesia, this participation still reaches 86.39% of the total population, even though the 2020-2024 RPJMN targets 98% of the total population. Seeing this condition is essential to formulate the right strategy to achieve this target. The concept used in describing the strategy formulation is SWOT analysis developed from the framework of strategic management theory. The author uses a post-positivist approach in research with methods of collecting and analyzing data qualitatively through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there are strengths and opportunities owned by the SSAH that can be utilized in achieving participation targets. In addition, weaknesses and threats must be anticipated, and solutions sought to minimize the more significant impact on the SSAH organization."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas proses pengambilan keputusan badan usaha dalam keikutsertaan pada program JKN di wilayah Jakarta Selatan tahun 2016. Jenis penilitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam. Variabel yang diteliti menggunakan teori pengambilan keputusan konsumen dan teori perilaku konsumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan badan usaha dipengaruhi oleh cara pendekatan, motivasi, keinginan dan kebutuhan badan usaha, dan sanksi yang berlaku. Alasan badan usaha yang sudah mendaftar menjadi peserta yaitu karena sanksi dan kewajiban dari peraturan. Alasan badan usaha yang belum mendaftar menjadi peserta yaitu karena perusahaan sudah memiliki asuransi komersial dan merasa keberatan dengan beban iuran JKN. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman badan usaha terhadap prinsip BPJS Kesehatan yang berlandaskan kegotongroyongan.

---

ABSTRACTThis research discusses the decision making process of company in the participation of National Health Insurance program in South Jakarta area in 2016. This type of research is qualitative by using in depth interview techniques. The variables studied use consumer decision making theory and consumer behavior theory. The results of the research indicate that the decision making process of companies is influenced by the approach, motivation, desire and needs of companies, and applicable sanctions. The reason for the company that has signed up to participant is because of sanction and obligation of regulation. The reason for the company that has not signed up is because the company already has commercial insurance and object to the contribution fee that must be paid. This happens because the lack of understanding in the company against the principle of BPJS Kesehatan which is based on mutual cooperation."

"Per 1 Januari 2015, pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya pada program JKN. Terdapat sanksi bagi badan usaha yang melanggar peraturan tersebut. Sebagian besar badan usaha mendaftar JKN dikarenakan peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk mendaftar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik dan persepsi peserta badan usaha di BPJS Kesehatan KCU Bekasi terhadap penyelenggaraan program JKN. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional yang dianalisa secara univariat, jumlah sampel sebanyak 75 responden badan usaha yang diambil secara purposive sampling. Karakteristik responden badan usaha, paling banyak didominasi oleh badan usaha yang berasal dari sektor industri pengolahan (44%), jumlah tenaga kerja > 99 orang (62,7%), upah tenaga kerja seluruhnya dibayar sesuai dengan UMK (44%), lama kepesertaan pada program JKN ≥ 8 bulan (57,3%), tenaga kerja sudah seluruhnya didaftarkan (56%), dan sudah memiliki asuransi kesehatan sebelum JKN (86,7%). Sedangkan persepsi badan usaha dilihat dari 5 aspek yakni persepsi terhadap peraturan JKN, kepesertaan JKN, kontribusi iuran, pelayanan kesehatan, dan prosedur pendaftaran. Hasil penelitian menunjukkan 5,3% badan usaha dengan persepsi kurang; 77,3% dengan persepsi cukup; dan 17,3% dengan persepsi baik. Beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan seperti sosialisasi, pelayanan medis pasien JKN, dan pelayanan di BPJS Kesehatan.

---

In January 1, 2015, employer are required to register their employee in Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) program. There are penalties for enterprises that against these rules. Most enterprises register JKN due to government regulations that require to register. This study aims to describe the characteristics and perceptions of enterprise participants in BPJS Kesehatan KCU Bekasi about the implementation of JKN. This study used quantitative method with cross sectional approach and univariate analysis, a total sample of 75 enterprise respondents were taken by purposive sampling. Characteristics of enterprise respondents, the most widely dominated by enterprise from the manufacturing sector (44%), the amount of employee > 99 people (62.7%), employee wages paid entirely in accordance with the UMK (44%), length of membership in JKN program ≥ 8 months (57.3%), employee has been fully registered (56%), and already have health insurance before JKN (86.7%). While the perception of enterprise seen by 5 aspects which are perceptions of JKN regulatory, JKN participation, contribution fees, health services, and registration procedures. The results showed 5.3% of enterprises with less perception; 77.3% with sufficient perception; and 17.3% with good perception. Some things need to be improved such as socialization, medical services for JKN patients, and services in BPJS Kesehatan."

"Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan dari SJSN terbentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari perusahaan persero Askes (Asuransi Kesehatan) yang merupakan badan hukum penyelenggara program jaminan kesehatan. Adanya kesenjangan jumlah kunjungan antara pasien bukan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional terutama peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional mandiri. Metode penelitian yang di gunakan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam serta telaah dokumen untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut. Penelitian dilaksanakan dengan observasi awal di Puskesmas kedaung Barat pada bulan Maret-April 2014 di lanjutkan dengan pengambilan data primer di bulan Juni 2014. Hasil penelitian menunjukan masih belum sampainya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami tentang program Jaminan Kesehatan Nasional, terlihat dari cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional masih sedikit. Agar sosialisasi dapat berjalan secara optimal diperlukan keseriusan dalam proses pelaksanaan sosialisasi dengan melibatkan seluruh stakeholder yaitu BPJS Kesehatan Cab. Tangerang, Dinkes Kab.Tangerang, terutama puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama serta melibatkan semua elemen masyarakat di wilayah Puskesmas Kedaung Barat.

---

Social security systemis basically astate program that aims to provide certainty of protection and social welf are for all Indonesian people. To realize the goal of forming Social Security Social Security Agency (BPJS). BPJS Health is a transformation of tate-owned companies Askes (health insurance) which is a legal entity organizing the health insurance program. The gap between the number of visits the patient not national health insurance program with program participants, especially participants national health insurance program independently.

The research method used qualitative method of data collection and use in-depth interviews and document review to determine the factors causing the gap. The research carried with preliminary observations on the West Kedaung health center in March-April 2014 continue with primary data collection in the month June 2014.

The results still indicate the arrival of socialization to the community so that people do not understand about national health insurance program, seen from the coverage is still a bit national health insurance program. That socialization may be optimize in need of seriousness in the implementation of the socialization process, involving all stakeholders, namely BPJS Health Kab. Tangerang, Kab.Tangerang health office, health center primarily as afirst-level health facilities and involves all elements of the community health centers in the region Kedaung West."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas gambaran serta hubungan umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan status kesehatan dengan kepuasan peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN terhadap pelayanan administrasi kepesertaan dan pelayanan kesehatan di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Barat. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan potong lintang. Pengumpulan data melalui kuesioner dan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis univariat dan bivariat uji Chi-Square. Hasil penelitian menggambaran kepuasan pasien sebesar 50,5 . Proporsi berdasarkan karakteristik terbanyak dalam penelitian ini adalah umur 15-64 tahun, perempuan, pendidikan tinggi, tidak bekerja, dan status peserta PBI. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan status kepesertaan dengan kepuasan peserta.

---

ABSTRACTThe research discusses an overview as well as the relationships of age, gender, education, job and membership status with Jaminan Kesehatan Nasional participant satisfied on the participation administrative service and health care in the work area of BPJS Kesehatan Branch Office West Jakarta. The research design is quantitative with cross sectional approch. Data was collected by questionaries and they were analyzed by univariate and bivariate Chi ndash Square test. The result of this research show that 50,5 of participation statisfied. The most proportion according characteristics on this research are age 15 64 years, women, high education, not working, dan members status is PBI. Result of this research show that no relationship between age, gender, education, job, and membership status with participation satisfied."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile sebagai akses dan pelayanan. Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Tahun 2015-2017. BPJS Kesehatan dalam prosedur pelayanan publik masih dinilai terlalu bertele-tele dan belum mampu mencapai target yang diharapkan. Dalam memenuhi kebutuhan informasi secara cepat dan akurat untuk melakukan peningkatan layanan informasi kesehatan BPJS Kesehatan meluncurkan aplikasi mobile yakni aplikasi BPJS Kesehatan Mobile atau Mobile JKN sejak 2015. Aplikasi BPJS Kesehatan Mobile atau Mobile JKN memberikan layanan yang bisa diakses menggunakan smartphone baik Android atau pun iOS dengan mendownload aplikasi tersebut via Google Playstore untuk pengguna smartphone Android dan via App Store untuk pengguna iOS. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi dan dampak yang dihasilkan atas layanan publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mobile sebagai akses pelayanan atas Program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan implementasi aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile sebagai akses dan pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Pelaksanaan tersebut dibantu oleh unit pelaksana tugas BPJS Kesehatan beserta stakeholder yang membantu pelaksanaan seperti Kementerian Kesehatan, maupun profesional. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan diantaranya kesulitan dalam waktu pelaksanaan wawancara top management BPJS Kesehatan, informasi mengenai implementasi aplikasi BPJS Kesehatan belum menyeluruh, target pencapaian data berkurang, kurangnya koordinasi diantara stakeholder.

---

This thesis discusses the implementation system of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile as access and service of National Health Insurance Program in the Year 2015 2017. BPJS Kesehatan in the condition of public services is still too long winded and has not been able to achieve the expected target. In order to meet the information needs quickly and accurately to improve health information services BPJS Kesehatan launched mobile application named BPJS Kesehatan Mobile or Mobile JKN since 2015. The applicationof BPJS Kesehatan Mobile or Mobile JKN provide services that can be accessed using a smartphone either Android or iOS by downloading the app via Google Playstore for Android smartphone users and via the App Store for iOS users.

This study aims to explain the implementation and impact resulting from the public service of the BPJS Kesehatan Mobile as a service access to the National Health Insurance Programme. This research uses qualitative approach with qualitative data analysis technique.

The result of this research is an example of implementation of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile as access and service of National Health Insurance Programme. Implementation assisted by the BPJS Kesehatan. Implementation unit can be tried with stakeholders who assist the implementation of such Ministry of Health, as well as professionals. However, in the implementation there are obstacles that occur during the time of interview of top management of BPJS Kesehatan, information on the implementation of BPJS Kesehatan application has not the target availability of data is reduced, lack of coordination among stakeholders. "