Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pemilihan kepala desaserentak yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisisbagaimana implementasi kebijakan pemilihan kepala desa serentak di KabupatenSubang dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasikebijakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Subang. Denganmenggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuanpenting yaitu terhambatnya pencairan dana bantuan penyelenggaraan pemilihankepala desa, sosialisasi kebijakan yang belum berjalan dengan baik, kualitas SDMpelaksana implementasi kebijakan yang perlu ditingkatkan, mekanismepenyelesaian sengketa atau permasalahan yang belum diatur dengan baik diperaturan bupati. Dari sisi akademis, penelitian ini membuktikan bahwa konsepimplementasi kebijakan ternyata juga dipengaruhi oleh kontekslokal seperti dalampenelitian ini yaitu faktor struktur politik lokal dan daya dukung masyarakat. Faktoryang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan pilkades serentak iniadalah faktor komunikasi, sumber daya pelaksana kebijakan dan struktur politiklokal

---

ABSTRACTThis thesis deals with the implementation of the policy of concurrent village chiefelections which is the mandate of law number 6 Year 2014 of the village. Thepurpose of performance of this research is to analyze how the implementation ofthe policy of the village chief elections simultaneously in Subang and aware of thefactors that affect the implementation of the policy of the village chief electionssimultaneously in Subang. By using qualitative methods, the research producedsome important findings i.e. delays disbursement assistance conducting the electionof the village chief, the policy of socialization has not gone well, the quality ofhuman resource for implementing the policy implementation needs to be improved,the dispute resolution mechanism or a problem that has not been regulated in theregulation of the Regent. From the academic side, research is proving that theconcept of implementation policy turns out to be too influenced by the local contextas the factor structure of local political power and support of the community. Themost influential factor in the implementation of the policy of concurrent electionthis factor is communication, implementing policies and resources of the localpolitical structure."

"Penelitian ini mengangkat tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa melalui Program Pembangunan Infrastruktur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang di sajikan secara diskriptif dengan mengumpulkan informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap program-program dana desa, proses implementasi program dana desa khususnya pada pembangunan infrastruktur, serta hambatan dari proses implementasi itu sendiri. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan program pembangunan infrastruktur dana desa belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi serta faktor khusus implementasi kebijakan yang dikemukakan George C. Edwards III, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dari implementasi kebijakan program pembangunan infrastruktur dana desa diantaranya, Ketidakjelasan atau inkonsisten kebijakan, atau bisa dikatakan tumpang tindih kebijakan, kualitas sumber daya manusia, struktur birokrasi desa yang tidak sehat serta didukung oleh kebijakan pemerintah yang ambigu, Kebijakan kepala desa tidak sesuai ketentuan.

---

This research write about Village Fund Policy trough Infrastructure development program. A qualitative research with a descriptional approach has designed to find information about village fund related Program, implementation of village fund program especially on infrastructure and obstacle to implement the program. the result show inefficiency of village fund policy because limitation to use the policy content. The failure of implementation that explained by George C Edwards III has been found on this reserach such as Uncertain Policy or overlapping policy, low quality of human resources, inefficient bureacracy, undefined government policy and Head of village that not in line with the regulation."

"Penelitian tesis ini akan membahas mengenai penerapan dan pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) oleh pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam ketentuan PermendesPDTT Nomor 16 Tahun 2018, yang mewajibkan desa untuk memenuhi alokasi minimal 30% dari APBDesa untuk pembayaran upah pekerja, dilakukan secara swakelola, dengan sasaran utama pengangguran, setengah pengangguran, rumah tangga miskin, dan keluarga Stunting. Dalam pelaksanaannya, praktik tata kelola PKTD oleh pemerintahan desa mulai proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan belum berjalan baik dan efektif dengan dinamika masyarakat desa yang sangat beragam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan jenis dan bahan data yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, literatur, laporan hasil penelitian lapangan dan hasil wawancara dengan informan/narasumber pada beberapa lokasi penelitian di beberapa desa. Setidaknya ada tiga unsur yang sangat memengaruhi proses implementasi PKTD di beberapa wilayah desa, antara lain peran aktor dalam implementasi PKTD, mekanisme implementasi program yang dilaksanakan, dan penetapan target sasaran utama program. Pada beberapa desa tidak semua desa memenuhi ketentuan minimal 30% pada APBDesanya, mekanisme penetapan sasaran utama pekerja masih didominasi kepala desa, namun semua desa merasa puas karena upah langsung dirasakan masyarakat. Sebagai perbaikan program PKTD kedepan, pemerintah sebaiknya tidak perlu mematok anggaran minimal 30% APBDesa, penentuan sasaran PKTD sebaiknya hanya untuk posisi pekerja, dan penetapan sasaran PKTD dilaksanakan melalui musyawarah desa.

---

This thesis research will discuss the implementation and implementation of the Village Cash for Work (PKTD) Program by the village as stipulated in the provisions of PermendesPDTT Number 16 og 2918, which obliges villages to fulfill a minimum allocation of 30% of the APBDesa for payment of worker wages, PKTD is being carried out independently, with the main targets of unemployment, underemployment, poor households, and stunting families. The implementation of PKTD by the village government which start from the budgetting, implementation, and reporting processes, have not yet gone well and effective with the dynamics of villages and village communities that are very diverse. This research is a normative juridical research, with the types and data materias used ara statutory regulations, literature, field research reports and interviews with informants/resource persons at several research locations in several villages. There are at least three elements that greatly influence the PKTD implementation process ini several village areas, including the role of actors in PKTD implementation, the program implementation mechanism being implemented, and the determination of the main target of the program. In some villages, not all villages met the minimum 30% requirement in their APBDesa and the main target setting mechanism for workers was still dominated by the village head. However, all villages were satisfied because the community felt the wages immediately. As an improvement in The PKTD program in the future, the government should not need to set a minimum budget of 30% of the Village Budget, PKTD targetting should only be for the position of workers, and PKTD targetting is carried out through village meetings."

"Desa Tanjung Binga merupakan Desa Nelayan yang mayoritas dihuni oleh masyarakat pendatang yaitu masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan. Pada awalnya desa ini dihuni oleh masyarakat Melayu Belitung. Namun seiring dengan waktu, masyarakat bugis yang menghuni desa ini semakin bertambah hingga Desa ini lebih dikenal dengan kampung bugis. Desa Tanjung Binga merupakan salah satu tempat tujuan wisatawan berkunjung. Hal ini disebabkan Desa Tanjung Binga memiliki struktur para-para yang membentang sepanjang pantai desa ini yang dinilai unik oleh para pengunjung dan menjadi landmark dari desa ini. Selain itu Desa Tanjung Binga ini tidak terlepas dari citra kota yang tertib dan rapih dari segi penataan pemukiman mereka. Seiring dengan berkembangnya aktivitas manusia tentu akan memberikan pengaruh atas berubahnya fisik lingkungan dimana manusia tersebut tinggal di dalamnya, begitu pula dengan Desa Tanjung Binga. Aktivitas merupakan salah satu alasan dari perubaha.

---

Tanjung Binga is a fisherman village which is mainly inhabited by migrant community, Buginese from West Sulawesi. At the beginning, this village inhabited by Malayan Belitung community. Over time, Buginese community grew larger that the village known as a Buginese village. Tanjung Binga village is one of many tourist destination to visit. The cause is Tanjung Bingan village has the rack structure that bent along the beach of the village, considered unique by visitors that it became the village's landmark. Also, Tanjung Binga village is inseparable from orderly and neat image, in terms of settlement arrangement. Along with the development of human activity, there will be certain impact on the physical changes in which human community dwells in it, also found in Tanjung Binga village. Activity is one of many reasons for changes that occur on settlement. Settlement meant to change so that it fulfill the needs of people who live in it."

"Kepala desa adalah kepala pemerintahan yang dekat dengan masyarakat dan mengetahui kebutuhan masyarakat, sehingga peranannya penting dalam program pembangunan. Penelitian ini membahas peran kepemimpinan Kepala Desa Situ Udik dalam program Rereongan Sarumpi untuk pembangunan RTLH. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan Kepala desa dalam membuat program dilakukan mulai identifikasi masalah dan kebutuhan, menjaring aspirasi, memetakan solusi, dan membuat kebijakan. Sedangkan peran kepemimpinan Kepala desa dalam menjalankan program diawali dengan sosialisasi program, membangun trust dan dukungan dari masyarakat, pemberdayaan masyarakat, memberi motivasi, menyalurkan program dengan tepat sasaran, dan menjaga program agar berkelanjutan.

---

Village chief is a governmental head that close to the people and know directly the people’s need and the role of chief village is very important in development program. This study discusses the leadership role of Situ Udik Village chief in Rereongan Sarumpi program. It used a qualitative approach with the type of descriptive research. The result of research showed that the leadership role of village chief in making program begin with identification of problem and need, aspiration, mapping solution, and making policy. While the leadership role of village chief in the implementing of program begin with program socialization, building trust and support from people, empowerment for people, giving motivation, delivering program right on target, and keeping program sustainable."

"ABSTRAKSejak berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPerundang-Undangan.yang menggantikan UU No. 10 Tahun 2004,Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit dalam UU No. 12Tahun 2004.Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui statusperaturan desa setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011denganmenafsirkan serangkaian pasal 7 ayat (1), 7 ayat (2). 8 ayat (1) dan 8 ayat(2) dan dikombinasikan dengan masa sebelum berlakunyaUU No. 6 Tahun2014 tentang Desa dengan masa setelah berlakunyaUU No. 6 Tahun 2014tentang Desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative denganmenggunakan kajian kepustakaan dan perundang-undangan, disusun secarasistematis dan komprehensif kemudian didapat kesimpulan yangmempunyai relevansi langsung dengan permasalahan terkait yang diteliti.Status Peraturan Desa setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 dan jikadikombinasikan dengan masa sebelum berlakunyaUU No. 6 Tahun 2014,maka masih termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan karenapengundangannya dalam Lembaran Derah/Berita Daerah. Sedangkansetelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tidak termasuk dalam kategoriperaturan perundang-undangan, karena diundangkan dalam LembaranDesa/BeritaDesa, keberadaannya diakui dan mengikat bagi masyarakat. Jikadikaji dengan teori kewenangan, pembentukan Peraturan Desa inimerupakan kewenangan subdelegasi yang diberikan oleh DPRD kepadaBPD dalam tataran pemerintahan desa. Ketentuan sub delegasi jugadijabarkan dalam pasal 13 UU No. 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan.Untuk mengembalikan status peraturan desa masuk dalamkategori peraturan perundang-undangan maka diperlukan revisi pasal 69ayat 11 UU No. 6 tahun 2014 atau dengan mengeluarkan produk hukumberupa Permendagri yang menentukan bahwa PeraturanDesa diundangkandi Lembaran Daerah/Berita Daerah dan pembentukan Peraturan Desa agarlebih ditingkatkan lagi partisipasi masyarakat karena hal ini merupakan halyang sangat penting dalam perwujud dan demokrasi di pemerintahan desa

---

ABSTRACTSince the enactment of Law No. 12 Year 2011 on the EstablishmentRegulations Undangan.yang replace Law No. 10 In 2004, the VillageRegulations no longer explicitly mentioned in Law No. 12, 2004. Thepurpose of this study aims to determine the status of village regulationsafter the enactment of Law No. 12 in 2011 to interpret a series of article 7paragraph (1), 7 (2). 8 paragraph (1) and 8 (2) and combined with theperiod prior to the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning the villagewith the period after the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning thevillage. This research is normative juridical using study literature and law,arranged systematically and comprehensively then be concluded that havedirect relevance to the issues related to the investigation. Regulatory StatusThe village after the enactment of Law No. 12 Year 2011 and whencombined with the period before the enactment of Law No. 6 In 2014, it wasincluded in the category of legislation for enactment in the Gazette ofRegional / Local News. Meanwhile, after the enactment of Law No. 6 Year2014 are not included in the category of legislation, as promulgated in theGazette of the Village / Village News, its existence is recognized andbinding for the community. If assessed by the authority of the theory, theformation of a Village Regulation subdelegasi authority granted byParliament to BPD at the level of village government. Conditionssubdelegasi also spelled out in article 13 of Law No. 30 Year 2014 onGovernment Administration. To restore the status of village regulations inthe category of legislation would require a revision of article 69 paragraph11 of Law No. 6 2014 or by issuing a legal product in the form ofRegulation specifies that the Village Regulations promulgated in theRegional Gazette / Regional News and the establishment of villageregulations that further enhanced community participation because it is avery important point in the realization of democracy in villageadministration."