Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan perkembangan kebutuhan akan tempat tinggal, membuat masyarakat lebih memilih untuk mendapatkan tempat tinggal dengan membelinya dari pelaku usaha perusahaan pembangunan perumahan (developer). Untuk membuat suatu perumahan, dibutuhkan dana yang sangat besar, hal ini memaksa para developer untuk meminjam dana kredit fasilitas untuk pembangunan perumahan kepada kreditor yang pada umumnya adalah lembaga keuangan bank. Pada umumnya pula, developer menjaminkan sertifikat dari bangunan yang sedang dibangunnya sebagai jaminan dari pinjaman. Hal ini lah yang terkadang tidak diinformasikan dengan terbuka kepada para calon konsumen. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pemegang akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) terkait pengembang (developer) yang dinyatakan pailit.Tesis ini membahas hak-hak konsumen yang telah melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan akta PPJB dan penyelesaian sengketa terkait unit/bangunan yang menjadi boedoel pailit. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai hak-hak konsumen pemegang akta PPJB dan penyelesaian sengketa terkait objek bangunan yang menjadi boedoel pailit.

---

In accordance with the growth of the needs of residences, that makes people would prefer buying it from developer. To build residences, developer needs a major funding, it forces developer to borrow some money from financial institutions such as Bank. Bank will lend money with some requirements as if collateral. Mostly, developer gives building certificates as a collateral and this matter is not informed well to consumer.

This Thesis is discussing about legal protection towards consuments as the holder of the deed of the sales and purchase agreement in connection with the bankruptcy of such developer. This Thesis is discussing about consumer rights, which have paid partly, or entirely his obligations according to Sales and Purchase Agreement and dispute resolution related to the building that has been become the object of bankruptcy. This Thesis is using normative research method with the secondary data as a main source. This Thesis objectives are giving information regarding consumer rights and dispute resolution which can be done with consumer."

"Skripsi ini membahas mengenai tentang pola viktimisasi konsumen korban penipuan terhadap pemberian keterangan yang salah oleh pengembang perumahan X Studi Kasus mengenai Konsumen Perumahan X di Kota Depok. Trend perumahan murah yang terjadi saat ini, dimanfaatkan oleh banyak pengembang perumahan untuk menciptakan perumahan yang murah bagi masyarakat Indonesia. Namun pada kenyataan, trend rumah justru di jadikan kedok untuk berbuat tindakan kriminal. Sebagai contoh pengembang perumahan X di kota depok memberikan keterangan yang salah bagi konsumen perumahan X agar para konsumen tertarik membeli rumah mereka. Iklan sebagai media promosi perumahan X, benar- benar dimanfaatkan oleh pengembang perumahan X didalam mencari konsumen. Setelah konsumen tertarik membeli umah, didapati banyak hal- hal yang tidak sesuai dengan apa yang diiklan kan oleh pengembang perumahan X. Warga yang sudah membeli rumah di perumahan X pun menuntut pengembang perumahan X agar memenuhi segala kewajiban mereka seperti apa yang mereka katakan dalam iklan promosi perumahan X.Skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif untuk dapat mencari data- data yang sesuai. Data Kuantitatif diigunakan untuk mengacu pada keseluruhan warga perumahan X yang merasa telah tertipu. Sedangkan data kualitatif digunakan untuk mencari data tambahan terkait kasus ini. Data yang terkumpul diolah secara sistematis kuantitatif kualitatif. Selanjutnya permasalahan yang didalam skripsi ini melihat reaksi konsumen korban penipuan di Indonesia khususnya melihat reaksi konsumen warga perumahan X yang menjadi korban penipuan pemberian keterangan yang salah oleh pengembang perumahan X . Reaksi konsumen warga perumahan X yang menjadi korban penipuan pemberian keterangan yang salah mempunyai kelemahan dan kelebihan dalam memperjuangkan keadilan.

---

This thesis discusses about the consumer of victim of fraud against giving wrong explanation by housing developer X Case Study of Consumer Housing X in Depok City . The current low cost housing trends are being used by many housing developers to create cheap housing for Indonesians. But in fact, the trend of the house precisely in making a cover for criminal acts. For example X housing developers in ota depok give wrong information for housing consumer X so that consumers are interested in buying their home. Advertising as a promotional media housing X, really used by housing developer X in the search for consumers. After consumers are interested in buying a house, it is found that many things are not in accordance with what is advertised by housing developer X. Residents who have bought a house in housing X also demanded X housing developers to fulfill all their obligations as what they say in promotional advertising Housing X.

This thesis uses quantitative research to be able to find the appropriate data. Quantitative data is used to refer to the entire residential housing X who feel they have been deceived. While the qualitative data used to find additional data related to this case. The collected data is processed in a qualitative quantitative systematic way. Further problems in this thesis see the reaction of consumers of fraud victims in Indonesia in particular to see the reaction of consumers of housing X residents who become victims of false misinformation by housing developers X. The consumer reaction of housing X residents who are victims of false misinformation have weakness and strength in fighting for justice."

"Tesis ini membahas mengenai kewajiban serah terima unit satuan rumah susun yang dikategorikan sebagai utang menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dan upaya yang dilakukan pembeli terhadap tanggung jawab hukum pengembang yang telah dipailitkan terhadap pemenuhan serah terima unit satuan rumah susun. Tesis ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis yang menggunakan data sekunder. Bahwa penyerahan satuan unit merupakan salah satu kewajiban dari pengembang dan keterlambatan penyerahan merupakan salah bentuk wanprestasi sehingga mewajibkan PT. PPS (dalam pailit) membayar pembatalan dan denda keterlambatan kepada Pihak Pembeli. Pembatalan dan denda keterlambatan tersebut masuk ke dalam pengertian Utang dalam secara luas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Kepailitan dan upaya hukum pembeli terhadap tanggung jawab hukum pengembang atas pemenuhan serah terima unit tersebut adalah dengan mengajukan gugatan pailit yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga No. 073/Pailit/2009/PN/NIAGA.JKT.PST dan dikuatkan dengan putusan Mahakamah Agung No. 236/k/Pdt.Sus/2010. Proses penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada Tim Kurator. Menurut kesepakatan para kreditor dan berdasarkan Pasal 185 (3) Undang-Undang Kepailitan, Hakim Pengawas memberikan izin untuk melanjutkan pembangunan apartemen yang pailit tersebut.

---

This thesis discusses the obligation handover unit apartment were categorized as debt according to Law No. 37 of 2004 and the efforts made by the buyer to the developer legal responsibility which units have been bankrupte for compliance with the handover unit apartment. This thesis is a juridical-normative research typology descriptive-analytic study using secondary data. That the delivery unit is one of the developer's obligations and delay's delivery is one form of default requiring PT. PPS (on bankruptcy) to pay the cancellation and late penalties to the Purchaser. Cancellation and late penalties that go into debt in a wide sense as referred to in Article 1 paragraph (6) of the Bankruptcy Act andlegal action against the buyer's legal responsibility for compliance with the handover of the developer of the unit is to file for bankruptcy which has been granted by the Commercial Court No. 073/Pailit/2009/PN/NIAGA.JKT.PST and confirmed by the Supreme Court decision No. 236/K/ Pdt.Sus/2010. Completion of the process will be transferred to Team Curator. According to the agreement of the creditors and under Article 185 (3) of the Bankruptcy Act, Supervisory Judge gives permission to resume the construction of apartments insolvent."

"ABSTRAKPerjanjian Pengikatan Jual Beli dewasa ini dalam proses peralihan hak dan balik nama yang diatur oleh Developer sering menimbulkan permasalahan, dari ketentuan didalam Perjanjian yang berlaku sepihak, biaya-biaya yang tidak memenuhi ketentuan peraturan berlaku, keterlambatan serah terima unit kepada konsumen dan pemungutan biaya yang tidak sesuai dengan yang diatur didalam PPJB yang developer itu sendiri yang membuatnyaTesis ini membahas tentang Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam proses peralihan hak dan balik nama PPJB dengan membandingkan tiga developer tentang proses peralihan hak dan balik nama PPJB di masing-masing developer. Dimana proses peralihan hak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu PP No.4 tahun 1988 dimana peralihan hak harusnya dilakukan didepan PPAT dan di AJB kan terlebih dahulu, sementara untuk proses balik nama dari ketiga developer tersebut tidak memenuhi ketentuan Kemenpera No. 11/KPTS/1994 tentang pedoman Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual beli, bahwa minimal biaya balik nama atau biaya administrasi adalah 1% (satu persen) namun yang dikenakan oleh developer-developer tersebut rata-rata sekitar 2-2.5%, dan dalam bahasa hukum pertanahan, biaya balik nama PPJB tidak relevan dan tidak sah sehingga proses biaya balik nama ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 42 PP No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun. Dalam hal perlindungan hukum konsumen dalam proses peralihan hak dan balik nama, konsumen banyak dirugikan dengan bentuk PPJB yang berbentuk klausula baku, proses peralihan hak yang tidak didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional dan Biaya Balik Nama yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam melakukan pembelian produk properti, konsumen harus melakukan pemeriksaan terhadap perjanjian sebelum menandatangani, menjaga Bargaining Positionnya tetap kuat, dan mengetahui hak-haknya dilindungi oleh pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen, meminta penjelasan secara rinci dan menuntut haknya apabila merasa dirugikan, dan melengkapi dengan mengetahui lebih lanjut hak-haknya yang diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

---

ABSTRACTSale and Purchase Agreement today in the transition process and the right to return the name of which is governed by Developers often cause problems, of the provisions contained in the applicable Agreement unilaterally, costs that do not comply with applicable regulations, delays in handing over the unit to the customer and collection costs regulated in accordance with the PPJB itself developer makes. This thesis discussed about the Legal protection of the customer in a transfer of right and name re-registration process in a PPJB through a comparison of such process in three developers. Whereas the transfer of rights process were not in accordance with the prevailing law, ie the Government Regulation No.4 of 1988, in which it is regulated that a transfer of right must be carried out in front of Land Officials (PPAT) and first should entered into a Deed of Sale and Purchase (AJB), however the process of name re-registration applied by the said three developers were not in accordance with the Regulation of Minister of Public Housing No.11/KPTS/1994 on the guidance to draft an Agreement to Bind a Sale and Purchase, in which the fee for the name reregistration or administration is minimum 1% (one percent), however the developers charged approximately 2-2,5%, and in the terms of agrarian law, the fee for the name re-registration for PPJB is not relevant and deemed as invalid, and therefore, the name re-registration is not in accordance with Article 42 of the Government Regulation No.4 of 1988 on Flat Housing. In regards to the legal protection of the customer in a transfer of right and name re-registration process, the customer are in a disadvantaged position due to the standard PPJB clause, transfer of right which is not registered to the National Land Office, and the Cost for Name Re-registration which are not in accordance with the prevailing laws, when purchasing a property, a customer should first examine the agreement before he/she signed it, to maintain his/her bargaining posit ion and to understand that his/her right is protected by the government and the customer protection institution, to request further details and to claim if his/her right is infringed, and to complete it by becoming aware of his/her rights which is governed under the consumer protection Law No.8 of 1999."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai status layanan purna jual pasca terjadinya kepailitan terhadap pelaku usaha yang menyediakannya, dengan studi kasus pailitnya PT. Kymco Lippo Motor Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan seperti apakah kepailitan dapat mengakibatkan hilangnya kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan layanan purna jual, dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam hal pelaku usaha dinyatakan pailit dan tidak dapat menyediakan layanan purna jual. Diharapkan dengan adanya skripsi ini membuat para konsumen mengetahui posisi mereka jika merasa dirugikan dengan adanya kasus kepailitan pada pelaku usaha di kemudian hari.

---

ABSTRACTThis thesis tells about the condition of after-sales service after the company that provides it fall on bankruptcy, specifically in PT. Kymco Lippo Motor Indonesia bankruptcy case study. This thesis is also aiming to answer questions left behind. For instance, does bankruptcy leads to deletion of company's responsibility to provides aftaer-sales service. Moreover, it gives explanation about what types of appeal that can be used by consumer if the company's fall on bankruptcy and can not provide after-sales service. Hopefully this thesis can make all consumer know their position if they feel aggrieved with the bankruptcy on the company in the future."

"Pertumbuhan populasi yang semakin meningkat di Indonesia menyebabkan meningkatnya permintaan akan perumahan sebagai tempat tinggal maupun sebagai aset. Meskipun telah terdapat regulasi mengenai perlindungan konsumen, dalam hal ini pembeli kepemilikan rumah, kasus kepailitan perusahaan pengembang seperti PT Nusuno Karya menunjukkan tantangan dalam melindungi hak-hak pembeli terhadap kegagalan perusahaan pengembang. Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi keabsahan rumah yang dibeli sebagai calon objek kepailitan dalam kasus kepailitan perusahaan pengembang berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, serta menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli kepemilikan rumah atas kerugian yang timbul akibat kepailitan perusahaan pengembang berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

---

The increasing population growth in Indonesia increases demand for housing as a place to live and as an asset. Even though there are regulations regarding protection for consumers, in this case residential ownership buyer, the bankruptcy case of development companies such as PT Nusuno Karya shows the challenges in protecting buyer’s rights against the failure of development companies. This thesis aims to identify the validity of the buyer's house as a bankruptcy candidate for the bankruptcy of the developer company based on applicable legal regulations and to analyze the legal protection for residential ownership buyer for losses arising from the bankruptcy of the developer company based on applicable legal regulations.

"

"ABSTRAKPembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil danmakmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yangdilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yangdibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Tujuan dari kepailitan adalah melindungi kreditur konkuren, tetapi pada kenyataannya tidak seperti apa yang menjadi tujuan dari kepailitan tersebut. Apakah kemudian hakhak yang dimiliki oleh para Konsumen dapat terpenuhi seluruhnya atau tidak. Hal ini menjadikan konsumen atau kreditor konkuren dirugikan. Dalam meneliti permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum NormatifKualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan historis. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis mengetahui bahwa (i) kepentingan konsumen belum cukup diatur dalam UU Kepailitan, UU Penerbangan dan UU Perlindungan Konsumen khususnya pada perusahaan yang mengalami pailit; (ii) hak-hak yang diatur didalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen masih sulituntuk dipenuhi seluruhnya ataupun sebagian; dan (iii) Pembaharuan aturan tentang Perlindungan Konsumen maupun Kepailitan juga akan berdampak banyak terhadap perekonomian Indonesia kedepannya, khususnya pada kasus perusahaan yang mengalami pailit.

---

ABSTRACTThe development of national law in order to create a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is directed at the realization of a national legal system which is done by the formation of new law, especially the legal products needed to support the development of the national economy. The purpose of bankruptcy is to protect the unsecured creditor, but in reality unlike what is the purpose of the bankruptcy. Then the rights possessed by the Consumers can be fulfilled entirely or not. This makes the consumer or the unsecured creditor disadvantaged. In examining these problems, the authors used the method of normative-qualitative legal research using legislative and historical approaches. Based on these studies, the authors acknowledge that (i) consumer interest has not been adequately regulated in the Bankruptcy Law, Aviation Law and Consumer Protection Act especially in companies that have experienced bankruptcy; (ii) the rights set forth in Article 4 of the Consumer Protection Law are still difficult to fulfill in whole or in part; and (iii) Renewal of the rules on Consumer Protection and Bankruptcy will also have a major impact on the Indonesian economy in the future, especially in the case of companies experiencing bankruptcy."

"Penjualan rumah susun baik dalam bentuk apartemen maupun kondominium hotel yang belum jadi dengan menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), sekarang ini marak dilakukan oleh Pelaku Usaha dan pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun memperbolehkan hal tersebut. PPJB merupakan upaya pengikatan para pihak, bahwa pada suatu waktu yang ditentukan akan diadakan jual beli sesungguhnya yang berdasarkan Akta Jual Beli (AJB). Masalah yang sering terjadi dari hal tersebut adalah konsumen selaku pembeli yang berdasarkan PPJB seringkali mengalami kerugian, dimana kewajiban pelunasan telah dilakukan oleh konsumen namun pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya seperti tidak mengalihkan status kepemilikan unit kondominium hotel dari PPJB menjadi AJB dan diperparah dengan status pelaku usaha yang dinyatakan pailit. Konsumen banyak yang tidak memahami bagaimana kedudukannya secara hukum dan upaya hukum apa yang harus ditempuh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yurisdis-normatif yaitu penelitian yang menekankan dalam penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, diambil kesimpulan bahwa dalam situasi pailitnya pelaku usaha, para konsumen yang membeli unit kondominium hotel merupakan kreditor konkuren yang kemungkinan besar tidak mendapatkan ganti rugi yang cukup karena kurangnya harta debitor, oleh karena itu terdapat juga beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh para konsumen salah satunya meminta Kurator melanjutkan PPJB ke tahap AJB. Untuk kedepannya Penulis menyarankan, pemerintah maupun seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan suatu properti, perlu terlibat dan mencarikan solusi nyata terhadap permasalahan serupa. Harapannya, pengembangan dan pembangunan properti di Indonesia dapat terus berlanjut dengan hak-hak para konsumen selaku pembeli tetap terlindungi.

---

Sales of unfinished flats in the form of apartments or hotel condominiums using a Sale and Purchase Agreement recently is in large quantity done by developer and fundamentally based on Law Number 20 Year 2011 about Strata Title it is allowed to do. The problem in question now a days is the apartment buyers who carry their legitimational action only based on Sale and Purchase Binding Agreement experience disadvantages. In which in one side, the buyers have paid the buying price totally, but in other hand, the sellers do not switching the ownership status and exacerbated by the status of bankrupt business actors. Many consumers do not understand what their legal position is and what legal remedies must be taken. The research method used is the juridical-normative research, a research that emphasizes the use of legal norms in writing. By using this research method, it is concluded that in the bankruptcy situation of business actors, consumers who buy condominium hotel units are unsecured creditors who are most likely not to receive adequate compensation due to the debtor's lack of assets. Therefore, there are also several legal remedies that consumers can take, one of which is asking the Curator to continue Sale and Purchase Agreement to the Sale and Purchase Deed stage. The author suggests that the government and all stakeholders in the development of a property need to be involved and find real solutions to similar problems. Hopefully the property development and construction in Indonesia can continue with the rights of consumers as buyers being protected.

"

"Pada tahun 2000 diperkirakan sektor properti khususnya perumahan akan mulai bangkit kembali dan dengan persaingan yang semakin ketat. Dalam era persaingan bisnis sektor properti yang semakin ketat, kinerja perusahaan yang unggul sangat diperlukan guna menciptakan rasa aman dan memberi kepuasan kepada konsumen.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam dan lengkap dari obyek yang diteliti dengan melakukan pengamatan serta wawancara langsung di lapangan. Sedangkan dalam pengumpulan data, tehnik atau metode yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan.Dari hasil penelitian dan analisis terhadap Perumahan Pesona Khayangan, terlihat bahwa kekuatan bisnis Perumahan Pesona Khayangan terletak pada bidang performance estat manajemen yang baik serta kebijakan harga jual yang cukup kompetitif. Sedangkan daya tarik industri properti khususnya perumahan terletak pada pasar, pertumbuhan pasar dan struktur persaingan. Kemampuan daya saing Perumahan Pesona Khayangan terletak pada kualitas dari produk yang dihasilkan. Namun kekuatan tersebut tidak berarti bahwa Perumahan Pesona Khayangan akan lebih unggul dari perusahaan pengembang lain.Dari hasil survey yang dilakukan ternyata kelebihan yang dimiliki oleh Perumahan Pesona Khayangan tersebut tidak ditunjang oleh strategi pemasaran yang handal, di antaranya terlihat bahwa Perumahan Pesona Khayangan tidak memanfaatkan keunggulan tersebut melalui sarana promosi baik melalui pemasangan iklan, penyebaran brosur, memanfaatkan media elektronik, mendirikan kantor perwakilan yang representatif untuk memudahkan calon pembeli melihat produk perumahan maupun mengikuti pameran-pameran. Kondisi ini apabila tidak diperhatikan oleh pihak manajemen perusahaan, niscaya keunggulan yang dimiliki tersebut akan menyebabkan perusahaan akan tertinggal di tengah persaingan yang ketat dan kondisi perekonomian yang labil.Dari hasil analisis GE matrik, posisi persaingan Perumahan Pesona Khayangan yaitu Tumbuh dan Bangun yang berarti posisi tersebut berada pada area usaha yang cukup menarik dan berpeluang untuk dikembangkan. Berdasarkan hal tersebut strategi pengembangan yang dapat dilakukan oleh Perumahan Pesona Khayangan dikaitkan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk beberapa tahun mendatang adalah strategi pengembangan pasar dengan menawarkan tipe tanah dan bangunan yang lebih kecil mengingat daya beli masyarakat saat ini lemah.

---

The Right Marketing Strategy of ?Pesona Khayangan Estate? To Anticipate the Tight Competition in the Third Millennium In this year of 2000, the property sector, especially in housing estate, is estimated to recover and tightly competitive. In order to face the tight competition, it is really necessary for the company to build a good performance by creating the customers satisfaction and secure.

The method used in this research is a case study with the objective is to obtain a deep and complete figure of the object (Pesona Khayangan Estate) through observing and conducting interview. Library research and field work are used to collect the data.

Based on the research and analysis of Pesona Khayangan Estate, the business strength of Pesona Khayangan Estate is on the good performance of management estate and the competitive pricing policy. The attraction of property industry especially for housing is on the market, market growth and competition structure. The competition ability for Pesona Khayangan Estate is on the quality of the product. However, it does not mean that with this advantage of Pesona Khayangan Estate will be more qualified than the other developers.

Based on the research results, the Pesona Khayangan Estate's advantage is not supported by a good marketing strategy. The weakness of its marketing strategy can be explained that Pesona Khayangan Estate has not conducted an appreciate promotion through advertising, brochures, electronics, and there is also no representative office to service the prospective buyer, and they did not conduct any exhibitions. If the management does not pay any attention for this matter; we believe that the Company will be affected by the tight competition and unstable economic condition, even though it has several advantages.

From the analysis of GE matrix, the competitive position of Pesona Khayangan Estate is categorized as Grow and Develop, which means that the position is on the attractive business area and have on opportunity to be developed. Based on the above analysis, the development strategy to be done by Pesona Khayangan Estate related to strength, weakness, opportunity and threat, for the next few years is marketing development strategy by offering smaller size of land and building, considering the lower purchasing power of the public."

"Peralihan aset berupa tanah melalui lelang merupakan penjualan barang yang sudah banyak diminati masyarakat di Indonesia. Tetapi ternyata tanah yang menjadi obyek lelang sebelumnya telah terikat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang telah masuk boedel Pailit dan dalam hal tersebut penjualannya dilakukan dengan lelang eksekusi. Pada dasarnya setiap pembeli termasuk pembeli lelang yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat pembeli lelang yang mendapatkan gugatan atas obyek barang lelang yang dibelinya. Dalam tesis ini membahas akibat hukum terhadap peralihan aset-aset berupa tanah melalui lelang eksekusi yang terkait Boedel Pailit yang sebelumnya telah terikat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Kepailitan serta perlindungan hukum bagi pembeli lelang yang beritikad baik berdasarkan pertimbangan hukum para hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Tingkat PK Nomor: 43 PK/PDT/2011. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang dilakukan dengan studi dokumen dan tipologi eksplanatoris dan preskriptif. Kesimpulannya terhadap aset-aset tersebut berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Kepailitan, tidak dapat lagi bahkan dilarang ditindaklanjuti menjadi akta jual beli dan berdasarkan Pasal 185 Undang-Undang Kepailitan bahwa tahapan penjualan boedel pailit harus melalui lelang sedangkan mengenai perlindungan terhadap pembeli lelang yang beritikad baik peralihan hak melalui pelelangan sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak bisa dibatalkan dan segala akibat hukum yang timbul daripadanya tersebut sah menurut hukum. Sehingga atas dasar itu telah diterbitkanlah Risalah Lelang sebagai alat bukti pemindahan hak yang kuat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 PP No. 24 Tahun 1997.

---

The transition of land assets through an auction sale of goods which have attracted many people in Indonesia. But it turned out to be the object of an auction of land previously been tied Deed of Sale and Purchase Agreement (PPJB) which has entered boedel Bankrupt and in terms of the sales made by the auction execution.Basically each buyer including auction buyers with good intention should get legal protection. But in fact there are buyers bidding to get the suit on the object bought auction goods. In this thesis discusses the legal consequences of the transfer of assets such as land through auctions related execution Boedel Bankrupt previously been bound Deed of Sale and Purchase Agreement (PPJB) based on the Civil Code and the Bankruptcy Act and legal protection for good faith purchasers auction under consideration law judges in the Supreme Court ruling PK Levels No. 43 PK / PDT / 2011. Research methodology that is used is normative juridical, with library research technique, and eksplanatoris and preskriptif research type. In conclusion to these assets is based on Article 34 of the Bankruptcy Act, can no longer even be banned actionable deed of sale and on the basis of Article 185 Bankruptcy Act that stage boedel sales must go through a bankruptcy auction, while the protection of good faith purchaser auction switchover right through auction is in conformity with the provisions of the law and can not be canceled and all legal consequences arising therefrom is lawful. So on that basis has published Minutes of the Auction as evidence a strong transfer of rights as stated in Article 41 of Regulation No. 24 of 1997."