Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak ditetapkannya putusan MK yang membatalkan beberapa pasal di UU Migas No. 22 Tahun 2001, struktur pengaturan kebijakan migas terlihat ambigu dan menyebabkan stabilitas ekonomi nasional terganggu. Keberpihakkan pemerintah masih relatif lemah dalam upaya peningkatan kemampuan nasional di bidang Migas. Bagaimana pemenuhan kebutuhan publik di Indonesia dapat berlangsung efektif dan pengadaan cadangan Migas di Indonesia. Kebijakan yang ada perlu dievaluasi kembali dan diadaptasikan, apakah sudah cocok dengan keadaan Indonesia sekarang ini. Fokus dari penelitian ini adalah menggangkat permasalahan Migas di dalam UU No. 22 Tahun 2001 dari sektor industri Migas yang berkaitan dengan struktur kelembagaan Migas dan bagaimana bentuk pengembangan Industri Migas kedepannya dapat lebih baik dan berkesinambungan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan diperlukannya perbaikkan dari kebijakan Migas Indonesia berangkat perbaikkan dari yudicial review hingga pemberdayaan Migas, baik secara kontrol pengelolaan cadangan migas sehingga Indonesia kedepannya dapat melakukan kegiatan ekplorasi secara efisiensi dan efektif dan sesuai dengan ideologi UUD 1945, perbaikkan atas kelembagaan di Industri Migas dengan keberpihakkan pemerintah yang jauh lebih besar dalam kegiatan hulu migas. Kelembagaan dalam pengembangan industri Migas dikatakan dalam kepemilikan sumber daya Migas tetap menjadi milik negara dan industri hulu Migas dapat menyaring para pelaku bisnis dalam melakukan pengolahan migas. Maka diperlukan peran negara melalu kebijakan untuk mengatur sehingga tercipta keseimbangan antara tujuan komersial, sustainabilitas, ketahanan energi, kontribusi makro dalam perekonomian nasional, Lalu diperlukannya suatu kebijakan yang mengembangankan daya saing industri migas nasional dengan menggunakan suatu metode ndash; metode pengelolaan dan penerapan kegiatan dan struktur industri migas yang efektif dan efisien. Kata kunci : analisa kebijakan publik, neoliberalisme, New Institutional Economics / Kelembagaan, Daya Saing

---

Since the adoption of the Constitutional Court 39 s decision to cancel several articles in the Oil and Gas Law No. 22 In 2001, the structure of the oil and gas policy setting looks ambiguous and lead to national economic stability interrupted. government part is still relatively weak in improving national capabilities in the field of oil and gas. How to meet the needs of the public in Indonesia can be both effective and procurement of oil and gas reserves in Indonesia. Existing policies need to be re evaluated and adapted, if it matches the current state of Indonesia. The focus of this research is about problems in the Oil and Gas Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas industry sectors associated with the institutional structure of oil and gas and how to shape the future development of oil and gas industry can be better and more sustainable.This study uses a qualitative method. Results from the study indicate the need for any improvement of oil and gas policies Indonesia departing the revision of judicial review to the empowerment of oil and gas, both management control oil and gas reserves that Indonesia in the future be able to carry out exploration activities in the efficiency and effectively and in accordance with the ideology of the 1945 Constitution, any improvement on institutional in Oil and Gas Industry with government part which far greater in the upstream oil and gas activities. Institutional development of oil and gas industry is said to be in the ownership of oil and gas resources remain the property of the state and the upstream oil and gas industry can filter businesses in conducting oil and gas processing. It is necessary role of the state through policies to regulate so as to create a balance between commercial objectives, sustainability, energy security, macro share in the national economy, then the need for a policy that develop competitiveness of the oil and gas industry nationwide by using a method a method of managing and implementing the activities and structure of the industry oil and gas effectively and efficiently. Key words public policy analysis implementation, neoliberalism, New Institutional Economics, Competitiveness."

"Skripsi ini membahas kebijakan insentif Pajak Penghasilan untuk industri petrokimia berbasis migas. Pembahasan ditujukan untuk menganalisis pertimbangan pemerintah dalam menyediakan dua insentif PPh berupa Tax Holiday dan Investment Allowance untuk industri petrokimia, kemampuan kebijakan insentif PPh untuk mendorong investasi di sektor industri petrokimia, dan manfaat yang dapat diperoleh guna meningkatkan daya saing industri petrokimia nasional. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tax Holiday diperuntukkan untuk industri petrokimia hulu, sedangkan Investment Allowance diperuntukkan untuk industri petrokimia hilir. Insentif PPh ini masih belum dapat mendorong investasi di sektor industri petrokimia secara optimal karena berbagai macam hambatan. Namun, pemberian insentif PPh ini diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing industri petrokimia nasional dengan adanya manfaat-manfaat yang terjadi.

---

This undergraduate study discusses about The Corporate Income Tax Incentive Policy (PPh) granted to oil & gas-based petrochemical industry. This study analyzes the government consideration in offering these two kinds of tax incentives, Tax Holiday and Investment Allowance, for The Petrohemical Industry, the implementation of these incentives to encourage investment in order to increase the competitiveness of National Petrochemical Industry. This research have been done by using a qualitative approach, with the techniques of data collection through field and literature study.

The results of the research indicated that Tax Holiday Incentive mainly provided for the upstream industry, while Investment Allowance Incentive is mainly given to the downstream industry. Both PPh incentives still could not encouraged the increasing of investment in petrochemical industry because some contraints are still exist. However, these PPh incentives hopefully may increase the competitiveness of National Petrochemical Industry by gaining some benefits from them. "

"ABSTRAKPada tesis ini membahas tentang antisipasi terhadap perubahan kepemimpinan nasional pasca pemilihan presiden tahun 2014 yang mana nantinya pemerintahan yang baru akan mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan pada bisnis hulu migas di Indonesia. Bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang migas, tentu mempunyai pengharapan agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan iklim investasi yang kondusif, sehingga perlu dikaji lebih mendalam tentang kebijakan model apa yang akan dihasilkan dan diberlakukan? Utamanya kebijakan di bidang Migas, serta dampaknya bagi eksistensi perusahaan-perusahan migas tersebut. Sebagai entitas bisnis, sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan bahwa perusahaan migas internasional dan perusahaan migas nasional dalam menjalankan bisnisnya didukung oleh kegiatan intelijen bisnis (business intelligence) yang mencakup pengumpulan informasi penting mengenai situasi lingkungan tempat entitas tersebut beroperasi, guna mengantisipasi keadaan atau situasi tersebut yang mencakup ketidakpastian (uncertainties) dan kompleksitas (complexity) atas permasalahan ideologi, politik, sosial, ekonomi dan budaya setempat. Melalui konsep analysis TAIDA, informasi yang terkumpul akan diproses menjadi bahan pengambilan keputusan guna mendukung perencanaan stratejik ke depan sebagai bagian dari usaha untuk pengembangan usaha (business development) pada perubahan dinamika kepemimpinan nasional.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about an anticipating to the national leadership changes post the presidential election in 2014. The new administration will have the authority to issue a policy on oil and gas business in Indonesia. The companies which engaged in oil and gas business have certainly expectation that the government policy on oil and gas industry can provide a conducive investment climate, so it needs to be studied more in depth about what policy models to be generated and enforced. The main policy on oil and gas industry as well as the implications of the existence of oil and gas companies in Indonesia. The multinational oil and gas company or the IOGC (International Oil Company) and the national oil company (NOGC) in running their business activities are supported by business intelligence, which its main activity is collecting the important information about the situation surrounding operations area in order to anticipate the uncertainties and complexity of the issues related to ideology, political, social, economic and local culture. This thesis utilizes the TAIDA analysis concept which all collected information will be processed in order to support decision making strategic for further plan as part of the efforts in business development to anticipate the dynamics of change of the national leadership."

"

Mekanisme reimbursement Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada industri hulu minyak dan gas bumi mengalami perubahan yang signifikan sejak PMK No. 218 Tahun 2014 diberlakukan. Tambahan persyaratan dokumen pengajuan reimbursement PPN seperti Surat Keterangan Fiskal, Surat Konfirmasi Penerimaan Negara dan konfirmasi faktur pajak dari Direktorat Jenderal Pajak membuat prosedur reimbursement PPN lebih lama dari sebelumnya. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi PMK No. 218 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelititan kualitatif dengan metode pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi PMK 218 Tahun 2014 tidak melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dan tidak mempunyai alternatif pilihan kebijakan. Dalam proses formulasi kebijakan yang baik seharusnya mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dan mempunyai alternatif kebijakan.

---

The reimbursement of Value Added Tax (VAT) mechanism regarding upstream oil and gas industry has found significant change since the The Minister of Finance Decree No. 218/PMK.02/2014 enactment. Additional documents required in order to propose for VAT reimbursement such as Fiscal Certificate, Confirmation Letter, and Tax Invoice administered by the Director General of Taxation has proven make the procedures of obtaining VAT reimbursement is longer than before. Based on this phenomenon, this study is aimed to analyze the formulation process of The Minister of Finance Decree No. 218/PMK.02/2014. This qualitative research uses in-depth interview with numbers key informants as the primary data collection method. The result of this study showed that the formulation process of The Minister of Finance Decree No. 218/PMK.02/2014 does not involve all interested parties and failed to provide alternative policy options. In the process of policy formulation, it would be better to put into consideration inputs from various parties, along with composing a set of alternative policies.

"

"Berangkat dari fenomena pajak tidak langsung, khususnya PBB, belakangan ini, skripsi ini berfokus pada proses formulasi kebijakan cost recovery atas pajak tidak langsung yang tercantum dalam salah satu pasal Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Proses formulasi mencakup latar belakang, tujuan, alternatif kebijakan, aktor yang terlibat, tahapan, serta faktor pendukung dan penghambat. Sebelum diundangkannya peraturan ini, pajak tidak langsung tersebut dibebankan kepada pemerintah atau dikenal dengan klausa assume and discharge. Namun untuk kontrak-kontrak yang ditandatangani setelah pengundangan peraturan ini, pajak tidak langsung tersebut masuk ke dalam mekanisme cost recovery. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metode pengumpulan data terutama dilakukan melalui wawancara mendalam dengan key informants. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya dibuat perbaikan atau revisi terkait kebijakan ini melalui peraturan turunan atau ditingkatkan hierarkinya menjadi undang-undang pajak migas. Tentunya hal tersebut harus dilakukan melalui proses formulasi kebijakan berdasarkan perundangan yang berlaku dan konsep perpajakan.

---

Started from the phenomenon of indirect taxes, particularly the Land and Building Tax, recently, this undergraduate thesis aims to analyze the process of cost recovery policy formulation over indirect taxes listed in one article of Government Regulation Number 79 Year 2010. The formulation process includes background, objectives, policy alternatives, the actor involved, the stages, as well as supporting and inhibiting factors. Before this regulation promulgated, indirect taxes be borne by the Government or known as assume and discharge. However, for contracts signed after the promulgation of this regulation, the indirect taxes go into the cost recovery mechanism.

This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected mainly by means of in-depth interviews with key informants.

The results of the research suggested that revisions should be made related to this policy through the regulatory hierarchy into a derivative or enhanced oil and gas tax law. Surely, this must be done through the process of policy formulation based on existing law and the concept of taxation."

"Skripsi ini membahas Ketahanan migas dalam perspektif kebijakan energi dan strategi NOC periode 1970-2010 melalui studi perbandingan Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan teori developmental state, konsep ketahanan energi (energy security), konsep desentralisasi, dan konsep paradigma kebijakan energi, hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan migas di Malaysia lebih baik dibandingkan Indonesia.Hasil tersebut didasarkan atas kebijakan energi Malaysia yang mampu merespon dengan baik faktor karakteristik cadangan migas, karakteristik supply-demand migas, relasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber migas, dan relasi NOC dengan Pemerintah yang berperan terhadap ketahanan migas nasional. Selain itu, Petronas lebih unggul dalam jumlah kepemilikian cadangan migas baik di dalam negeri maupun luar negeri yang terlihat dari tingkat produksi migas yang mencapai dua juta barel setara minyak setiap hari. Keunggulan dari kebijakan energi dan strategi NOC Malaysia tidak terlepas dari perencanaan kebijakan energi yang lebih terkoordinasi, paradigma kebijakan energi supply demand dengan pendekatan demand side management yang mengkonstruksi kebijakan energi berdasarkan kondisi cadangan migas, dan model relasi pembagian tanggung jawab antara Petronas dengan Pemerintah Malaysia.

---

This thesis discusses oil and gas security in perspective of energy policy and NOC?s strategies period 1970-2010 through comparative study in Indonesia and Malaysia. this is an explanative research using a qualitative method. In this research, the writer used the developmental state theory, the concept of energy security, decentralization concept, and the paradigm of energy policy concept, where the result of the analysis showed that oil and gas security in Malaysia is better compared to Indonesia.That result is based on Malaysia?s energy security policy that responds better to the following factors: characteristics of oil and gas reserves, characteristics of oil and gas supply-demand, the relationaship between central government and regional government, and the relationship between NOC and the government that contributed to national oil and gas security. Beside that, Petronas is superior in oil and gas ownership, both within and outside country. This is proven by their oil and gas production, which reaches two million boepd (barrel oil equivalent per day). The superior of Malaysia?s energy policy and NOC strategies cannot be separated from their more coordinated energy policy planning, a supply-demand energy policy paradigm using a demand side management approach that construct energy policy based on the condition of oil and gas reserves, and a relationship of shared responsibilities between Petronas and the Malaysian Government."

"Ditahun 2010 Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 ditetapkan akan revisi. Alasannya, diundangkannya undang-undang ini menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya diindustri hulu. Tesis ini meneliti ketentuan apa saja dalam undang-undang tersebut yang harus direvisi dan apakah system kontrak PSC harus direvisi karena tidak memiliki asas keadilan. Metode penelitiannya yuridis normative dan mengolah data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan dalam UU migas yang harus direvisi menyangkut tiga aspek, yaitu kurang tegasnya ketentuan mengenai preferensi kepentingan dalam negeri; rumitnya birokrasi yang dapat menghambat investasi; dan efektifitas Badan Pelaksana. Penelitian ini juga menunjukan bahwa system kontrak PSC sudah menganut asas keadilan, sehingga sistem ini tidak perlu diubah.

---

In the year of 2010, natural oil and gas act No.22 year 2001 planned for revision. The reason beyond is this act has been predicted to causing several problems, especially in upstream industry. This study aims to examine on critical points that need revisions of the act and whether the PSC contract system need to be revised to fulfill social justice aspects. This study using juridical normative as research method and processing secondary data. The result of the study indicates that, critical points that need revision consisting of three aspects, the lack of firmness of ruling for domestic preference, complicated bureaucracy which impede investment and the effectiveness of executor body. This study result show also that the PSC contract system has no need to be revised as it already fulfilled social justice aspect."

"Sarana pendukung dalam perdagangan internasional sebagai bagian dari globalisasi adalah transportasi angkutan laut yang merupakan sarana angkutan massal dengan kemampuan jarak yang jauh. Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terlibat dalam arus globalisasi harus mempunyai angkutan laut yang mampu bersaing dengan Negara lain. Untuk mendukung hal tersebut maka Pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk menetapkan pelayaran Negara Indonesia menggunakan Asas Cabotage. Dengan Asas ini, perusahaan pelayaran di Negara Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang dengan memiliki kemampuan bersaing yang baik. Sektor Minyak dan Gas di Indonesia membutuhkan jasa pengangkutan laut untuk mendukung proses bisnisnya. PT Pertamina Tongkang yang berada dalam sektor ini harus mempunyai strategi bisnis yang tepat dalam mengembangkan usahanya dan menjadi penguasa pangsa pasar di Indonesia. Dalam penetapan strategi pengembangan bisnis ini, PT Pertamina Tongkang harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu faktor eksternal yang terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan industri dan faktor internal perusahaan. Faktor lingkungan umum yang berpengaruh terhadap industri jasa maritim sektor migas adalah demografi, ekonomi, hukum, sosial dan budaya, serta perkembangan teknologi. Sedangkan faktor lingkungan industri menggunakan pendekatan Five?s Forces oleh Michael E. Porter yaitu ancaman dari pesaing di dalam industri, ancaman pendatang baru potensial, ancaman produk subtitusi, kekuatan tawar menawar dari pembeli, dan kekuatan tawar menawar dari pemasok. Serta faktor internal perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari perusahaan. Faktor-faktor yang dianalisis yaitu kondisi pemasaran, kondisi sumber daya manusia, kondisi jasa dan operasi, serta kondisi keuangan Strategi pengembangan bisnis yang tepat akan didapatkan dari ketiga analisis diatas. Dengan menggunakan strategi generik, maka dapat dirumuskan bahwa PT Pertamina Tongkang dapat menggunakan strategi fokus. Pengembangan dari strategi fokus PT Pertamina Tongkang maka bisa ditentukan cara untuk meraih peluang bisnis yang ada yaitu dengan meningkatkan publisitas jasanya terhadap para pelanggan yang ada maupun potensial, mencoba mengenalkan jasa yang ada saat ini kepada wilayah baru, serta meningkatkan fungsi Research and Development. Persiapan PT Pertamina Tongkang dalam terjun ke pasar global dilakukan dengan pendekatan analisa Grand Strategy Matrix. Dimana perusahaan berada dalam posisi kuadran kedua, yaitu dalam pertumbuhan pasar yang tinggi serta posisi kompetitif yang lemah.

---

Supporting Facilities in international trade as part of globalization is sea transportation, which are facilities for mass transportation with remote capability. Indonesia as an archipelagic country and involved in globalization has to have a good sea transportation which is can compete with other country. To support that, The Government issued regulation to regulate Indonesia?s Shipping with Principal of Cabotage. With Principal of Cabotage, shipping company should be able to use the opportunity with good ability to compete with other.

Oil and Gas Sector in Indonesia requires sea transportation services to support its business. PT Pertamina Tongkang who involved in this business has to have right business strategy to develop its business and to become a leader market in Indonesia. To decide or execute business strategy, PT Pertamina Tongkang has to concern some factors, external factors consist of general environment and industry environment, and internal factor is the company its self.

General Environment which is affected to maritime services in oil and gas sector is demography, economy, laws, social-culture, also technology development. For Industry Environment used Five?s Forces approach by Michael E. Porter, rivalry among competing firms in industry, threats from new potential new entrants, threats from subtitute product, bargaining power of buyers, and bargaining power of suppliers. Internal Factors need to be analyze are marketing conditions, human resources, services and operation condition also financial condition. Internal Factor need to be analyzed, to know the weakness and the strength of the company.

Right business strategy can be achieved from three analyses above. Using Generic Strategy can be formulated, that PT Pertamina Tongkang can use Focus Strategy. Development of Focus Strategy PT Pertamina Tongkang can be determined with how to achieve business opportunity that exist, such as increase publicity to the customers (potential costumers and customers who already exist), try to promote and explain the services in a new area, also increasing function of Research and Development. Preparation of PT Pertamina Tongkang in global market can be done by Grand Strategy Matrix analysis approach. The company position in second quadrant, it means high growth and in weak competitive completion."

"Operasi pada sektor Hulu Migas banyak memberi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meningkatnya pengawasan terhadap lingkungan secara global membuat ?Green? menjadi sebuah inovasi yang diadopsi oleh berbagai perusahaan di dunia. Green Supply Chain Management (GSCM) merupakan inovasi dengan menaikan efisiensi pada ekologi. Penelitian dilakukan pada satu perusahaan hulu migas dimana difokuskan pada faktor-faktor yang terdapat dalam proses SCM perusahaan tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan hasil identifikasi proses mana saja pada SCM Hulu Migas yang dapat diaplikasikan dengan pendekatan ramah lingkungan, mendapatkan strategi dalam penerapan GSCM pada Industri Hulu Migas serta menggambarkan urutan prioritas penerapannya berdasarkan variabel yang dominan. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi literatur dan survey pakar untuk mendapatkan variabel yang signifikan. Pengolahan data dilakukan dengan metode Interpretive Structural Modeling (ISM) dimana hubungan antara variabel diuraikan secara spesifik.ISM merupakan suatu teknik permodelan yang memberikan gambaran tentang hubungan antar elemen dan struktur hierarki guna menyusun suatu perencanaan strategis. Hasil pengolahan data dianalisa dengan metode MICMAC dengan menepatkan variabel pada empat kuadran sesuai nilai driver power dan dependence. Hasil identifikasi proses GSCM pada hulu migas yang dapat diaplikasikan dengan pendekatan lingkungan adalah Procurement, Inventory, Logistic/ Warehouse, dan Complience&Strategic. Terdapat 13 variabel untuk perumusan strategi GSCM berdasarkan urutan driver power paling tinggi. Variabel yang menjadi elemen kunci adalah peraturan atau regulasi terkait ramah lingkungan yang berada pada kuadran IV.

---

Upstream operation give impact to social, economy & environment. Increment of environment controlling in global makes ?green? as a new trend which is currently being adopted by several companies in the world. Green supply management is one of innovation that increase the efficiency of ecology. The research carried on upstream oil and gas industry according to factors in their SCM process.

Research objective is to get indentification of wich function in SCM oil and gas industri can be applied with enviromentall friendly, get the strategy to implementing GSCM, and describe the number of priority based on dominant variable.

Research is done with literature review and survey from expert to identify variable in GSCM strategy. Data processing to be done with intrepretative Structural Modelling (ISM) where relation between variables outlines specificcaly. ISM is modelling technique that give descriptions of relationship between variables and structure hierarchy planning to drow up the strategy.

The result of data processing analysis by MICMAC that places the variables into four sector base on their driver power and dependence. The Result of identification on SCM process that will be approached with environment aspect are procurement, inventory, logistic/ warehouse and compliance & strategic.

There are 13 variables to formulated the GSCM stategic in upstrem oil and gas industry and the priority that shown base on their driver power. The key variablein system is ?Regulation related to environment friendly? wich available at quadrant IV"

"ABSTRAKKomposit fotokatalis bermagnet telah disintesis dengan menyisipkan titania nanotube (TiO2-NT) ke permukaan nanopartikel magnet Fe3O4 yang sebelumnya sudah dilapisi dengan SiO2 melalui metode heteroaglomerasi. Tujuan nanopartikel magnet Fe3O4 disisipkan adalah untuk memudahkan proses separasi fotokatalis dari limbah hasil degradasi menggunakan batangan magnet sederhana dan fotokatalis bekas ini dapat digunakan berulang kali. Sedangkan penambahan SiO2 tujuannya adalah untuk merubah muatan permukaan Fe3O4 dan mencegah terjadinya efek fotodisolusi. Sampel komposit yang telah disintesis dikarakterisasi dengan menggunakan XRD, SEM-EDX, TEM, BET, dan FTIR. Hasil karakterisasi tersebut menunjukkan adanya fasa kristal dari TiO2-NT dan Fe3O4 dan morfologi nanotube dari TiO2-NT sudah terbentuk. Berdasarkan hasil uji degradasi 2,4,6-triklorofenol, komposit TiO2-NT/SiO2/Fe3O4 (6:1:1) dengan kondisi operasi pada pH larutan netral dan penambahan laju alir udara sebesar minimal 400 cc/min mampu menurunkan 97% konsentrasi 2,4,6-triklorofenol 20 ppm dalam waktu 4 jam sampai baku mutunya. Pengulangan proses eliminasi menggunakan komposit bekas pakai masih menunjukkan kinerja yang sangat baik. Komposit ini mudah dikumpulkan kembali dari cairan dengan bantuan batangan magnet.

---

ABSTRAKMagnetic photocatalyst composite has been synthesized by inserting titania nanotube (TiO2-NT) on the surface of magnetic Fe3O4 nanoparticle, which has been coated with SiO2 using heteroagglomeration method. The aim of inserting Fe3O4 was to make separation process of photocatalyst in wastewater become easier using simple magnet and the former photocatalyst can be used repeatedly. The aim of adding SiO2 was to change Fe3O4 surface charge and to prevent photodissolution effect. Synthesized composite sample was characterized by using XRD, SEMEDX, TEM, BET, and FTIR. The result shows that there was crystal phase from TiO2-NT and Fe3O4, and TiO2-NT morphology has been formed. Degradation test result shows that 2,4,6-trichlorophenols, with optimal composition TiO2- NT/SiO2/Fe3O4 (6:1:1) in neutral pH operation and air flow rate minimum 400 cc/min can make the concentration of 2,4,6-trichorophenol 20 ppm lower by 97% within 4 hours till safe limits. This composite still stable and has good performance when 2 times used. This composite can be collected from the solution by using magnet."