Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. The study aims to analyze the evaluation of e-KTP program implementation. The usage of electronic identity (e-ID/e-KTP) provides several benefits for users, private institutions, and the government, hence encouraging many countries to implement such program. In 2009, Indonesia launched the e-KTP program as a National Identity Card, by pointing six districts/municipalities as a pilot project. e-KTP is a demographic document containing security or controlling system—both administration as well as information technology based on national population database. Each citizen may only have one KTP with one Resident Registration Number (NIK)—as a single identity for each resident, valid for life. In 2011, DKI Jakarta, as the capital of Indonesia, has implemented the e-KTP program. The research used qualitative method to describe the phenomenon, classify and evaluate it, by taking the administrative-village (Kelurahan) of Pondok Pinang, Kebayoran Lama Sub-district in South Jakarta and Duri Kepa, Kebon Jeruk Sub-district in West Jakarta as the case study. The result shows that the implementation of the policy still have shortages, particularly related to major resources, such as limited technical resources and human resources to operate the e-KTP program. The problems need to be evaluated in order to improve the success of dynamic and updated e-KTP program in the future.Abstrak. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi program e-KTP. Penggunaan electronic identity (e-ID) memberikan beberapa manfaat bagi pengguna serta untuk swasta dan pemerintah, yang mendorong banyak negara untuk menerapkannya. Indonesia sendiri baru tahun 2009 meluncurkan program e-KTP sebagai kartu identitas nasional dengan menjadikan 6 Kabupaten/Kota sebagai pilot project KTP Elektronik atau e-KTP. e-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian—baik sisi administrasi maupun teknologi informasi dengan berbasis database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK)—sebagai identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Pada tahun 2011, di DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia, telah menerapkan program e-KTP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan fenomena, mengklasifikasikan dan melihat evaluasi bagaimana analysis pelaksanaan e-KTP Program, dengan studi kasus di Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan Kelurahan Duri kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih ditemui banyak kekurangan di mana masalah program e-KTP terkait dengan sumber daya utama seperti keterbatasan sumber daya teknis dan sumber daya manusia yang terbatas untuk mengoperasikan program e-KTP. Masalah ini perlu dievaluasi dalam rangka meningkatkan program e-KTP di masa depan agar dinamis dan mutakhir"

"Transportation problems in Jakarta are very complex. There are three common problems occuring, such as uncontroled numbers of private vehicles, poor and unreliable condition of public transportations, and indisciplined behavior of road users. This study discusses the efforts to handle transportation problems in Jakarta using the concept of sustainable transportation. Using qualitative research method, the results of the study showed that there are some efforts that had to been done in short-term, medium-term and long-term in accordance with the concept of sustainable transportation. In short-term, the efforts are the implementation of direct services and the organizing of public transport. In medium-term, the efforts are the construction of the MRT and LRT, and also the arrangement of pedestrian lanes. Meanwhile, in long term, the government must integrate the spatial policies with transport policy and establish special authority on Jabodetabek transportation. The results also suggest that there are urgencies to have a shift in the paradigm and mindset of both central and local governments, from transportation policies that favor for private vehicles into policies that favor for public transport, as well as the courage and commitment of the provincial government of DKI Jakarta to implement the efforts gradually and sustainably.

---

Permasalahan transportasi di Jakarta sangatlah kompleks dimana terdapat tiga permasalahan umum yang terjadi yakni jumlah kendaraan pribadi yang tidak terkendali, angkutan umum yang masih buruk dan tidak dapat diandalkan, serta perilaku dari para pengguna jalan yang tidak disiplin. Penelitian ini membahas mengenai upaya untuk mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta dengan menggunakan konsep transportasi berkelanjutan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan adanya upaya jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan konsep transportasi berkelanjutan. Upaya jangka pendek dilakukan melalui pelaksanaan direct services dan penataan angkutan umum, upaya jangka menengah dilakukan misalnya dengan pembangunan MRT dan LRT dan penataan jalur pejalan kaki, serta jangka panjang melalui integrasi kebijakan tata ruang dengan kebijakan transportasi dan pembentukan otoritas khusus transportasi Jabodetabek. Hasil penelitian juga menyarankan bahwa dibutuhkan adanya perubahan paradigma dan pola pikir dari pemerintah, baik pusat dan daerah, dari kebijakan transportasi yang berpihak kepada kendaraan pribadi menjadi kebijakan yang berpihak kepada transportasi publik dan keberanian serta komitmen dari pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk dapat melaksanakan upaya-upaya tersebut secara bertahap dan berkelanjutan."

"This paper discusses the current government bureaucratic problems in Indonesia that are multi-dimensional and protracted as a vicious circle. Government bureaucracy reform efforts in Indonesia will not be successful if they are still carried out in linear mindset that does not address the root of the problem. This paper also discusses how systemic and dynamic approaches to good governance can create the leverage to get rid of vicious circle in innovative ways. The result is in order to solve this complex and dynamic problem we need more comprehensive strategies which include four major areas, that is, political leadership, public policy harmonization (including rules and regulations), the application of merit system in all government agencies, and anti corruption movement.

---

Penelitian ini membahas masalah birokrasi pemerintah di Indonesia, yang multi-dimensi dan berlarut-larut sebagai lingkaran setan, dan membahas bagaimana pendekatan sistemik dan dinamis untuk tata kelola yang baik dapat menciptakan memanfaatkan untuk keluar dari lingkaran setan dan kemerosotan dengan cara-cara yang inovatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini, untuk menyelesaikan permasalahan yang dinamis dan kompleks diperlukan strategi komprehensif yang terdiri dari empat area yaitu, kepemimpinan politik, harmonisasi kebijakan publik (termasuk rules dan regulation), penggunaan merit sistem di instansi pemerintahan, dan bebas dari korupsi."

"Abstract.This research papers on the evaluation of tax policy interest loan and dividend of the company listed in the Indonesia Stock Exchange consists of five sections. (1). Introduction that describes the problem of conceptual and factual studies that led to the research problems were raised by writer. (2). Literature review presents several theories and key concepts which are used to obtain a theoretical answers and basic understandings to the problem of research. (3). Research method is operationalization of the steps to answer the research problem, data collection and data analyzing. (4). Research finding and discussion of research finding based on research problem rising. (5). Conclusions and suggestions may be given to related parties.Abstrak. Penelitian ini berisi mengenai evaluasi kebijakan kredit pajak bunga dan dividen dari perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang terdiri dari lima bagian. (1). Pendahuluan yang menjelaskan masalah studi konseptual dan faktual yang mengarah ke masalah penelitian yang diangkat oleh penulis. (2). Tinjauan literatur menyajikan beberapa teori dan konsep-konsep kunci yang digunakan untuk mendapatkan jawaban teoritis dan pemahaman dasar terhadap masalah penelitian.(3). Metode penelitian ini adalah operasionalisasi langkah-langkah untuk menjawab masalah penelitian, pengumpulan data dan menganalisa data. (4). Temuan Penelitian dan pembahasan penelitian temuan berdasarkan masalah penelitian meningkat.(5). Kesimpulan dan saran dapat diberikan kepada pihak terkait."

"There has been no research that particularly and comprehensively analyzes state levies policy on fishery sector in Indonesia, although this is very important. The minapolitan (fisheries cities) program will support food sovereignty, at the same time functions as economic growth center in the regions. High state levies will impede fishery sector productivity, however on the other side, there must be state protection to maintain environmental sustainability and prevent excessive exploitations of natural resources. The state must also keep fishery product ruling in its own country by protecting it from the invasion of fishery product imports. Therefore state levies must be put in a balance position between budgetair (source of state finance) and regulerend (tools to manage state policy in the economic and social field) functions. Another newness offered by this research is the development of ?the cost of taxation? concept into ?the cost of state levies? concept. The development is grounded by an analysis that Non-Tax State Revenue (PNBP) has similar characteristics with taxation. In addition, the various state levies eventually cause compliance costs, in the form of direct money cost, time cost as well as psychological cost.

---

Abstrak. Belum ada penelitian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis kebijakan pungutan negara atas sektor perikanan di Indonesia. Padahal, hal ini sangat penting karena program minapolitan akan mendukung kedaulatan pangan, sekaligus sebagai growth economic center di daerah. Biaya pungutan negara yang tinggi akan mendistorsi produktivitas sektor perikanan, namun di sisi lainnya, harus ada proteksi negara untuk melindungi kelestarian lingkungan serta menghindari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Negara juga harus menjadikan produk perikanan berdaulat di negara sendiri dengan menjaga serbuan impor produk-produk perikanan. Karena itulah, kebijakan pungutan negara harus ditempatkan dalam posisi yang selaras antara fungsi budgetair dan regulerend. Kebaharuan lain dari penelitian ini adalah pengembangan konsepsi cost of taxation menjadi cost of state levies yang dilatari analisis bahwa terdapat Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) yang menyerupai karakteristik pajak. Selain itu, beragamnya pungutan negara pada akhirnya juga akan menimbulkan compliance cost, baik dalam bentuk direct money cost, time cost maupun psycological cost."

"Joint Business Group (KUBE) is one of Social Welfare Programs (PROKESOS) created by the Ministry of Social Affairs to build the skills of solving problem, fulfilling daily needs and developing self-potentials of the poor. The success of KUBE depends on various aspects, one of which is the service provider, i.e. government officials who implement KUBE program in the field. The research was conducted in areas that have implemented KUBE. The research locations were determined based on purposive technique in Galih Pakuan village, Bulu Limbangan Sub-district, Garut District, West Java, and Purworejo village, Negeri Katon Sub-district, Pesawaran District, Lampung. The data were collected through interviews, using guidelines of interview, observation, and document-study. The collected data were analyzed using the techniques of qualitative and quantitative descriptive analysis. The result shows that the task implementation and coordination among parties in KUBE program were not effective. To improve the effectiveness of task implementation, the job description and recruitment pattern of supervisors need to be redesigned, while to improve the effectiveness of coordination, communication among parties need to be more intensified.

---

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai suatu pendekatan Program Kesejahteraan Sosial ternyata belum memberikan manfaat secara optimal bagi peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan sosial keluarga miskin. Berhasil tidaknya KUBE tergantung pada berbagai aspek, salah satunya adalah aspek pemberi layanan yaitu aparatur pemerintah yang mengimplementasikan Program KUBE di lapangan. Penelitian dilakukan di wilayah-wilayah yang telah melakukan implementasi Program KUBE. Lokasi penelitian yang ditentukan berdasarkan teknik purposive adalah Desa Galih Pakuan, Kecamatan Bulu Limbangan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara, observasi, dan pemanfaatan dokumen. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan koordinasi antar pihak dinilai kurang efektif. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas sebaiknya uraian pekerjaan dan pola rekrutmen pendamping ditinjau ulang.Sedangkan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi sebaiknya komunikasi antar pihak lebih diintensifkan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja program sertifikasi guru di Jember. Fokus penelitian adalah ukuran dari hasil pencapaian sasaran dan dampak yang diharapkan. Hasil pencapaian sasaran diukur dengan analisis deskriptif. Pencapaian dampak yang dimaksud mengacu pada dampak program sertifikasi guru terhadap mutu pendidikan. Pengukuran dampak berisi 3 langkah analisis (komparatif, asosiatif, time series). Data diperoleh melalui “documentary collecting model” di 52 sekolah (SMPN dan SMAN) di Jember. Sampel dipilih berdasarkan prinsip “representativeness” dengan teknik “disproportionate stratified area random sampling”. Hasil dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa pencapaian target produksi memiliki kinerja positif yang rendah. Hasil pengukuran dampak menunjukkan bahwa program sertifikasi guru memiliki dampak positif yang rendah terhadap kualitas pendidikan. Jadi, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi kinerja program sertifikasi guru, tetapi juga untuk menawarkan beberapa model penelitian sederhana untuk mengukur kinerja program (model untuk mengukur hasil pencapaian sasaran dan dampak yang diharapkan).

---

This research aims to evaluate teacher certification program performance in Jember. The focus of attention is measurement of the output of target achievement and the intended impact one. Output target achievement was measured by descriptive analysis. Intended impact achievement refers to the impact of teacher certification program to the education quality. Impact measurement contains 3 steps analysis (comparative, associative, time series). Data were gathered by documentary collecting model in 52 schools (SMPN and SMAN) in Jember. The disproportionate stratified area random technique was used to choose representative samples. The result of descriptive analysis showed that the output target achievement has a low positive performance. The result of impact measurement showed that the teacher certification program has a low positive impact to the education quality. So, this research does not only aim at evaluating teacher certification program performance, but also offers some simple research models for measurement of program performance (output target achievement and intended impact one measurement models)."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas penerapan konsep good governance dalam salah satu program unggulan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI yaitu program Kota Layak Pemuda (KLP) yang terfokus pada penerapan tiga elemen utama dari good governanceyaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam salah satu program unggulan Kota Bandung untuk menuju Kota Layak Pemuda yaitu Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang dalam pelaksanaannya melibatkan stakeholders dan berbagai elemen masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan tiga elemen good governancedalam pelaksanaan program KLP studi kasus PIPPK di Kota Bandung, mengorelasikan elemen-elemen tersebut dalam praktik good governance, dan menganalisis penerapan tiga elemen tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi literatur, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pemuda Kota Bandung, Dispora Kota Bandung dan Kemenpora RI. Kota Bandung menjadi kota percontohan karena memenuhi indikator yang ditetapkan oleh Kemenpora yaitu adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang kepemudaan (regulasi), tersedianya ruang berekspresi dan kreasi (infrastruktur), keaktifan organisasi dan komunitas pemuda (kelembagaan), dan kemandirian pemuda dalam bidang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

---

ABSTRACTThis study discusses the application of the concept of good governance in one of the flagship programs of the Indonesian Ministry of Youth and Sports (Kemenpora), namely the Youth Friendly City Program (KLP) in Bandung which focuses on applying the three main principles of good governance in one of flagship program of Bandung City namely Innovation Development Program and Regional Empowerment (PIPPK). First, the principle of agreement that applies aspects of the importance of aspects of public communication by the government and the right of the community to obtain clear and accurate information. Second, the principle of participation that sees community participation in bureaucratic processes and decision making. Third, the principle of accountability in implementing it answers the needs and asks policy actors. This study aims to discuss and analyze the application of the three elements of good governance in the implementation of the KLP program in Bandung City, and to improve these elements in good governance practices. This study uses descriptive qualitative analysis. Data collection is done by interviews, literature studies, and documentation studies. The research informants consisted of young people from Bandung City, Services of Youth and Sports Bandung City, Bandung City Government and Indonesian Ministry of Youth and Sports Affairs. The city of Bandung is a pilot city because it fulfills the indicators determined by Kemenpora, namely representing Regional Regulations (Perda) on youth (regulations), the availability of expression and creation space (infrastructure), activeness of youth organizations and organizations (safety), and youth independence in the UMKM sector (Micro, Small and Medium Enterprises)."

"Abstract. This study aimed to analyze and evaluate the extent of relationship between the soybean demand in a region and the number of cooperatives in the area, as well as the extent of relationship between the number of cooperative members (tofu and tempeh producers) and the number of cooperatives in the area. This study uses a quantitative approach based on primary data, later processed using Pearson correlation method. The results of data processing show that there is no significant relationship between the number of cooperatives and the number of producers. Furthermore, there is also no significant relationship between the number of cooperatives and existing soybean demands. This indicates the low role of cooperatives in the national soybean supply chain at the present. Therefore, there are two policy options that can be made. First, a radical policy, i.e. to leave out PRIMKOPTI in soybean supply chain at all. Second, the still mainstream policy, i.e. to still involve PRIMKOPTI, thus in order to make long-term programs in soybean business administration run well, PRIMKOPTI should be institutionally empowered and strengthened to achieve its business resilience.Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana hubungan antara kebutuhan kedelai dalam suatu daerah terhadap jumlah koperasi di daerah tersebut, serta sejauh mana hubungan antara jumlah anggota (pengrajin tahu tempe) terhadap jumlah koperasi di suatu daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan data primer yang kemudian diolah menggunakan metode korelasi Pearson. Atas hasil pengolahan data, didapatkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah koperasi dan jumlah pengrajin. Di sisi lain, juga ditemukan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara jumlah koperasi dengan kebutuhan kedelai yang ada. Hal ini menunjukkan rendahnya peran koperasi dalam rantai suplai kedelai nasional saat ini. Oleh karena itu, ada 2 (dua) pilihan kebijakan yang dapat dilakukan. Pertama, kebijakan yang sifatnya radikal, yaitu tidak melibatkan PRIM KOPTI dalam rantai suplai kedelai. Kedua, kebijakan yang masih mainstream, yaitu agar program jangka panjang dalam tata niaga kedelai dapat berjalan baik dengan tetap melibatkan PRIM KOPTI, maka harus dilakukan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan dan mewujudkan resiliensi bisnis PRIM KOPTI."

"Abstract. The Constitution of Republic of Indonesia guarantees every citizen – without exception – to have the equal right to get a proper occupation and a decent living, for humanity, this means citizens with disabilities have the same right along with others; this research describes the implementation of policies related to recruitment of civil servants, especially where disabled people are involved as applicants. By applying qualitative method, data collection of this research is done through an in-depth interview and supporting data on recruitment process from related institutions. This research had captured problems within recruitment process for disabled people in every aspect of recruitment such as human resources (HR) planning, job analysis, HR formation, HR procurement and portrayed problems that government agencies face to implement the non-discrimination and affirmative action principles to disabled people in their recruitment processes.Abstrak. UUD RI 1945 menjamin semua warga negara, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hidup karena kemanusiaan, termasuk warga penyandang cacat; penelitian ini menggambarkan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan perekrutan pegawai negeri, terutama dalam kasus penyandang cacat. Dengan menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam dan data pendukung dari proses perekrutan instansi terkait. Penelitian ini telah menangkap masalah dalam perekrutan penyandang cacat dalam setiap aspek dari proses perekrutan seperti perencanaan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), analisis jabatan, formasi SDM, pengadaan SDM dan menggambarkan masalah yang dihadapi instansi pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan tindakan afirmatif kepada penyandang cacat dalam proses perekrutan mereka."