Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program kesehatan dan olahraga pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kerja Pemerintah Kota Depok tahun 2015 dengan melakukan analisis pada penggunaan input dan proses sehinggadapat mempengaruhi pencapaian target program kesehatan dan olahraga. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif Penelitian dilakukan dengan melihat komponen input (peraturan, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, danfasilitas) dan proses manajerial (perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi) dalam pelaksaan program. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada stakeholder, pelaksana, dan peserta. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui telaah dokumen terhadap dokumen-dokumen program Temuan dari penelitian ini adalah dari sisi input belum ada peraturan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program dan belum tersedia anggaran untuk media promosi program.

---

This study aims to evaluate health and sports programs for Civil Servants (PNS) in the Depok City Government's work area in 2015 by conducting an analysis of the use of inputs and processes so that they can affect the achievement of health and sports program targets. The design of this study uses qualitative methods The research was conducted by looking at the input components (regulations, human resources, financial resources, and facilities) and managerial processes (planning, organizing implementation, control, and evaluation) in implementing the program. Data is collected through in-depth interviews with stakeholders, implementers, and participants. In addition, data is also collected through document review of program documents. The findings of this study are that from the input side there are no regional regulations that are the basis for implementing the program and there is no available budget for media promotion programs."

"Askes Sosial dinilai belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu hanya sebesar 5-22% sehingga cost sharing yang harus ditanggung PNS sendiri masih cukup besar. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program JPK-PNS sejak 22 Juni 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan JPK-PNS dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa JPK-PNS berperan dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. JPK-PNS telah digunakan oleh PNS dan berkontribusi besar dalam menanggung biaya kebutuhan pelayanan kesehatan PNS yaitu kurang lebih sebesar 23-81%.

---

Social health insurance (Askes Sosial) is considered not maximally used to fulfilling the needs of health service of Civil Servants (PNS) of Province DKI Jakarta which is only about 5-22% so that the cost sharing that they have to bear is still a large amount. For that matter, the government of DKI Jakarta Province makes a program called Health Safeguard Warranty of Civil Servants (JPK-PNS) in June 11th 2011. The purpose of this research is to show the role of JPK-PNS in order to fulfilling the needs of health service of PNS of Province DKI Jakarta. This research used of qualitative approach with descriptive design. The result of this research shows that JPK-PNS plays a role in providing a certainty of health insurance to Civil Servants of Government DKI Jakarta Province. JPK-PNS has been used by PNS and give big contribution in bearing the cost of health service needs of PNS, in this matter the cost sharing of Askes Sosial which is more or less 23-81%."

"Obesitas adalah faktor risiko penyakit kardiovaskular. Skripsi ini merupakan penelitian dengan desain studi cross-sectional yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan kejadian obesitas berdasarkan asupan gizi, aktivitas fisik, dan faktor lainnya. Penelitian ini melibatkan 104 responden yang merupakan PNS di Kantor Dinas Kesehatan kota Depok. Obesitas diukur menggunakan Indeks Massa Tubuh. Sebanyak 50% PNS mengalami obesitas (IMT > 25 kg/m2). Dari beberapa variabel yang diuji, terdapat perbedaan bermakna kejadian obesitas berdasarkan asupan energi, karbohidrat, dan lemak, serta kebiasaan makan di luar rumah baik pada pria maupun wanita. Setelah dikontrol oleh jenis kelamin, perbedaan tersebut hanya bermakna pada wanita. Berdasarkan hasil penelitian, PNS disarankan untuk mengurangi makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak yang berlebihan, serta mengurangi frekuensi makan di luar rumah untuk mencegah obesitas.

---

Obesity is an independent risk factor for cardiovarcular disease. The purpose of this cross-sectional study is to identify the difference in the incidence of obesity based on dietary intake, physical activity, and some other factors. A total of 104 civil servants of Depok Health Department were included in this study. Obesity was measured using Body Mass Index. The prevalence of obesity (BMI > 25 kg/m2) was 50%. From the tested variables, there were significant differences in proportion of energy, carbohydrate, and protein intake, as well as eating out of home on the prevalence of obesity in both men and women. After controlled by sex, the differences were only significant in women, but not in men. The results suggest that civil servants to reduce energy, carbohydrate, and fat intake, as well as the frequency of eating out of home."

"ABSTRAKSkrining Penyakit Tidak Menular PTM dapat menurunkan risiko PTM.Skrining PTM di balaikota Depok merupakan program kegiatan yangdisediakan oleh pemerintah Kota Depok yang ditujukan untuk Pegawai NegeriSipil PNS di lingkungan balaikota Depok tahun 2016, namun cakupan yangbaru mengikuti pelayanan skrining PTM sebesar 46,3 dan 75,6 PNStersebut berisiko terkena PTM. Penelitian ini bertujuan mengetahui peranfaktor kebutuhan dalam pemanfaatan pelayanan skrining PTM pada PNS dibalaikota Depok. Penelitian ini merupakan analisis lanjut dari studisebelumnya yang menggunakan desain cross sectional dengan sampel sebesar350 PNS. Data dianalisis menggunakan uji chi square dan regresi logistikganda. Hasil penelitian menunjukkan faktor kebutuhan berperan dalampemanfaatan pelayanan skrining PTM OR = 2,08; 95 CI: 1,30-3,35 . PNSyang membutuhkan skrining PTM mempunyai kecenderungan untukmemanfaatkan pelayanan skrining PTM sebesar dua kali dibandingkan PNSyang tidak membutuhkan setelah dikontrol oleh dukungan teman. Agarcakupan pemanfaatan skrining PTM meningkat perlu dilakukan sosialisasiskrining PTM dan jenis pengukurannya kepada seluruh PNS baik yang bekerjapada Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan balaikota Depokmaupun di luar lingkungan balaikota Depok.

---

ABSTRACTNCDs screening can reduce the risk of getting NCDs. NCDs screening inBalaikota Depok is the programme which has been provided by the DepokLocal Goverment targeting civil servants of Depok City in the year 2016,however the participation to this program is only 46,3 , and from those whoparticipated in the screening, 75,6 had risk of getting NCDs. This study wasaimed to identify the roles of need factor on utilizing the NCDs screeningprogramme among civil servants in Balaikota Depok. This research is furtheranalysis from the previous study using cross sectional study with total sampleof 350 civil servants. Data were analyzed by using chi square and multiplelogistic regression test. The result shows that the need factor has a role inutilizing the NCDs screening programme OR 2,08 95 CI 1,30 3,35 .Civil servants who has need factor is twice more likely to engage thescreening programme compare to those who do not have the need factor aftercontrolling variable of friend support. To improve the rate of participation ofNCDs screening, it needs to promote and educate the importance of NCDsscreening and its measurement for all civil servants in Balaikota Depok andothers government institutions in Depok City Local government"

"Obesitas sentral merupakan masalah pandemik yang terjadi di berbagai negara dan faktor risiko dari berbagai penyakit degeneratif. Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor dominan obesitas sentral pada pegawai negeri sipil Organisasi Perangkat Daerah di gedung Dibaleka II kota Depok. Desain studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional dengan sampel sebanyak 117 responden dan dilakukan pada bulan April-Mei 2015. Pengumpulan data dilakukan dengan pengukuran lingkar pinggang, pengisian kuesioner mandiri, dan 2x24 hours food recall. Prevalensi obesitas sentral sebesar 53%.Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan mengemil dan durasi tidur dengan kejadian obesitas sentral dan kebiasaan mengemil merupakan faktor dominan obesitas sentral. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar pegawai mengurangi kebiasaan mengemil gorengan serta tidur malam dengan durasi yang cukup.

---

Central obesity is a pandemic problem in many countries and a risk factor for degenerative diseases. This study aimed to find the dominant factor of central obesity among civil servants at regional organizations in Dibaleka II building Depok City. This study used cross-sectional method involving 117 respondents and was held in April-May 2015. Data were collected with measuring waist circumference, self-administered questionnaire, and 2x24-hours food recall. The prevalence of central obesity was fifty three percent.

The result of analyses showed that there?s a significant relationship between snacking habit and sleep duration with central obesity and snacking habit is the dominant factor of central obesity. The results suggests that civil servants reduce consumption of fried foods as snacks and get the adequate amount of sleep at night."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan penegakan hukuman disiplin terhadap ketidakhadiran PNS yang tidak disertai keterangan di Kota Bekasi Jawa Barat. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan teori penegakan hukum dan disiplin. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive dan snowball. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan di Pemerintah Kota Bekasi dilakukan dengan memberikan sanksi ringan, sedang, dan berat. Semakin banyak atau berat pelanggaran disiplin yang dilakukan, semakin berat sanksi yang diberikan.

---

The purpose of this research is to describe discipline law enforcement for civil servants absence without description letter in the city of bekasi, west java. This research is a quantitative approach that uses deep interview and literature study. The result of this research is discipline law enforcement that city of bekasi government does are giving sanction. The sanction divided into three stage: mild, moderate, sever stage. The more many and heavier public servant do violations, the heavier sanction they get."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana jaringan sosial masih menjadi dasar bagi individu untuk memperoleh pekerjaan sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, melalui: 1 Bagaimana cara PNS mendapatkan pekerjaannya saat ini, apakah dengan usaha sendiri, bantuan pihak lain, atau usaha sendiri dan bantuan pihak lain; 2 Bentuk bantuan apa saja yang PNS berikan kepada pihak lain yang telah membantunya dalam mendapatkan pekerjaan saat ini; 3 Siapakah pihak lain yang membantu PNS dalam mendapatkan pekerjaannya saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 46 responden yang berada di lingkungan pemerintah Kota Bekasi yang memiliki masa kerja minimal 4 tahun. Berdasarkan hasil survey yang diperoleh, jaringan sosial masih memiliki peran penting untuk memperoleh pekerjaan. Hasil Penelitian menunjukan sebesar 52,2 PNS di lingkungan pemerintah kota Bekasi mendapatkan pekerjaannya saat ini melalui usaha sendiri dan bantuan pihak lain, selebihnya, sebesar 41,3 melalui usaha sendiri dan sebesar 6,5 murni melalui bantuan pihak lain. Pihak lain yang membantu dalam mendapatkan pekerjaan yaitu 26,1 adalah keluarga, 8,7 adalah teman, dan 15,2 adalah kerabat. Dari hasil tersebut diketahui bahwa lapisan sosial yang terbentuk dari jaringan sosial yang ada di lingkungan pemerintah kota Bekasi adalah keluarga, teman, dan kerabat. Mereka saling memberikan dukungan dan bertukar informasi mengenai lowongan pekerjaan.

---

The purpose of this study is to have knowledge of how social networking became a basic idea for an individual to get a job as a civil servant in government office of Bekasi City, through 1 How civil servants got their job, whether by their own, help from others, or both of them 2 What kind of assistance granted to other parties whom assist civil servants in getting their job 3 Who are the other parties that assist civil servants for getting their job. This study use quantitative method with 46 respondents who were in the government office and had a minimum four year work time. The result of this study showed that social network still has an important role in order to get a job. The data showed 52.2 civil servants got the job through their own efforts and the help of others, 41.3 through their own efforts amounted, and 6.5 purely through the help of others. The other parties that help to got the job are 26.1 from families, 8.7 friends, and 15.2 relatives. From these results, it is known that social layers that formed from social network in the neighborhood of government office of Bekasi City are families, friends, and relatives. They support each other and exchange information about job vacancies."

"Skrining Penyakit Tidak Menular PTM merupakan kegiatan deteksi dini penyakit kronis yang dilakukan untuk mengurangi risiko kejadian PTM Strong, Wald, Miller, Alwan, 2005 . Data WHO 2014 menunjukkan di dunia terdapat 56 juta kematian pada tahun 2012 dan 38 juta diantaranya disebabkan oleh PTM, sedangkan di Indonesia PTM merupakan penyebab angka kematian terbesar Kemenkes RI, 2011 . Di Balaikota Depok telah dilakukan kegiatan skrining PTM pada PNS di tahun 2016. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang paling dominan sebagai penentu PNS untuk melakukan skrining PTM, yang dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai dengan Mei 2018 di Balaikota Depok. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan desain potong lintang dan data dikumpulkan dengan metode self-administered. Hasil penelitian menunjukkan baru 45,7 PNS yang memanfaatkan pelayanan skrining PTM. Dukungan teman p = 0,01 dan evaluated need p = 0,041 merupakan faktor penentu PNS melakukan skrining PTM, perceived need dan pengetahuan tentang PTM dan skrining PTM merupakan kovariat pada hubungan tersebut dan dukungan teman merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan pemanfaatan skrining PTM. PNS yang cukup mendapatkan dukungan teman berpeluang 2,2 kali untuk melakukan skrining PTM dibandingkan PNS yang kurang mendapatkan dukungan teman setelah di kontrol oleh evaluated need, perceived need, dan pengetahuan OR = 2,24, 95 CI = 1,21 ndash; 4,16.

---

Non Communicable Disease NCD screening is an early detection of chronic disease which conducted to reduce the risk of NCD incidence Strong, Wald, Miller, Alwan, 2005 . Data from WHO show that 56 million deahts in the world in 2012 and 38 million of them are caused by NCD, while in Indonesia NCD is the biggest cause of death Ministry of Health RI, 2011 . Depok City Hall had been implemented NCD screening for civil servants in 2016.

This study was conducted to identified the dominant factor as a determinant of civil servants to perform NCD screening, which was held in December 2017 until May 2018 at City Hall Depok. Quantitative study with cross sectional design was used and data were collected by self administered. The results showed that only 45,7 of civil servants are using NCD screening services. Peer support p 0,01 and evaluated need p 0,041 were determinants of PNS NCD screening, perceived need and knowledge of NCD and NCD screening is a covariate to the relationship and the dominant factor associted with NCD screening utilization was peer support.

Civil servants who have enough support for friends are 2.2 times more likely to NCD screening than those who lack support from a partner After controlled by evaluated need, perceived need, and knowledge OR 2,24, 95 CI 1,21 4,16. "

"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan nasional, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, diperlukan aktivitas manajemen kepegawaian yang baik. Salah satu aktivitas manajemen kepegawaian yang berkontribusi besar adalah aktivitas rekrutmen dan seleksi.Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pola rekrutmen dan seleksi menurut peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku serta menganalisa proses rekrutmen dan seleksi pegawai Aparatur Sipil Negara baik jenis kepegawaian Pegawai Negeri Sipil maupun jenis kepegawaian Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara terus mengalami perubahan baik pola maupun sistem yang digunakan dalam proses rekrutmen dan seleksi dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka pola dan sistem rekrutmen akan bertambah untuk jenis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

---

Act No. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus stated that in order to achieve national objectives, as stated in paragraph 4 of the Preamble of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, required Apparatus State Civil which have integrity, professional, neutral, and free from political interference, free from corruption, collusion, and nepotism, as well as capable of organizing public services for the society and able to perform a role as an adhesive element of national unity based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Therefore, it is required good personnel management activities. One of the personnel management activity that contributes more is the activity of recruitment and selection process.This study aimed to describe the pattern of recruitment and selection according to the legislation in effect until now and analyze the process of recruitment and selection of employees of the State Civil Apparatus both types of employment of Civil Servants and type of personnel Civil Apparatus of the new Government Employees with Work Agreements. This research form is normative juridical (statute approach) with comparison (comparative approach). Based on the results, it can be concluded, recruitment and selection process of the State Civil Apparatus continues to change both on patterns and systems used in the recruitment and on selection process and with the enactment of Act No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus then recruitment system will accrue to the type of Government Employees with Work Agreements."

"Tujuan utama penelitian ini adalah: (1) menganalisis keadilan sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini (internal dan eksternal); (2) menganalisis kelayakan sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini bagi PNS dan keluarganya; (3) menganalisis dampak sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini terhadap produktivitas PNS; dan (4) memfor- mulasikan strategi kompensasi PNS yang mendukung optimalisasi perwujudan reformasi kepegawaian ke depan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kompensasi PNS di Indonesia yang berlaku hingga saat ini masih belum memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan bagi PNS dan keluarganya serta belum mampu memacu PNS dalam berproduktivitas. Penelitian menghasilkan tiga pilihan strategi, yaitu Strategi Pesimistis (Minimal), Strategi Moderat, dan Strategi Optimistis (Maksimal). Strategi Moderat diusulkan untuk diimplementasikan dengan melakukan perubahan secara incremental yang merujuk pada rasio harga pasar di beberapa negara. Pada strategi ini, dalam Jangka Pendek dilakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem dan kebijakan tentang kompensasi PNS, penghentian kebijakan "remunerasi", pelaksanaan evaluasi jabatan PNS dengan Metode FES, dan penetapan rasio gaji pokok dan tunjangan 70% : 30%. Kemudian, dalam Jangka Menengah, mengimplemen- tasikan hasil evaluasi jabatan, penetapan indikator kinerja PNS, menjadikan tingkat pendidikan, kompetensi, masa kerja, dan tingkat jabatan sebagai input penyusunan kompensasi, benchmarking dengan swasta dan negara lain, mengaitkan kompensasi dengan kinerja PNS, menetapkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) PNS, rasionalisasi anggaran belanja pegawai, penegakan hukum di kalangan PNS, dan kenaikan kompensasi berkala. Sementara dalam Jangka Panjang adalah melakukan revitalisasi reformasi sistem kepegawaian dan pembiayaan pensiun dengan Metode Sharing APBN. Implementasi atas Strategi Moderat ini jika dapat dijalankan dengan baik akan menjadi landasan yang baik pula menuju penerapan Strategi Optimistis (Maksimal).

---

The main objective of this study were: (1) to analyze the equity (internal and external) of the implementation of the civil service compensation system; (2) to analyze the feasibility of living of the civil service compensation system for civil servant and his/her family; (3) to analyze the impact of the civil service compensation system on his/her productivity; and (4) to formulate a compensation strategy that supports the optimization of of civil service reform realization forward. This study used a qualitative approach with post-positivism paradigm and type of descriptive research. This research results showed that the current compensation system of civil service in Indonesia still don't meet the principles of fairness and feasibility for civil servants and their families and have not been able to drive civil servants productivity. The study produced three options strategies, namely Pessimistic Strategy (Minimal), Moderate Strategy, and Optimistic Strategy (Maximum). Moderate strategy is proposed to be implemented by making incremental changes that refers to the ratio of market prices in some countries. On this strategy, the Short-Term focus include evaluation and improvement of civil service compensation system and policy, the termination of "remuneration" policy, the implementation of job evaluation method of civil with FES, and the determination of the ratio of basic salary and allowances of 70%: 30%. Then, in the Medium Term include, implementation of the job evaluation results, the determination of civil service performance indicators, making the level of education, competence, length or duration of service, and position as inputs for arranging compensation system, benchmarking with the private sector and other countries, merit pay (performance based), set a feasibility of living needs, the expenditure budgets rationalization, law enforcement among the civil servants, and an increase in regular compensation. While in the Long Term is to revitalize the civil service system reform and financing retirement Cost Sharing Method with the state budget. The successfulness of this Moderate Compensation Strategy would be a good foundation towards the implementation of Optimistic (Maximum) Compensation Strategy."