Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelayanan intensif ditujukan untuk memberikan terapi intensif dan perawatan intensif. Biaya pelayanan yang sangat tinggi membutuhkan rasionalisasi pelayanan ini agar dapat memenuhi hak setiap orang yang membutuhkan. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan pedoman rasionalisasi pelayanan intensif untuk mempertajam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Desain penelitian adalah penelitian kombinasi concurrent transformative strategy. Data kuantitatif diperoleh melalui studi longitudinal retrospektif dari rekam medis pasien yang mendapatkan layanan intensif selama tahun 2015 dan dihitung nilai diagnostik dari metode skoring APACHE II dan LODS serta dengan menghitung risiko relatif dan analisis kesintasannya. Data kuantitatif juga diperoleh melalui kuesioner Moral Distress Scale-Revised dan Hospital Ethical Climate Survey. Data kualitatif diperoleh melalui FGD dan wawancara mendalam terhadap tenaga medis dan perwakilan pasien. Skor APACHE II dan LODS hari pertama tidak bermakna sebagai metode diagnosis untuk memasukkan pasien ke dalam ICU. Skor LODS hari ketiga memiliki area di bawah kurva ROC yang lebih baik sebesar 66,6 95 IK: 50,5 ndash;82,7 . Analisis kesintasan menunjukkan adanya penurunan kesintasan sekitar 30 dan peningkatan risiko terhadap terjadinya kematian sebesar 40 . Usia tua usia > 45 tahun meningkatkan risiko terjadinya kematian sebesar 1,6 kali 95 IK: 1,1 ndash;2,5 dibanding usia dewasa. Enam kategori yang dibahas dalam penelitian kualitatif adalah kebebasan, indikasi masuk dan keluar ICU, kesempatan, kesesuaian, ketersediaan, dan wewenang memutuskan perawatan ICU. Konsep pedoman ICU disusun dengan menitikberatkan pada aspek futilitas tindakan kedokteran yang ditunjukkan dengan skor LODS hari ketiga lebih besar atau sama dengan 12,5. Selanjutnya diperlukan case conference dengan semua pihak dengan mempertimbangkan keenam faktor nonmedis. Kriteria distribusi pelayanan intensif yang adil adalah menjamin ketersediaan tempat di ICU secara proporsional dan melakukan diskursus translasional dengan setiap pihak. Kata Kunci: keadilan distributif, pelayanan intensif, rasionalisasi.

---

ABSTRACTThe purposes of intensive care are providing intensive treatment and monitoring. The just enjoyment of this high cost services could be achieved through a thorough rationalization. The goal of this study is to acquire an ICU guidance as an addition to the present regulation. Mixed methods with concurrent transformative strategy was used as study design. Quantitative data were collected from 2015 ICU medical records. Longitudinal retrospective study was used to measure the diagnostic value of the first day APACHE II and first and third day LOD score. Survival analysis and relative risks were also measured. Moral Distress Survey Revised and Hospital Ethical Climate Survey questionnaire were used to measure the moral hazard in intensive care. Qualitative data were obtained from FGD and in depth interview of persons who were involved in intensive care. First day APACHE II and LOD score were found not significant as diagnostic tools. The area under the ROC curve for third day LOD score was 66.6 95 CI 50.5 ndash 82.7 . Survival analysis found a 30 decrease in survivability and a 40 increase in hazard in the third day treatment. Older patient has a 1.6 times higher risk 95 CI 1.1 ndash 2.5 of developing death in intensive care. Six categories were found in qualitative study namely the freedom, in and out indication, opportunity, appropriateness, availability, and the authority to decide. The ethicolegal concept of ICU guidance was developed by emphasizing the medical futility which was shown from the measurement of third day LOD score equal or higher than 12.5. The next step was case conference, considering the six non medical categories.The criteria for distributing a just intensive care are by proportionally guaranteeing the availability of the service and performing the translational discourse with every person involved. Keywords distributive justice, intensive care, rationalization."

"Kebebasan adalah kodrat manusia sebagai individu. Namun pajak sebagai kebijakan dari negara tidak relevan dengan kebebasan individu karena sifatnya yang memaksa individu membayar kepada negara yang kemudian juga menimbulkan problem ketidakadilan dalam hubungannya dengan bentuk-bentuk dan tujuan pajak. Robert Nozick memberikan gagasan minimal state sebagai konsep negara yang fungsinya sebatas menjamin kebebasan, keamanan, dan hak-hak individu di dalamnya dengan redistribusi untuk fungsi tersebut dan keadilan distributif via market sebagai landasan supaya keadilan bisa diterapkan. Dengan dua gagasan tersebut keadilan akan signifikan dengan kesejahteraan masyarakat dalam kebebasannya.

---

Freedom is human’s nature as an individual. However, tax as the policy of the state is not relevant to individual freedom because it is forcing people to pay to the state which then also lead to problem of injustice in relation to the forms and tax purposes. Robert Nozick provide a notion about minimal state as the concept of state which limit it function to guarantee freedom, security, and the rights of individuals in it with the redistribution and also a notion about distributive justice via market as a foundation so that justice can be applied. With these two notions, justice will be significant to the welfare of society in freedom."

"Harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh suami dan isteri selama masa perkawinan. Apabila pihak suami atau isteri ingin menggunakan harta bersama untuk melakukan perbuatan hukum, maka harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Putusnya perkawinan dapat mempengaruhi hak yang dimiliki pihak suami dan isteri, khususnya terhadap harta bersama. Jika sebelum perkawinan kedua pihak bersepakat melakukan perjanjian kawin terkait pemisahan terhadap harta yang akan diperoleh saat perkawinan berlangsung, maka dalam perkawinan mereka tidak terdapat harta bersama. Apabila tidak dibuat perjanjian perkawinan sebelumnya, maka terdapat harta bersama. Pemisahan Harta Bersama harus dibagi pada pihak suami dan pihak isteri secara adil, proporsional serta memperhatikan dan mengikuti ketentuan hukum yang mengatur mengenai pembagian harta bersama sehingga pembagian harta bersama dapat memenuhi rasa keadilan distributif. Pokok permasalahan Penulis adalah terkait ketentuan hukum dalam pembagian harta bersama yang memenuhi rasa keadilan untuk para pihak yang terlibat berdasarkan Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PA.Kds.. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah yuridis normatif. Pengadilan dalam memutus perkara harta bersama hendaknya memperhatikan aspek keadilan distributif di dalam masyarakat, dikarenakan suami dan isteri dalam perkawinan memiliki status dan hak yang sama di mata hukum dan tidak ada pembedaan hak di dalam harta bersama milik suami dan isteri.

---

A shared asset is a property owned by a husband and wife in marriage. If the husband or wife wants to use shared assets for legal actions, then the consent of both parties must be obtained. Then, the dissolution of a marriage can affect the rights of both parties, especially in shared assets owned by both parties, where shared assets must be divided between the husband and wife fairly and by legal provisions governing the distribution of joint assets. If no previous marriage agreement is made, then there are shared assets and must be divided among the husband and wife in a fair and must follow the legal provisions governing the distribution of shared assets, so that the distribution of shared assets can fulfill a sense of distributive justice. The author's main problem is related to legal provisions in the distribution of joint assets that fulfill a sense of justice for the parties involved based on Decision Number 4431/Pdt.G/2019/PA.Dpk.. The research method that the author uses is normative juridical. The distribution of shared assets in marriage must fulfill the aspect of justice. Because husbands and wives in marriage have equal rights in the shared asset."

"Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Interaksional Terhadap Kepuasan Kerja dan Keterikatan Kerja. Studi pada Operator SPBU Pertamina di Wilayah JakartaOperator SPBU memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Sudah seharusnya pemilik SPBU melihat posisi operator sebagai sumberdaya manusia yang perlu diperhatikan Akan tetapi banyak operator SPBU yang merasakan ketidakadilan dalam hal imbalan, pembagian jam kerja, jaminan pekerjaan serta sikap dan perlakuan atasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketidakadilan distributif dan keadilan interaksional terhadap kepuasan kerja dan keterikatan kerja karyawan. Obyek dari penelitian ini adalah karyawan SPBU Pertamina yang bertugas sebagai operator di wilayah DKI Jakarta. Data diambil dari 200 responden yang merupakan operator SPBU dari kelima wilayah di DKI Jakarta. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode statistik SEM dengan program statistik LISREL. Hasil analisis data menunjukkan bahwa persepsi keadilan interaksional memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja operator SPBU. Selanjutnya, kepuasan kerja yang mereka rasakan mempengaruhi keterikatan kerja. Sebaliknya, tidak terbukti adanya hubungan antara keadilan distributif terhadap kepuasan kerjaKata kunci: Keadilan organisasi, keadilan distributif, keadilan interaksional, kepuasan kerja, keterikatan kerja

---

Gas station operators have important role in proving services to the customers. Therefore, the SPBU owners should see their operators as important human resouces and take more attention to their needs. However, many operators have unfair perception to the company related to compensation, work hour distribution, job security and owner behaviour. The purpose of this research was to examine the effect of the distributive justice and interactional justice to job satisfaction and work engagement. The research was conducted in Pertamina gas station in Jakarta province. Data was taken from 200 respondents who are gas station operators in five areas in Jakarta. Statistical Equation Modelling SEM was used to analyze the data by LISREL program. Results of the analysis found that perception of interactional justice provenly affect the job satisfaction of the Pertamina gas station operators. Further, the job satistion effect the work engagement. On the contrary, the research found that distributive justice does not effect the job satisfaction. "

"ABSTRAKTesis ini membahas bagaimana komunikasi dokter dalam memberikan informasi kepada pasien di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Dengan spesialisasi penyakit jantung dimana kondisi penyakit tersebut sangat mendekati dengan kematian, sehingga tidak hanya memiliki kemampuan secara profesionalisme, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan paradigma postpositivistik. Melalui wawancara dan observasi terhadap seorang dokter, dapat disimpulkan bahwa dokter dalam kegiatan pelayanan medik mampu mengaplikasikan pendekatan komunikasi ?patient centered style? dengan baik. Dengan mendengarkan keluhannya dengan seksama, yang dibantu dengan memperhatikan komunikasi verbal dan non-verbal yang ada pada pasien. Dalam penelitian ini melihat hambatan komunikasi dokter dan pasien dalam memberikan informasi melalui kegiatan pelayanan medik di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

---

ABSTRACT

With specialization of heart disease where the disease condition is very close to death, so doctors not only has the professional capacity but also have good communication skills. This research uses qualitative research methods Through in-depth interview and observasion with a doctors, it can be concluded that the doctors has establishing communications with good enough for the patient. The doctor could implemented communication approach ?patient centered style? in medical servicesses process well. Listen carefully to the complaint, which is assisted by obsrving verbal and non-verbal communication that exist. In this study also learn about barriers to communication between doctor and patient in providing information through the activities of medical service in the Hospital Cardiovascular and Blood Vessel Harapan Kita."

"Ketatnya persaingan di industri garmen telah mengakibatkan tingginya permintaan produksi kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang dapat menyediakan tenaga kerja dengan upah yang rendah dan peraturan yang fleksibel, untuk mengurangi biaya produksi. Pekerja garmen Indonesia yang didominasi oleh pekerja wanita seringkali menghadapi ketidakadilan dalam hal promosi dan pembagian kerja, serta kurangnya dukungan sosial dengan dibatasinya pergerakan serikat pekerja. Kedua hal tersebut dapat mengakibatkan kelelahan emosional dan sikap menarik diri dari organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari dukungan sosial dan keadilan distributif terhadap sikap menarik diri dengan kelelahan emosional sebagai mediasi menggunakan metode Structural Equation Modeling SEM. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pertanyaan tertutup terhadap 491 pekerja wanita di pabrik-pabrik garmen Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial dan keadilan distributif terbukti memiliki pengaruh tidak langsung terhadap sikap menarik diri melalui kelelahan emosional, namun dukungan sosial tidak terbukti memiliki pengaruh langsung terhadap sikap menarik diri. Hasil-hasil tersebut dibahas lebih jauh dalam penelitian ini.

---

Intense competition in the garment industry has resulted in high production demand for developing countries such as Indonesia, which can provide workers with low wages and flexible regulations, to reduce production costs. Indonesian garment workers, dominated by women workers, often face injustice in terms of promotion and task assignment, and lack of social support with the limitation of union movement. Both of these can be related to emotional exhaustion and organizational withdrawal cognitions. This study aims to determine the effect of social support and distributive justice on withdrawal cognitions with emotional exhaustion as a mediation using Structural Equation Modeling SEM method. The research data was obtained by interviewing 491 female workers in Indonesian garment factories based on closed questions. The results showed that social support and distributive justice have an indirect effect on withdrawal cognitions through emotional exhaustion, but social support is not proven to have a direct effect on withdrawal cognitions. These results are discussed further in this study."

"Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman. Keberagaman tenaga kerja berpotensi mempengaruhi kinerja suatu organisasi termasuk di sektor publik. Di sisi lain di era serba teknologi ini, transformasi digital adalah sarat mutlak untuk terus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Transformasi digital juga telah menjadi salah satu program pemerintah. Dalam organisasi yang penuh keberagaman pimpinan perlu melakukan tata kelola yang baik. Manajemen keberagaman yang tepat sangat dibutuhkan untuk organisasi dengan pegawai yang beragam. Manajemen keberagaman dapat dirasakan oleh pegawai dari dua sudut pandang yaitu bagaimana pegawai melihat keberagaman yang ada dan bagaimana pegawai melihat upaya organisasi mempertahankan keberagaman. Selain diterapkan untuk mengelola organisasi, manajemen keberagaman berbanding lurus dengan keadilan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi keberagaman jenis kelamin dan persepsi mempertahankan keberagaman jenis kelamin terhadap upaya kerja pegawai di sektor publik yang dimediasi dengan keadilan interaksional, keadilan distributif, dan keadilan prosedural dalam organisasi. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan diperoleh 148 responden. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (PLS-SEM) dengan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif persepsi keberagaman pegawai dan persepsi mempertahankan keberagaman pegawai terhadap upaya kerja dengan dimediasi keadilan prosedural, Meskipun begitu, hasil menunjukkan variabel selain itu memiliki pengaruh yang berbeda. Penelitian ini berkontribusi untuk memberikan gambaran terkait bagaimana cara meningkatkan upaya kerja pegawai di sektor publik terutama yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi.

---

Digital transformation has become one of the government programs. In an organization full of diversity, leaders need to carry out good governance. Proper diversity management is needed for organizations with diverse employees. Diversity management can be felt by employees from two perspectives, namely how employees see the existing diversity and how employees see the organization's efforts to maintain diversity. Apart from being applied to managing organizations, diversity management is directly proportional to organizational justice. This research aims to determine the effect of perceptions of sex diversity and perceptions of retaining sex diversity on employee work efforts in the public sector mediated by interactional justice, distributive justice, and procedural justice in organizations. Research data was collected using a questionnaire and obtained 148 respondents. The collected data was analyzed using the Partial Least Square (PLS-SEM) based Structural Equation Modeling method with the Smart PLS application. The results showed that there was a positive effect on perceptions of employee diversity and perceptions of retaining employee diversity on work effort mediated by procedural justice. However, the results showed that other variables had a different effect. This research contributes to providing an overview regarding how to improve the work efforts of employees in the public sector, especially those with a high level of diversity."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rasa kepemilikan yang dimiliki oleh karyawan non-keluarga dapat memediasi pengaruh persepsi keadilan di organisasi, seperti keadilan distributif dan prosedural terhadap komitmen afektif dan kepuasan kerja. Dengan melakukan pengujian pada 125 karyawan non-keluarga di sebuah perusahaan keluarga yang bergerak dalam industri penerbangan, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan psikologis terbukti memediasi secara parsial pengaruh antara persepsi keadilan distributif baik terhadap komitmen afektif dan juga kepuasan kerja, sementara kepemilikan psikologis terbukti memediasi secara parsial pengaruh keadilan prosedural terhadap komitmen afektif.

---

This study aims to determine how the sense of ownership named psychological ownership that is owned by non-family employees may mediate the effect of the perception of fairness in the organization, such as the distributive and procedural justice on affective commitment and job satisfaction. By performing tests on 125 non-family employees in a family company engaged in the aviation industry, it can be conclude that the psychological ownership proved to partially mediates the effect between perceptions of distributive justice on affective commitment as well as job satisfaction, while psychological ownership proved to partially mediates perception of procedural justice on affective commitment."

"Pada penelitian ini dibahas hubungan antara Leaders members exchange (LMX) dan turnover intention dengan procedural dan distributive justice sebagai mediator. Sampel penelitian terdiri dari 107 orang pegawai tetap di Bank ABC Depok. Pengukuran LMX, procedural & distributive justice menggunakan metode self-report dengan reliabilitas yang baik pada pilot study maupun field study, dengan nilai cronbach alfa diatas .75. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMX, Procedural, dan Distributive Justice secara signifikan berkorelasi negatif terhadap turnover intention. Pada penelitian juga didapatkan hasil bahwa LMX secara signifikan berkorelasi secara positif terhadap Procedural maupun Distributive justice. Pada uji mediasi didapatkan hasil bahwa Procedural & Distributive justice ternyata tidak memiliki efek mediasi terhadap hubungan antara LMX dan Turnover intention.

---

This research examined the relationship between LMX and turnover intention, mediated by procedural and distributive justice. Sample consisted of 107 full time employees of Bank ABC Depok. Using self-report, the measurements of LMX, procedural, and distributive justice all have good reliability, the cronbach?s alpha values above .75. The results showed that LMX, Procedural and Distributive Justice have negative correlations with turnover intention. This study also found that LMX positively correlated with Procedural and Distributive justice. The theority of mediating effects results distributive and procedural justice not mediating relationship between LMX and turnover intention."

"Skripsi ini meneliti dan membahas Dampak Keadilan Organisasi pada Perilaku Kerja yang Inovatif Pada Karyawan yang Bekerja di Bidang Pelayanan Publik : Peran Mediasi dari Berbagi Pengetahuan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Dalam penelitian terdapat beberapa variabel. Variabel Organizational Justice sebagai variabel independen, Knowledge Sharing sebagai variabel mediasi dan Employee Innovative Work Behavior sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa knowledge sharing dapat memperkuat hubungan antara organizational justice dan employee innovative work behavior. Hasil ini menggambarkan bahwa dengan tingginya organizational justice membuat perilaku inovatif pada karyawan di bidang pelayanan publik menjadi meningkat. Perilaku inovatif dapat membantu perusahaan pelayanan publik meningkatkan produktivitas karyawan dalam melaksanakan pekerjaan sehari - hari untuk mencapai sasaran kinerja pegawai.

---

This final paper examines and discusses the Impact of Organizational Justice on Innovative Work Behavior on Employees Working in the Public Service Sector: The Mediation Role of Knowledge Sharing. This research is a quantitative research with a descriptive design. In the research there are several variables. Organizational Justice variable as independent variable, Knowledge Sharing as mediating variable and Employee Innovative Work Behavior as dependent variable. The results of this study indicate that knowledge sharing can strengthen the relationship between organizational justice and employee innovative work behavior. These results illustrate that the high level of organizational justice makes the innovative behavior of employees in the public service sector increase. Innovative behavior can help public service companies increase employee productivity in carrying out daily work to achieve employee performance targets."