Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaturan mengenai akibat hukum perjanjian jual beli yang mengandung cacat tersembunyi terhadap perjanjian fasilitas kredit dengan jaminan kebendaan fidusia dalam mekanisme kredit pembelian mobil, disamping itu pendapat hakim terhadap dampak akibat hukum tersebut dalam Putusan Nomor 565/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel Juncto Putusan Nomor 410/PDT/2015/ PT.DKI. dan menjelaskan pengaturan akibat hukum tersebut di masa depan. Tesis ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dengan sumber data sekunder dengan metode analisis data kualitatif. Perjanjian fasilitas kredit dan perjanjian jaminan fidusia tetap berlaku dan mengikat, meskipun terdapat cacat tersembunyi dalam perjanjian jual beli karena perjanjian-perjanjian tersebut berdiri sendiri. Pendapat hakim dalam Putusan Nomor 565/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel adalah perjanjian fasilitas kredit tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perjanjian-perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak dan dengan substansi berbeda, sedangkan menurut Putusan Nomor 410/PDT/2015/PT.DKI perjanjian fasilitas kredit dan perjanjian jaminan kebendaan fidusia dibatalkan karena objek tidak sesuai dengan kenyataanya. Perlu dibuatnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur secara khusus mengenai mekanisme kredit yang ketentuanya merumuskan pebuatan-perbuatan hukum pada mekanisme kredit, kedudukan perjanjian jual beli dengan perjanjian fasilitas kredit dan perjanjian jaminan kebendaan yang berdiri sendiri, akibat hukum perjanjian jual beli yang mengandung cacat tersembunyi yang tidak memengaruhi berlakunya perjanjian fasilitas kredit dengan jaminan kebendaan dalam mekanisme kredit.

---

ABSTRACTThis Thesis examines the regulation concerning the legal effect of sale and purchase agreement containing hidden defects to the credit agreement with fiduciary collateral agreement in car purchase credit mechanism, the judge rsquo s opinion on the impact of the legal effect in Court Judgement Number 565 Pdt.G 2014 PN.Jkt.Sel Juncto Court Judgement Number 410 PDT 2015 PT.DKI., and the regulation concerning the legal effects in the future. This thesis is written by using normative legal research method with secondary data sources with qualitative data analysis method. The credit agreement and the fiduciary collateral agreement remain valid and binding, although there are hidden defects in the sale and purchase agreements due to the agreements stand independent. The judge's opinion in Court Judgement Number 565 Pdt.G 2014 PN.Jkt.Sel is credit agreement remains valid and binding on the parties because the agreements are made by the parties and with different substances, whereas according to Court Judgement Number 410 PDT 2015 PT.DKI credit agreement and fiduciary collateral agreement are null and void because the object does not match the facts. A regulation of Financial Services Authority is required which regulates specifically the credit mechanism that formulates the legal deeds in the credit mechanism, the position of the sale and purchase agreement with the credit agreement and the collateral agreement stand independent, legal effect of sale and purchase agreement containing hidden defects which does not affect the validity of the credit agreement with collateral agreement in the credit mechanism."

"Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata Indonesia, suatu perjanjian pada dasarnya harus memenuhi persyaratan hukum dari suatu perjanjian, yang terbagi menjadi persyaratan subyektif dan obyektif. Kegagalan memenuhi persyaratan subyektif dari suatu perjanjian akan mengakibatkan salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Sementara itu, kegagalan memenuhi persyaratan obyektif perjanjian mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata Indonesia. Terdapat problematika mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian dimana, hal tersebut merupakan salah satu aspek formalitas dari suatu perjanjian tetapi juga dapat dianggap sebagai salah satu persyaratan material karena hal itu diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata, dinyatakan bahwa Suatu penyebab dilarang, jika alasan itu dilarang oleh hukum atau jika itu bertentangan dengan moralitas atau dengan ketertiban umum. Skripsi ini terutama membahas konsekuensi hukum jika perjanjian hanya dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Skripsi ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk membuktikan apakah itu melanggar keduanya, 1) kewajiban formal untuk menulis perjanjian dalam Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Simbol Nasional dan Lagu Nasional dan 2) persyaratan obyektif dari suatu perjanjian. Skripsi ini akan menganalisis secara mendalam putusan dari Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor: 1572K/Pdt/2015 yang telah dibahas secara besar-besaran karena putusan ini telah menjadi tolak ukur dengan memilih untuk mencabut perjanjian pinjaman antara PT Bangun Karya Pratama Lestari (sebagai debitur Indonesia) dan Nine AM (sebagai kreditor asing) dengan dalil bahwa perjanjian tersebut hanya menggunakan bahasa Inggris oleh karena itu bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2009.

---

Based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code, an agreement must essentially fulfill the legal requirements of an agreement, which is divided into subjective and objective requirements. Failure to fulfill the subjective requirements of an agreement would result in one of the parties could request for the cancellation of the agreement (voidable). Meanwhile, failure to fulfill the objective requirements of an agreement would result in the agreement become null and void, based on Article 1335 of Indonesian Civil Code. There is a problem regarding the use of Indonesian in an agreement where, it is one of the formality aspects of an agreement but also could be considered as one of the material requirement since it is stipulated under the law. Pursuant to Article 1337 of the Civil Code, it is stated that A cause is forbidden, if that reason is prohibited by law or if that is contrary to morality or with public order. This thesis mainly discusses the legal consequences if an agreement only executed in English. This thesis will be using juridical empircal approach to prove whether or not it does violate both, 1) the formal obligation to write the agreement in Bahasa Indonesia (formal obligation) as stipulated in Article 31 Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, and National Symbols and National Songs and 2) the objective requirements of an agreement (objective requirements). This thesis will deeply analyze verdict from Supreme Court Decision with Number:1572K/Pdt/2015 that has been massively discussed since this verdict has became a benchmark by chose to revoke the loan agreement between PT Bangun Karya Pratama Lestari (as Indonesia's debtor) and Nine AM (as foreign creditor) with the argument that the agreement only used English therefore it against the Law No. 24 of 2009. "

"Peningkatan kegiatan sosial dan ekonomi di Indonesia harus dipacu juga dengan pembangunan di segala bidang, khususnya prasarana traspartasi. Salah satu kebijakan yang panting adalah pembangunan jalan tol.Pada tahun 1997, akibat krisis ekonomi di Indonesia, pembangunan jalan tol sempat dihentikan, Namun, setelah Indonesia mulai bangkit kembali, pembangunanjalan tol juga mulai di l akukan. Salah satu jaringan jalan tol yang dijadwalkanuntuk dibangun kembali adalah jalan tol yang menghubungkan Cikampek-Padalarang. Pembangunan jalan tol Cikampek Padalarang ini terdiri dari sembilan paket, namun di dalan tesis ini fokus Penulis adalah hanya pada satu pakat saja yaitu paket 4.3 : Ruas Cikalong wetan-Cikamuning, tamasuk Jembatan Cipada.Pr Jasa Margaa (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan jasa pelayanaan jalan tol di Indonesia bertindak sebagai pemberi Tugas/Owner/Pengguna Jasa, dan Kontraktor/Penyedia Jasa/ Pelaksana acdalah PT. Hutarra Karya (Pesero)Didalain tesis ini, Penulis akan menguraikan dan mencoba menganalis.a isi dari perjanjian antara PT Jasa Marga (Persero) dangan PT Hutama Karya (Persero). Apakah perjanjian tersebut sudah seimbang dan adil. Apakah perjanjian tersebut tidak berat sebelah.Setelah Penuli.s mencoba menganalisa perjanjian tersebut, maka Penulis berkesimpulan bahwa perjanjian tersebut masih belun seimbang, karena masih ada hal-hal dalan perjanjian yang tidak adil, misalnya nengenai jaminan. Penyedia Jasa selaku pelaksana harus memberikan jaminan pelaksanaan kepaada Pengguna Jasa, namun di1ain pihak Pengguna Jasa tidak ada kewajiban untuk memberikan janinan pembayaran kapada Penyedia jasa. Walaupun dalam pembangunan jalan tol paket 4.3 ini menggunakan Pra pendanaan penuh dari Penyedia jasa. Jadi, disini PT Hutama Karya (persero) yang mendanai terlebih dahulu semua pengeluaran, baru kemudian PT. Jasa Marga (Persero) mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan tersebut. Namun, tidak ada pemberian jaminan dari PT Jasa Marga (Persero) kepada PT Hutama Karya (Persero) bahwa pembayaran tersebut pasti akan dilakukan. Hal ini perlu diatur didalam Perjanjian sehingga ada kepastian pengembalian biaya dari pihak PT Jasa Marga (Persero).Selain itu, perjanjian masih di buat diantara para pihak saja tanpa keterlibatan Notaris. Padahal dalarn perjanjian yang berskala besar seperti ini perlu dibuat secara notariil ."

"Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah dengan mengembangkan koperasi sebagai suatu usaha yang mandiri, demokratis, dan efisien. Namun pada prakteknya, masih banyak koperasi yang tidak aktif bahkan dibubarkan. Penelitian ini membahas tanggung jawab pengurus saat proses pembubaran Koperasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (KpME), dimana timbul masalah utang pajak yang tidak dapat dilunasi dengan sisa harta koperasi. Dengan kondisi demikian, diteliti subjek hukum yang harus bertanggung jawab membayar utang koperasi yang tidak terlunasi dengan sisa harta kekayaan koperasi. Penelitian ini bertujuan memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai keberadaan hukum di Indonesia mengenai implikasi hukum koperasi mahasiswa berbadan hukum dan pertanggungjawaban pengurus koperasi saat proses pembubaran KpME seharusnya dilakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif, namun untuk melengkapi dan mendukung analisis data sekunder dibutuhkan data primer sehingga perlu dilakukan pengumpulan data berupa Akta Pendirian dan Laporan Pertanggungjawaban Koperasi dengan bantuan teknik studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa sebagai pengurus koperasi dalam mengelola koperasi tidak didukung dengan dasar hukum yang baik dimana terdapat implikasi hukum yang tidak dilaksanakan sehingga memutuskan untuk membubarkan koperasi. Hal ini yang kemudian menjadi penting bagi pemerintah untuk memberikan arahannya kepada masyarakat mengenai eksistensi badan hukum dan bagi masyarakat khususnya mahasiswa untuk mengetahui benar hak dan kewajiban yang timbul dari badan hukum.

---

One of the law orders which are needed to upgrade the economic development incessantly is by develop cooperative as independent work, democratic, and efficient. In practice, there are plenty more of non active cooperatives and even dissolve. The focus of this study is the responsibility on the dissolution process of Koperasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (KpME), and accrued liabilities of tax debt arise thereafter which is not fulfill by after acquired property.

The purposes of this study are to understand the implication of cooperative as a legal entity, the consequent to the acquired property, the cooperatives’ board responsibility, and how the board responsibility on the dissolution process of KpME should. This research is normative juridical method by Deed of Establishment and Responsibility Report as secondary data and assisted by literature, observation, and interview.

The result of this research points out that the knowledge of university student as the cooperatives’ board in the cooperatives' dissolution is not according to the law. This is important to the government to improve the existence of legal entity to the society especially to the university student about the right and obligation arising from legal entity."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan doktrin volenti non fit injuria/assumption of risk dalam tindakan medis, sebagai salah satu upaya perlindungan hukum yang dapat membela hak dokter dalam kasus dugaan malpraktik. Doktrin ini diterapkan karena sering kali dokter menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan ketika terjadi kegagalan pengobatan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah pengertian dan ruang lingkup dari doktrin volenti non fit injuria/assumption of risk, penerapan doktrin volenti non fit injuria/assumption of risk dalam tindakan medis, dan analisis Putusan No. 417/Pdt.G/2012/Pn.Mdn berdasarkan doktrin volenti non fit injuria/assumption of risk. Penulisan skripsi ini menggunakan bentuk yuridis-normatif dengan tipe deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang dicapai ialah penerapan dari doktrin tersebut dibuktikan dengan adanya informed consent dari pasien, sehingga dokter tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya kerugian yang timbul dari risiko medis, kecuali dokter terbukti melakukan kelalaian medis. Dalam Putusan No. 417/Pdt.G/2012/Pn.Mdn, doktrin volenti non fit injuria/assumption of risk dapat diterapkan karena adanya informed consent sebagai bukti bahwa pasien telah mengetahui dan menyetujui tindakan dan risiko medis, serta dokter telah tidak melakukan kelalaian medis, dengan telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan antisipasi atas risiko medis tersebut sesuai dengan standar prosedur. Berdasarkan permasalahan yang Penulis temukan, dapat terlihat bahwa pemahaman terhadap hukum kesehatan di Indonesia masih kurang. Adapun saran yang disampaikan ialah hukum kesehatan untuk lebih dikenalkan kepada para akademisi, praktisi, dan ahli hukum, dengan memasukkannya ke dalam kurikulum wajib dalam fakultas hukum, mengadakan workshop atau pelatihan khusus mengenai hukum kesehatan.

---

This thesis discusses the application of doctrine volenti non fit injuria assumption of risk in medical action, as one of the legal protection that can defend the right of doctor in case of malpractice allegation. It is because, most of the times, doctor would be the only one to blame whenever failure treatment happened. The issues in this thesis are the definition and the scope of volenti non fit injuria assumption of risk doctrine, the implementation of volenti non fit injuria assumption of risk doctrine in medical action, and analysis of Verdict No. 417 Pdt.G 2012 Pn.Mdn based on the volenti non fit injuria assumption of risk doctrine. This thesis uses normative with descriptive data analysis methods so that the conclusion obtained in the form of a qualitative description. From doing this research, it is known that the implementation of doctrine can be proved by the informed consent from the patient, therefore doctors can rsquo t be responsible of damage that comes from medical risk, except except it can be proved that the damage happened because doctors did medical negligence. In verdict No.417 Pdt.G 2012 Pn.Mdn case, doctrine of volenti non fit injuria assumption of risk can be applied because there is informed consent as a proof of acknowledgement and approval of medical risk from the patient. Furthermore, it was not medical negligence case and the doctor has been taken precautionary measures and has anticipated the medical risks in accordance with standard procedures. Based on the problems that the author found, it can be seen that the understanding of health law in Indonesia is still lacking. Therefore, health law is expected to be more introduced to scholars, law enforcers, and lawyers by incorporating it into the curriculum in law school, organizing workshops or special training. "

"Dalam hubungan hukum antar subjek hukum sering kali terjadi permasalahan, salah satunya seperti keberadaan dua perjanjian yang mengatur satu objek yang sama. Pada penelitian ini akan membahas permasalahan tersebut dengan mempertanyakan terkait hukum perjanjian di Indonesia sendiri, dilanjutkan dengan membahas implikasi hukum perdata terhadap keberadaan dua perjanjian yang mengatur objek yang sama, hingga menganalisis perihal pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Dalam pembahasan skripsi ini, bentuk metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis dan mengartikan segala ketentuan dalam ilmu hukum, tepatnya mengenai perjanjian dengan Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Hasil penelitian menyatakan bahwa Di Indonesia mengenai hukum perjanjian telah diatur dalam KUHPerdata, meskipun pengaturan tersebut merupakan buatan Kolonial Belanda, tetapi tetap berlaku untuk mengisi kekosongan hukum perdata di Indonesia. Terkait dengan implikasi hukum perdata mengenai keberadaan dua perjanjian yang mengatur objek yang sama ditemukan hasil penelitian bahwa perjanjian akan mengikat para pihak ketika memenuhi syarat sah perjanjian, kedua perjanjian tersebut mengikat para pihak karena telah memenuhi syarat sah perjanjian, para pihak untuk melakukan prestasinya dapat mengikuti perjanjian yang baru sesuai dengan asas lex posterior derogat legi priori, terkecuali terdapat klausul lain dalam perjanjian sebelumnya yang bersifat absolut, seperti klausul kesepakatan penyelesaian sengketa di arbitrase, apabila para pihak ragu maka dapat melakukan gugatan atau pembatalan perjanjian terhadap salah satunya. Dalam hal kedua perjanjian tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda, maka kekuatan pembuktian yang kuat adalah perjanjian otentik, dikarenakan memiliki kekuatan perjanjian yang sempurna dibanding perjanjian di bawah tangan. Terakhir, mengenai pertimbangan dan penetapan hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst telah tepat, namun dalam argumentasi hukumnya terdapat kekeliruan karena argumentasi Majelis Hakim tidak didasarkan dengan pengaturan yang berlaku mengenai sebuah permasalahan kompetensi absolut.

---

In legal relationships between legal subjects, various issues frequently arise, one of which is the existence of two agreements governing the same object. This study explores such problems by examining contract law in Indonesia, discussing the civil law implications of dual agreements on the same object, and analyzing the judicial considerations in Decision No. 664/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. This thesis employs a normative juridical research method by analyzing and interpreting legal principles, particularly regarding agreements, in the context of Decision No. 664/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. The research findings indicate that in Indonesia, contract law is governed by the Civil Code (KUHPerdata). Although the Civil Code is a colonial legacy from the Dutch, it remains applicable to fill gaps in Indonesian civil law. Regarding the civil law implications of the existence of two agreements governing the same object, the findings reveal that agreements are binding upon the parties when the legal requirements for validity are met. Both agreements are enforceable since they fulfill these validity requirements. The parties are expected to perform their obligations under the newer agreement, following the principle of lex posterior derogat legi priori, unless there is an absolute clause in the earlier agreement, such as an arbitration clause for dispute resolution. In cases of doubt, the parties may file a lawsuit or annul one of the agreements. If the two agreements have different levels of evidentiary strength, an authentic agreement holds superior evidentiary value compared to a privately executed agreement, as it offers perfect legal proof. Lastly, the judicial considerations and determinations in Decision No. 664/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst were appropriate; however, the legal reasoning contained inaccuracies, as the arguments presented by the panel of judges did not fully adhere to the applicable provisions regarding absolute competence issues. "

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana konsep mekanisme pengalihan piutang secara subrogasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah berdasarkan peraturannya di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pada dasarnya, subrogasi diatur dalam KUHPerdata yaitu penggantian hak terhadap pihak yang berpiutang kepada pihak ketiga yang membayarkan kepada pihak yang berpiutang yang disebabkan atas suatu perjanjian maupun undang-undang.  Lebih lanjut, subrogasi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk penyelamatan kredit. Dalam Putusan Nomor 442/Pdt/2020/Pt.Sby, pengalihan piutang secara subrogasi dan jaminan yang dibebankan dalam perjanjian kredit adalah tanah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah (PPJB Tanah). Maka dari itu, penulis mengkaji aspek hukum terhadap pengalihan hak atas tanah dengan PPJB sebagai jaminan dari perjanjian kredit yang telah dialihkan secara subrogasi kepada pihak ketiga.

---

This paper analyzes how the concept of the mechanism for transferring receivables by subrogation in a credit agreement with the collateral of a binding agreement for the sale and purchase of land rights based on its regulations in Indonesia. This paper is prepared by using doctrinal research method. Basically, subrogation is regulated in the Civil Code, which is the replacement of the rights of the indebted party to the third party who pays the indebted party caused by an agreement or law.  Furthermore, subrogation can be utilized as a way to rescue credit. In Decision Number 442/Pdt/2020/Pt.Sby, the transfer of receivables by subrogation and the collateral charged in the credit agreement is land with a Land Sale and Purchase Agreement (PPJB Tanah). Therefore, the author examines the legal aspects of the transfer of land rights with PPJB as collateral for credit agreements that have been transferred subrogated to third parties."

"Skripsi ini membahas mengenai perjanjian jual beli karbon kredit pada skema Clean Development Mechanism (CDM) yang tidak dikenal dalam hukum perdata Indonesia. Hukum perdata Indonesia tidak mengatur mengenai perjanjian jual beli karbon kredit. Oleh karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk melihat konsep perjanjian jual beli karbon kredit dalam tinjauan hukum perdata Indonesia, baik aspek hukum perikatan dan juga aspek hukum kebendaan. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode penelitian kepustakaan, sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu pada dasarnya perjanjian karbon kredit telah sesuai dengan hukum perikatan yang berlaku di Indonesia. Karbon kredit sebagai sebuah komoditas yang diperjualbelikan juga dianggap sebagai benda tanpa warkat yang penyerahannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan.

---

This thesis discusses about carbon credit purchase agreement on Clean Development Mechanism (CDM) scheme which unknown in Indonesia?s private law. Indonesia?s private law do not regulate about carbon credit purchase agreement. From that background situation, this thesis concern about legal aspects in carbon credit purchase agreement, including contract law and property law aspects.

These problems are discussed using library research methods, and conclude that basically carbon credit purchase agreement has compatibility with Indonesia?s contract law. Carbon credit as a tradeable commodity are known as a scripless rights and used book entry settlement for the transfer of the rights."

"Dengan majunya perkembangan hukum dan liberalisasi sektor perbankan, pinjaman dapat dapat dilakukan dengan suatu mekasime kredit sindikasi yang dilatarbelakangi besarnya fasilitas yang diberikan. Dalam kredit sindikasi, bank-bank peserta dapat mengalihkan atau menjual partisipasinya. Mengenai hal tersebut, penelitian ini akan menjawab apakah alasan-alasan dan metode-metode dari pengalihan partisipasi dalan kredit sindikasi, dan apakah akibat hukumnya terhadap jaminan kebendaan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini akan menggunakan metodologi normatif yuridis. Pengalihan partisipasi dalam prakteknya merupakan cara until menjaga keberlangsungan ekonomi serta upaya untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Pengalihan tersebut dapat berupa cessie, subrogation, novation, and sub-participation. Akibat hukum terhadap jaminan kebendaan diantaranya adalah terhapusnya perjanjian jaminan atau keharusan untuk pendaftaran ulang oleh agen jaminan ataupun bank peserta baru sebagai creditor.

---

With the rapid development of law and the liberalization of banking sector, loan can be achieved through syndicated loan mechanism due to the great size of facility granted. In syndicated loan, participating banks may assign or sell their participation. As such, this research will answer what are reasons and methods behind the assignment of participation of syndicated loan and what are its legal implications toward collaterals. To answer these questions, this research will use a juridical normative methodology. The assignment of loan participation in its practice is deemed by practitioner as way to to maintain economic sustainability as well as an effort to comply with prevailing regulations. Such assignment could be in a form of cessie, subrogation, novation, and sub-participation. The legal implications towards collaterals are, amongst other the termination of collateral agreement and the necessity for re-registration by security agent or new participating bank as creditor."

"Arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas yang terjadi sekarang ini sangat sulit untuk ditolak kehadirannya dan harus diikuti mengingat kepentingan ekonomi negara masing-masing. Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum tidak bisa dihindarkan.Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara wajib digunakan dalam perjanjian tetapi tidak memiliki akibat hukum. Dalam artian jika perjanjian antara para pihak tidak menggunakan bahasa Indonesia, apakah masuk kedalam kategori batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur formalitas. Undang-Undang bahasa memuat pernyataan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak diatur dalam Peraturan Presiden.Dalam Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, ditemukan bahwa perjanjian, Loan Agreement antara PT Bangun Karya Pratama (selanjutnya disebut PT BKP) dengan Nine AM Ltd melanggar Pasal 31 ayat (1) UU No.24 Tahun 2009. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut dibuat hanya menggunakan bahasa Inggris, tanpa menggunakan bahasa Indonesia. Ada beberapa permasalahan yang timbul yaitu : penggunaan bahasa indonesia merupakan syarat pembatalan perjanjian dan akibat hukum apabila perjanjian tidak menggunakan bahasa Indonesia.Kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian adalah mengikat sejalan dengan Pasal 1337 KUHPerdata. Apabila perjanjian tidak menggunakan Bahasa Indonesia, maka tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang berakibat perjanjian batal demi hukum.

---

The current economic globalization and free trade that is happening now it is very hard sell its presence and must be followed considering the interests of masing-masing countries. Globalization economic implications of the law is inevitable. The use of Indonesian as language country must be used in agreement but did not have the law .In the sense if agreement between parties not use indonesian, is entering the void by law that did not meet a formality. The Legislation language contain a statement that more about the use of language Indonesia in a contract to be regulated by president.In district court decision , the high court and supreme court , found that the agreement, loan agreement between PT Bangun Karya Pratama Lestari (hereinafter called PT BKP ) with Nine Am Ltd violating article 31 paragraph 1 law no.24 2009 .It was because the treaty made only use the English language , without using Indonesian language .There were several problems arising namely: the use of language indonesia is a requirement and the cancellation of the agreement due to testament law if not using Indonesian language.Obligation in using Indonesian language in the agreement is binding in line with article 1337 KUHPerdata .If not using testament Indonesian language , hence non-compliance the requirements set by statute , that result void agreement for the sake of law."