Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kedudukan hukum perjanjian kerjasama rekanandalam pembuatan akta notaris A dan pengaruh perjanjian kerjasama antara NotarisA dengan PT. Bank X terhadap jabatan notaris. Metode penelitian yang digunakanadalah yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi dokumen denganmenggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedudukanhukum perjanjian kerjasama rekanan mempengaruhi dalam pembuatan aktaNotaris. Pengaruh perjanjian kerjasama rekanan Notaris dengan Bank terhadapjabatan Notaris dalam pembuatan akta dapat melahirkan adanya intervensi daribank. Dalam pembuatan akta oleh Notaris, Notaris menjadi tidak mandiri danberpihak. Perjanjian kerjasama rekanan tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sebaiknya perjanjian kerjasamarekanan antara Notaris dengan Bank yang dibuat tidak mempengaruhi pembuatanakta oleh Notaris. Notaris harus menjunjung tinggi kemandirian danketidakberpihakan dalam pembuatan akta dan dalam pemberian pelayanannya,dan seharusnya pemerintah membuat peraturan mengenai perjanjian kerjasamarekanan antara Notaris dan Bank untuk menutup kemungkinan adanya monopolidalam pembuatan akta untuk kepentingan Bank oleh Notaris tertentu.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the legal position of cooperation agreement of partnerin making notary deed A and the effect of cooperation agreement between NotaryA and PT. Bank X against the position of notary. The research method used isnormative juridical which focuses on document study by using secondary data.The result of this research is that the legal status of the partnership agreementaffect the making of Notary Deed. The influence of the cooperation agreementbetween a Notary Partner and a Bank to the position of Notary in making the deedmay result in an intervention from the bank. In making a deed by a Notary, Notarybecomes non-independent and aligned. The partnership agreement violates theprovisions of the Notary Law and Notary Code. It is advisable that thecooperation agreement between a Notary and a Bank made does not affect themaking of a Notary by the Notary. A Notary must uphold the independence andimpartiality of the deed and in its provision of services, and the governmentshould have made a regulation concerning the cooperation agreement between theNotary and the Bank to cover the possibility of a monopoly in the making of adeed for the benefit of the Bank by a Notary."

"Tesis ini membahas latar belakang Notaris tidak membayarkan uang yang dititipkan pembeli dan tanggung jawab Notaris mengenai janji lisan jika di kemudian hari timbul permasalahan di antara para pihak untuk. Untuk menjawab permasalahan dilakukan penelitian deskriptif analitis dan pengolahan data secara kualitatif serta kesimpulan secara induktif. Tindakan Notaris yang tidak membayarkan uang tersebut merupakan tindakan yang mewujudkan sikap netral dan melindungi kepentingan para pihak. Tanggung jawab Notaris mengenai janji lisan yang di kemudian hari menimbulkan masalah, maka sesuai ketentuan UUJN pasal 59 ayat (1) Notaris membukukan surat di bawah tangan sehingga Notaris bukan pihak dalam Akta dan dibebaskan dari segala tuntutan penjual.

---

This thesis discusses about Notary who defaulted the payment deposited by the buyer on an agreement. The agreement regulates the responsibilities regarding oral agreement between the parties in the future if problems arise between the parties. This thesis will discuss mainly about the consequences of an oral agreement. This thesis use research analytical descriptive method and qualitative data processing as well as inductive inference. The Notary who defaulted the payment is an action that embodies an attitude of neutrality and protect the interests of the parties. Notary responsibilities regarding oral agreement that in the future pose a problem, then appropriate Indonesian Regulation Regarding to Notary provisions of Article 59 paragraph (1) Notary is just a writer of an agreement thus made the Notary is not a party to the deed and of all charges sellers."

"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perkembangan jasa konstruksi semakin meningkat tiap tahunnya. Jasa kontraktor atau pemborong telah lazim digunakan untuk melaksanakan sebuah konstruksi bangunan sehingga menghasilkan perjanjian pemborongan pekerjaan. Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, Pihak pemborong harus bekerja untuk kepentingan pihak yang memborongkan. Sebaliknya pihak yang memborongkan juga harus membayar harga bangunan setelah memeriksa, menyetujui dan menerima hasil pekerjaan pemborong. Penggunaan standar kontrak yang telah dipersiapkan oleh pihak pemberi pekerjaan membuat pihak pemborong tidak dapat melakukan negosiasi, dapat menjadi permasalahan terhadap pelaksanaan perjanjian pemborongan sehingga tergantung pada pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dan tanggung jawab para pihak secara hukum. Oleh sebab itu peran notaris dalam melakukan penyuluhan hukum kepada para pihak penting untuk dilakukan. Hal ini terkait dengan kewenangan notaris untuk membuat akta serta melakukan penyuluhan hukum sebelum dan saat pembuatan aktanya. Penyuluhan hukum dilakukan untuk memberikan keseimbangan hak dan kewajiban serta resiko-resiko yang mungkin timbul akibat pembuatan akta tersebut. Notaris harus berperan sebagai penengah dan menjalankan tugas dan jabatannya secara jujur, mandiri, tidak berpihak dan netral agar akta yang dibuatnya dapat melindungi kepentingan para pihak yang membuatnya. Penulisan tesis dengan menggunakan metode penelitian dengan bentuk yuridis normatif, dengan menggunakan jenis data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer dan sekunder. Kesimpulan yang didapat setelah menganalisa studi kasus ini bahwa peran notaris tersebut dalam perjanjian pemborongan antara PT X dan PT Y tidak ada karena draft perjanjian pemborongan tersebut telah disiapkan terlebih dahulu oleh PT X.

---

Based on Central Bureau of Statistics show that the development of construction services is increasing every year. Contractor or contractor has been commonly used to carry out a construction resulting contract of work. In contract of work, Parties contractor must work in the interests of contracting parties. In the other hand, contracting parties must also pay the price of the building after checking, approve and accepting the results. The use of standard contract which has been prepared by contracting parties make the contractor can not negotiate, it can be a problem for the implementation of contract of work that depend on the fulfillment of the rights and obligations of the parties and the responsibilities of the parties legally. Therefore, the role of the notary in conducting legal counseling to the parties is important. This corresponds to a notary authority to make the deed and perform legal counseling before and during preparing the deed. Legal counseling is done to provide a balance of rights and obligations as well as the risks that may arise as a result of the deed. The notary must act as intermediary and perform tasks and duty to be honest, independent, impartial and neutral so that the deed can protect the interests of the parties who made it. This thesis use normative judicial research methods, using secondary data derived from primary and secondary legal materials. The conclusion after analyzed this case study is that the notary's role in contract of work between PT X and PT Y do not exist because the draft has been prepared in advance by PT X."

"Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena Notaris berwenang untuk membuat akta otentik. Notaris dalam menjalankan jabatan harus mandiri dan tidak berpihak. Namun seiring dengan ketatnya persaingan dikalangan Notaris, mendorong para Notaris untuk mempraktikkan falsafah berdagang seperti pro aktif mendatangi klien, menawarkan jasa, melakukan negosiasi honor dan melakukan perikatan layaknya pembisnis, antara lain perjanjian kerjasama antara Bank dan Notaris yang diperlukan dalam pembuatan akta dibidang perkreditan. Merujuk pada UUJN dan Kode Etik Notaris tidak mencantumkan secara tegas larangan bagi Notaris untuk mengadakan perjanjian dengan pihak manapun. Namun apakah keberadaan perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris melanggar ketentuan dari UUJN dan Kode Etik Notaris dan pengaruhnya terhadap kemandirian dan ketertidakpihakkan Notaris dalam membuat akta otentik. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris mengarah kebentuk perjanjian kerja/ borongan dan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai suatu sebab yang halal, karena berdasarkan analisis terhadap substansi dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris terdapat pelanggaran dari UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris akan bertindak tidak mandiri dan cenderung berpihak pada Bank, apabila perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris tetap dilaksanakan. Sikap keberpihakkan Notaris kepada Bank tampak melalui serangkaian intervensi Bank kepada Notaris. Analisa tersebut di dukung dengan beberapa pendapat praktisi Profesi Notaris dan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang melarang Notaris membuat perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris karena pada dasarnya Notaris sebagai pejabat publik, harus melayani kepentingan masyarakat yang menghadap kepadanya tanpa harus ada pengikatan sebelumnya.

---

Play a part momentous Notary in helping create certainty and law protection for society, since Notary authoritative to make authentic deed. Notaries in going responsible position have independent and sit on the fence. But along with tightly it emulation at Notary circle, push Notaries for practice trade philosophy as pro active visits client, offering service, doing honor's negotiation and does engagement within reason businessman for example collaboration agreement among Bank and needful Notary deep deed makings at area about credit. Refer on Notaries Law and Notaries Ethical Code not attach prohibitions explicit ala divide Notary to struck hands with party whichever. But what cooperative indentured existence among Bank with Notary is illegal procedure from Notary Law and Notaries Ethical Code and its influence to independence and Neutral is Notary in make authentic deed is espoused has say Notary or institute Profession that bound up.

Research results that conclusion cooperative agreement among Bank with Notary aims to form labor agreement / contract and its validity ineligibility indentured terminological Civil Code about a kosher cause, since bases analysis to substance and cooperative agreement performing among Bank with Notary exist breach from Notaries Law and Notaries Ethical Code. Notary will act not independent and tend gets party on Bank, if collaboration agreement among Bank with constant Notary to be performed takes sides. Attitude Notary to observable Bank via one series of Bank intervention to Notary. That analysis at advocate with severally has say Notary Profession practitioner and Indonesian Notary Cords Administrator one that forbidden Notary makes collaboration agreement among Bank with Notary because basically Notary as official as public, shall service society behalf that hads up to her without has available previous cordage."

"Bisnis pelayaran merupakan salah satu bisnis yang memerlukan dana besar. Dengan perjanjian line facility akad murabahah Bank Syariah X memberikan pembiayaan pembelian kapal kepada PT Y. Tesis ini membahas mengenai bagaimana ketentuan akad Murabahah dalam pemberian Line Facility Pembelian Kapal Tunda dan Tongkang pada Bank Syariah X berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility juncto Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Selain itu juga membahas mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam perjanjian tersebut berdasarkan UUJN/UUJNP. Dengan penelitian yuridis normatif, penulis meneliti dokumen-dokumen terkait peristiwa hukum tersebut. Penulis menemukan fakta bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dengan memberikan kuasa khusus kepada nasabah atas nama Bank. Walau demikian akad yang dibuat notaris adalah sah karena telah sesuai dengan ketiga peraturan tersebut di atas, meskipun belum sejalan dengan prinsip syariah yang termuat dalam kitab-kitab fiqih.

---

The shipping business is one of those businesses that require huge funds. With murabaha line facility agreement Syariah Bank X provides financing of the ship to PT Y. This thesis describes how the provisions in the granting Murabaha Line Facility Agreement of tugboat and cargo vessel financing based on Fatwa No. 45/DSN-MUI/II/2005 on Line Facility in conjunction with Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/ 2000 on Murabaha, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah and Bank Indonesia Regulation Number:10/16/PBI/2008 regarding the implementation of Sharia in the Activity Fund Raising and Distribution Sharia Bank Services and Funds. It also discusses the roles and responsibilities of Notary in the agreement based on UUJN /UUJNP.

With normative juridical research, the authors examine the documents relating to such legal events. The authors found the fact that the Bank purchased the necessary goods by giving customers special authorization on behalf of the Bank. However, the contract made by a notary is legal because it is in accordance with the above three rules, although not in line with the principles of sharia contained in the books of fiqh."

"Dalam penulisan tesis ini diangkat sebuah kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris selaku PPAT. Kasus ini diambil dari putusan Mahkamah Agung Nomor 46 PK/Pid/2013, dimana pihak yang berperkara adalah Notaris/PPAT dan pihak klien yang menggunakan jasa Notaris/PPAT tersebut untuk mengurus surat pajak guna kepentingan pembayaran Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam kasus tersebut, surat pajak yang dibutuhkan ternyata palsu sehingga Notaris/PPAT dimintai pertanggungjawabannya. Penulis juga menyorot penerapan asas kehati-hatian dalam tindakan Notaris selaku PPAT dalam kasus tersebut. Pembahasan mengenai kewenangan dan kewajiban Notaris dan PPAT juga akan dituangkan dalam tesis ini dan akan menjadi landasan teori yang menghasilkan kesimpulan apakah tindakan Notaris/PPAT pada kasus yang diangkat sudah sesuai dengan asas-asas jabatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bentuk hasil penelitian yang berupa preskriptif analitis.

---

This thesis raised a case relating to the duties execution of Notary as PPAT. This case is taken from the Supreme Court number 46 PK / Pid / 2013, which the litigants are Notary/PPAT versus the clients of the Notary/PPAT, who need to get tax letters for the purpose of payment of Income Tax and the Tax on Acquisition of Land and Building. In such case, the letter turned out to be false tax letters and therefore Notary/PPAT held accountable. In addition to legal liability, the author want to highlight the application of the precautionary principle in action of the Notary as PPAT in the case. The authority and obligation Notary and PPAT, as well as the guidance and supervision of these positions will also be outlined in this thesis, all of which will become a theorical basis that lead to the conclusion whether the acts of Notary/PPAT in this case in accordance with the principles and rules legislation in force. This writing is using normative legal research method with results in the form of prescriptive analytical research."

"Tesis ini membahas kompetensi notaris dan dikaitkan dengan kemandirian serta independensi jabatan notaris dalam pendirian dan pelaksanaan perserikatan perdata notaris berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perserikatan perdata notaris dikaitkan dengan kemandirian dan independensi jabatan notaris di dalam pelaksanaan jabatannya dalam suatu kantor bersama notaris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perserikatan perdata notaris hanya meliputi kantor bersama notaris, yaitu pendirian dan pengurusan kantor bersama dan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris tetap merupakan tanggung jawab masing-masing teman serikat oleh karenya kemandirian dan independensi notaris tetap akan terjaga selama notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata notaris.

---

This dissertation is about to elaborate notary public competencies in executing a notary public partership and its independency under Article 20 Law Number 20 Of The Year 2004. Juridist normative research is applied in the writing process and librarian research method is emphasized for the whole dissertation. The research is aimed to explain notary public`s executing through a notary public partnership and elaborate its independency in conducting the partnership in the same working place/office. This reserch concludes that a notary public partnership only covers the same working place/office which involves the partnership estabhlisment and its office management, as the other main matters regard to the conducting notary capacity as the public officer are excluded in the partnership and still remains the own responsibility of the notary him/herself. The conducting of notary public partnership establishment under Article 20 Law Number 40 Year of 2004 is appropriate to the basic principles of the notary public integrity as regulated in Law Number 40 Year of 2004."

"Tesis ini mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta perjanjian kawin yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya putusan Majelis Pengawas Notaris Provinsi DKI Jakarta yang memberikan putusan berupa sanksi terhadap Notaris untuk bertanggung jawab atas perbuatannya membuat Akta Perjanjian Kawin yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Permasalahan penelitian adalah tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta perjanjian kawin yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan akibat hukum terhadap pihak ketiga yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa tanggung jawab Notaris atas perbuatannya dalam membuat akta perjanjian kawin yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris menenerima sanksi secara administratif yaitu menerima pemberhentian sementara, karena telah melanggar kewajiban dalam pelaksanaan jabatan Notaris untuk bertindak jujur, saksama, dan tidak memihak, serta mengenai akibat hukum akta perjanjian kawin yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan, dan akta perjanjian kawin tersebut tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

---

This thesis, reviews the liability of the Notary in relation with unregistered in office of religious affairs marital agreement deed which is not inaccordance with the Notarial Law. This problem arose because the Notarial supervision board of Jakarta condemned the Notary guilty and gave pinalty regarding the marital agreement deed. The legal problem in this thesis are the liability of the Notary in relation with uregistered marital agreement deed which is not inaccordance with the Notarial Law legal implications of the deed in connection with third party. This thesis uses juridical normative methode with descriptif analitic, tipology and qualitative approach. The conclusions are the Notary shall be held liable administratively for making incongruity with the Notarial Law marital agreement deed by temporary discharged because she violated her mandate as a Notary by being dishonest, unmeticulous, partisan, thus the marital agreement deed considered as private agreement only and does not bind third party."

"Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Tidak terdapatnya kausa yang halal dalam suatu perjanjian mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian ini terkait dengan kepemilikan saham oleh komite. Di mana berdasarkan UUPT, komite bukan termasuk dalam subjek hukum yang boleh menjadi pemegang saham dalam perseroan. Meskipun perjanjian tersebut dibuat di hadapan Notaris, namun selama perjanjian melanggar persyaratan objektif dalam syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Hal ini juga membuat Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi jabatan berdasarkan UUJN.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis.Simpulan penelitian menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat dengan melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan karenanya Komite X tidak dapat menjadi pemegang saham dalam PT. Y. Notaris yang membuat akta perjanjian tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan UUJN.

---

An agreement which made by parties has to comply with the terms of validation of agreement. Due to the absence of permitted cause to an agreement causing the agreement is void by law. The agreement is related to share ownership by committee. Referring to Law Number 40 Year 2007 concerning Limited of Liability Company, committee is not subject of law which can be shareholder in company. The agreement was made before Notary, but as long as the agreement contravene the objective requirements of validation agreement terms, thus the agreement is void by law. The situation makes the Notary subject to sanction of office.

The research uses juridical normatif research method. The Data is analyzed by using qualitative method which conduce to descriptive analytical data.

The conclusion of this research is the agreement which made was contravene regulations causing the agreement is void by law, therefor Commite X can not be a shareholder of PT. Y. The Notary who made that agreement can be subject to sanction based on UUJN."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus terkait penetapan wanprestasi pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara angsuran atau bertahap. Penelitian ini membahas mengenai penetapan wanprestasi bagi debitur yang terlambat melaksanakan prestasinya dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara angsuran serta tangung jawab notaris terkait adanya perbedaan isi pada minuta dan salinan akta dan analisis pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 PK/PDT/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan analitis. Hasil penelitian dalam tesis ini ialah bahwa debitur yang telah lalai dalam membayar angsuran pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang belum jatuh tempo sudah dapat dikatakan sebagai debitur yang wanprestasi. Selain itu, hasil dari tesis ini juga menjabarkan bahwa notaris bertanggung jawab apabila terdapat minuta akta yang isinya berbeda dengan salinan akta dengan memberikan pernyataan terdapat perbedaan substansi diantara minuta dan salinan akta.

---

This research is based by a case related to the determination of event of default in the Purchase Agreement for Land and Building in instalments or in stages. This study discusses the determination of defaults for debtors who are late in carrying out their responsibility in the Purchase Agreement for Land and Building in instalments and notary responsibility related to differences in content in the minutes and copies of the deed and analysis of judges' considerations in the Decision of Supreme Court Number 884 PK/PDT/ 2018. The research method used in this research is normative juridical research with descriptive and analytical research types. The results of the research in this thesis are that debtors who have been negligent in paying instalments in the Purchase Agreement for Land and Building that have not matured can already be said to be debtors who default. In addition, the results of this thesis also describe that the notary is responsible if there are minutes deeds which contents are different from the copy of the deed by stating that there is difference between the deed and the copy of the deed."