Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas perlindungan upah bagi pekerja di Indonesia pasca berlakunya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015. Kondisi pasar kerja yang timpang di Indonesia menyebabkan lemahnya posisi pekerja dalam perundingan upah. Untuk itu pemerintah berperan memberikan perlindungan melalui kebijakan pengupahan. Selanjutnya dibahas mengenai penerapan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015, yang dikhususkan pada penetapan upah minimum dan struktur skala upah di perusahaan. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan mengkaji aspek perlindungan upah dalam pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 dan penerapan ketentuan formula penetapan upah minimum dan struktur skala upah. Jenis data yang digunakan bersifat sekunder dari bahan hukum yang sifatnya perimer, sekunder dan tertier. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 belum sempurna memenuhi aspek perlindungan upah pekerja dan dalam penerapannya belum secara maksimal dapat dilaksanakan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses wage protection for workers in Indonesia after the enactment of Government Regulation number 78 year 2015. The unfair labor market conditions in Indonesia lead to weaker workers 39 position in wage negotiations. The government has a role in providing protection through wage policy. Further discussed of its implementation devoted to the determination of the minimum wage and structure and scale of wages. This Thesis used normative empiric research method in examining the aspects of wage protection in the articles on Government Regulation no. 78 of 2015 and the application of the provisions of the formula of minimum wage determination and wage scale structure. The result of the research showed that Government Regulation number 78 Year 2015 has not been perfectly fulfilling the wage protection aspect of the workers and in its implementation has not been maximally implemented."

"ABSTRACTPekerja merupakan aktor penting dalam hubungan industrial. Di dalam hubungan industrial tidak terlepas dari permasalahan tenaga kerja, salah satunya ialah masalah upah. Untuk itu, Pemerintah mengatasi permasalahan upah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Pengupahan. Akan tetapi, setelah dikeluarkannya dan dilaksanakannya PP 78/2015 banyak dari serikat pekerja yang menolak karena ada perubahan metode dalam pembayaran upah yang merugikan pekerja. Skripsi ini membahas tentang bagaimana evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan dan apa permasalahan dan tantangan dalam penetapan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan dimensi-dimensi kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Data diperoleh wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menujukkan bahwa evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan PP 78/2015 belum memenuhi penghasilan kebutuhan hidup layak pekerja/buruh dimana bahwa dari enam dimensi dan indikator yang digunakan dalam evaluasi belum terlaksana dengan baik. Permasalahan dalam penetepan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta yakni dikarenakan PP 78/2015 bertentangan dengan UU 13/2013 tentang Ketenagakerjaan, tidak melibatkan peran Dewan Pengupahan, intervensi politik, dan perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Disisi lain, terdapat tantangan dalam penetapan upah minimum Provinsi DKI Jakarta yakni harus sesuai dengan kebutuhan riil pekerja, dan mengembalikan konsep safety net.

---

ABSTRACTWorkers are the main factor in industrial relations. Industrial relations can not be separated from men power issues, one of which is wages. The Government works to resolve the following issue by formulating the Government Regulation No. 78 of 2015 on Wages. However, after being released and implemented, many labor unions decline the regulation since there is an amandment of method in wage payment that harms the workers. This study discusses the evaluation of implementations of Government Regulation No. 78 of 2015 on Wages and what are the issues in formulating the provincial minimum wage in Jakarta. This study uses post positivist approach with the dimensions of policy evaluation criteria proposed by Dunn that is effectiveness, effieciency, adequacy, fairness, responsiveness, and accuracy. The data is obtained from the interviews and the study of literature. The result of this study shows that the evaluation of the implementation of the following regulation has not yet reached the need of proper living of the workers based on the six dimensions and indicators that are used in this study. The issues in fomulation provincial minimum wage in Jakarta is because the regulation is not legally harmonized with Act No. 13 of 2003 on Manpower, in which the act does not involve any role from Wage Councils, political intervention, and distinction of interests between workers and entrepreneurs. On the other hand, there are also two obstacles along the way which must be in accordance with the real needs of workers and restore the concept of safety net. "

"ABSTRAKUpah minimum dibentuk sebagai jaring pengaman pemberian upah pada pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 satu tahun yang ditetapkan dengan formula tertentu dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Peraturan pengupahan ini dibentuk guna menciptakan keadilan bagi pengusaha dan pekerja. Pada lingkup UMKM, upah minimum sulit untuk diterapkan karena berbagai faktor. Antara lain adalah pendapatan UMKM tidak mencukupi dan adanya fasilitas tambahan yang diberikan. Namun demikian, UMKM adalah pengusaha yang menurut hukum positif tidak dikecualikan untuk harus tunduk pada Peraturan Pengupahan. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau implementasi upah minimum dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dilakukan oleh UMKM berdasarkan Hukum Islam, yang dasar penetapan upahnya adalah prinsip keadilan, kelayakan dan kebajikan. Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode normatif-empiris yaitu metode yang melihat suatu peraturan dan penerapannya di masyarakat. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara mengenai sistem upah yang dilakukan oleh 30 pelaku Usaha di wilayah Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur kemudian melakukan analisis berdasarkan hukum Islam mengenai sistem upah tersebut. Dari hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa pemberian upah dibawah upah minimum oleh UMKM sudah cukup mendekati prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan. Mengingat bahwa keadilan, kelayakan, dan kebajikan dapat menjadi hal yang subjektif, maka diperlukan adanya suatu pengaturan yang khusus mengatur mengenai pengupahan pada lingkup UMKM.

---

ABSTRACTMinimum wage is created as the guidelines wage for the worker who works for less than a year. This minimum wage determined by certain formula based on Indonesian Government Regulation Number 78 Year 2015 About ManPower. This minimum wage set to conduct justice for both the entrepreneur and the worker. On micro, small, and medium scale enterprises, this rule is hard to apply because of several factor. One of them is the income that is not enough to pay as the minimum wage, and the fasilities the give to the workers. However, this MSME is the subject of the rule and has to obey it anyway. This research conduct to analys the implementation of minimum wage based on Indonesian Government Regulation Number 78 Year 2015 About ManPower in terms of Islamic Law. This research is done using normative empiric methods to analys the rules and its impelementation in society. The researcher doing interview with 30 MSME in Kalisari, Pasar Rebo Jakarta Timur to analys the implementation of minimum wage that is using there. Moreover in Islamic Law, wage determine by justice, worthiness and virtue principle. As the result, the wage conducted by MSME is close to the justice, worthiness and virtue principle in Islamic Law eventough it is lower than the minimum wage. "

"Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2011 yang merupakan bentuk perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007, yang mengatur beberapa perubahan terkait dengan pemberian fasilitas pajak penghasilan bagi industri tertentu dan/atau didaerah tertentu di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan tinjauan terkait dengan latar belakang perubahan peraturan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan dan memberikan analisis perbandingan dua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pajak penghasilan bagi industri panas bumi di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian diketahui bahwa latar belakang dilakukan perubahan adalah karena peraturan terdahulu yang masih kurang menarik dan kurang memberikan kepastian hukum bagi pengusaha panas bumi. Poin perubahan yang terjadi lebih memungkinkan untuk pengusaha panas bumi untuk dapat memaksimalkan fasilitas yang ditawarkan dalam aturan tersebut.

---

Government Regulation number 18 year 2015 was the substitution of GR 52 year 2011 which is the second amendment of the regulation number 1 on the 2007, there are the several changes of the income tax incentive for certain industry and/or certain industrial area in Indonesia which became government?s concentration including for geothermal industry. The researched was conducted to provide the background of providing of tax legislation changes in coorporate income tax incentive and comparative analysis of income tax incentive regulation for geothermal energy in Indonesia. The researcher used qualitative-descriptive approach, and used study literature and the depth interview as technical of data collection in this research. The result shows that the premises of change the regulation are the mandatory of evaluation from previous regulation. It is considered not attractive and be giving certainty for industry to using the provided incentive. Points of change on the new regulation is the time for used the tax allowance, classification expansion of compensation for losses, disposition of authority, and expansion of industry that will be used the incentive. The new regulation is more feasible implemented on geothermal industry."

"Pemerintah Indonesia pada tanggal 15 April 2015 menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 dan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Agraria Nomor 29 Tahun 2016, yang mengatur ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh WNA dalam pemilikan satuan ruamh susun. dengan adanya ketentuan yang memberikan syarat kepada WNA, dalam tesis ini dibahas tentang Kepemilikan tanah dan bangunan atas satuan rumah susun oleh WNA yang berkedudukan di Indonesia dengan mengkaji dan menganalisa PP No. 103/2015 dan Permen No.29/2016 dikaitkan dengan UU No. 5 /1960 tentang Peraturan Dasa Pokok-Pokok Agraria dan peraturan lain yang berkaitan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah PP No.103/2015 dan Permen No.29/2016 ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ataukah belum.

---

Indonesia's Government on April 15th 2015 is enacted Government Regulation No.103 2015 on Ownership og Dwelling of Residency House By Foreign Persons Domiciled In Indonesia and Subordinate legislation is enacted by The Ministry of Agrarian and Spatial Planning Affairs Regulation No.29 2016, is stipulated the condition of foreigners based in Indonesia concerning to completed the requirement of the ownership of land and building right on Apartments. According the requirement on the ownership of apartments, in this thesis is discussed and analyzed the government regulation No.103 2015 and The Ministry of Agrarian Regulation No.29 2016 in related to Law No. 5 1960 on Basic Agrarian Law. and others Law and regulation related to term and condition the ownership of apartments and foreigners. thereby, it would have concluded that the government reglation No.103 2015 and The Ministry Regulation No.29 2016 is connected to Indonesia's Law or not."

"ABSTRAKSaat ini terdapat berbagai badan, lembaga atau otoritas tertentu yang menjalankan fungsi dan peran Pemerintah, diberikan kewenangan untuk mengatur kebijakan ketenagakerjaannya sendiri. Salah satunya adalah Lembaga Penjamin Simpanan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Sesuai dengan Pasal 78 undang-undang dimaksud, Pimpinan LPS yakni Dewan Komisioner LPS berwenang menetapkan sistem kepegawaian LPS. Secara garis besar jenis status pegawai di Indonesia adalah pegawai negeri sipil yang tunduk pada undang-undang aparatur sipil negara dan pegawai swasta yang tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan. Pegawai LPS bukan merupakan pegawai negeri sipil karena tidak memenuhi kriteria, namun tidak pula harus tunduk kepada undang-undang ketenagakerjaan. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan maksud untuk menguji hipotesa bahwa apakah sistem kepegawaian LPS sudah memenuhi aspek hukum ketenagakerjaan, Tesis ini menggunakan data yang bersifat sekunder dari bahan hukum yang sifatnya primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwa sistem kepegawaian LPS secara mayoritas telah sesuai dengan kaidah hukum ketenagakerjaan, namun ada beberapa hal yang masih kurang selaras. Adapun penyebab ketidaksesuaian antara lain, yaitu: perbedaan persepsi atas kewenangan yang dimiliki, rendahnya peran pengawas, dan pemahaman hukum ketenagakerjaan.

---

ABSTRACTCurrently there are certain bodies, institutions or authorities that perform the functions and roles of the Government, are authorized to regulate their own employment policies. One of them is the Deposit Insurance Agency established under Act Number 24 of 2004 on the Indonesia Deposit Insurance Corporation. In accordance with Article 78 of the Act, LPS Leadership Board of Commissioners of LPS is authorized to establish LPS staffing system. Broadly speaking the type of employee status in Indonesia is a civil servant who is subject to the State Civilian Apparatus Act and private employees subject to the Employment Act. LPS employees are not civil servants because they do not meet the criteria, but they are not subject to the labor law. This thesis uses descriptive normative research method with the intention to test the hypothesis that whether LPS staffing system has fulfilled labor law aspect, this thesis uses secondary data from legal material which is primary, secondary and tertiary. Based on the results of the study it was found that the LPS staffing system by majority has been in accordance with labor law, but there are some things that are still less aligned. The causes of nonconformities are differences in perceptions of authority possessed, low role of supervisor and understanding of labor law"

"Tesis ini membahas penyelenggaraan program jaminan hari tua sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pasal 26 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Adapaun implikasi yang timbul dari pelaksanaan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu hilangnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan program jaminan hari tua karena dapat dinyatakan batal demi hukum namun untuk membatalkannya perlu pengajuan uji materiil ke Mahkamah Agung atau dapat dibatalkan, dicabut, atau diubah dengan peraturan yang setingkat atau dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Dalam penelitian ini menyarankan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, serta adanya kewajiban untuk melaksanakan penjaringan partisipasi publik agar menghasilkan peraturan perundang-undangan efektif.

---

This thesis discusses the implementation of old age security program as stipulated in Government Regulation No. 46 of 2015 on the Implementation of the Old Age Security Program and Government Regulation No. 60 of 2015 on the Amendment of Government Regulation No. 46 of 2015 on the Implementation of the Old Age Security Program. This study is a qualitative research design analytical prescriptive.The result showed that the Article 26 and Article 22 of Government Regulation No. 46 of 2015 on the Implementation of the Old Age Security Program contrary to Law No. 40 of 2004 on National Social Security System. There is implications arising from the implementation of Article 26 paragraph (5) of Government Regulation No. 60 of 2015 on the Amendment of Government Regulation No. 46 Year 2015 on Implementation Program Old Age Security contrary to Law No. 40 of 2004 on National Social Security System is a loss legal certainty in the administration of old age security program because it can be declared null and void but to cancel it needs to filing a judicial review to the Supreme Court or it can be canceled, revoked, or modified by the regulatory level or with legislation of higher.In this study suggest changes to Law No. 40 of 2004 on National Social Security System and Government Regulation No. 46 of 2015 on Implementation Program Old Age Security, as well as their obligation to carry out activities to gain public participation in order to produce legislation effective."

"ABSTRAKPerkembangan zaman dan teknologi telah memasuki berbagai sektor lini kehidupan di masyarakat Indonesia saat ini, termasuk di dalam bidang pendaftaran tanah. Berbagai pengaturan mengenai pendaftaran tanah telah diundangkan dari waktu ke waktu yang dimana terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Namun demikian, permasalahan pendaftaran tanah masih kerap kita temukan di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu kasus yang dijumpai adalah adanya perbedaan sistem pemetaan yang digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah khususnya tentang metode pemetaan manual dan digital, dimana pada akhirnya menyebabkan sengketa pertanahan. Sehubungan dengan hal tersebut, dampak yang ditimbulkan salah satunya adalah ketiadaan kepastian hukum bagi penanam modal yang akan berinvestasi di Indonesia yang tentu memiliki dampak domino terhadap perekonomian di Indonesia antara lain ketiadaan pembukaan lapangan kerja, mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak dan terhambatnya pemerataan pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Setelah dilakukan penelitian oleh penulis, permasalahan pendaftaran tersebut disebabkan oleh karena belum adanya sinkronisasi dan kesamaan sistem pemetaan yang digunakan antar kantor pertanahan di Indonesia. Selain itu, masih belum adanya landasan hukum yang memaksa para pemilik sertipikat hak atas tanah untuk menyesuaikan wilayah dalam sertipikatnya ke dalam sistem pemetaan digital. Dengan masih belum sempurnanya sistem pendaftaran tanah di Indonesia saat ini, maka kehati-hatian dan penelitian yang mendalam sebelum melakukan transaksi pembelian atau akuisisi tanah sangat perlu dilakukan khususnya bagi penanam modal yang akan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melakukan legal due diligence dengan memeriksa secara menyeluruh dan komprehensif seluruh data-data terkait dengan tanah yang akan dibeli.

---

ABSTRACTThe development of the era and technology has entered various sectors of the Indonesian societies 39 life recently, including in the field of land registration. Various regulations on land registration have been enacted from time to time which was lastly stipulated in the Government Regulation Number 24 of 1997. However, the issues of land registration are still often found in various regions in Indonesia. One of the cases encountered was different of mapping systems used by the National Land Agency for the issuance of land rights certificates, particularly in the transition from manual mapping method to digital mapping methods, which ultimately led to land disputes. In relation to this, one of the impact is the lack of legal certainty for investors who are going to invest in Indonesia which may raise a domino effect on the economy in Indonesia, among others, the absence of job openings, the reduction of state revenues from the tax sector and stranded the equity of development and economy in Indonesia. After conducting research by the writer, the registration issues may be caused by the lack of synchronization and harmonization of mapping system used among land offices in Indonesia. Furthermore, there is still no legal basis which forces the owners of land titles certificates to adjust the territory in their certificates into the digital mapping system. With the incomplete of the land registration system in Indonesia nowadays, prudent and thorough research prior to entering into a transaction of land purchase or acquisition is necessary to be conducted, especially for investors who will carry out their business activities in Indonesia. One of the ways that can be done is to do legal due diligence by checking thoroughly and comprehensively all the data related to the land to be purchased."

"ABSTRAKPertengahan tahun 2015 lalu, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu peraturan yang Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk mengajak pengusaha asing dan investor agar mudah untuk berinvestasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan data sekunder, sumber-sumber dan teori-teori mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan analisa hukum dari Guru Besar Agraria Universitas Indonesia yaitu Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, SH, MLI. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa tujuan dari pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia adalah untuk mengundang investor asing masuk ke Indonesia. Dan pada prinsipnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia memenuhi asas-asas pembentukan peraturan pemerintah yang baik

---

ABSTRACTMid 2015, the Government of the Republic of Indonesia issued a regulation the Government Regulation Number 103 Year 2015 Regarding Dwelling House Ownership Or Occupancy By Foreign Persons Who Domiciled In Indonesia. The regulation is intended to invite foreign businessmen and investors to make it easier to invest in Indonesia. This study uses normative and secondary data sources and theories about the principles of the formation of legislation is good and legal analysis of Professor of Agricultural University of Indonesia Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, SH, MLI. Results of research and analysis indicate that the purpose of government issued Government Regulation Number 103 Year 2015 Regarding Dwelling House Ownership Or Occupancy By Foreign Persons Who Domiciled In Indonesia is to invite foreign investors to enter Indonesia. And in principle the Government Regulation Number 103 Year 2015 Regarding Dwelling House Ownership Or Occupancy By Foreign Persons Who Domiciled In Indonesia to meet the principles of the formation of a good government regulations"

"Globalisasi juga telah membuka kesempatan bagi warga negara asing dapat bekerja di Indonesia. Untuk menanggapinya, pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu peraturan yang khusus mengatur tata cara penggunaan TKI di Indonesia. Namun peraturan tersebut menyebabkan persaingan pekerja lokal menjadi semakin berat. Penelitian ini berusaha mengungkap ideologi neoliberalisme, serta latar belakang memasukkan ideologi tersebut ke dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peneliti juga hendak mengungkap pengaruh asing yang mendorong pemerintah menggunakan ideologi tersebut ke dalam peraturan. Konsep yang digunakan adalah neoliberalisme, globalisasi, kapitalisme baru, determinisme teknologi, analisis wacana kritis, dan semiotika. Penelitian dengan paradigma kritis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan metode penelitian analisis wacana kritis pada level teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosiokultural, terungkap bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat tanda-tanda yang menunjukkan adanya deregulasi, liberalisasi perdagangan dan industri, debirokratisasi, pemotongan pajak, kebijakan bersifat moneter, perluasan pasar internasional, dan privatisasi badan publik. Ideologi neoliberalisme dalam peraturan digunakan karena tekanan investor.

---

Globalization has opened up opportunities for foreign workers to work in Indonesia. In respond, the Indonesian Government has issued regulations that specifically regulate the use of migrant worker in Indonesia, that caused a tough working competition. This research seeks to reveal the ideology of neoliberalism, as well as the background of using it in the Minister of Manpower Regulation No. 16 of 2015 and the Minister of Manpower Regulation No. 35 of 2015. Researchers also want to reveal the influence of foreign parties that encouraged the government in using the ideology. The concepts used are neoliberalism, globalization, new capitalism, technological determinism, critical discourse analysis, and semiotics. This is a research with critical paradigm and qualitative research approach. Using critical discourse analysis methods at the level of text, discourse practice, and sociocultural practices, revealed in the regulations there are signs that indicate deregulation, trade and industrial liberalization, debureaucracy, tax cuts, monetary care policies, international market expansion, and privatization of public bodies. The ideology of neoliberalism in regulation is used due to the force of investors."