Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu hambatan dari perkembangan perkotaan adalah permukimankumuh. Permukiman kumuh tidak hanya terjadi dikota-kota besar, tetapi juga kotasedang seperti Kota Tanjungpinang. Pemanfaatan wilayah pesisir khususnyaperairan pesisir untuk permukiman dan kegiatan ekonomi sudah menjadi budayamasyarakat Melayu yang sudah berlangsung sejak dulu. Permasalahan padapermukiman sepanjang pesisir tersebut adalah keterbatasan lahan yang tersedia didaerah permukiman pelantar menyebabkan permukiman ke arah laut tidak dapatdihindari dari permasalahan lingkungan dan keterbatasan infrastruktur.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasiketersediaan dan pemenuhan infrastruktur dasar permukiman pada permukimankumuh di Kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah metodedeskriptif menggunakan alat fishbone dan SWOT, dimana data-data yang telahdiperoleh dengan menggunakan kuesioner, wawancara mendalam dan observasi.Tiga dari tujuh lokasi permukiman kumuh dijadikan sampel pada lokasi penelitianini.Hasil penelitian menunjukkan prioritas permasalahan pada permukimankumuh di Kota Tanjungpinang adalah minimnya ketersediaan air bersih, tidaktersedianya sarana dan prasarana persampahan dan saluran pembuangan air limbah(sanitasi) yang kurang memadai. Sehingga pemenuhan infrastruktur dasar dipermukiman kumuh Kota Tanjungpinang adalah dengan pengembangan sistemjaringan terpadu yang berupa penyediaan air bersih dan sistem persampahan.Kedua, pengembangan kegiatan pendukung, sarana dan prasarana. Terakhir adalahpelibatan masyarakat permukiman dalam penataan kawasan permukiman kumuh.

---

ABSTRACTOne of the obstacles of urban development is the slums. Slums are not onlyhappening in big cities, but also cities like Tanjungpinang. Tanjungpinang hascharacteristic as coastal area. Utilization of coastal areas, especially coastal watersfor settlements and economic activities has become a culture of Malay society thathas been going on since the first. The problems with settlements along the coast arethe limitations of available land in abandoned settlement areas causing marinesettlements inevitably from environmental problems and infrastructureconstraints. Based on the Decree of the Mayor Number 337 of 2014 on slumdwellings in Tanjungpinang City, 7 locations of slum settlements in TanjungpinangCity with an area of 150.41 Ha.This study aims to analyze and identify the availability and fulfillment ofbasic infrastructure of settlements in slum settlements in Tanjungpinang City. Theresearch method used is descriptive method using Fishbone and SWOT tools, wherethe data have been obtained by using questionnaire, in-depth interview andobservation. Three of the seven slum dwellings were sampled at the site of thisstudy.The result of the research shows the priority of problems in slum settlements inTanjungpinang City is the lack of clean water supply, the unavailability of facilitiesand infrastructure of waste and sewerage (sanitation). So that the fulfillment ofbasic infrastructure in slums Tanjungpinang City is by developing an integratednetwork system in the form of water supply and waste systems. Second, thedevelopment of supporting activities, facilities and infrastructure. Last is theinvolvement of settlement communities in the settlement of slum areas."

"Tesis ini membahas keterkaitan antara ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia periode tahun 2014-2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif regresi data panel dengan variabel dependen adalah jumlah penduduk miskin dan variabel independent adalah jumlah SD, jumlah SMP, jumlah SMA, jumlah SMK, Jumlah Puskesmas, Jumlah Apotek, Akses Air Minum Layak, dan Akses Air Bersih. Variabel kontrol yang digunakan adalah distribusi produk domestic bruto atas dasar harga konstan, tingkat inflasi daerah, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta luas wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang dipilih tersebut berpengaruh signifikan dan negatif terhadap variabel jumlah penduduk miskin. Disarankan kepada Pemerintah agar dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, agar menyusun prioritas berdasarkan nilai koefisien variabel independent yang membentuk model tersebut berdasarkan pemetaan setiap kabupaten/kota.

---

The objective of this research is to analyze the relationship between the availability of basic service infrastructure to the number of poor people in the Regency / City throughout Indonesia for the period 2014-2017. This research is a quantitative research panel data regression with the dependent variable is the number of poor people and independent variables are the number of elementary schools, the number of junior high schools, the number of high schools, number of vocational schools, number of health centers, number of pharmacies, access to decent drinking water, and access to clean water. The control variable used is the distribution of gross domestic product on the basis of constant prices, regional inflation rates, labor force participation rates, and area size. The results showed that all the selected independent variables had a significant and negative effect on the variable number of poor people. It is suggested to the Government that the basic service infrastructure development plan which aims to reduce the number of poor people, so as to set priorities based on the coefficients of the independent variables that make up the model based on the mapping of each regency."

"Pelayanan air minum pada wilayah perkotaan belum menjangkau seluruh masyarakat. Pelayanan air minum perpipaan dilaksanakan oleh operator penyedia layanan air minum daerah lebih memprioritaskan masyarakat yang memiliki willingness to connect dan willingness to payment yang tinggi, sehingga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak mendapatkan akses layanan air minum. Tujuan penelitian menganalisis kondisi pemenuhan kebutuhan air minum, mengevaluasi faktor sosial, ekonomi dan lingkungan yang berpengaruh terkait pemenuhan akses air minum, menganalisis prinsip inklusif dalam kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada efektivitas pemenuhan akses air minum, dan membuat model kebijakan inklusif dalam penyediaan akses air minum yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah bivariat, multivariat dan multitidimensional scalling. Hasil penelitian menunjukan, MBR memiliki willingnes to payment yang tinggi, tetapi memiliki willingness to connect yang rendah karena terkendala biaya pasang baru yang cukup tinggi. Model kebijakan inklusif yang berkelanjutan dianalisis dengan public choice teory dengan memberikan subsidi biaya keringanan pasang baru dengan penyebarluasan secara aktif

---

Drinking water supply in urban areas have not yet reached all community groups. Piped drinking water services carried out by drinking water service operators prioritize community groups who have high willingness to connect and willingness to pay, So that the Low-Income Communities (MBR) in slum areas in urban areas do not get access to drinking water. The aim of this research is to analyze the conditions for fulfilling drinking water needs for MBR, evaluate the social, economic and environmental factors that influence the fulfillment of access to drinking water, evaluate inclusive principles in government policy which influence the effectiveness of fulfilling access to drinking water, and create an inclusive policy model in providing sustainable access to drinking water. Research methods used are bivariate, multivariate and multidimensional scaling. Research results show that MBR in the research location area has a high willingness to pay, but has a low willingness to connect because it is constrained by the fairly high cost of new installations. The sustainable inclusive policy model is analyzed using public choice theory by providing subsidies for the cost of new installations accompanied by active dissemination of information."

"Pembangunan kota dan penataan kumuh kota berjalan paralel. Penataan kawasan kumuh kota memang tidak dapat dihindari dalam upaya pembangunan, namun bukan berarti keharusan upaya pembangunan mereduksi bahkan mendiskriminasi kepentingan pihak terdampak. Penataan kawasan kumuh kota tanpa perspektif pihak terdampak akan mengakibatkan ketidakadilan. Penelitian ini membahas mengenai perempuan pekerja di kawasan kumuh kota di Kelurahan Bukit Duri, Kota Jakarta Selatan, dalam dialektika penataan kawasan kumuh kota, sebagai pihak terdampak yang memiliki kepentingan mempertahankan hak asasinya untuk bekerja. Pemerintah pelaksana kebijakan tidak akomodatif dan inklusif terhadap kepentingan perempuan pekerja terdampak. Selain itu, kepentingan perempuan pekerja terdampak tidak tampak ke permukaan karena nilai-nilai patriarki masih kental hadir di tengah masyarakat terdampak. Penulis menggali pengalaman para perempuan pekerja berhadapan dengan penataan kawasan kumuh kota melalui wawancara mendalam dengan mereka, kemudian menganalisisnya menggunakan perspektif keadilan gender, dengan didukung teori-teori urban feminisme, kosmopolitan feminisme, dan hak atas kota.

---

Development and slums upgrading in cities are running in parallel. Urban slums upgrading is indeed unavoidable as part of development, but the its necessity nature could not be the basis to reduce or even discriminate the interests of affected parties. Without the perspective of the affected parties, urban slums upgrading will result in injustice. This study discusses women workers in in Bukit Duri Subdistrict urban slum, South Jakarta City, in the dialectics of urban slum upgrading conflicts, as the affected parties with interest in safeguarding their human rights to work. Governments implementation of the slum upgrading policy was not accommodative and inclusive to the interests of affected women workers. In addition, the interests of affected women workers do not emerge due to the presence of patriarchal values in the affected community. The author explores the experience of women workers facing urban slums upgrading through in-depth interviews with them, then analyzes through gender justice perspective, with emphasize on urban feminism theories, cosmopolitan feminism, and rights to the city."

"Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk di Indonesia membuat kebutuhan terhadap tempat tinggal yang layak terus meningkat. Tempat tinggal yang layak harus ditunjang dengan infrastruktur permukiman agar menjadikan permukiman tersebut menjadi permukiman yang berkelanjutan. Indikator-indikator permukiman berkelanjutan yaitu indikator sosial, indikator lingkungan dan indikator ekonomi. Salah satu indikator sosial adalah interaksi sosial yang terjadi di permukiman tersebut. Dalam penelitian ini akan melihat hubungan antara ldquo;dengan dibangunnya infrastruktur permukiman dapat membuat permukiman tersebut menjadi berkelanjutan dan membuat penghuninya lebih sejahtera rdquo;, dan ldquo;apakah dengan dibangunnya fasilitasi-fasililitas penunjang interaksi sosial akan membuat membuat masyarakat di permukiman tersebut berinteraksi rdquo; dan ldquo;dengan terbentuknya permukiman yang berkelanjutan dari segi sosial dapat membuat masyarakat permukiman tersebut menjadi sejatera rdquo;. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian yang telah didapatkan menunjukan semua nilai korelasi yang dihitung melebihi dari nilai korelasi tabel yaitu 0,1147 berarti hubungan diantara kedua variabel memiliki korelasi atau memiliki hubungan satu sama lain, berarti semua hipotesis dapat diterima, sehingga pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ada dapat terjawab dengan diterimanya hipotesis-hipotesis penelitian. Kemudian dapat disimpulkan masyarakat yang tinggal di suatu permukiman dapat lebih sejahtera jika kebutuhan infrastruktur disekitar permukiman tercukupi serta interaksi sosial yang terjalin antar masyarakat sekitar permukiman tersebut.

---

Given the number of people in Indonesia, making the need for decent housing continues to rise. Adequate housing must be supported by the infrastructure of housing in order to make such housing into sustainable housing. Indicators of sustainable housing social indicators, environmental indicators and economic indicators. One indicator of the social is social interactions that occur in the housing.

In this study will look at the relationship between with the construction of housing infrastructure can make such housing would be sustainable , and whether with the construction of supporting facilities social interaction will make make public through the neighborhood interact and the establishment of housing sustainable in terms of social can make these settlements into prosperous society.

This research uses a correlational descriptive method with quantitative approach. The results of the research have shown that all correlation values calculated exceeds the value of the correlation table is 0.1147 means the relationship between the two variables have a correlation or have a relationship with each other, it means that all hypotheses can be accepted, so that the existing research questions can be answered with The acceptance of research hypotheses.

Then it can be concluded that people living in a settlement can be more prosperous if the infrastructure needs around the settlements are fulfilled and social interactions that exist between communities around the settlement."

"ABSTRAKKota Tanjungpinang adalah kota pesisir yang terletak di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami fenomena pertambahan penduduk setiap tahunnya yang memicu peningkatan konversi lahan menjadi kawasan terbangun dan penggunaan transportasi. Peningkatan penggunaan transportasi diduga meningkatkan konsentrasi CO2 di udara dan turut meningkatkan suhu udara. Tingginya konsentrasi CO2 di udara dapat diturunkan melalui penyerapan CO2 oleh tumbuhan agar suhu udara kembali normal. Hanya saja, tidak semua jenis tumbuhan dapat menyerap CO2 yang sama banyaknya sehingga perlu memilih jenis tumbuhan penyerap CO2 terbanyak berdasarkan nilai serapan CO2 oleh masing-masing jenis tumbuhan per satuan waktu tertentu yang diestimasi dari volume pohon yang berkaitan dengan ukuran diameter pohon. Hasil riset menunjukkan bahwa vegetasi Taman Pamedan Ahmad Yani dengan variasi ukuran diameter antara 30-185 cm dapat menyerap CO2 yang lebih banyak (391,9 ton/menit/ha) dibandingkan vegetasi Taman Laman Boenda dengan variasi ukuran diameter antara 20-117 cm (22,47 ton C/menit/ha). Walau begitu, serapan CO2 oleh tumbuhan memberikan pengaruh sangat kecil bagi penyejukan udara. Pengembangan tumbuhan berdaun tipis yang berukuran kecil perlu dilakukan karena kondisi fisik tumbuhan tersebut memiliki kemampuan penyejukan udara yang lebih baik.

---

ABSTRACTTanjungpinang is a coastal city in Bintan Island, Riau Island Province that experiences population growth phenomenon each year that raises land conversion activity into built areas and the transportation usage among city inhabitant. The raising of transportation usage was assumed to be the driving factor of high air temperature within city area and needs to be tackled by absorbing CO2 to reduce its concentration in the atmosphere and normalize air temperature. Unfortunately, the CO2 absorption capability of each species is varied, so it is necessary to select some species with the capability of absorbing much CO2 per specific time by estimating the trees volume. The findings indicate that vegetation within Pamedan Ahmad Yani Park (30-185 cm dbh) could absorb much CO2 (391,9 ton/minute/ha) than vegetation within Laman Boenda Park (22,47 ton C/minute/ha). Nevertheless, CO2 absorption by plants provides minor effect on cooling effect. Expanding plantation cover with thin-small sized plants leaves is highly recommend to be employed immediately because it has the better capability of cooling down the air temperature."

"Sumber daya manusia merupakan salah satu input terpenting dalam sebuah organisasi, tidak terkecuali dengan pelayanan kesehatan Puskemas, dibutuhkan perencanaan kebutuhan SDM yang sesuai agar pelayanan terhadap masyarakat dapat terpenuhi. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Sei.Jang Kota Tanjungpinang yang bertujuan untuk mendapatkan jumlah tenaga kesehatan yang ideal dengan menggunakan perhitungan beban kerja berdasarkan Metode perhitungan Work Load Indicator Staff Need (WISN). Desain penelitiannya kualitatif dan gambarannya secara deskriftif analitik. Informasi pada penelitian melalui data primer dan data skunder serta pengumpulan informasi dengan wawancara mendalam dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan tenaga yang ada saat ini melebihi dari kebutuhan yang sebenarnya, dikarenakan beban kerja yang terlalu kecil pada beberapa unit tertentu, selain itu ditemukan penempatan tenaga yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan.

---

Human resources is one important input in an organization, no exception in the service in health. So it is with health services, health center fully needed planning needs human resources corresponding to the service for people to be fulfilled.

The study is done in puskesmas sei.jang Tanjungpinangcity which aims to get the number paramedics who an ideal used calculation burden work based on methods of calculation work load indicator staff need (WISN).

Design his research qualitative and his depiction in deskriftif analytic. Information to research through primary data and scundary and gathering information by interview and observation.

The result showed exertion are currently exceed the needs that actually, because the burden work too small on some certain units, besides found for workers is not appropriate with qualifying education."

"Permukiman kumuh muncul ketika masyarakat tidak dapat mengakses tempat tinggal yang layak huni dan tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah ataupun melakukan pemeliharaan terhadap bangunan yang mereka tempati. Dalam rangka mengatasi permasalahan terkait dengan permukiman kumuh, pemerintah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) melakukan penataan kawasan yang bertujuan meningkatkan kualitas permukiman kumuh menjadi lebih baik. Hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis kinerja DPRKP dalam melakukan penataan kawasan permukiman kumuh di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori kinerja organisasi yang terdiri dari lima indikator yaitu macro efficiency, micro efficiency, equality, happiness, dan capabilities. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan mixed methods melalui survei dan wawancara mendalam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRKP DKI Jakarta dalam melakukan penataan kawasan permukiman kumuh masuk ke dalam kinerja kategori baik. Namun, terkait anggaran, alternatif pembiayaan dan koordinasi dengan dinas lain terkait penataan kawasan permukiman kumuh masih harus diperbaiki dan evaluasi kembali.

---

Slum settlements arise when people cannot access a decent place to live in and do not have the ability to buy a house or carry out maintenance of the building they occupy. In order to overcome problems related to slum settlements, the government through the Office of Public Housing and Settlement Areas (DPRKP) carried out regional arrangements aimed at improving the quality of slum settlements for the better. This prompted the conduct of research aimed at analyzing the performance of the DPRKP in structuring slum areas in DKI Jakarta. This study uses the theory of organizational performance which consists of five indicators, namely macro efficiency, micro efficiency, equality, happiness, and capabilities. Researchers used mixed methods collection techniques through surveys and in-depth interviews. The research findings show that the performance of the DKI Jakarta DPRKP in structuring slum areas falls into the good category of performance. However, regarding the budget, alternative financing and coordination with other agencies related to structuring slum areas, they still need to be repaired and re-evaluated."

"Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (berupa investasi pada tanah, peralatan dan mesin, sarana, sumber daya alam), human resources, kemajuan teknologi, akses informasi, inovasi dan kemampuan pengembangan diri serta budaya kerja.Infrastruktur merupakan faktor produksi yang memegang peranan strategis untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah. Efisiensi dan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk menjamin perekonomian berfungsi dengan efektif sekaligus menjadi faktor penting dalam menentukan lokasi kegiatan ekonomi dan jenis kegiatan/sektor yang dapat dikembangkan. Infrastruktur yang baik akan mengurangi jarak antar daerah, mengintegrasikan pasar nasional dan menghubungkannya ke negara/wilayah lain dengan biaya rendah.Penelitian ini akan menganalisa signifikansi hubungan antara infrastruktur, pengeluaran pemerintah, modal manusia, dan ukuran sektor pemerintah (goverment size) dengan output perekonomian regional Propinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh PDRB per kapita. Penelitian dilakukan dengan melakukan uji regresi model ekonometrika terhadap data panel kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2004 - 2010, dimana pendekatan modelnya merupakan pengembangan dari fungsi produksi Cobb-Douglass.Hasil analisa menunjukkan bahwa semua variabel bebas tersebut di atas berpengaruh signifikan positif terhadap output perekonomian dimana infrastruktur yang berpengaruh paling besar adalah jalan sedangkan secara keseluruhan, variabel pendidikan memiliki pengaruh paling besar terhadap output perekonomian.

---

Income Economic growth of a country is affected by the accumulation of capital (in the form of investment in land, equipment and machinery, infrastructure, natural resources), human resources, technological advances, access to information, innovation and self-development skills and work culture.

Infrastructure is a factor of production that has a strategic role to drive economic growth.Availability of quality infrastructure is one of the determinants of the attractiveness of an area / region. Efficiency and infrastructure development are needed to ensure the economy to function effectively and be an important factor in determining the location of economic activity and the types of activities / sectors that can be developed. Good infrastructure will reduce the distance between the regions, integrating the national market and connecting it to other countries / regions with low cost.

This study will analyze the significance of the relationship between infrastructure, goverment spending, human capital, and the size of the government sector (goverment size) with an output of regional economies in Central Java. It was conducted by econometric regression models for panel data of Regencies / Cities Central Java in 2004 - 2010, which is the model approach of the Cobb-Douglass production function.

The analysis shows that all of the above variables positif significant effect on the output of the economy which is the road is the most influential infrastructure compared to other infrastructures, while overall, the education variables have the most influence on the economy's output."

"Salah satu upaya untuk meningkatkan investasi daerah pada tiap provinsi berupa peningkatan kenerja investasi daerah. Hal ini dapat di lakukan diantaranya melalui peningkatan tingkat keterbukaan perdagangan serta peningkatan kualitas maupun kapasitas infrastruktur. Oleh karena itu penelitian ini dirancang untuk : (1) menganalisa besarnya pengaruh faktor penentu kencrja investasi daerah; (2) menentukan jenis-jenis faktor penentu kenerja investasi da rah yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pemben tu kan investasi daerah; (3) memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam rangka menangkap peluang masuknya investasi, mengopti malkan faktor-faktor penentu daya tarik yang dimiliki serta melakukan evaluasi kebijakan terhadap peningkatan kinerja investasi secara keseluruhan. Metode estimasi yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Metode dan analisis dalam penelitian ini didasarkan pada hastl­ hasil penelitian sebelumnya.Penelitian ini menggunakan data 26' Propinsi di seluruh Indonesia (diasumsikan bahwa Propinsi Timor-Ti mur telah memisahkan diri dari Indonesia (NK.RI) dan beberapa propinsi belum melakukan pemekaran untuk memudahkan pengolahan data) periode tahun 2001-2006 yang berasal dari Badan Pusat statistik (BPS) Pusat. Hasil analisis menunjukkan model yang paling sesuai untuk estimasi ini adalah Fixed Effect Models dengan struktur varian covarian dari residual heterokedastik. Nilai koefisien regresi merupakan elastisitas masing-masing input yaitu keterbukaan perdagangan (0.060), panjang jalan (0.245), listrik (0.052), telepon (0.126) serta air bersih (0.014). Total dari elastisitas merupakan skala ekonomi. Tingkat keterbukaan perdagangan serta ketersediaan infrastruktur.

---

A Regional investment performance improvement has become an effort to increasing regional investment on each province. It Shall be conducted through trade exposure level enhancement and infrastructure capacity or quality improvement. Therefore this research is designed to : (1) analyzi ng determinant factor influence of regional investment performance(2) defining varies determinant factor of regional investment performance that provide major contri bution to regional investment plan;(3) providing any input to regional government regarding to drag any investment en try, by optimizing determinant factors of attraction and conducti ng a policy evaluation towards investment performance improvement thoroughly. Data panel regression analysis are used with estimation method. Analysis and Method on this research is based on prior observation results.Research is applying 26 province data th roughout Indonesia territory ( it is assumed that East Timor province has separated themselves from Indonesia (NKRI) and several province that has not performing an expansion to enable data process) year period 2001 2006 analysis demonstrate that most congruous model for estimation is Fixed Effect Models with covariant variant structure of beterochedastic resid ual. Regression co efficient value of an elasticity on each input is trade exposure (0.060), length of road (0,245), electricity (0.052), telephone (0.126) and mineral water (0.014)."