Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah baik dalam maupun sekitar organisasi sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Rencana penerbitan obligasi daerah di Provinsi Jawa Barat sudah dikaji sejak tahun 2012. Hasil penelitian dari rencana penerbitan obligasi daerah pada Provinsi Jawa Barat adalah sudah siap jika ditinjau dari penilaian keuangan. Namun, secara penilaian administratif masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Diketahui pula hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya komitmen pemerintah dalam hal peraturan dasar obligasi daerah yang kurang memadai untuk menerbitkan obligasi daerah, belum adanya sinergi antar lembaga yang terlibat, dan tingginya pajak yang dikenakan atas tingkat bunga dan/atau diskonto obligasi daerah yang dapat menyebabkan kurangnya minat investor serta sulitnya obligasi daerah untuk dapat berkompetisi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

---

ABSTRACTThis study discusses Factors Affecting the Preparation of Bond Issuance in both within and around the organization as an alternative financing infrastructure development. This research uses post positivist approach, using qualitative data collection technique through in depth interview and literature study. The plan to issue local bonds in West Java Province has been studied since 2012. The research results of the planned issuance of regional bonds in West Java Province is ready when viewed from the financial valuation. However, in administrative assessment there are still some things to be considered. It is also influenced by the lack of government commitment in terms of inadequate local bond regulations to issue local bonds, the absence of synergies between the agencies involved, and the high taxes imposed on the interest rate and or discounted regional bonds that may lead to a lack of interest Investors and the difficulties of local bonds to compete at the local, national, and global levels."

"Penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni mengkaji ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rencana penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penerbitan, kendala dan alternatif penyelesaiannya dalam rencana penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Peraturan-Peraturan untuk Penerbitan Obligasi Daerah dibuat beradasarkan peraturan pasar modal, dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan. Penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah untuk memenuhi sasaran misi keempat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan. Rencana penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkendala mengenai laporan keuangan dan alokasi dana cadangan yang belum ada peraturannya, sehingga diperlukan peraturan tambahan untuk menjadi dasar yang pasti dalam pelaksanaan penerbitan Obligasi Daerah selanjutnya.

---

This thesis using legal normative approach research, which examines the provisions of the legislation relating to the issuance of the Regional Bond West Java Provincial Government. The purpose of this study was to determine the procedures for issuing, constraints and alternative settlement in the Regional Bond issuance West Java Provincial Government. Rules for the Issuance of Municipal Bonds made beradasarkan capital market regulation, with the necessary adjustments. Municipal Bond Issuance West Java Provincial Government is to meet the target of the fourth mission of West Java Provincial Government, namely West Java realize comfortable with the sustainable development of strategic infrastructure. Bond issuance plan of West Java Provincial Government is constrained on the financial statements and the allocation of the reserve fund has been no rules, so that additional regulations are needed to be a sure foundation in the implementation of the Regional Bond next."

"Dampak yang luas dari keberadaan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Infrastructure Driven Economy) membuat proyek-proyek infrastruktur tersebut menjadi penting dan vital untuk direalisasikan. Namun kondisi keterbatasan dana dan hambatan aspek lainnya membuat percepatan pembangunan infrastruktur yang telah lama digalakkan Pemerintah menjadi terhambat. Salah satu solusi untuk kendala tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung pola Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun pada prakteknya, penerapan pola KPS di tingkat daerah masih memiliki banyak hambatan untuk direalisasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan pembangunan proyek infrastruktur di tingkat daerah dengan pola Kerjasama Pemerintah-Swasta pada tahap pra konstruksi proyek. Sehingga diharapkan hasil identifikasi ini dapat lebih mengantisipasi hambatan-hambatan yang terjadi selama masa pra konstruksi baik dari pihak pemerintah daerah maupun yang menjadi hambatan bagi pihak swasta guna mengatasi dan meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa survei yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah dan pihak swasta, dengan studi kasus penelitian dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat. Faktor penghambat dominan didapatkan dengan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) untuk mendapatkan prioritas/ranking faktor dan dilanjutkan dengan analisis statistik induktif melalui uji korelasi untuk mendapatkan faktor penghambat yang mempunyai dampak/pengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan infrastruktur di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga faktor hambatan utama yang mempunyai dampak signifikan, yaitu Pendapatan Asli Daerah yang rendah; Peraturan perundang-undangan kurang mengakomodir percepatan pembangunan infrastruktur di daerah; dan Dukungan sosial dan politik yang rendah terhadap proyek pembangunan di daerah pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Dengan melakukan solusi tindakan pencegahan maupun korektif untuk mengurangi kemungkinan dampak dan munculnya ketiga faktor hambatan utama tersebut, diharapkan hasil identifikasi beserta solusinya dapat menjadi salah satu dasar pengetahuan bagi setiap proyek infrastruktur daerah yang ditinjau, sehingga percepatan pembangunan infrastruktur didaerah dapat ditingkatkan.

---

Wide impact of the existence of infrastructure for economic growth of a region (Infrastructure Driven Economy) makes these infrastructure projects are important and vital to realize. However, conditions of limited funding and other aspect obstacles make the acceleration of infrastructure development which have long promoted by the Government to be blocked. One solution to these constraints, the Government issued policies to encourage the pattern of Public Private Partnership (PPP) in order to support the acceleration of infrastructure development both national and regional levels. But practically, application of Public Private Partnership pattern in regional level still has many obstacles to realize.

This research objective is to identify the constrain factors of infrastructure project development on regional level by Public Private Partnership pattern at praconstruction phase. So it will be provided that identification result should be more anticipated of constrains that occured during pra-construction phase both regional government party and obstruction at private party to solve and improve the regional infrastructure development acceleration.

This research is qualitative method approach with survey as the data collection technique which is addressed to regional government party and private party, with case study Depok, West Java. The dominant constrain factors gotten by Analytical Hierarchy Process method in order to have the priority factor and continued with inferensial statistic analyses using correlation test in order to get the constrain factors which have significant impact toward infrastucture development performance at regional level.

Results of research show that there are three main constrain factors which have significant impact. By doing both corrective and preventive action solution in order to decrease impact and emergence of those three main constrain factors, it is expected that the result identification with their solutions might become one of knowledge base for any of regional infrastructure project so it can increase the regional infrastructure development acceleration."

"Pembiayaan infrastruktur selama ini berasal dari APBN. Obligasi Negara merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Untuk mengetahui potensi obligasi negara menggunakan metode SWOT dan kendalanya menggunakan metode Analytic Network Process (ANP). Selain itu, analisa kelayakan obligasi negara pada pengembangan Bandara Mutiara - Palu.Hasil penelitian yaitu dari potensi yang ada muncul strategi dengan memanfaatkan jumlah peminat obligasi negara yang sudah ada dan menerbitkan obligasi khusus infrastruktur sedangkan untuk kendala yang paling dominan adalah kendala regulasi (0,302240) dengan rater agrrement sebesar 0,8720. Untuk kelayakan pengembangan Bandara Mutiara - Palu nilai NPV = 142.436.462.579, IRR = 11,11% dan Payback Period selama 15 tahun 6 bulan.

---

Infrastructure financing usually comes from the state budget. Government Bonds is one of the sources of financing infrastructure development. To find out the potential for government bonds using SWOT and constraints using the method of Analytic Network Process (ANP). In addition, the feasibility analysis on developing Mutiara - Palu airport with government bonds.

The results is potential that have emerged strategies to use the existing interest of goverment bonds and issuing infrastructure bonds, while for the most dominant constraint is regulatory (0.302240) with rater agrrement of 0.8720. For development feasibility Mutiara - Palu airport value NPV = 142 436 462 579, IRR = 11.11% and Payback Period for 15 years and 6 months."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhiprobabilitas TKI Purna (Tenaga kerja Indonesia yang sudah kembali ke tanahair) yang membuka usaha untuk kembali menjadi TKI . Metode analisis datayang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi logit dan probit.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keinginan TKI purna yang membukausaha untuk kembali menjadi TKI dipengaruhi oleh faktor pendapatan,keuntungan, lamanya pengalaman bekerja di negara penempatan, investasiyang dilakukan serta asal negara penempatan. Negara penempatan TKI yangmemberikan pengaruh signifikans tersebu, adalah Arab Saudi, Korea Selatasedangkan Malaysia, Hongkong dan Taiwan tidak memberikan pengaruh yangsignifikans. Sedangkan faktor pernikahan dan jumlah pekerja yangdipekerjakan oleh TKI purna tidak memberikan pengaruh yang signifikanterhadap keinginan seorang TKI purna untuk kembali menjadi TKI.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the factors that influence the probability Full TKI(Indonesian Workers who have returned to their homeland), which attempts tore-open a migrant worker. The method of data analysis is descriptive analysisand logit and probit regression. The results showed that after the workersdesire to open a business to return to workers affected by the factors ofincome, gain, length of work experience placements in the country,investments made and the origin country of placement. Placement workersstate that gives effect tersebu significance, are Saudi Arabia, while the SouthKorean Malaysia, Hong Kong and Taiwan do not give effect significance.While the marriage factor and the number of workers employed by workersafter not give a significant effect on the desire of the workers to return after amigrant worker."

"Pertumbuhan ekonomi nasional yang dicapai melalui pembangunan yang berwawasan industri, telah mengesampingkan sektor pertanian. Hal ini kemudian mengakibatkan timbulnya ancaman krisis pangan akibat ketersediaannya yang semakin tidak menentu di masa depan. Faktor konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan permukiman, serta beralihnya sebagian besar tenaga petani pedesaan menjadi buruh industri perkotaan, adalah beberapa alasan yang menyebabkan semakin rendahnya kontribusi sektor pertanian jika dibandingkan dengan sektor industri dalam perekonomian nasional. Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi termaju yang juga merupakan daerah produsen pertanian terbesar di Indonesia pada masa lalu, kini menghadapi persoalan semakin meningkatnya aktivitas industri dan menurunnya aktivitas pertanian (transformasi struktural). Indikasi terjadinya transformasi struktural ini bersamaan dengan dimulainya pembangunan infrastruktur secara pesat, salah satunya adalah infrastruktur jalan. Akibatnya, timbul opini yang cenderung mengarah pada anggapan bahwa pembangunan infrastruktur jalan menstimulasi pertumbuhan aktivitas sektor industri dan mengancam pertumbuhan aktivitas sektor pertanian. Dari persoalan empirik di atas, penelitian ini dilakukan dalam rangka membuktikan secara ilmiah seberapa besar pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, sesuai dengan permasalahan utamanya, penelitian ini juga hendak membuktikan seperti apa pengaruh infrastruktur jalan terhadap teijadinya proses transformasi struktural di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis ekonometrika yang mengacu pada model pertumbuhan ekonomi dan sektoral dari Teori Solow, di mana pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh fungsi produksi yakni modal (publik dan privat) dan tenaga kerja serta faktor-faktor yang terkait dengan kemajuan teknologi. Sedangkan untuk menguji pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap proses transformasi struktural, maka analisis dilakukan dengan melihat pengaruh infrastruktur jalan terhadap perubahan prosentase kontribusi output sektor pertanian terhadap total output Provinsi Jawa Barat di masing-masing kota/kabupaten.

---

National economic growth that achieved through development process with an industrial conception, has been put the agricultural sector as an inferior economic activities. This situation, then lead our country to the occurrence of the threat about food crisis due to the instabilized of food availability in the future. The conversion of land from agricultural function into industrial and settlements function, and urbanization which changing most of rural farmers into urban industrial workers, are some main reasons that caused the contribution of the agricultural sector compared to the industrial sector in the national cconomy getting decreased time by time. West Java Province, as one of the well-developed provinces which is also the largest agricultural producing areas in Indonesia in the past, now facing the problems of structural transformation, mean that the industrial activities increase so fast and the other side, agricultural activities decrease and growing so slow. The indication of the occurrence of this structural transformation coincides with the begin of the rapid development of infrastructure, that one of the type is road infrastructure. As a result, there a lot of opinions which likely to arise on that road infrastructure development activity stimulated the growth of the industrial sector and threaten the growth of agricultural sector activities. From above empirical issues, this research was conducted in order to scientifically prove how much the influence of road infrastructure development to the economic growth in West Java Province. In addition, in accordance with the main issues of research, second pait of the analysis also tried to prove what the influence of roads infrastructure to the occurrence of structural transformation in the various districts and municipalities in West Java Province. The research using econometrics approach analysis method that draws on the model of economic growth and sectora! from Solow's theory, where economic growth is influenced by the production function of Capital (public and private) and employment as well as factors related to the progress of technology. Meanwhile, to identify the influence of road infrastructure development to the process of structural transformation, the analysis is done by looking at how the road infrastructure influencing the changes of percentage contribution of agricultural output to the total economic output in West Java Province spread by each municipalities/district."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses Implementasi Program FLPP untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menggunakan konsep Implementasi Kebijakan serta menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut di Kabupaten Bogor. Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan angka kemiskinan yang tinggi berkaitan erat dengan hunian tempat tinggal masyarakat di Kabupaten Bogor. Pada pertengahan tahun 2019, terjadi pengurangan kuota FLPP serta penyediaan rumah bersubsidi sehingga menyebabkan calon penerima Program FLPP kesulitan mendapatkan kepastian untuk dapat menempati hunian. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Wawancara mendalam secara individual dilaksanakan terhadap 10 Informan.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program FLPP untuk MBR di Kabupaten Bogor belum berjalan dengan baik, karena hingga saat ini program FLPP belum berjalan secara sistematis sebab belum memiliki perencanaan kinerja pengembangan program yang menjadi tolak ukur pencapaian, serta masih terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program FLPP untuk MBR. Penelitian ini menemukan faktor yang mempengaruhi kendala Implementasi Program karena belum seragamnya pemahaman para aktor implementasi mengenai kebijakan yang diampu; Minimnya ketersediaan sumber daya manusia, kewenangan, fasilitas, dan keuangan; Rendahnya pembagian tugas dan tanggung jawab antar aktor serta terdapat ketidaktepatan sasaran kepada MBR pada Implementasi Program FLPP. Kehadiran suatu sistem baru di PPDPP dinilai dapat membantu proses percepatan alur pemilikan hunian dan memonitor pelaksanaan program untuk mengurangi terjadinya kecurangan oleh beberapa pihak. 

---

The research objective was to describe the implementation process of the FLPP Program for Low Income Communities (MBR) using the concept of Policy Implementation and to describe the factors that influence the implementation of the policy in Bogor Regency. Increased population growth and high poverty rates are closely related to community housing in Bogor Regency. In mid-2019, there was a reduction in the FLPP quota as well as the provision of subsidized housing, causing potential recipients of the FLPP Program to have difficulty obtaining certainty to occupy a residence. This study used a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Individual in-depth interviews were conducted with 10 informants. The results showed that the implementation of the FLPP Program for MBR in Bogor Regency has not been going well, because until now the FLPP program has not run systematically because it does not have a program development performance plan that is a benchmark for achievement, and there are still inaccuracies in the targeting of FLPP program beneficiaries for MBR. This study found the factors that influence the program implementation constraints due to the lack of uniform understanding of the implementing actors regarding the policies being handled; Lack of availability of human resources, authority, facilities and finance; The low division of duties and responsibilities among actors and there is a lack of targeting to MBR in the implementation of the FLPP program. The presence of a new system in PPDPP is considered to be able to help the process of accelerating the flow of residential ownership and monitoring program implementation to reduce the occurrence of fraud by several parties."

"ABSTRAKDalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur, Pemerintah dituntut kreatif dalam mencari sumber pembiayaan. Salah satu alternatif sumber pembiayaan yang dapat digunakan adalah melalui Surat Utang Negara SUN . Penelitian ini bertujuan untuk menguji dapat atau tidaknya SUN diterbitkan untuk membiayai proyek infrastruktur serta risikonya apabila dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif legal research melalui pendekatan undang undang statute approach . Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara teknis SUN sebagai instrumen fiskal dan instrumen pasar keuangan, dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan infrastruktur. Namun demikian, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara telah membatasi tujuan penerbitan SUN. Untuk itu, dalam memberikan kepastian hukum pelaksanaan penerbitan SUN untuk pembiayaan infrastruktur, Pemerintah dapat menggunakan Keputusan Diskresi dengan mencantumkan kewenangan penerbitan SUN untuk tujuan pembiayaan infrastruktur dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta menyiapkan ketentuan teknis dalam rangka penerbitan SUN, antara lain mekanisme pengusulan proyek yang akan dibiayai, pengelolaan rekening khusus dan mekanisme pembayaran proyek dari penerbitan SUN.

---

ABSTRACTIn order to fulfill the infrastructure financing, the Government is required to be creative in finding the alternative sources of financing. One of the alternative is through Government Debt Securities SUN instrument. This research aims to examine whether SUN can be issued for infrastructure financing or not and also to find the risks if it is implemented. The method used in this research is legal research with statute approach. Based on this research, technically, SUN as fiscal and financial market instruments, is possible to be used as a source for infrastructure financing. However, Law Number 24 Year 2002 concerning Government Debt Securities limits the purposes of government SUN issuance fo infrastructure financing. Therefore, to provide the legal basis for Government to issue SUN for infrastructure financing, the Government may use Discretionary Decree by stating the Government authority in the Law on State Revenue and Expenditure Budget and also prepares the technical provisions for the implementation of SUN issuance, among others, proposal project mechanism of which will be financed, management of special accounts and the payment mechanism of the project from the issuance of SUN"

"Dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah diperlukan adanya suatu jaminan yang diberikan oleh principal selaku pelaksana kerja kepada obligee selaku pemberi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan kepada obligee bahwa principal dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kondisi dan jangka waktu yang telah disepakati didalam kontrak. Pada prakteknya terdapat dua jaminan yang lazim digunakan sebagai jaminan proyek yakni jaminan bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank dan jaminan surety bond yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Tesis ini membahas mengenai surety bond sebagai alternatif jaminan dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara jaminan surety bond dengan bank garansi, principal lebih menyukai jaminan surety bond dibandingkan dengan bank garansi, surety bond berperan meminimalisir kerugian yang mungkin diderita oleh obligee akibat dari kegagalan principal melaksanakan proyek, dan terdapat beberapa permasalahan hukum dalam pelaksanaan surety bond.

---

In the implementation of project procurement undertaken by the goverment needed a guarantee from the principal to the obligee. This is intended to give conviction to the obligee that principal can carry out their work in accordance with the condition upon in the contract. In practice there are two commonly used as project guarantee namely bank guarantee issued by the Bank and surety bond issued by an insurance company.

This thesis discusses about the surety bond as an alternative guarantee in infrastructure development. This study was descriptive using juridical normative methods. The results showed that in practice there is a difference between surety bond and bank guarantee, principal prefers to surety bond than bank guarantee, surety bond?s role to minimize the loss suffered by the obligee, and there are some legal problems in the implementation of surety bond."

"[Tesis ini membahas probabilitas dari dampak spatial spillover dari infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Barat menggunakan data panel kabupaten/kota pada tahun 2007-2010. Studi ini menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Jalan dengan kondisi baik dan kepadatan jalan digunakan untuk mewakili infrastrukturjalan. Selanjutnya, tenaga kerja dan stok kapital swasta digunakan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menguji hipotesis bahwa infrastruktur jalan yang memadai tidak hanya akan memberikan efek positif pada pembangunan ekonomi suatu wilayah, tetapi juga terhadap wilayah di sekelilingnya. Untuk mengetahui adanya korelasi spasial dilakukan uji dengan menggunakan Global’s Moran I index, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat dependensi spasial antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa spatial spillover infrastruktur jalan memiliki dampak positif pada pertumbuhanekonomi di tingkat regional.;This research examines the probability of spatial spillover effect of road infrastructure to regional economic growth in the West Java province by using data panel over 2007 to 2012 at regency’s level. This study uses Gross Regional Domestic Product (GRDP) as indicator of economic growth. Good road conditionand road density are utilized to explain road infrastructure. In addition, controlling variables use the labor force and private capital stock. This study tests the hypothesis that sufficient road infrastructure brings positive effect on economic development not only within region, but also on surrounding regions. The spatial correlation test by using Global’s Moran I index results on the existence of spatial dependence among regencies on the West Java Province. The main resultsconclude that the positive spillover of road infrastructure on regional economic growth occurs in these periods at regional level;This research examines the probability of spatial spillover effect of roadinfrastructure to regional economic growth in the West Java province by usingdata panel over 2007 to 2012 at regency’s level. This study uses Gross RegionalDomestic Product (GRDP) as indicator of economic growth. Good road conditionand road density are utilized to explain road infrastructure. In addition, controllingvariables use the labor force and private capital stock. This study tests thehypothesis that sufficient road infrastructure brings positive effect on economicdevelopment not only within region, but also on surrounding regions. The spatialcorrelation test by using Global’s Moran I index results on the existence of spatialdependence among regencies on the West Java Province. The main resultsconclude that the positive spillover of road infrastructure on regional economicgrowth occurs in these periods at regional level, This research examines the probability of spatial spillover effect of roadinfrastructure to regional economic growth in the West Java province by usingdata panel over 2007 to 2012 at regency’s level. This study uses Gross RegionalDomestic Product (GRDP) as indicator of economic growth. Good road conditionand road density are utilized to explain road infrastructure. In addition, controllingvariables use the labor force and private capital stock. This study tests thehypothesis that sufficient road infrastructure brings positive effect on economicdevelopment not only within region, but also on surrounding regions. The spatialcorrelation test by using Global’s Moran I index results on the existence of spatialdependence among regencies on the West Java Province. The main resultsconclude that the positive spillover of road infrastructure on regional economicgrowth occurs in these periods at regional level]"