Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai Penerapan e-Government Dalam Pelayanan Elektronik Akta Kelahiran (e-Akta) Pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis. Teknik analisis menggunakan konsep perubahan paradigma e-Government yang dikemukakan oleh Haedler dan Peliici (2001) antara lain dilihat dari faktor Orientation, Process Organization, Management Principle, Leadership Style, Internal Communication, External Communication, Mode of Service Delivery, dan Principle of Service Delivery.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program e-Akta dinilai masih kurang baik, hal ini dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu utama di dalam pelaksanaan program e-Akta diantaranya ketersediaan sumber daya manusia, kemampuan warga DKI Jakarta dalam mengatasi isu digital divide, serta dari faktor keamanan data kependudukan yang tersimpan pada aplikasi program e-Akta. Melihat kondisi tersebut, diperlukan kerja keras oleh semua pihak yang terkait dengan program e-Akta ini terutama pada proses rekrutmen staf pelaksana yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan, pemberian pelatihan rutin baik itu kepada pihak internal maupun eksternal guna menambah pengetahuan di dalam cara penggunaan e-Akta, serta perlunya diberlakukan prosedur operasi standar yang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini.

---

This thesis discusses the Implementation of e-Government in Services of Electronic Excerpt of Birth Certificate (e-Akta) at Office of Population and Civil Registration Administration City of Jakarta Pusat. This study uses positivism approach. Analysis techniques using the concept of e-Government paradigm shift proposed by Haedler and Peliici (2001), among others, viewed from the factors of Orientation, Process Organization, Management Principle, Leadership Style, Internal Communication, External Communication, Modes of Service Delivery, and Principle of Service Delivery.The result of the research shows that the e-Akta program has not yet well-succeeded, there are still some problems to be the main issue in the implementation of e-Akta program including the availability of human resources, the ability of Jakarta's people in tackling the issue of the digital divide, as well as the security factor of population data that stored on e-Akta application program. Respond these conditions, it takes hard work by all parties associated with the e-Akta program is mainly on the process of implementing recruitment of staff in accordance with the educational background required, giving regular training to both internal and external parties in order to increase knowledge in how to use e-Akta, and the need for standard operating procedures that apply must be adapted to the conditions that exist today."

"Indonesia adalah negara yang menjamin hak warganya dalam mendapatkan pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Pada situasi COVID-19, pelayanan publik memiliki tantangan untuk tetap melakukan pelayanan publik khususnya pelayanan publik administrasi kependudukan dengan sebisa mungkin mengurangi pertemuan tatap muka. Untuk mencegah hal tersebut maka dilakukan pelayanan publik jarak jauh untuk menjadi pilihan yang aman. Penelitian ini akan membahas mengenai upaya peningkatan serta bagaimana peluang dan hambatan dari sistem e-Government pada pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan publik di Indonesia diatur berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Pelayanan administrasi kependudukan secara mendasar diatur oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah oleh UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan turut merasakan dampak dari perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi mencakup mengenai e-government yang merupakan salah satu upaya penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Aplikasi SAKEDAP merupakan salah satu bentuk pelayanan publik administrasi kependudukan. Layanan SAKEDAP terdapat peluang dan hambatan yaitu memudahkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan namun terdapat hambatan dengan masih kurangnya fasilitas penyangga aplikasi tersebut.

---

Indonesia is a country that guarantees the rights of its citizens to receive public services, including population administration services. In the COVID-19 situation, public services face the challenge of continuing to provide services, especially in the field of population administrasion, while minimizing face-to-face interactions as much as possible. To prevent this, remote public services are implemented as a safe option. This research will discuss the implementation and accountability of the e-government system in the administration sector, which is one form of administrative service provided by Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. The research method used is doctrinal research with a qualitative approach. The results of the research indicate that public services in Indonesia are regulated based on Law No. 25 of 2009 on Public Services. Population administration services are one form of public service and are fundamentally regulated by Law No. 23 of 2006 Population Administration, which has been amended by Law No. 24 of 2013 Amendments to Law No. 23 of 2006 on Population Administration. Population administration services also experience the impact of information technology development. Information technology development includes e-government, which is one effort in electronic based governance. The SAKEDAP application is one form of population administration public service. SAKEDAP Application have prospects and obstacles, namely facilitating public services in the field of population administrastion but facing obstracles due to the lack of supporting facilities for the application."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai reformasi pelayanan bantuan sosial di kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses reformasi birokrasi pemerintah kota Bandung terhadap pelayanan bantuan sosial, dimulai dari perubahan kebijakan publik sampai dengan mekanisme dan sistem yang diterapkan selama ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait serta studi kepustakaan, dan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian. Bantuan Sosial Online adalah salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang berbasis e-government dengan tujuan transparansi dan keterbukaan publik terkait penyaluran dana bantuan sosial di kota Bandung. Jenis bantuan sosial yang dibeikan oleh pemerintah Kota Bandung terdiri dari berbagai macam bantuan seperti bantuan pendidikan, kesehatan, perencanaam pembangunan dan lainya. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Kota Bandung telah melakukan reformasi birokrasi terhadap pelayanan dana bantuan sosial dengan cara merevisi peraturan walikota serta menciptakan standar operasional prosedur yang jelas, namun terdapat beberapa kekurangan diantaranya adalah mengenai sosialisasi yang dilakukan pemerintah kota Bandung terhadap masyarakat atau lembaga organisasi karena pada kenyataanya masih ada masyarakat yang belum mengetahui mengenai permohonan bantuan sosial yang sekarang sudah menjadi online.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the reform of social assistance services in the city of Bandung. The purpose of this research is to analyze the process of bureaucratic reform of Bandung city government toward social assistance service, starting from public policy change until mechanism and system applied so far. The method used in this research is by conducting in depth interviews with related parties as well as literature study, and using qualitative approach in research. Online Social Assistance is one form of public service innovation based on e government with the aim of transparency and public openness related to the distribution of social assistance funds in the city of Bandung. Type of social assistance provided by the government of Bandung consists of various kinds of assistance such as education, health, development and other planners. The result of this research is the government of Bandung City has done bureaucracy reform to social assistance fund service by revising the regulation of mayor as well as creating standard operational procedure which clear, but there are some deficiencies such as socialization done by Bandung city government to society or organization institution because In fact there are still people who do not know about the application for social assistance that is now online."

"Pemanfaatan TIK dapat memberikan sistem dan layanan untuk saling terhubung, pada akhirnya ditunjukkan untuk mempermudah dan mempercepat akses informasi yang dibutuhkan dalam segala hal. Kemajuan TIK memberikan sarana dalam pembangunan dan pembentukan sistem tata kelola yang efisien dan efektif hampir di semua bidang, salah satunya sektor pemerintah yang dikenal e-government (Electronic Government). Dalam rangka melaksanakan e-government dengan menciptakan layanan berbasis digital, Kota Depok sebagai salah satu pemerintah daerah yang ada di Indonesia juga ikut ambil bagian. Dengan padatnya jumlah penduduk dan luasnya jangkauan wilayah serta diikuti dengan nilai SPBE Kota Depok yang berada pada predikat baik, maka menjadi tuntutan untuk memberikan layanan kependudukan yang optimal salah satunya dengan melaksanakan pelayanan kependudukan secara digital. Namun dalam pelaksanaannya ternyata ditemukan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dalam penerapan pelayanan kependudukan secara digital. Pengukuran e-readiness yang digunkaan, yaitu Framework STOPE dengan lima domain yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yakni strategy, technology, organization, people dan environment. Penelitian ini dikombinasikan dengan pemeringkatan e-readiness dari Center for International Development (CID) Harvard. Pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu mixed method melalui survei, wawancara mendalam dan studi kepustakaan dengan teknik analisis datanya, yaitu statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan jika kesiapan Disdukcapil Kota Depok dalam penerapan pelayanan kependudukan secara digital berdasarkan perhitungan framework STOPE berada pada kategori siap dengan nilai 3,16 dengan persentase 79%. Namun praktiknya kesiapan yang baik tersebut tidak selamanya sesuai dengan keadaan di lapangan, dimana kesiapan penerapan e-government masih berbasiskan output belum melihat secara impact dan outcome. Hal tersebut berangkat dari penerapan pelayanan kependudukan secara digital yang masih memiliki beberapa permasalahan terutama pada domain environment, people, dan technology.

---

The utilization of Information and Communication Technology (ICT) facilitates interconnectivity among systems and services, streamlining and expediting access to essential information across diverse domains. ICT advancements serve as pivotal tools for the establishment of efficient governance frameworks, notably exemplified in the sphere of e-government. Depok City, as a regional government entity in Indonesia, is actively engaging in the implementation of digital-based services to realize e-government initiatives. Given the city's substantial population density and expansive geographical coverage, coupled with a commendable SPBE score denoting its proficient standing, there arises a pressing need to optimize citizen services, prominently achieved through the deployment of digital population services. Nonetheless, the execution of such initiatives has encountered inherent challenges. This study endeavors to assess the preparedness of Depok City's Population and Civil Registration Service in deploying digital population services. The assessment employs the STOPE Framework, encompassing five adaptable domains—strategy, technology, organization, people, and environment—to gauge e-readiness, complemented by e-readiness rankings sourced from Harvard's Center for International Development (CID). Employing a quantitative research approach, a mixed-method data collection methodology incorporating surveys, in-depth interviews, and comprehensive literature review is employed, with data analysis predominantly utilizing descriptive statistics. The findings of this research reveal that e-readiness of Depok City's Population and Civil Registration Service in deploying digital population services based on the STOPE Framework is in the ready category with e-readiness score of 3.16, constituting 79%. However, in practice, good readiness is not always in accordance with the conditions in the field, where readiness to implement e-government is still based on output without looking at impact and outcome. This stems from the implementation of digital population services which still has several problems, especially in the environment, people and technology domains."

"ABSTRAKKarya Akhir ini membahas penerapan good governance pada Unit Pelayanan Publik UPP Kementerian. Penelitian ini menggunakan teori prinsip-prinsip good governance yang dibuat oleh United Nation Developmen Program UNDP dengan pendekatan positivis. Teknik analisis data menggunakan analisis deksriptif terhadap prinsip-prinsip good governance. Hasil penelitian menunjukan bahwa Unit Pelayanan Publik UPP Kementerian Perindustrian belum memenuhi prinsip-prinsip good governance dalam memberikan pelayanan rekomendasi kepada para pemohon. Permasalahan utama dalam pelayanan yang diberikan adalah waktu pemrosesan melebihi dari SOP yang telah ditentukan. Masukan dari para pemohon untuk melakukan perubahan menjadi permohonan secara online telah dilakukan oleh UPP. Namun, program tersebut baru diberlakukan pada 18 November 2016 sehingga belum dapat dilakukan evaluasi terhadap efektfitas pelayanan yang diberikan. Untuk itu, perlu dilakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada para pemohon sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal.

---

ABSTRAKthesis discussed about the implementation of Good Governance in Unit Pelayanan Publik UPP in the ministry. The theory used in this study is the principles of good governance made by the United Nations Development Program UNDP with positivist approach. Data were analyzed using descriptive analysis of the principles of good governance. The results showed that the Public Service Unit UPP The Ministry of Industry has not meet the principles of good governance in providing services recommendation to the applicant. The main problems in the provided services is the processing time exceeds a predetermined SOP. Input from the applicant to make changes into an online recomendation has been carried out by the UPP. However, these programs will be effective on 18 November 2016, so the evaluation of the effectiveness of the services cannot be done. Therefore, innovation needs to be done to improve the service to the applicant so that the service can be maximized. "

"Dampak dari COVID-19 di Indonesia sangatlah besar bagi operasional negara. Mulai dari diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sampai kepada terbitnya berbagai peraturan pemerintah yang mewajibkan penggunaan aplikasi e-government tracking dan tracing PeduliLindungi bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi penelitian pertama yang mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi dampak dari adopsi aplikasi e-government tracking di Indonesia, khususnya aplikasi PeduliLindungi. Penelitian ini menggunakan sebuah model eksploratif yang terdiri dari konstruk yang diadaptasi dari berbagai penelitian terdahulu yang terinspirasi dari Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) dan Technology Acceptance Model (TAM). Responden yang terdiri dari 618 pengguna aplikasi PeduliLindungi selama 3 bulan terakhir. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS 3. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perceived ease of use (kemudahan), perceived benefits (kebergunaan), hedonic motivation (perasaan positif pribadi), dan trust in government (kepercayaan kepada pemerintah) adalah faktor yang berpengaruh terhadap konstruk tracking and tracing e-government adoption (adopsi e-government). Sementara itu, konstruk Information Transparency (keterbukaan informasi), government accessibility (kemudahan akses layanan pemerintah), Social Awareness (kesadaran sosial terhadap COVID-19), dan Intention to recommend (intensi untuk merekomendasikan) adalah merupakan faktor yang dipengaruhi oleh tracking and tracing e-government adoption. Penelitian ini dapat menjadi salah satu penelitian pertama di Indonesia yang meneliti penyebab dan dampak dari adopsi aplikasi e-government tracking dan tracing PeduliLindungi di Indonesia dan membantu penelitian selanjutnya mengenai aplikasi PeduliLindungi.

---

The impact of COVID-19 towards Indonesia has been tremendous. Starting from the announcement of the multitiered activity restrictions (PPKM) by the government to the national regulations for the enforcement of the tracking and tracing e-government application, PeduliLindungi for several regions in Indonesia. This research is aimed to be one of the first research to explore the factors affecting and being affected by the adoption of egovernment applications in Indonesia, more specifically towards PeduliLindungi. This research uses an exploratory research model with constructs adapted from various past researches inspired by the Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) dan Technology Acceptance Model (TAM) research models. This research is comprised of 618 respondents consisting of people who have used the PeduliLindungi application in the past 3 months. The analysis process of this research utilizes the Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) done via SmartPLS 3 software. The result of this research shows that perceived ease of use, perceived benefits, hedonic motivation dan trust in government are factors that are proven in predicting tracking and tracing e-government adoption. On the other hand, Information Transparency, government accessibility, Social Awareness, dan Intention to recommend are factors that are proven being affected by tracking."

"Dalam era saat ini kebutuhan masyarakat akan transparansi pelayanan pemerintah sangatlah penting diperhatikan oleh pemerintah. perkembangan teknologi informasi menghasilkan titik cerah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. E-government merupakan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat secara efektif dan efesien.Tesis ini menjelaskan sejauh mana strategi pengembangan e-government di lakukan dan seiring dengan waktu, ada perubahan-perubahan dalam lingkungan internal dan ekstemal Depperindag yang perlu diperhatikan agar dapat dilakukan perbaikan dalam mengimplementasikan program-program pengembangan e-government. Perubahan kondisi lingkungan internal dan eksternal di analisa dengan menggunakan analisa SWOT, dan dilanjutkan dengan menggunakan matrik internal eksternal {EE) di dapatkan posisi strategis Depperindag berada dalam posisi pertumbuhan. Sehingga strategi yang dipergunakan adalah strategi pertumbuhan horisontal dengan memanfaatkan peluang pada semua sumber daya yang ada. Pada analisa status tahap pengembangan e -government dari layanan aplikasi yang sudah ada di Depperindag telah mencapai posisi "Pematangan".Setelah dilakukan analisa terhadap penerapan strategi pengembangan egovernment, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu keberhasilan implementasi e-government tidal( ditentukan oleh tingkat kecanggihan teknologi yang telah dan akan diadopsi tetapi ditentukan oleh seberapa kuat elemen-elemen transforrnasi dijalankan di Depperindag, Benchmarking dengan sistem lain, menyediakan literatur yang lengkap, dan sosialisasi tentang manfaat a government.

---

In this era people's need for government's service is very important for the government to pay attention. The development of information technology makes it even more possible and easier for people to obtain information. E-government constitutes an electronic-based government administration to improve services to people effective and efficient.

This thesis explains how far the implementation development strategy has been applied and along the time, there are changes in internal and external environment of Depperindag which need to paid attention in order to improve and implement the programs of c-government development. The changes of internal and external environment condition are analyzed using SWOT analysis, and followed with internal external (IE) matrix analysis, we found that strategic position of Depperindag was growth position. Therefore, strategy used was horizontal growth strategy by utilizing chances on available sources. On the analysis of development stage status of e-government from available application service in Depperindag, it has reached the position of "maturation". After analyzing the implementation of e-government development strategy, there are a several things to be done, Le., the success of e-government implementation is not determined by the level of technological advance adopted but it is determined by how strong the elements oftransfonnation are run by Depperindag, Benchmarking with other systems, the availability of literature, and socialization of e-government's benefit's."

"Pelayanan publik pada saat ini masih dikenal sebagai pelayanan publik yang memiliki prosedur berbelit-belit, banyaknya praktek pungutan liar dan juga pelayanan yang masih sulit untuk di dapatkan. Dalam hal ini terutama pelayanan perizinan juga masih dikenal sebagai pelayanan yang memiliki kualitas yang buruk. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi. Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh BPPT Kota Bekasi kepada masyarakat pengguna layanan dengan mengukur dari beberapa dimensi yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data pendukung untuk memperkaya hasil penelitian. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa kualitas pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi sudah baik. Dilihat dari hasil beberapa dimensi yang diteliti, namun masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki lagi untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

---

Public services at this time still known as a public service thas has a convoluted procedure, illegal fees, and the services are still hard to get. In this case especially the licensing service is also known as a service that has a poor quality. This research aims to analyses the quality service of Licensing services in Integrated Licensing Service Agency (BPPT) Bekasi. In this case, researcher wanted to see how the quality of services provided by BPPT Bekasi to the community of service users by measuring multiple dimensions. This study is a descriptive research with quantitative research approach. Data collection techniques which researcher use in this research is survey method by using questionnaire and literature study to obtain supporting data to enrich the research. The results of the research that has been done is that the quality of service licensing in BPPT Bekasi is good. It can be seen from the several dimensions that has been studied by the researcher. But there are still some parts of dimensions that need to be enhanced and repaired to improve the quality of services provided."