Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan bagaimana pemerintah daerah dapat menghambat perkembangan ritel berjaringan di Kota Padang. Pemerintah daerah yang pada era desentralisasi ekonomi diasumsikan akan mendorong keterbukaan terhadap investasi, dalam kasus Padang justru menggunakan instrumen kewenangannya untuk menghambat masuknya ritel berjaringan. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjawab permasalahan tersebut dengan menggali data primer dan dilengkapi dengan data publikasi. Dengan menganalisis melalui mekanisme barrier to entry, penelitian ini menemukan bahwa pemerintah daerah menghambat masuknya ritel berjaringan dalam rangka mencegah kompetisi dengan peritel lokal melalui beberapa faktor utama. Penelitian ini melihat ada tiga faktor yang menjadi hambatan bagi masuknya ritel berjaringan di Kota Padang, yaitu: intervensi pemerintah dalam industri ritel, kebijakan pemerintah yang diterapkan sebagai kriteria masuk pasar dan hambatan birokratis yang menyebabkan terjadinya penundaan lisensi.

---

ABSTRACT

AbstractThis study explains how local government can hamper the development of retail network in Padang City. In the case of Padang, the local government in the era of economic decentralization is assumed to encourage openness to investment, instead of using the instrument of authority to block the entry of retail network. The author uses a qualitative descriptive method to answer the problem by digging primary data and supplemented by published data. By analyzing through a barrier to entry mechanism, this study found that local governments inhibit the entry of retail network in order to prevent competition with local retailers through several key factors. This study argues that there are three main factors that hamper the entry of retail network in Padang City government intervention in the retail industry, government policy is applied as market entry criteria and bureaucratic barrier that cause licensing delays. "

"Skripsi ini membahas mengenai upaya pemulihan bencana gempa pada tahun 2009 di kota Padang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan langkah-langkah manajemen penanggulangan pasca-gempa khususnya upaya pemulihan di Kota Padang. Informan dari penelitian ini adalah anggota Pemerintah kota Padang bidang penanggulangan bencana dan anggota BAPPEDA kota Padang yang dipilih berdasarkan purposive sampling. Hasil penelitian ini adalah proses pemulihan berupa delapan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang serta juga ditemukan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat.

---

This research elaborate issues about earthquake disaster recovery in Padang at 2009. This research is a qualitative research with descriptive design. The purpose of this research is to describe the process of disaster management especially in recovery in Padang. Informant in this research are members of Padang goverment and member of BAPPEDA Padang that choosed by purposive sampling. The result of this resarch is recovery process that made by Padang government which contain eight policy and there also found supportive factors and inhibiting factors during this recovery."

"Sebagian ahli antropologi percaya bahwa budaya makan dan selera, yang telah menjadi kebiasaan makan sekelompok masyarakat, sangat sulit berubah, karena merupakan gagasan-gagasan dan tingkahlaku terpola yang telah dipelajari dan ditanamkan oleh para warga suatu masyarakat sejak dini, sejak manusia mengenal makanannya. Linton (1984) menyebutnya sebagai covert culture, yang merupakan inti dari kebudayaan yang sulit berubah dan sulit digantikan oleh unsur-unsur asing. Masuknya catering dalam acara baralek di kota Padang, sebagai agen perubahan, telah menyebabkan terjadinya perubahan makan pada orang Minangkabau. Perubahan tampak dalam hal jenis-jenis makanan yang disajikan (dari homogen ke heterogen atau diversifikasi), tatacara penyajian, cara mempersiapkan makanan dari komunal menjadi individual, ekonomi uang menjadi sangat penting dalam menentukan pilihan makanan, serta pilihan makanan tidak lagi mengacu kepada adat istiadat semata namun menjadi sesuatu yang dinegosiasikan. Penelitian ini berusaha memahami proses terjadinya perubahan makan dalam acara baralek orang Minangkabau tersebut dan memahami bagaimana selera itu dikonstruksi secara sosial. Untuk memahami proses terjadinya perubahan budaya makan dan selera ini dilakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebetulnya budaya makan dan selera bukanlah sesuatu yang statis, alamiah dan sulit berubah, melainkan suatu proses dinamis dan produk konstruksi sosial, yang dipengaruhi oleh berbagai kekuatan dalam masyarakat. Perubahan nilai, nilai solidaritas dan nilai lamak (enak), cenderung terjadi pada generasi muda, karena disebabkan oleh maraknya industri makanan dan kreatifitas ahli masak catering yang cenderung mencari dan memodifikasi makananmakanan dari luar Minangkabau. Akibat teoritis dari penelitian ini adalah bahwa apa yang dikatakan antara lain, oleh : Linton (1984), Foster & Anderson (1988:315), Sanjur (1982:286), Kardjati, Kusin dan With (1977), Saptandari (2004:3), bahwa budaya makan merupakan salah satu inti kebudayaan yang sulit berubah tidak selalu benar. Perubahan budaya makan ini setidaknya memperlihatkan bahwa manusia sebagai subjek harus dilihat sebagai pelaku yang aktif dan kreatif, yang mampu mengubah lingkungannya berdasarkan kebutuhannya.

---

Some anthropologists believe that the culture of eating and taste, which has become a habit of eating a bunch of people, it is very difficult to change, because it is the ideas and patterned behavior that has been studied and invested by the citizens of a society from an early age, since man knows his food. Linton (1984) referred to it as a covert culture, which is the essence of culture is difficult to change and difficult to replace by foreign elements. Inclusion in event catering Baralek in Padang, as agents of change, has led to a change in eating the Minangkabau people. Changes seen in terms of the types of food served (from homogeneous to heterogeneous or diversification), presenting the procedures, how to prepare food from communal to individual, economic, money is very important in determining the choice of food, and the food choices are no longer refers solely to the customs however be something negotiated.

This study attempts to understand the process of change the culture of eating in the event Baralek the Minangkabau people and understand how it tastes is socially constructed. To understand the process of cultural change in eating and appetite research was conducted using qualitative methods of data collection techniques participation observation and deep interviews. The results showed that the culture actually eat and taste is not something static, natural and very difficult to change, but rather a dynamic process and product of social construction, which is influenced by various forces in society. Changes in value, the value of solidarity and values lamak (delicious), tends to occur in young people, because it is caused by the rise of the food industry and catering creative cooks who tend to search for and modify foods from outside the Minangkabau.

Theoretical result of this research is that what is said Linton (1984), Foster & Anderson (1988:315), Sanjur (1982:286), Kardjati, Kusin & With (1977), Saptandari (2004:3), that the culture of eating is one of the hard core of culture change is not always true. Change the culture of eating this at least shows that the human being as a subject should be seen as an active and creative actors, who are able to change their environment based on their needs."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat di kalangan masyarakat, mulai dimanfaatkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menerapkan pemerintahan berbasis elektronik atau e-Government. Hal ini dilakukan dengan harapan bisa menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berjalan efektif serta efisien. Pemerintah kota Padang Panjang menanggapi hal ini dengan menetapkan pengembangan sistem informasi pemerintah sebagai salah satu pekerjaan utama untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen tata kelola yang baik, yang transparan dan accountable. Sayangnya penerapan yang dilakukan cenderung berjalan lambat, dengan masih rendahnya implementasi sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI) dalam proses bisnisnya. Belum adanya perencanaan strategis SI/TI ditengarai menjadi salah satu penyebab terjadinya hal tersebut.Perencanaan strategis SI/TI merupakan proses dari pengembangan rencana untuk penggunaan SI/TI dalam organisasi dengan pemakaian biaya yang efektif dan selaras dengan kebutuhan yang diutamakan dalam manajemen dan operasional organisasi. Ada beberapa metodologi yang bisa digunakan sebagai kerangka dalam membangun sebuah perencanaan strategis SI/TI. Metodologi Anita Cassidy adalah salah satu metodologi yang banyak dipakai dan juga penulis gunakan dalam penelitian untuk menyusun perencanaan strategis SI/TI pada pemerintah kota Padang Panjang. Metodologi ini mengakomodir penggunaan banyak metode dan teknik untuk membantu proses analisis yang dilakukan dalam perencanaan. Hasil akhir dari penelitian ini adalah perencanaan strategis SI/TI berupa visi dan misi SI/TI, prinsip-prinsip SI/TI yang menjadi kerangka dalam pengembangan dan implementasi proyek SI/TI, rencana proyek SI/TI dan roadmap beserta analisis risiko proyek SI/TI untuk implementasi rencana proyek SI/TI yang bisa dijadikan acuan bagi pengembangan dan implementasi SI/TI di pemerintah kota Padang Panjang dimasa yang akan datang.

---

The enhancement of information and communication technology that is rapidly increasing among the people, began to used by the Indonesian government to implement electronic-based government or e-Government. This is done to creating a effective, efficient and good governance. Padang Panjang city government responded by setting government information systems development as one of the major work to apply management principles of good governance, transparent and accountable. Unfortunately, the application which do tend to be slow, with the low implementation of information systems and information technology (IS/IT) in city government business processes. Lack of IS/IT strategic planning is suspected to be one of the causes of it.

IS/IT Strategic Planning is a process of developing a plan for use IS/IT in the organization with cost-effective use and aligned with the priority needs in the management and operations of the organization. There are several methodologies that can be used as a framework for building a IS/IT strategic planning. Anita Cassidy methodology is one of methodologies that is widely used and is also author use for study in IS/IT strategic planning of Padang Panjang city government. This methodology accommodates the use of multiple methods and techniques to assist in the analysis carried out in the planning.

The end result of this study is IS/IT strategic planning in the form of the vision and mission of IS/IT, the principles of IS/IT to be a framework for the development and implementation of IS/IT projects, IS/IT project plans and project risk analysis and its roadmap of IS/IT project plan for the implementation of IS/IT can be used as a reference for the development and implementation of IS/IT in the city of Padang Panjang government in the future."

"Karya tulis ini membahas tentang fenomena konflik dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat II tentang pelaksanaan fungsinya sebagai lembaga legislatif, terutama fungsi anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu sumber daya utama di tingkat daerah, terutama bagi daerah yang memiliki ketergantungan besar terhadap bantuan pemerintah pusat. Kondisi ini menyebabkan aktor di daerah tersebut berupaya untuk mendominasi sumber daya tersebut, baik demi kepentingan kelompok maupun kepentingan privat. Pengunaan segala daya dan upaya dalam mendominasi APBD sering melahirkan konflik di tingkat daerah.Karya tulis ini membahas permasalahan melalui metode kualitatif deskriptif dengan mengunakan wawancara mendalam dan studi dokumen. Alat analisis mengunakan pendekatan dari teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf (mengunakan pendekatan konflik Duverger dan Scott) serta pendekatan kelembagaan baru yang dikemukakan oleh Richard Scott.Temuan serta implikasi teori dari karya tulis ini adalah konflik bekembang disebabkan oleh keberadaan kelompok patron klien, dimana konflik individu elit kelompok memicu terciptanya konflik antar kelompok. Dimana pembentukan kelompok patron klien dipengaruhi oleh tarik menarik kepentingan. Dominasi terhadap posisi strategis lembaga legislatif melalui mekanisme aturan dan norma lembaga adalah strategi yang dimainkan oleh kelompok patron klien.

---

This thesis discusses about the phenomena of conflict within the legislature regional level about the implementation of its function as legislative body, especially the budget function.  Budget for regional expenditure and income  is the resource of all potentials owned and will be used by the regional, especially for regions that have dependance on the central government. This condition causes the actors at the region try to attempt to dominate it, which is used for grup or private interests. Using all of the power and effort in dominating it often gives rise to conflict.

This thesis discusses problems throught qualitative methods, collecting data using indepth interviews and documentations studies. Conflict and consensus theories and new institutional theories are used as tools for analysing of these phenomena, the approach of both theories is used to explain causal analysis until the consensus of the conflict on this study.

The results of research and the theoretical implications of this paper are the exixtence of patron client grups as the cause of conflict in the legislature body.  Power interplay influenced froming of patron client grups, controling over important positions through official rules of the institution is their strategy."

"Tesis ini membahas tentang kebijakan produksi KompasTV sebagai stasiun televisi berjaringan di era konvergensi media. Bagaimana manajemen KompasTV mempertimbangkan berbagai faktor sebelum membuat kebijakan produksi terkait konvergensi stasiun jaringan KompasTV dan bagaimana praktik penerapannya dengan tetap mematuhi regulasi. Televisi saat ini masih mendominasi pasar media di Indonesia. Demi terciptanya demokrasi, pemerintah membuat aturan terkait Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) bagi lembaga penyiaran yang ingin siarannya menjangkau secara nasional. Sistem ini membawa berbagai manfaat bagi khalayak. Di sisi lain, pengembangan SSJ membutuhkan biaya yang besar bagi lembaga penyiaran dan akan membawa kerugian besar pula bagi sepuluh stasiun televisi swasta nasional yang sudah berdiri sebelum terbitnya UU Penyiaran Tahun 2002. Hal berbeda terjadi pada stasiun televisi baru yang wajib mengembangkan SSJ agar mendapatkan izin bersiaran, salah satunya adalah KompasTV. Manajemen KompasTV berusaha patuh terhadap peraturan yang berlaku tapi tetap berusaha agar dapat menguntungkan secara finansial. Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan konvergensi. Studi ini melihat bagaimana manajemen produksi KompasTV dalam melakukan konvergensi dengan tetap menjalankan regulasi SSJ. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data utama. Informan berjumlah empat orang dari jajaran manajemen Departemen News Network, Departemen Digital KompasTV dan seorang kepala biro. Penelitian ini mencapai kekesimpulan bahwa KompasTV telah memenuhi regulasi SSJ yang ditetapkan oleh pemerintah. Siaran KompasTV dapat menjangkau 29 provinsi melalui 36 stasiun televisi. Strategi konvergensi diterapkan di seluruh stasiun jaringan KompasTV. Platform YouTube merupakan platform yang paling menjadi perhatian, seluruh stasiun jaringan KompasTV diwajibkan memiliki dan mengelola kanal YouTube masing-masing. Konten yang diunggah sebagian besar merupakan potongan program Free To Air (FTA) baik yang tayang lokal maupun nasional. Dari segi ekonomi, strategi konvergensi tersebut memunculkan dua arus pendapatan baru, yakni dari iklan programmatic dan tawaran kerja sama dengan klien di daerah. Kebijakan produksi yang diambil oleh KompasTV berdasarkan dari berbagai faktor, beberapa faktor yang cukup memengaruhi adalah faktor dari luar media, seperti pengiklan, kontrol negara atas media, pasar media, karakteristik pasar dan kebijakan media.

---

This thesis discusses the production policy of KompasTV as a networked television station in the media convergence era. How does KompasTV management consider various factors before making production policies related to the convergence of KompasTVnetwork stations and how to implement them in practice while still complying with regulations. Television is currently still dominating the media market in Indonesia. For the sake of creating democracy, the government has made regulations related to the Network Station System (SSJ) for broadcasting institutions that want their broadcasts to reach the national level. This system brings various benefits to the public. On the other hand, the development of SSJ requires a large amount of money for broadcasting institutions and will also bring huge losses to ten national private television stations that were already established before the issuance of the 2002 Broadcasting Law. Things are different for new television stations which are required to develop SSJ in order to obtain a broadcasting license, one of which is KompasTV. KompasTV management tries to comply with applicable regulations but still tries to be financially profitable. One of the strategies implemented is convergence. This study looks at how KompasTV's production management converges while implementing SSJ regulations. The research was conducted using a qualitative approach with in-depth interviews as the main data collection method. There were four informants from the management of the news network department, KompasTV digital department and a bureau head. This study reached the conclusion that KompasTV has complied with the SSJ regulations set by the government. KompasTV broadcasts can reach 29 provinces through 36 television stations. The convergence strategy is implemented in all KompasTV network stations. The YouTube platform is the greatest concern, all KompasTV network stations are required to own and manage their respective YouTube channels. Most of the content uploaded is part of the Free To Air (FTA) program, both broadcast locally and nationally. From an economic perspective, the convergence strategy has created two new revenue streams, namely from programmatic advertisements and cooperation offers with clients in the regions. The production policy taken by KompasTV is based on various factors. Some of the factors that are quite influential are factors from outside the media, such as advertisers, state control over media, the media market, market characteristics, and media policies."

"Peralihan hak atas tanah ganggam bauntuak yang terjadi karena pewarisan harus didaftarkan pada kantor pertanahan untuk terciptanya kepastian hukum. Untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah ganggam bauntuak memiliki syarat khusus, yaitu ranji dan surat keterangan waris. Ranji dan surat keterangan waris harus dibuat dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum adat Minangkabau. Dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah ganggam bauntuak pada Kantor Pertanahan Kota Padang terdapat beberapa ranji dan surat keterangan waris yang dibuat tidak berdasarkan fakta. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan ranji dan surat keterangan waris dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah ganggam bauntuak karena pewarisan di Kantor Pertanahan Kota Padang dan dasar-dasar penerimaan atau penolakan pendaftaran peralihan hak atas tanah ganggam bauntuak berdasarkan ranji dan surat keterangan waris yang dibuat tidak berdasarkan fakta oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dan akibat hukumnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan ranji dan surat keterangan waris dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah ganggam bauntuak adalah sebagai bukti (alas hak) dalam kepemilikan tanah adat dan merupakan syarat mutlak. Ranji dan surat keterangan waris yang dibuat tidak berdasarkan fakta maka ranji dan surat keterangan waris tersebut mengandung cacat hukum dan akan ditolak permohonan pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan Kota Padang. Akan tetapi, ada juga permohonan pendaftaran peralihan haknya yang diterima oleh Kantor Pertanahan  Kota Padang oleh karena ranji dan surat keterangan waris tersebut dianggap telah benar secara formil dan kantor pertanahan tidak berwenang memeriksa lebih lanjut kebenaran materiil-nya. Dengan diterimanya pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut mengakibatkan beralihnya hak atas tanah, menimbulkan gugatan, dan sertipikat tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan akibat hukum dari ditolaknya pendaftaran peralihan hak adalah ranji dan surat keterangan waris tidak dapat dipergunakan lagi dalam pendafaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan.

---

Conveyance of the land rights of Ganggam Bauntuak that happened due to inheritance must be registered at land registry office to create legal certainty. For registering the conveyance of the land rights of Ganggam Bauntuak, there are specific requirements which are ranji and a certificate of inheritance. Ranji and certificate of inheritance must be created correctly and appropriate with the common law of Minangkabau. In the registration of the conveyance of the land rights of Ganggam Bauntuak at Land Office in Padang City, there are several ranji and inheritance certificates that were made not based on facts. This study discusses the status of ranji and certificate of inheritance in the registration of the conveyance of the land rights of Ganggam Bauntuak due to inheritance at the Land Office in Padang City and the reasons for accepting or rejecting the registration of the conveyance of the land rights over ganggam bauntuak land based on ranji and inheritance certificate that were made not based on facts by the Padang City Land Office and its legal consequences. To answer these problems, normative juridical research methods were used with an analytical descriptive research typology. The results of this study indicated that the position of the ranji and certificate of inheritance in the registration of the conveyance of the land rights over the ganggam bauntuak land were evidences (base of rights) in the ownership of customary land and were absolute requirements. Ranji and certificate of inheritance that were made not based on facts, then they contained legal defects and their application for registration will be rejected by the Padang City Land Office. Nevertheless, there was also an application for registration of the conveyance of the land rights that was received by the Land Office in Padang city because the ranji and certificate of inheritance were considered formally correct and the land registry office had no authority to further examine the material validity. With the acceptance of the registration of the conveyance of the land rights, it resulted in the transferring of land rights, causing a lawsuit, and the certificate had no legal force. Meanwhile, the legal consequence of the rejection of the registration of the conveyance of the land rights is that the ranji and certificate of inheritance could not be used anymore in the registration of the conveyance of the land rights due to inheritance."

"Masalah kesehatan ibu pada saat ini masih merupakan tantangan yang cukup besar di Indonesia. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 373/100.000 kelahiran hidup (SKRT 1995) merupakan angka yang tertinggi untuk negara-negara di lingkungan ASEAN. Pada tahun 1999 kematian ibu bersalin di Padang juga masih cukup tinggi yaitu 135/100.000 kelahiran hidup. Angka ini sudah berada dibawah angka nasional, tapi masih jauh lebih tinggi dibanding negara ASEAN lainnya. Kematian ini paling banyak terjadi akibat komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas. Dilihat dari penyebab kematian, pelayanan antenatal yang baik dapat memperbaiki keadaan ini. Pelayanan antenatal di Padang terutama dilaksanakan oleh bidan yaitu sekitar 78.84% dan pertolongan persalinan 98.7% sudah dilaksanakan oleh tenaga kesehatan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi bidan dalam melaksanakan layanan antenatal yang sesuai dengan standar. Faktor yang diteliti adalah faktor internal pada bidan yang terdiri dari pendidikan, pelatihan, sikap, motivasi, dan lama kerja, sedangkan faktor eksternal yang diteliti adalah komitmen atasan, kelengkapan sarana dan penerimaan lingkungan. Kedua faktor ini merupakan variabel bebas, sedangkan variabel terikat adalah pelayanan antenatal oleh bidan. Disain penelitian yang dipakai adalah cross sectional. Data dianalisis dengan analisis univariat, bivariat dan multivariat. Dari hasil analisis bivariat didapatkan hubungan yang bermakna antara pendidikan, sikap, dan kelengkapan sarana dengan pelayanan antenatal yang sesuai dengan standar. Dengan analisis multivariat didapatkan hubungan yang kuat antara sarana dengan pelayanan antenatal yang sesuai.Dengan hasil penelitian ini diharapkan institusi pendidikan bisa lebih mendidik siswa dalam mengembangkan rasa tanggung jawab dan profesionalisme sehingga nanti mereka bisa bekerja dengan lebih baik. Dinas Kesehatan Kota dan Puskesmas diharapkan bisa memberikan pembinaan lebih baik kepada petugas dan memperhatikan keadaan sarana pelayanan kesehatan sehingga pelayanan kesehatan yang bermutu bisa didapatkan oleh masyarakat. Dengan pelayanan kesehatan yang baik diharapkan angka kematian ibu bisa ditekan serendah mungkin.

---

Mother health problem is still a big challenge in Indonesia. The high Mother Mortality Rate (MMR), 375/100.000 of living births (SKRT, 1995) is the highest among ASEAN countries. In 1999, MMR in Padang is about 135/100.000 living births. This rate is below national's MMR, but still the highest among ASEAN countries. Caused of the death is due to complication during pregnancy, at the birth and recovery period. Problem could be solved by standardized antenatal care. In Padang, 78.84% of antenatal care is provided by midwives, and birth services are done by health providers.

The purpose of this research is to know that internal and external factors affected to the midwives doing standardized antenatal care. The research design is a cross sectional. All the data was analyzed through univariate, bivariate and multivariate analysis. The results of bivariat analysis showed that the education, attitude, and facility are correlated to standardized antenatal care. The results of multivariat analysis indicated that the most affected variable to standardized antenatal care is facility.

From the result of this research, it's recommended to educational institution to lead the students to improve their responsibility and professionalism for their work in the future. City Health Department and Health Centers are expected to guide the providers of antenatal care intensive and attentively, preparing good facility of health services for the high quality of health care. By doing the quality of health services, MMR could be reduced as low as it could be."

"Barrier to entry merupakan suatu hal yang tidak melanggar hukum karena terbentuk secara alamiah dan juga umumnya diatur Pemerintah untuk membuat suasana yang kondusif dalam persaingan usaha serta mensejahterakan rakyat. Akan tetapi, terdapat bentuk-bentuk diskriminasi yang juga merupakan barrier to entry, dalam hal ini dapat juga sebagai suatu hal yang bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999, khususnya pasal 19 terkait dengan konsep Rule of Reason. Tesis ini membahas permasalahan mengenai bentuk-bentuk barrier to entry yang bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan konsep Rule of Reason. Tesis ini juga membahas mengenai barrier to entry terhadap suatu pasar ditinjau dari pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait perkara jasa pelayanan taksi Bandara Hasanuddin Makassar dan taksi Bandara Juanda Surabaya. Penelitian Tesis ini menggunakan metode deskriptifanalisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat bentuk-bentuk barrier to entry yang bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan konsep Rule of Reason, yakni hambatan yang terkait dengan sunk cost (biaya tertanam) dan investasi awal yang besar, tindakan-tindakan yang diciptakan oleh perilaku perusahaan lama, keputusan/regulasi suatu perusahaan, pembatasan akses terhadap Konsumen dan regulasi oleh Pemerintah. Sebagian hambatan tersebut juga terdapat pada putusan KPPU terkait perkara jasa pelayanan taksi Bandara Hasanuddin Makassar dan taksi Bandara Juanda Surabaya.

---

Barrier to entry is a matter that does not violate the law because it occurs naturally and generally set by the Government to create a conducive atmosphere in the competition and the welfare of the people. However, there are other forms of discrimination that are also barrier to entry. In this case, it violates the Law No. 5 of 1999, specifically article 19 related to the concept of the Rule of Reason. This thesis discusses the issues concerning the forms of barrier to entry that violate article 19 of Law No. 5 of 1999 relating to the concept of the Rule of Reason . This thesis also discusses the barrier to entry to the market in terms of article 19 of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition matters related to services taxi cab in Hasanuddin Airport Makassar and in Surabaya Juanda Airport. This thesis research uses descriptive - analytical method. The results of this study concluded that there are other forms of barrier to entry that violate article 19 of Law No. 5 of 1999 relating to the concept of the Rule of Reason, the barriers associated with sunk costs (embedded costs) and a large initial investment, action that created by the behavior of the incumbent company, the decision/regulation of an company enterprise, restrictions on access to consumers and regulation by the Government. Most of these barrier to entry are also present in the case related to the Commission's decision of taxi services Hasanuddin Airport Makassar and Surabaya Juanda Airport taxi."