Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum antara Indonesia dan Republik Rakyat China RRC yang mengatur tentang Perjanjian Jual Beli Barang. Perbandingan hukum ini dilakukan dengan melakukan perbandingan hukum Perjanjian Jual Beli Barang di Indonesia yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan di RRC yang didasarkan pada Contract Law of the People rsquo;s Republic of China serta peraturan terkait lainnya di bidang perjanjian jual beli barang yang berlaku di kedua negara tersebut. Metode yang digunakan dalam skripsi adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Dalam tulisan ini, akan dibahas tentang teori umum hukum perjanjian dan secara lebih khusus hukum perjanjian jual beli barang di Indonesia dan RRC. Melalui pembahasan tersebut, diperoleh beberapa faktor pembanding sebagai dasar perbandingan perjanjian jual beli barang di kedua negara tersebut. Dari hasil perbandingan tersebut, diperoleh beberapa perbedaan dan persamaan hukum perjanjian jual beli barang yang berlaku di Indonesia dan RRC.

---

ABSTRACTThe main purpose of this undergraduate thesis is to do a comparison between Indonesian and People rsquo s Republic of China rsquo s PRC laws that govern purchase and sales of goods contract. The comparative law will be done by comparing the provisions on purchase and sales of goods contract in the Civil Code of Indonesia and Contract Law of the People rsquo s Republic of China and other laws governing the purchase and sales of goods contract in respective countries. The method used in this undergraduate thesis is the juridist normative method with comparative approach. This undergraduate thesis will touch upon on basic theories of contract law and focused on the law that governs the purchase and sales of goods contract in Indonesia and PRC. Several comparative factors are established from the research and shall be used as the basis to compare the law that governs the purchase and sales of goods contract in Indonesia and PRC. Based on the comparison, it rsquo s discovered that there are several differences and similarities of the law that governs purchase and sales of goods contract in Indonesia dan PRC."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan gadai benda bergerak di Indonesia dan di Republik Rakyat Tiongkok sesuai dengan Hukum Perdata yang berlaku di dalam kedua negara tersebut. Pernyataan mendasar dari skripsi ini adalah bagaimana pengaturan gadai yang berlaku di Indonesia dan di Republik Rakyat Tiongkok beserta perbandingannya antara kedua negara tersebut. Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan meneliti secara mendalam mengenai pengaturan gadai benda bergerak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada kedua negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa dengan memperbandingkan kedua negara tersebut, ditemukan persamaan dan perbedaan pengaturan hukum tentang gadai benda bergerak di Indonesia dan di Republik Rakyat Tiongkok, dimana di Indonesia terakit dengan pengaturan gadai diatur di dalam KUHPerdata khususnya dalam Pasal 1150-1160. Sementara di Republik Rakyat Tiongkok terkait dengan pengaturan gadai diatur di dalam undang-undang nasional yang secara khusus mengatur tentang hukum jaminan pada negara tersebut yaitu Guarantee Law of the People`s Republic of China dan diatur juga di dalam undang-undang yang mengatur tentang properti, yaitu Property Law of the People`s Republic of China. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk membuat undang-undang khusus terkait hukum jaminan yang juga mengatur tentang gadai secara spesifik.

---

This study explains about the regulation of pledge over movables property in Indonesia and People rsquo s of Republic China according to their civil law. Basic question in this study is that how the arrangement of pledge over movables property that applies both in Indonesia and in the People rsquo s Republic of China along with the comparison between those two countries. This study is made with the purpose to know and examine in depth about the regulation of pledge over movables property that applies in both countries. This research method used in this study is in the form of juridical normative with descriptive type.The results of this study illustrate that by comparing the countries, there are similarities and differences in the legal arrangement of the pledge over movables property in Indonesia and in the People rsquo s Republic of China, which in Indonesia is arranged in KUHPerdata and in People rsquo s Republic of China is regulated in national law which specifically regulates the law of guarantee in that country that called Guarantee Law of the People rsquo s Republic of China and is regulated also in Property Rights of the People rsquo s Republic of China. Therefore, the Government of Indonesia is deemed necessary to enact specific legislation relating to the law of guarantee which also specifically regulates about pledge."

"Penulisan hukum ini menganalisis mengenai pengaturan yayasan di Indonesia beserta permasalahannya di lingkup kepemilikan, penggunaan, dan pengawasan kekayaan yayasan, pengaturan mengenai kekayaan yayasan di Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Switzerland, dan Norwegia, dan juga hasil pengkritisian terhadap permasalahan kekayaan yayasan di Indonesia melalui perbandingan dengan pengaturan kekayaan yayasan di keempat negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk Yuridis-Normatif dengan tipe Deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan mengenai kedudukan yayasan sebagai suatu badan hukum dan juga akan menguraikan mengenai permasalahan kekayaan yayasan di Indonesia. Penelitian ini juga akan secara komprehensif menjelaskan pengaturan kekayaan yayasan di Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Norwegia, dan Switzerland, yang mana pengaturan di keempat negara tersebut lebih terperinci apabila dibandingkan dengan pengaturan di Indonesia. Hasil penelitian ini juga menguraikan tentang pemecahan masalah kekayaan yayasan di Indonesia yang didapatkan dari hasil perbandingan dengan keempat negara tersebut. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, Pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk melakukan perincian terhadap pengaturan kekayaan yayasan yang sudah ada saat ini agar permasalahan-permasalahan tersebut bisa diminimalisir.

---

This legal writing analyzes the regulation of foundations in Indonesia and their issues in the scope of ownership, use and control of the foundation 39 s asset, the regulation of the foundation 39 s asset in the People 39 s Republic of China, Japan, Switzerland and Norway, as well as the results of critiques of the foundation 39 s asset issues in Indonesia through comparison with the foundation 39 s asset regulations in the four countries. The research method used in this research is Juridical Normative with Descriptive type. The results of this study illustrate the position of the foundation as a legal entity and will also describe the problems in the scope of the foundation 39 s asset in Indonesia. The study also describes comprehensively the regulation of foundation rsquo s asset in the People 39 s Republic of China, Japan, Norway, and Switzerland, where arrangements in the four countries are more detailed when compared to Indonesian regulations. The results of this study also describe the problem solving foundation rsquo s asset in Indonesia obtained from the comparison with the four countries. Based on these comparative results, the Government of Indonesia deems it necessary to detail the existing foundation rsquo s asset regulation to minimize these problems."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perbandingan kedudukan pengaturan anak luar kawin menurut hukum keluarga di Indonesia dengan hukum keluarga di Singapura dan Republik Rakyat China. Pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan anak luar kawin dalam keluarga dikaitkan dengan hubungannya dengan orang tuanya dan tanggung jawab orang tua dengan hak-hak yang didapatkan oleh anak luar kawin dalam hukum keluarga di negara Republik Rakyat China, Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai kedudukan anak luar kawin dalam aturan hukum keluarga di Indonesia, Singapura dan Republik Rakyat China, yang mana juga berbeda pula aturan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak luar kawin tersebut.

---

Abstract

This thesis discusses on the comparison of the regulation of children born out of wedlock according to the family law in Indonesia, singapore and Peoples Republic of China. The core issues in this research that the writer raised are on the legal station of children born out of wedlock in its correlation with their kinship with their parents and the responsibility of parents toward their children born out of wedlock andthe civil rights of the children born out of wedlock according to the family law in People?s Republic of China, Indonesia and SingaporeThe legal research method applies a juridical normative research methodology which focuses on the aspects or norms of positive law. This research concluded that there are distinctions on the ruling of the legal position of children born out of wedlock and the responsibilities of their parents according to the family law in People?s Republic of China, Indonesia and Singapore."

"Tesis ini membahas perbandingan sistem administrasi pemungutan pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sistem administrasi pemungutan pajak, kinerja perpajakan ditinjau dari sisi penerimaan dan rasio perpajakan, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan pajak baik di Indonesia maupun RRC. Mengacu pada perspektif teoritis dan paradigma penelitian yang digunakan, maka sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Analisis penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa walau kedua negara samasama menerapkan sistem self assessment dalam melakukan pemungutan pajaknya, namun RRC ternyata lebih baik bila ditinjau dari sisi penerimaan dan rasio perpajakannya. Pemerintah RRC juga sangat tegas dalam melaksanakan penegakan hukum. SAT (State Administration of Taxation) sebagai otoritas pajak di RRC konsisten dalam meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak dan meningkatkan kinerja yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.Pada Januari 2010, SAT mengeluarkan peraturan terkait tata cara penanganan keluhan wajib pajak. Peraturan ini menetapkan ruang lingkup dan prosedur terkait dengan penyampaian keluhan wajib pajak. Peraturan ini sangat menjamin hak-hak dari wajib pajak.

---

This thesis analyses and compares the tax collection administration system between Indonesia and People?s Republic of China. The study examined in this research is the tax administration system, tax revenue and tax ratio as a measure of taxation performance, and efforts made to improve tax compliance in both Indonesia and People?s Republic of China. A qualitative analysis has been conducted during the study since the method of collecting data is a descriptive research.The results of this study indicate that although both countries implemented the same system known as ?Self Assessment?, the PRC was better in the tax revenue and tax ratio than Indonesia. The PRC has also been very strictly implementing the law enforcement. SAT as the tax authority in China has made persistent efforts to optimize tax service, regulate tax collection and administration and strengthen taxation work according to laws.The SAT issued the Administrative Measures for Complaints about Tax Services in January 2010 to stipulate the scope and channel of complaints and the internal treatment procedure. This administrative measurement guarantees the taxpayer rights."

"Kepastian hukum sangatlah penting dalam iklim usaha, termasuk dalam perihal perlindungan terhadap hak merek. Praktik trademark piracy terjadi ketika terjadi pendaftaran merek oleh seorang individu atas merek yang bukan miliknya dengan itikad buruk. Terkait hal tersebut terdapat dua pokok permasalahan yang diteliti yaitu mengenai bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi Merek terkenal di Indonesia dan bagaimana perbandingan pengaturan dan penerapan perlindungan hukum bagi merek terkenal dari tindakan trademark piracy di Indonesia dan Republik Rakyat Cina. Penulis juga menganalisis sengketa merek terkenal di Indonesia dan Republik Rakyat Cina dan melakukan perbandingan mengenai penerapan peraturan merek terkenal dalam tindakan trademark piracy dengan metode penelitian yuridis-normatif dan dengan pendekatan kualitatif. Walaupun istilah trademark piracy belum diatur secara jelas dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 dan belum diatur secara jelas juga mengenai perlindungan bagi merek terkenal terutama terhadap praktik trademark piracy. Namun pada dasarnya suatu merek terkenal dapat memperoleh perlindungan dari praktik trademark piracy dengan adanya konsep merek terkenal dan itikad buruk. 

---

Legal certainty is very important in the business climate, including in terms of the protection of trademark rights. The practice of trademark piracy occurs when there is a trademark registration by an individual for a trademark that does not belong to him in bad faith. In this regard, there are two main issues studied, namely how to regulate legal protection for well-known marks in Indonesia and how to compare the regulation and application of legal protection for well-known marks from trademark piracy in Indonesia and the People's Republic of China. The author also analyzes well-known trademark disputes in Indonesia and the People's Republic of China and compares the application of well-known trademark regulations in trademark piracy with juridical-normative research methods and with a qualitative approach. Although the term trademark piracy has not been clearly regulated in law number 20 of 2016 and has not been clearly regulated regarding protection for well-known marks, especially against the practice of trademark piracy. But basically a well-known brand can get protection from the practice of trademark piracy with the concept of a well-known brand and bad faith."

"Jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya lelang. lelang terbilang belum cukup populer dan jarang digunakan untuk transaksi penjualan barang di Indonesia, sehingga dalam penyelenggaraannya masih terdapat beberapa masalah baik dalam hal ketentuan maupun praktiknya. Hingga saat ini, hukum positif yang memuat pengaturan terkait lelang hanya ada dalam Vendue Reglement dan beberapa peraturan Menteri, sehingga diperlukan adanya reformasi regulasi untuk pengaturan lelang. Akibat dari kurangnya pengaturan yang mengakomodir pelaksanaan lelang, maka kecurangan dalam pelaksanaan lelang kerap berasal dari pihak penyelenggara lelang itu sendiri. Adapun fokus permasalahan dalam penulisan ini adalah penentuan nilai limit, batasan pengambilan keuntungan dalam kegiatan jual beli secara lelang, serta upaya penyempurnaan pengaturan lelang. Berkenaan dengan hal tersebut, penulisan ini akan secara khusus membahas lelang eksekusi benda hasil sitaan. Mengingat bahwa sistem hukum yang ada di Indonesia adalah sistem hukum campuran yang terdiri dari sistem hukum kontinental atau hukum barat, Hukum Islam, dan hukum adat, maka permasalahan terkait lelang ini akan dibahas dengan membandingkan ketentuan.

---

Purchase and sell can be done in various ways, one of which is auction. Auction is not quite popular and is rarely used for goods sales transactions in Indonesia, so that in its implementation there are still some problems both in terms of provisions and practice. Until now, the positive law that contains arrangements related to auction only exists in Vendue Regulations and several Ministerial regulations, so that regulatory reform is needed for auction arrangements. As a result of the lack of arrangements that accommodate auction, fraud in auction often originates from the auction organizers themselves. The focus of the problem in this paper is the determination of limit values, limits on profit taking in auction, as well as efforts to improve auction arrangements. With regard to this matter, this writing will specifically discuss the auction of the execution confiscated objects. Given that the legal system in Indonesia is a mixed legal system consisting of continental or western legal systems, Islamic law, and customary law, issues related to this auction will be discussed by comparing the provisions contained in the two legal systems, civil law and Islamic law."

" ABSTRAK Skripsi ini membahas serta membandingkan hal-hal terkait kedudukan hukum Bitcoin atau mata uang virtual pada umumnya sebagai barang ekonomi yang mencakup uang serta komoditi di Indonesia, Amerika Serikat, Kanada, dan Republik Tiongkok. Penulis membahas mengenai kaedah-kaedah hukum baik yang berisi larangan, kewajiban, serta kebolehan terkait Bitcoin atau mata uang virtual pada umumnya di Indonesia, Amerika Serikat, Kanada, serta Republik Rakyat Tiongkok. Penulis juga membahas dan membandingkan klasifikasi hukum Bitcoin sebagai barang ekonomi yang mencakup uang atau komoditi di Indonesia, Amerika Serikat, Kanada, dan Republik Tiongkok. Karena adanya kekosongan hukum terkait pengaturan atau pengklasifikasian secar hukum Bitcoin dan mata uang virtual pada umumnya baik di Indonesa maupun di Amerika Serikat, Kanada, serta Republik Rakyat Tiongkok, penulis melakukan interpretasi atas definisi-definisi maupun unsur-unsur normatif yang terdapat di peraturan-peraturan maupun putusan-putusan pengadilan terkait barang ekonomi yang mencakup uang serta komoditi, dan melakukan analisis mengenai apakah Bitcoin serta mata uang virtual lainnya masuk dalam definisi-definisi atau unsur-unsur tersebut untuk mengetahui klasifikasi hukum Bitcoin dan mata uang virtual lainnya dalam sistem hukum negara terkait. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakan kedudukan hukum serta pendekatan pengaturan mengenai Bitcoin di Indonesia dengan di Amerika Serikat, Kanada, serta Republik Rakyat Tiongkok. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah bahwa walaupun Bitcoin tidak dapat digolongkan sebagai alat pembayaran yang sah baik di Indonesia, Kanada, Amerika Serikat, dan Republik Rakyat Tiongkok RRT , Bitcoin dapat digolongkan sebagai komoditi dan oleh karena itu transaksi menggunakan Bitcoin dapat dikonstruksikan sebagai tukar-menukar atau barter. Selain itu, pendekatan pengaturan Bitcoin di keempat Negara tersebut juga berbeda-beda.

---

ABSTRACT This thesis discusses and compares several things regarding the legal standing of Bitcoin or virtual currency in general as an economic good which includes money as well as commodity in Indonesia, United States of America, Canada, and the People 39 s Republic of China. The writer discusses about law principles which consist of prohibition, obligation, and permission in regards of Bitcoin or virtual currency in general in Indonesia, United States of America, Canada, and the People 39 s Republic of China. The writer also confers and compares the classification of the law of Bitcoin as an economic good which encompasses money or commodity in Indonesia, United States of America, Canada, and the People 39 s Republic of China. Since there is a legal vacuum regarding the regulation or the classification of the law of Bitcoin and virtual currency in general, whether it is in Indonesia or United States of America, Canada, and the People 39 s Republic of China, the writer then decided to interpret the legal definitions written in regulations and or verdicts related to economic good that includes money and commodity, and to analyze on whether or not Bitcoin and other virtual currencies fall under the interpreted definitions in order to understand the classification of the law of Bitcoin and other virtual currencies in a similar law system. In conducting this thesis, the writer uses the juridical normative literature research methods and the typology is descriptive. The problem stated in this thesis is the legal standing and regulatory approach on Bitcoin in Indonesia as well as in United States of America, Canada, and the People 39 s Republic of China. The conclusion to the problem above is that even though Bitcoin cannot be classified as a legal tender in Indonesia, Canada, United States of America and the People 39 s Republic of China, Bitcoin can still be classified as a commodity and therefore using Bitcoins in transactions can be equated to barter. Furthermore, regulatory approaches on Bitcoin in the aforementioned countries are also different from one another."