Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini, hampir semua pelayanan publik diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi. Tujuannya adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan mendekatkan pelayanan publik. Namun dilihat dari kinerja pemerintahan daerah, otonomi yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di tiap-tiap daerah belum dapat dicapai, karena otonomi masih dimaknai sebagai kewenangan seluas-luasnya. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai pengawasan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, khususnya peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas yang bersifat eksternal. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian, pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah telah diatur secara lengkap dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengawasan dimaksud terdiri dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pengawasan internal oleh atasan langsung dan inspektorat, dan pengawasan eksternal oleh DPRD, masyarakat dan Ombudsman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah karena bersifat mandiri, bebas dari kepentingan politik dan jabatan, serta berorientasi pada perbaikan. Namun, lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan eksekutorial sehingga diperlukan upaya penguatan baik secara internal maupun eksternal.

---

Since the enactment of Law No. 22 Year 1999 on Regional Government until today, almost all public services by the local government based on the principle of decentralization. The goal is to provide welfare to the society by bringing the public service. But seen from the performance of local government, the autonomy which aims to create equitable development in each region can not be achieved, because autonomy is interpreted as the widest possible authority. Therefore, it is necessary to study the oversight of public services by the local government, in particular the role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia as the regulatory agencies that are external. This study used a form of normative juridical research.

Based on research, supervision of public service delivery by local governments have set up fully within the law No. 23 of 2014 on Regional Government. Supervision is composed of control by the central government, internal supervision by the immediate supervisor and the inspectorate, and external scrutiny by Parliament, the public and the Ombudsman. The results showed that the Ombudsman has a very important role in the oversight of public services by local governments due to be independent, free from political interests and positions, and oriented to the improvement. However, the agency does not have the authority eksekutorial so that the necessary measures to strengthen both internally and externally."

"ABSTRAKKajian dalam Tesis ini membahas mengenai Peran pengawasan Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Fungsi dan tugas aparatur pemerintah pada hakikatnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu indikator kesejahteraan adalah pemberian pelayanan publik yang baik oleh aparatur negara kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik sebagai fokus isu tugas dan wewenang pengawasan Ombudsman RI merupakan sesuatu yang sangat esensial karena proses pelayanan sebagai interaksi antara penyelenggara negara dengan masyarakat merupakan salah satu pintu masuk bagi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) dapat terlaksana pelayanan publik secara optimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the oversight role of the Ombudsman of Republic of Indonesia public service performed by government personnel. The functions and duties of the government apparatus is essentially to provide for the welfare of the people in order to realize a just and prosperous society. One indicator of welfare is the provision of good public service to the community by the state apparatus. The low quality of public services is one of the beams that are directed to the bureaucracy of government in providing services to the community. Public service as a focus issue supervisory duties and powers of the Ombudsman of Indonesia is something that is very essential because the service process as the interaction between state officials with the public is one of the entrances to the corruption, collusion and nepotism. Hopefully, by the Act No. 37 of 2008 on the Ombudsman RI and Act No. 25 of 2009 on Public Service) can be implemented in an optimal public service so that it can benefit to the community."

"Peran Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh Ombudsman merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuh kembangkan dan di aplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggaraan negara dan pemerintah. Ombudsman memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tindakan atas dugaan maladministrasi penyelenggara pelayanan publik. Terjadinya maladministrasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan buruknya pelayanan publik. Skripsi ini membahas mengenai peran Ombudsman dalam menangani penyelesaian laporan atas dugaan maladministrasi penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Ombudsman menangani penyelesaian laporan sudah memperhatikan tata cara pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat, akan tetapi masih kurangnya prasarana untuk menyampaikan kritik dan saran. Selain itu, Ombudsman juga belum memiliki waktu yang cukup jelas dalam penanganan laporan, karena dilihat dari subtansi permasalahan yang dilaporkan. Dalam menjalankan peranannya dalam menangani penyelesaian laporan, Ombudsman terdapat beberapa kendala dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat yaitu kurangnya penegasan dalam peraturan perundang-undangan terhadap masalah sanksi yang diberikan oleh Ombudsman terhadap tidak maksimalnya pelayanan publik, kurangnya pemahaman pelapor mengenai alur penanganan laporan, sumber daya manusia Ombudsman Republik Indonesia yang terbatas, dan minimnya anggaran untuk menangani penyelesaian laporan.

---

The Role of the Ombudsman as a supervisior of public services in carrying out its duties and authority refers to the provisions of the laws and regulations governing it. Oversight of services organized by the Ombudsman is an essential element in the effort to create good, clean and efficient governance, and the application of democratic principles that need to be developed and implemented to prevent and eliminate abuse of authority by state and government apparatus. The Ombudsman has the duty to receive, examine, and follow up on community reports on acts suspected of maladministration of public service providers. The occurrence of maladministration is one of the factors causing poor public services.

This thesis discusses the role of the Ombudsman in dealing with the settlement of reports of alleged maladministration of public service providers. This research was conducted by using qualitative approach through primary data collection and secondary data. The results of this study indicate that the role of the Ombudsman in dealing with report settlement has been to pay attention to service procedures and complaints handling of the community, but still lack of infrastructure to convey criticism and suggestions.

In addition, the Ombudsman also has not had sufficient time to deal with the report, as seen from the substance of the reported problem. In carrying out its role in handling report completion, the Ombudsman has several obstacles in resolving public complaints, namely the lack of affirmation in the law on sanctions imposed by the Ombudsman on the inability of public services, the lack of journalists 39 understanding of the Report handling flow, the limited human resources of the Republic of Ombudsman Indonesia, and lack of budget to handle report completion."

"Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu produk yang dihasilkan oleh pengawasan Ombudsman adalah Rekomendasi. Namun diketahui bahwa masih ada rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang tidak dilaksanakan oleh terlapor karena banyak yang menganggap rekomendasi ombudsman tidak wajib dilaksanakan. Rekomendasi Ombudsman juga terkendala belum adanya Peraturan Pelaksana  Undang-Undang terkait tentang pelaksanaan rekomendasi Ombudsman serta sanksi-sanksi yang semestinya diterapkan. Seharusnya Pemerintah mendukung pelaksanaan rekomendasi Ombudsman agar pelaksanaan pelayanan public semakin efektif dan efisien.

---

The Ombudsman of the Republic of Indonesia is a state institution that has the authority to oversee the administration of public services carried out by state and government administrators, including those run by State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and State-Owned Legal Entities, as well as private or private bodies charged with carrying out services certain public whose part or all of the funds are sourced from the state budget and / or regional budget. One of the products produced by Ombudsman supervision is Recommendation. However, it is known that there are still recommendations made by the Ombudsman of the Republic of Indonesia that are not implemented by the reported party because many consider that the ombudsman’s recommendations are not mandatory. The recommendation of the Ombudsman is also constrained by the absence of implementing regulations relating to the implementation of the Ombudsman’s recommendations and the sanctions that should be applied. The Government should support the implementation of the Ombudsman’s recommendations so that the implementation of public services is more effective and efficient."

"Skripsi ini membahas tentang kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi kebijakan publik di Indonesia dengan mengamati kasus maladministrasi pada kebijakan revitalisasi Monas. Monas sebagai lambang kemegahan Kota Jakarta merupakan salah satu kawasan yang di revitalisasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi, ditengah-tengah pelaksanaannya terdapat dugaan maladministrasi yang mengakibatkan penghentian sementara kebijakan tersebut. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta melakukan investigasi terhadap maladmisnistrasi yang terjadi di dalam revitalisasi Monas. Dalam investigasi tersebut ditemukan terdapat tiga instansi pemerintah yang melakukan maladministrasi diantaranya Pemerintah Povinsi DKI Jakarta, DPRD Provinsi Jakarta, serta Menteri Sekretaris Negara. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan bentuk penelitian kualitatif-deskriptif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga pengawas eksternal dalam pemerintahan dan menjadi lembaga yang berperan penting dalam mengatasi maladministrasi kebijakan publik. Saran dari skripsi ini adalah Ombudsman Republik Indonesia harus memiliki kewenangan yang lebih di hargai dengan adanya peraturan yang menguatkan proses pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia.

---

This thesis discusses the authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in overseeing public policy in Indonesia by observing cases of maladministration in the Monas revitalization policy. Monas as a symbol of the greatness of the city of Jakarta is one of the areas revitalized by the DKI Jakarta Provincial Government. However, in the midst of its implementation there were allegations of maladministration which resulted in the temporary suspension of the policy. The Ombudsman of the Republic of Indonesia, Representative of Jakarta, conducted an investigation into the maladministration that occurred during the revitalization of Monas. In the investigation, it was found that there were three government agencies that carried out maladministration including the DKI Jakarta Provincial Government, Jakarta Provincial DPRD, and the Minister of State Secretary. This type of thesis research uses juridical-normative research in the form of qualitative-descriptive research. The conclusion of this thesis is that the Ombudsman of the Republic of Indonesia is an external supervisory agency in government and has an important role in overcoming public policy maladministration. The suggestion from this thesis is that the Ombudsman of the Republic of Indonesia should have more authority that is respected by the existence of regulations that strengthen the supervisory process carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia. "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai akibat hukum fungsi pengawasan yang dilakukanoleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Ombudsman Daerah Non ORI(D.I. Yogyakarta) setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUUVIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentangOmbudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik. Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatifdengan melakukan penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitianmenyarankan bahwa perlu adanya semacam Memorandum of Understanding atauperaturan bersama untuk mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi pengawasansetelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak melarang OmbudsmanDaerah menggunakan nama Ombudsman walaupun tidak berhierarkhis denganORI.

---

ABSTRACTThe focus of this study is studying end of result of supervising function ofOmbudsman Republik Indonesia (ORI) and Local Ombudsman Non ORI (D.I.Yogyakarta) after Mahkamah Konstitusi Decree No. 62/PUU-VIII/2010 regardingjudicial review Act Number 37 of 2009 about Ombudsman of Republic Indonesiaand Act Number 25 of 2009 about public services. This research is legalnormative research with an investigation by using secondary data.The result ofthis research suggested that there should be an Memorandum of Understandingbetween the related parties to prevent in overlapping in supervising after theMahkamah Konstitusi Decree which allowed local Ombudsman using a name of“ombudsman” eventhough has no hierarchial correkation with ORI."

"Proses pelayanan peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sidang di pengadilan dan pemasyarakatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun kemudian, berbagai permasalahan kemudian muncul, mayotitas adalah berkaitan dengan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses peradilan pidana tersebut. Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan publik mempunyai peran dalam melakukan pencegahan dan pemeriksaan atas dugaan Maladministrasi yang terjadi dalam proses peradilan pidana tersebut, Maladministrasi tersebut juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik pada proses peradilan pidana dilakukan oleh pengawas internal seperti Inspektorat, Jaksa Agung Muda Pengawasan maupun Hakim Pengawas. Pengawasan eksternal kemudian dilakukan juga oleh beberapa instasni seperti Ombudsman. Namun kemudian, pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman tentu tersebut pada aspek administrasi atau formil peradilan. Hal tersebut dikarenakan, dalam hukum materiil pada proses pemeriksaan pidana menjadi kewenangan dari aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaan kewenangan pengawasannya, Ombudsman juga memiliki kendala seperti sifat hasil pemeriksaan akhir Ombudsman yaitu saran perbaikan, tindakan korektif atau rekomendasi yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh instansi yang dilaporkan.

---

The process of criminal justice services starting from the process of investigation, investigation, prosecution, trial in court and correctional institutions has been regulated in statutory regulations. However, later, various problems then emerged, the majority of which were related to implementation that was not under the laws and regulations governing the criminal justice process. The Ombudsman as supervisor of public administration has a role in preventing and examining alleged maladministration that occurred in the criminal justice process, this maladministration also has the potential to cause human rights violations. Based on the results of the research, supervision in the process of providing public services in the criminal justice process is carried out by internal supervisors such as the Inspectorate, Deputy Attorney General for Supervision, and Supervisory Judges. External supervision is also carried out by several agencies such as the Ombudsman. But then, the supervision carried out by the Ombudsman is certainly on the administrative or formal aspects of the judiciary. This is because, in material law, the criminal examination process is the authority of law enforcement officials. In carrying out its supervisory authority, the Ombudsman also has obstacles such as the nature of the results of the Ombudsman's final inspection, namely suggestions for improvement, corrective action, or recommendations that have not been fully implemented by the agency reported."

"Kebutuhan akan PNS yang berkompeten semakin meningkat demi terlaksananya tugas dan tercapainya tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk memperoleh PNS yang berkompeten adalah dengan melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Proses pengadaan CPNS merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan publik yang menjadi objek pengawasan Ombudsman. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 beserta kendala yang dihadapi saat Ombudsman mengimplementasikan fungsi pengawasannya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 berjalan dengan baik. Ombudsman telah mengimplementasikan fungsi pengawasannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ombudsman menghadapi sejumlah kendala saat mengimplementasikan fungsi pengawasannya, baik yang berasal dari diri Ombudsman sendiri maupun dari pihak luar seperti panitia penyelenggara, pihak terlapor dan pelapor. Kebutuhan akan PNS yang berkompeten semakin meningkat demi terlaksananya tugas dan tercapainya tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk memperoleh PNS yang berkompeten adalah dengan melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Proses pengadaan CPNS merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan publik yang menjadi objek pengawasan Ombudsman. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 beserta kendala yang dihadapi saat Ombudsman mengimplementasikan fungsi pengawasannya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 berjalan dengan baik. Ombudsman telah mengimplementasikan fungsi pengawasannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ombudsman menghadapi sejumlah kendala saat mengimplementasikan fungsi pengawasannya, baik yang berasal dari diri Ombudsman sendiri maupun dari pihak luar seperti panitia penyelenggara, pihak terlapor dan pelapor.

---

Competent Public Servants is needed to implement tasks and achieve the government objectives in effective and efficient way. One way to obtain the competent Public Servants is implementing the Public Servants Procurement. The public servants procurement process is one of the scope of public service which is the monitoring object of Ombudsman. This research aims to analyze the implementation of control function of Ombudsman of Indonesia in the Public Servants Procurement Process in 2013 along with the obstacles encountered. This research was conducted by using a qualitative approach through primary and secondary data collection. The results of this research indicate that the implementation of control function of Ombudsman of Indonesia in the Public Servants Procurement Process in 2013 has been done well. The Ombudsman has implemented its control function according to applicable regulations. Ombudsman faces many obstacles when implementing its control function, both derived from the Ombudsman itself as well as from the outside such as the organizers of public servants procurement process, the defendants and the complainants.

"

"Skripsi ini membahas tentang penyelesaian laporan maladministrasi oleh Ombudsman pada periode tahun 2018-2019. Dalam skripsi ini, penelitian didasarkan pada laporan maladministrasi yang berhasil diselesaikan oleh Ombudsman di tahun 2018-2019, kasus yang dibahas terkait penyelesaian laporan maladministrasi yang dilakukan oleh Ombudsman yaitu kasus maladministrasi terhadap Drg. Romi Syofpa Ismael. Sebagai solusi, analisa mekanisme pengaduan dan alur penyelesaian laporan maladministrasi dijabarkan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat dan memberikan kepercayaan kepada Ombudsman untuk menyelesaikan laporan maladministrasi

---

This thesis discusses the settlement of maladministration reports by the Ombudsman in the period 2018-2019. In this thesis, the research is based on the maladministration report that was successfully completed by the Ombudsman in 2018-2019, the case discussed related to the completion of the maladministration report carried out by the Ombudsman, namely the maladministration case against Drg. Romi Syofpa Ishmael. As a solution, analysis of the complaint mechanism and the flow of maladministration report settlement is described in order to provide understanding to the public and give trust to the Ombudsman to resolve maladministration reports."

"Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui perwakilannya di Provinsi Papua, Ombudsman berwenang menindaklanjuti laporan terkait dugaan maladministrasi pada kasus distribusi Bantuan Sosial Beras Sejahtera di Kabupaten Jayawijaya dengan menyampaikan saran kepada kepala daerah (Bupati Jayawijaya) guna perbaikan dan penyempurnaan prosedur pelayanan publik yang dikemas melalui suatu kajian sistemik. Adapun kasus tersebut berkaitan dengan pelayanan publik dan kesejahteraan sosial dalam hal ketidaksesuaian penyelenggaraan distribusi Bansos Rastra sebagai pemenuhan hak atas kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Jayawijaya dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, metode penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, jenis data sekunder dengan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data, pendekatan kualitatif sebagai metode analisis data, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat dugaan maladministrasi pada kasus tersebut. Diketahui pula bahwa Ombudsman sebenarnya dapat menggunakan wewenangnya untuk membuat Rekomendasi, agar lebih memiliki daya ikat melalui prosedur lanjutan yang lebih mendesak, sehingga menjamin kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata bagi masyarakat di Kabupaten Jayawijaya.

---

Ombudsman of the Republic of Indonesia is a state agency that oversees the administration of public services. Through its representatives in Papua Province, the Ombudsman is authorized to proceed on reports related to alleged maladministration in the case of distribution of Prosperous Rice Social Assistance in Jayawijaya Regency by submitting suggestions to the regional head (namely Regent of Jayawijaya) for the improvement and completion of public service procedures that are packaged through a systemic study. That case is related to public services and social welfare in terms of an incompatibility in the distribution of Prosperous Rice Social Assistance as a fulfillment of the rights to the basic needs of people in Jayawijaya Regency with the provisions of the applicable regulations. In this case, the research methods used are normative juridical research forms, descriptive research typologies, secondary data types with document studies as data collection tools, qualitative approaches as data analysis methods, as well as primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of this study, there are some alleged maladministration in the case. It is also known that the Ombudsman can actually use its authority to make Recommendations, to have more binding power through more urgent follow-up procedures, so as to ensure certainty in the administration of public services to achieve equitable social welfare for the people in Jayawijaya Regency."