Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTRezim kontrol narkoba yang berfokus pada hardline policies telah dinilai tidak efektif dalam mewujudkan dunia yang bebas dari narkoba. Setelah 40 silam berlangsungnya the global war on drugs, berbagai negara di seluruh dunia dan kelompok-kelompok civil society telah mulai beralih pada pendekatan alternatif terhadap isu transnational drug trafficking yakni penerapan kebijakan-kebijakan harm reduction. Tetapi di saat norma transnasional telah bergeser menuju harm reduction, Indonesia mencetuskan wacana Perang Narkoba Indonesia pada tahun 2015. Penelitian ini berusaha untuk menelaah wacana tersebut untuk memahami mengapa Pemerintah Indonesia dapat memutuskan untuk mencetuskan perang tersebut dan membentuk diplomasi publik anti-narkoba yang semakin meningkatkan penerapan hardline policies. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat ketidaksetaraan partisipasi dalam public sphere dimana narasi isu narkoba berkembang di Indonesia. Kondisi tidak ideal dalam ruang tersebut menjadi alasan mengapa narasi yang terbentuk adalah narasi perang terhadap narkoba di Indonesia.

---

ABSTRACTA drug control regime that focuses on hardline policies have been deemed ineffective in creating a drug free world. After 40 years of the global war on drugs, many countries worldwide and civil society groups have started to shift their goals to an alternative approach towards tackling transnational drug trafficking, which is implementation of harm reduction policies. Although, as the transnational norm shifts towards harm reduction, Indonesia divides to begin the discourse of Perang Narkoba Indonesia which means Indonesias War on Drugs ndash on the year 2015. This research aims to analyze this discourse to understand why the Indonesian Government decided to start this war and creating an anti drugs public diplomacy that further advances upon the practice of hardline policies. This research finds that there is inequality of participation within the public sphere where the narration regarding the issue of drugs develops. This unideal condition causes the narration of war against drugs to develop in Indonesia. "

"

Penelitian ini mengkaji motivasi Indonesia dalam melakukan lokalisasi norma anti illegal unreported unregulated fishing (IUUF). Indonesia telah menghadapi ancaman kedaulatan dan eksploitasi sumber daya perikanan sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia selalu patuh terhadap kebijakan internasional PBB. Deklarasi Djuanda dan UNCLOS telah menjadi dasar kebijakan perikanan Indonesia selama lebih dari lima dekade. Kebijakan internasional yang ada ternyata tidak cukup untuk mengamankan cadangan ikan dan biota laut dunia. FAO menyadari menurunnya produksi pangan dari ikan yang terancam punah. Setelah melakukan penelitian dan menerapkan kebijakan International Plan of Action on Illegal Unreported Unregulated Fishing yang sukarela diterapkan oleh negara-negara anggota FAO, kebijakan ternyata secara global efektif mengurangi kerugian akibat IUUF. Norma Anti IUUF relevan untuk diadopsi Indonesia namun Indonesia melakukan perubahan yang tadinya sekedar manajemen perikanan menjadi masalah keamanan dan pidananya bertingkat karena maraknya kejahatan yang menyertai IUUF. Norma Anti IUUF telah memberi kekuatan bagi legitimasi kebijakan Indonesia yang telah ada dengan menerapkan kebijakan yang multidoor bagi pelaku IUUF. Norma Anti IUUF memberi diskursif tindakan bagi aktor domestik transnasional Indonesia untuk menegakkan kebijakan anti IUUF. Penelitian ini menyimpulkan bahwa norma anti IUUF yang kritis dan konstruktivis sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia. Pembuatan kebijakan anti IUUF dan lembaga khusus yang menangani IUUF, diharapkan dapat menegakkan kedaulatan Indonesia dan melestarikan keberlanjutan sumber daya maritim dan perikanan Indonesia.

---

This study examines Indonesia’s motivation in localizing anti-illegal unreported unregulated fishing (IUUF) norms. Indonesia has faced the threat of sovereignty and exploitation of fisheries resources since the beginning of the independence of the Republic of Indonesia. Indonesia always adheres to the UN's international policies. The Djuanda and UNCLOS Declarations have been the basis of Indonesia's fisheries policy for more than five decades. The existing international policy is apparently not enough to secure the world's fish and marine biota reserves. FAO realizes the decline in food production from endangered fish stock. After conducting research and applying the International Plan of Action (IPOA) policy on Illegal Unreported Unregulated Fishing which is voluntarily implemented by FAO member countries, the policy turned out to be globally effective in reducing losses due to IUUF. Anti-IUUF norms are relevant to adopted into Indonesia situation, but instead of merely fisheries managementt, Indonesia make its regulations into a multi-level security because of the widespread crime that accompanies IUUF. The anti-IUUF norm has strengthened the legitimacy of existing Indonesian fisheries policies by implementing multidoor policies for IUUF actors. The Anti-IUUF norm gives discursive actions for Indonesian domestic transnational actors to enforce anti-IUUF policies. This research concludes that the critical and constructivist anti-IUUF norms are very relevant to be applied in Indonesia. Making anti-IUUF policies and special institutions that handle the IUUF expected to be able to uphold Indonesia's sovereignty and preserve the sustainability of Indonesia's maritime and fishery resources.

"

"Wilayah Kampung Bali Jakarta Pusat merupakan wilayah dengan penggunasebanyak 60 dari jumlah penduduk sebesar 11 187 orang dan 90 diantaranyamengidap HIV positif Banyaknya jumlah pengguna di Kampung Bali selainkalangan masyarakat disana juga dari pendatang yang mengadu nasib di Ibu Kota Rendahnya pendidikan kondisi ekonomi menegah kebawah ketidak peduliankeluarga terhadap anggota keluarganya menambah buruk resiko penyalahgunaannarkoba di kalangan masyarakat Kampung Bali Dalam pemberantasan narkoba dikenal dengan 3 tiga pilar yaitu 1 Supply Reduction yaitu mengurangiproduksi atau ketersediaan narkoba 2 Demand Reduction mengurangipermintaan terhadap narkoba dan 3 Harm Reduction mengurangi akibat burukdari penggunaan narkoba Berangkat dari latar belakang tersebut tesis ini menganalisa sisi Harm Reduction yaitu mengurangi akibat buruk dari penggunaan narkoba dengan membatasi padaprogram penjangkauan dan pendampingan terhadap penyalahguna narkoba Menggunakan metode kualitatif dengan penulisan deskriptif analitis akanmeneliti impelementasi program penjangkauan dan pendampingan dan faktorfaktoryang mempengaruhi dalam program penjangkauan dan pendampinganterhadap penyalahguna narkoba Dari hasil penelitian didapatkan bahwa di Kampung Bali menggunakan metodeIntragenous Leader Outreach Model ILOM dalam penjangkauan danpendampingan Relawan penjangkau pun berasal dari mantan pecandu dengandidampingi oleh relawan murni Faktor faktor yang mempengaruhi dalampenjangkauan dan pendampingan terhadap penyalahguna narkoba yaitu 1 metode ILOM mempunyai kelemahan dalam hal relawan yang berasal darimantan pecandu tidak mempunyai kemampuan dan daya pikir yang optimal tetapidapat dengan mudah masuk kedalam kelompok kelompok penyalahguna yangakan dijangkau 2 keadaan ekonomi dan sosial di masyarakat Kampung Balitermasuk menengah kebawah sehingga tidak ada kepedulian terhadap bahayanarkoba 3 penyalahguna perempuan sangat rentan terhadap penularan virusHIV dan sangat sulit untuk dijangkau

---

Area of Kampung Bali Central Jakarta is a region with as much as 60 of theuser population of 11 187 people and 90 of them are HIV positive A largenumber of users in Kampung Bali in addition to the community of migrants thereare also trying their luck in the capital Lack of education economic conditionsdown the middle family indifference towards his family members haveexacerbated the risk of drug abuse among the Kampung Bali In combating drugs known as three 3 pillars namely 1 Supply Reduction which reduces theproduction or availability of drugs 2 Demand Reduction reducing the demandfor drugs and 3 Harm Reduction reducing the harmful effects of drug use Departing from this background this thesis analyzes the Harm Reduction whichis to reduce the harmful effects of drug use by limiting the outreach and mentoringprograms for drug abusers Using qualitative methods with descriptive writing will examine the implementation of outreach and mentoring programs and thefactors that influence the outreach and mentoring programs for drug abusers From the research it was found that in Kampung Bali using methods IntragenousLeader Outreach Model ILOM in outreach and mentoring Volunteer outreachalso comes from former addicts accompanied by pure volunteer Factors affectingthe outreach and assistance to drug abusers namely 1 ILOM method hasdrawbacks in terms of volunteers who come from former addicts do not have theability and the intellect are optimal but it can easily fit into groups that willtrespasser reach 2 economic and social situation in the village of Bali includingthe middle class so there is no concern for the dangers of drugs 3 abusers ofwomen especially vulnerable to HIV infection and are very difficult to reach "

"Keberadaan NGO Anti Narkoba merupakan langkah nyata akan insiatif dan sikap pro aktif masyarakat terbadap upaya Drug Demand Reduction - mengurangi pennintaan terhadap narkoba. Kehadiran YCAB sebagai NGO Anti Narkoba yang memiliki fokus di bidang Pencegahan Primer (Primary Prevention) merupakan langkah progresif untuk melengkapi upaya-upaya penanganan narkoba yang bersifat represif (lewat penanganan hukum) dan rehabilitatif (penyembuhan ketergantungan narkoba). Upaya pencegahan narkoba pada dasamya terbagi menjadi tiga jenis yaitu Pencegahan Pnmer (Primary Prevention), Pencegahan Sekunder (Secondary Prevention) dan Pencegahan Tertier (Tertiary Prevention). Untuk Pencegahan Sekunder dan Teitier lebih mengaiah kepada mdividu-mdividu yang sudah menggunakan narkoba, dan upaya ini sudah banyak dilalnilfan lewat panti-panti rehabilitasi atau klinik ketergantungan narkoba. Sedangkan YCAB 'bermain" di wilayah Pencegahan Primer atau lebih dikenal sebagai Pencegahan Dini dimana upaya tersebut ditujukan bagi individu-individu yang belum pemah menggunakan narkoba. Untuk mendukung upaya tersebut YCAB melakukan Kampanye Anti Narkoba kepada dua target utamanya yaitu Basis Sekolah dan Basis Komunitas. Sebagai organisasi YCAB tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya (umum dan khusus). Untuk menghadapi gejolak dan ketidakpastian lingkungan organisasinya tersebut YCAB menerapkan beberapa strategi bagi masing-masing elemen lingkungannya. Skripsi ini berusaha untuk menggambarkan strategi-strategi internal dan ekstenal yang diimplementasikan untuk mengelola ketidakpastian lingkungan yang dihadapi YCAB. Secara garis besar YCAB menerapkan dua strategi utama dalam menjalankan Kampanye Anti Narkoba, yaitu Networking strategy dan Campaigning strategy. Analisa studi ini menggunakan teori-teori yang terdapat dalam Sosiologi Organisasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (depth interview) teriiadap 8 (delapan) orang anggota YCAB. Kesulitan YCAB dalam menjalankan Kampanye Anti Naikoba di bidang Pencegahan Primer ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan waktu untuk menjangkau seluas-luasnya rakyat Indonesia, masih minimnya kesadaian publik untuk berpartisipasi secara sukarela terhadap kegiatan ini dan keterbatasa dana pendukung kegiatan tersebut."

"ABSTRAKDalam penelitian tesis ini membahas tentang program advokasi membangun jejaring pada pemberdayaan kesejahteraan keluarga jakarta timur, bagaimana proses program ini berjalan, bagaimana hubungan advokasi ini dengan para pemangku kebijakan khususnya pada pemberdayaan kesejahteraan keluarga kota jakarta timur , dan bagaimana kebijakan para pemangku kebijakan sampai pada level menengah dan kebawah. Respon dari sipemangku kebijakan dan respon dari para kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah metodelogi penelitian kualitataif dimana penelitian ini menghasilkan beberapa penemuan diantaranya Advokasi yang dilakukan oleh direktorat advokasi terhadap pemberdayaan keluarga kota jakarta timur telah membuahkan keputusan atau kebijakan berupa himbauan bahwa kader pkk dikewilayahan harus memasukkan kegiatan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kegiatan rutin yang telah ada. Dan hasil yang didapat dilapangan adalah Respon dari kader sangatlah baik dimana kesadaran masyarakat akan pemahaman bahaya penyalahgunaan narkoba semakin meningkat seperti memproteksi anggota keluarga. tidak adanya anggaran serta tidak adanya pelatihan rutin dari Badan Narkotika Nasional kepada kader-kader menjadi hambatan, hal ini dikarenakan para kader yang ada minim informasi-informasi atau kebijaka-kebijakan yang ada untuk disosialisasikan. Tujuan khusus advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah kota jakarta timur belum semua tercapai. Strategi yang harus diwujudkan untuk mendukung program advokasi seperti memaksimalkan pusat informasi keluarga, membentuk relawan dan membuat standart oprasional prosedur harus segera diwujudkan serta mensinergikan peraturan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dikeluarkan oleh badan narkotika nasional dengan peraturan daerah yang dapat mendukung jalannya program tersebut secara efektif sampai lapisan masyarakat terbawah.

---

ABSTRACTIn thesis research about Advocacy program in building empowerment of family welfare in network east Jakarta, how process of this program is running, how the relation of this advocacy with the stakeholders especially the empowerment of family welfare in east Jakarta, and how this policy of the stakeholders at the middle and low level. Respond from the stakeholders and respond from the representatives of the empowerment of family walfare. The research method used is a qualitative research methodology in which this research produces several findings among others Advocacy by the directorate against the empowerment of family welfare in east Jakarta has led to a decision or policy as appeal that the stakeholders of the region empowerment of family welfare should include the socialization activity of prevention misuse of drugs on existing activity. And the results obtained in the field is respond from representatives is very good where the citizen rsquo s awareness of drugs abuse understanding is more increasing as it protects the family member. No budget and no regular training from national narcotic board to the representatives is being on obstacle, this is because the representatives has minimum information or policies that should be socialized. The special purpose of advocacy of drug abuse prevention in east Jakarta has not been achieved. Strategies that must be realized to support advocacy programs such as maximizing family information center, forming volunteers and establishing standard operating procedures should be realized as well as synergizing implementing regulations on the prevention of drug abuse issued by national narcotics board with local that can support the program effectively to layer the lowest society "

"Tesis ini membahas tentang Peran Program Pengembangan Kapasitas Penggiat Anti Narkoba Perguruan Tinggi di Universitas Nasional Periode 2013-2014, karena keterlibatan sivitas akademika dalam hal ini penggiat anti narkoba sangatlah dibutuhkan dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan perguruan tinggi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan, kendala dan langkah mengatasi hambatan pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan analisa SWOT Strength, Weakness, Opportunity, Threath. Analisis SWOT mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal. Hasil dari penelitian ini adalah Peran Program Pengembangan Kapasitas Penggiat Anti Narkoba mewarnai perjalanan kehidupan kampus Universitas Nasional dengan menambah pengetahuan dan semangat berkomitmen sivitas akademika untuk bersama-sama bergerak membersihkan lingkungan kampus dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Program Pengembangan Kapasitas yang telah diberikan BNN perlu ditingkatkan dan di evaluasi mengingat perjuangan yang telah dilakukan oleh Sivitas Akademika atau para penggiat anti narkoba Universitas Nasional dalam mewujudkan lingkungan kampus yang bersih dan mempunyai ketahanan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

---

This thesis discusses the Role of Drug Enforcement Capacity Building Program in Universitas Nasional for the period 2013 2014, because the involvement of academic community in this case anti drug activist is needed in the effort of preventing eradication of drug abuse in college environments. The purpose of this study is to analyze the implementation, obstacles and steps to overcome the obstacles of the implementation of the program. This research uses qualitative approach with descriptive method and use SWOT analysis Strength, Weakness, Opportunity, Threath. The SWOT analysis identifies external opportunities and threats as well as internal strengths and weaknesses.

The result of this research is the Role of Anti Drug Enhancement Capacity Building Program coloring the life of campus of National University by adding knowledge and spirit of committed academic community to jointly move to clean campus environment from misuse and illicit drug trafficking. The BNN Capacity Building Program that has been provided by BNN needs to be improved and evaluated considering the struggle that has been done by Academicians or anti drug activists in realizing a clean campus environment and having the resilience of drug abuse and illicit trafficking. "

"Penasun merupakan populasi kunci yang memiliki risiko ganda untuk penularan HIV, yaitu melalui perilaku menyuntik dan perilaku seksualnya. Upaya yang dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan infeksi lainnya yang terjadi melalui penggunaan napza dengan jarum suntik dan perlengkapannya adalah dengan melalui program pengurangan dampak buruk. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan program pengurangan dampak buruk HIV-AIDS dengan perilaku menyuntik. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dan data STBP Tahun 2013. Sampel dalam penelitian ini adalah penasun yang pernah bertemu dengan petugas penjangkau sebanyak 430 responden di kota Yogyakarta, Tangerang, Pontianak dan Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi penasun yang menyuntik berisiko dalam seminggu terakhir adalah sebesar 43% dan 45,4% penasun yang tidak mengakses program pengurangan dampak buruk. penasun yang tidak mengakses program pengurangan dampak buruk berisiko 1,2 kali lebih tinggi untuk menyuntik berisiko dibandingkan dengan penasun yang mengakses program pengurangan dampak buruk setelah dikontrol oleh faktor usia, tempat menyuntik, penggunaan kondom, lama menjadi penasun, dan jumlah teman menyuntik. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan program pengurangan dampak buruk secara komprehensif untuk mengurangi perilaku menyuntik berisiko, sehingga penularan HIV-AIDS pada penasun dapat dicegah.

---

Injection Drug Users (IDUs) are key population that have double risk of HIV transmission, through injecting behaviors and sexual behaviors. The effort to reduce HIV transmission and other infection among IDUs is by implementing harm reduction program. This study was conducted to identify the association between harm reduction program of HIV-AIDS among IDUs with injecting behaviors. This study used cross sectional design and used data of IBBS 2013. The respondents are IDUs who ever met with the outreach workers as many as 430 respondents in Yogyakarta, Tangerang, Pontianak, and Makassar. The result showed that the prevalence of IDUs who inject risky in the past week is 44,3% and 54,1% of IDUs do not access harm reduction program. IDUs who do not accsess harm reduction program has 1,3 time higher chance to inject risky than IDU who accsess harm reduction program after controlled by age, place of injection, condom use, duration of injecting drugs and total number of injecting partner. Therefore, optimalization of comprehensive harm reduction program is needed to decrease injection risk behavior in order to prevent HIV-AIDS transmission among IDUs."

"Penelitian ini bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya hubungan antara sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku dengan willingness to buy pada kosmetik vegan di Indonesia. Sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku terbukti memiliki peranan dalam willingness to buy produk kosmetik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional dan regresi. Partisipan mahasiswi Sarjana/Diploma (N = 70) yang mana pernah memakai, membeli, atau berniat menggunakan produk kosmetik vegan. Temuan utama dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang kuat dan positif antara sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku dengan willingness to buy r(70) = 0,844 , R2 = 0,7, F = 54,668, p < .05. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya peranan sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku dalam meningkatkan perilaku sustainability. Penelitian ini konsisten dengan prediksi theory planned behavior.

---

This study aims to determine whether or not there is a relationship between attitudes, social norms, and behavioral control with willingness to buy on vegan cosmetics in Indonesia. Attitudes, social norms, and behavioral control are proven to have a role in willingness to buy cosmetic products. This research uses correlational and regression research methods. Participants were undergraduate/diploma students (N = 70) who had used, purchased, or intended to use vegan cosmetic products. The main finding of this study is that there is a strong and positive relationship between attitudes, social norms, and behavioral control with willingness to buy r(70) = 0.844 , R2 = 0.7, F = 54.668, p < .05. The implication of this research is the importance of the role of attitudes, social norms, and behavior control in increasing sustainability behavior.This study is consistent with the predictions of the theory of planned behavior."

"Tulisan ini menganalisis peran Humanity & Inclusion (H&I) dalam proses sosialisasi norma Convention on Rights of Persons with Disabilities (CRPD) di Indonesia. Dengan menggunakan metode process tracing, penulis mengaplikasikan konsepsi mengenai norma internasional dalam melihat bagaimana peran H&I dalam proses sosialisasi norma HAM disabilitas di Indonesia berdasarkan teori sosialisasi norma internasional oleh Risse & Ropp (2013) yang terdiri dari lima fase. Dalam setiap fase, penulis menganalisis kondisi domestik yang melatari serta mekanisme sosialisasi norma oleh H&I. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa H&I baru mulai berperan dalam sosialisasi norma CRPD pada fase tactical concession dengan mekanisme peningkatan kapasitas dan persuasi mengingat kondisi domestik Indonesia yang cenderung represif terhadap isu disabilitas. Pada fase selanjutnya yaitu prescriptive status, dengan kondisi domestik Indonesia yang telah memberikan ruang bagi isu-isu HAM, H&I menggunakan tiga mekanisme utama yakni peningkatan kapasitas, persuasi, dan pemberian insentif. Selanjutnya, tesis ini menemukan bahwa peran H&I tidak berlanjut pada fase rule-consistent behavior menimbang masih adanya ketidaksesuaian antara perilaku Indonesia dengan norma CRPD.

---

This paper delves on investigating the role of Humanity & Inclusion (H&I) in the process of socialization of the Convention on Rights of Persons with Disabilities (CRPD) as human rights norm in Indonesia. By using process-tracing method, the author applied framework of international human right norm in elaborating the role of H&I in socializing disability human rights norms in Indonesia based on the theory of international norm socialization by Risse & Ropp (2013) which consists of five phases. In each phase, the author analyzes the underlying domestic conditions and the norm socialization mechanism by H&I. The result shows that H&I begun to contribute in socialization of CRPD in tactical concession phase with two mechanisms, i.e. capacity building and persuasion; considering Indonesias domestic condition during the phase that tended to be repressive towards disability issues. In the next phase, prescriptive status, as Indonesias domestic conditions began to provide space for human rights issues, H&I implements three mechanisms, i.e. capacity building, persuasion, and incentives. Further, the author finds that H&Is role does not progress to the rule-consistent behavior phase considering that Indonesia does not fully comply with the norm."

"=Terdapat beberapa model lokalisasi norma yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana norma global dapat diaplikasikan ke sub nasional. Dari berbagai model tersebut, terdapat beberapa komponen yang membedakan satu dengan lainnya. Makalah ini bertujuan untuk melakukan konseptualisasi sebuah model lokalisasi norma yang menjelaskan penerimaan kelompok LGBTQ+ di Sikka, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. komunitas LGBTQ+ di Indonesia telah menerima penolakan dalam lingkungan social, politik, dan religious. Namun, di Sikka, kelompok LGBTQ+ dapat diterima oleh maysarakat yang religious.  Artikel ini menggunakan sebagai komparasi dasar untuk membentuk sebuah model lokalisasi norma yang bersesuaian dengan keadaan Sikka. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kepribadian dasar masyarakat merupakan kunci terpenting dalam membentuk keadaan ideal untuk menerima norma global dan penerimaan keluarga perlu diperhitungkan untuk mengukur cangkupan penerimaan norma global. Penulis juga menganalisis bahwa norma global yang dibentuk oleh pengalaman barat tidak bersesuaian dengan kebutuhan penerimaan komunitas LGBTQ+ di Sikka.

---

There are various models of norm localisation that can explain a process in which a global norm is being applied to a local setting. There are several different elements in every model. This paper aims to conceptualise a norm localisation model that is applied to the case of LGBTQ+ acceptance in Sikka, East Nusa Tenggara, Indonesia. LGBTQ+ community has been met with rejection in social, political, and religious communities in Indonesia. However, the case in Sikka shows that LGBTQ+ can be accepted by the people of a religious town in Indonesia. This research used norm vernacularisation and norm localisation models as a basic comparison to the conceptualised model of Sikka. This study identified that the basic personality of the people is the most important key in creating an accepting environment for a global norm and family acceptance needs to be put into account to measure the depth of the acceptance of a global norm. It is also analysed that a global norm that is shaped by the Western experience does not serve the needs of acceptance of LGBTQ+ community in Sikka."