Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas praktik wakaf saham di beberapa nazhir yang cukup representatif dengan prinsip manajemen yang profesional di Indonesia. Dengan menggunakan dana wakaf untuk ditujukan kepada pembelian saham wakaf dan juga praktik wakaf saham yang diberikan kepada nazhir oleh wakif perusahaan ataupun individu, diharapkan bisa menjalankan praktik wakaf sahamnya dengan baik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deksriptif. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan orang-orang yang terlibat secara langsung dalam praktik wakaf saham. Diantara lembaga nazhir wakaf tersebut yaitu Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, Tabung Wakaf Indonesia, dan Global Wakaf Corporation. Serta data sekunder berasal dari literatur-literatur terkait wakaf saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dan perkembangan wakaf saham di Indonesia yang diteliti melalui beberapa nazhir, ada yang sudah sesuai dengan konsep wakaf saham yang ada dalam undang-undang mengenai wakaf benda bergerak selain uang, ada juga yang tidak sesuai. Walaupun di beberapa nazhir yang ada memiliki perbedaan karakteristik dalam pengelolaan wakaf saham didalamnya. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa Undang-Undang atau peraturan mengenai wakaf saham harus segera dibuat oleh regulator terkait, dan nazhir yang ada harus mengikuti peraturan yang ada apabila peraturan khusus mengenai wakaf saham telah dibuat nantinya.

---

This study discusses the practice of share waqf in several nazhir which is quite representative and has run the principle of professional management in Indonesia. By using wakaf funds to address the purchase of waqf shares also the share waqf that is given to nazhir by wakif companies or individuals, is expected to run the practice of share waqf properly.

The method used is qualitative method with descriptive analysis. The data used are primary data from the in depth interviews conducted with the people directly involved in the practice of waqf in Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, Tabung Wakaf Indonesia, and Global Wakaf Corporation. And secondary data comes from literatures related to share waqf.

The result of the research shows that the implementation and development of share waqf in Indonesia which is examined through some nazhir, there are already in accordance with the concept of share waqf that exist in the law regarding the waqf of moving objects other than money, some are not appropriate. Although in some existing nazhir have different characteristics in the management of share waqf therein.

In addition, it can be concluded also that the law or regulation concerning the share waqf must be immediately made by the relevant regulators, and the existing nazhir must follow the existing rules if the regulator concerning the share waqf has been made. "

"Potensi wakaf di Indonesia tidak dapat dipungkiri diiringi dengan jumlah populasi muslim di dunia. Nyatanya, hal ini masih menjadi pekerjaan rumah dengan target realisasi penghimpunan dana wakaf yang belum mencapai 1 triliun rupiah. Inovasi produk terus dihadirkan demi menarik minat umat muslim dalam berwakaf. Wakaf saham hadir sebagai alternatif dari produk turunan wakaf tunai dengan sasaran utama para Investor Saham yang diperantarai oleh sekuritas. Penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian kualitatif dan observasi tidak langsung melalui proses wawancara dengan informan dari MNC Sekuritas, Philip Sekuritas, dan HP Sekuritas melalui representatif dari masing-masing serta Rumah wakaf sebagai salah satu nazhir yang dijadikan sampel pada penelitian ini. Hasil temuan dari penelitian menunjukan bahwa adanya peran sekuritas sebagai pihak yang menjembatani antara wakif, nazhir, hingga diteruskan ke mauquf alaih (penerima manfaat). Selain itu adanya pembagian nisab dalam penyaluran wakaf saham serta Re-investasi yang dari hasil keuntungan saham kelolaan nazhir. 

---

The potential of endowments (waqf) in Indonesia cannot be denied, accompanied by the number of Muslim populations worldwide. However, it is still a work in progress, as the target for realizing endowment funds has not yet reached 1 trillion rupiahs. Product innovations are continually being introduced to attract the interest of Muslim communities in waqf. Share-Waqf emerges as an alternative to cash-based endowment products, primarily targeting stock investors facilitated by securities firms. This research employs a combination of qualitative research and indirect observation through interviews with representatives from MNC Sekuritas, Philip Sekuritas, and HP Sekuritas, as well as representatives from various endowment houses, including one Rumah Wakaf chosen as a sample for this study. The findings of this research indicate that securities play a role as intermediaries between the endower (wakif), endowment manager (nazhir), and the beneficiaries (mauquf alaih). Additionally, there is a division of nisab in the distribution of equity-based endowments and reinvestment of profits from managed equity stocks by the endowment managers."

"Wakaf merupakan instrumen yang diunggulkan Islam dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. Namun, potensi wakaf yang demikian besar belum dapat dioptimalkan di Indonesia. Salah satu hal yang menjadi penyebabnya adalah belum transparannya kinerja lembaga wakaf. Sehingga, umat belum mempercayakan dananya bagi pengembangan wakaf. Untuk itu, skripsi ini dimaksudkan untuk merumuskan penilaian kinerja lembaga wakaf. Untuk membuktikan keandalan penilaian kinerja yang dirumuskan, maka peneliti mengujikan pengukuran kinerja tersebut pada tiga lembaga wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia, Tabung Wakaf Indonesia, dan Wakaf Al-Azhar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan efektifitas dan efisiensi lembaga wakaf kurang optimal.

---

Waqf are a favored instrument of Islam in improving social and economic welfare of the people. However, the potential for such large waqf cannot be optimized in Indonesia. One of the things that became the cause is not yet transparent performance waqf institutions. So, people do not entrust their funds to the development of waqf. To that end, this thesis is intended to formulate performance assessment waqf institutions. To prove the reliability of performance assessment that is formulated, the researcher is testing out the performance measurements in three institutions Badan Wakaf Indonesia, Tabung Wakaf Indonesia, and Wakaf Al-Azhar. This study is a descriptive qualitative research design. The results show the effectiveness and efficiency of waqf institutions is less than optimal."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi praktik governance pada institusi amal wiyata Islam (wakaf) di Indonesia dengan menilai pemenuhan waqf core principles oleh negara sebagai regulator dan pengawas serta nazhir sebagai pengelola wakaf. Indonesia dipilih menjadi objek penelitian studi kasus disebabkan oleh karakteristiknya sebagai negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak di dunia dan menjadi salah satu negara pencetus standar internasional sistem pengaturan dan pengawasan wakaf yaitu Waqf Core Principles (WCP). WCP ini sendiri merupakan adaptasi dari standar internasional sistem pengaturan dan pengawasan bank yaitu Basel Core Principles (BCP). Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data sekunder yaitu perundang-undangan wakaf di Indonesia, website, media sosial, dan kanal berita yang membahas mengenai institusi-institusi wakaf di Indonesia. Data-data yang dikumpulkan dari sisi negara sebagai regulator dan pengawas wakaf dinilai pemenuhannya terhadap 137 kriteria yang tercantum dalam 18 prinsip terpilih dari WCP. Begitu pula data-data yang dikumpulkan dari sampel Nazhir Wakaf Uang (NWU) yang terdiri dari 30 NWU pertama yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dinilai pemenuhannya terhadap 5 kriteria dari 4 prinsip WCP yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 61 kriteria WCP telah dipenuhi oleh Negara sebagai regulator dan pengawas wakaf. Sedangkan untuk Nazhir, hanya Baitulmal Muamalat (BMM) satu-satunya NWU Sampel yang memenuhi semua kriteria WCP yang diteliti. Penelitian ini memberikan implikasi teori terhadap stakeholders theory dan implikasi praktis terhadap praktik Negara sebagai regulator dan pengawas wakaf, serta Nazhir sebagai lembaga penyelenggara wakaf. Hasil penelitian juga menunjukkan provinsi dengan jumlah sampel NWU terbanyak tidak mempengaruhi dengan banyaknya kriteria WCP yang terpenuhi. Adapun latar belakang pendiri Nazhir yang berasal dari sektor perbankan memiliki pengaruh terhadap terpenuhinya seluruh kriteria WCP yang diteliti. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana Bank Muamalat sebagai pendiri BMM telah terlebih dahulu menerapkan BCP dalam operasinya, mendorong BMM memenuhi seluruh kriteria WCP yang diteliti.

---

The objective of the study is to evaluate the implementation of governance practices in Islamic endowment fund (waqf) institutions in Indonesia by assessing the fulfilment of Waqf Core Principles (WCPs) by Government as the regulator and the supervisor and Nazhir as the operator of Waqf in Indonesia. Indonesia was chosen to be the object of this study because of its characteristics as the largest muslim population country in the world and it was one of the countries which contributed as the originator of Waqf Core Principles. WCP itself is an adoption of international standard in management and supervision of banking, known as Basel Core Principles (BCP). Qualitative data which was used in this study were collected through various resources such as Indonesian laws and regulations, also, the website and its social media, and news. Data from the the Nation’s views as the regulator and supervisor of waqf which was gathered then examined to the fulfillment of 137 criterias from 18 principles of WCP. Data from samples of Cash Waqf Nazhir(NazhirWakafUang or NWU) which was formed of the first 30 Nazhir that was listed in Indonesian Waqf Board (Badan Wakaf Indonesia or BWI) was also examined to see its fulfillment to the 5 criterias from 4 relevant principles of WCP chosen. This study found that 61 criterias have been fulfilled by Indonesia as the regulator and supervisor of the implementation of WCP. Meanwhile for Nazhir as the operator, Baitulmal Muamalat(BMM) was the only NWU that had fulfilled all the relevant criterias of examined WCP. This study contributes to the stakeholders theory and practical implications to the practices of Nation as the regulator and supervisor of waqf, and Nazhir as the operator of wakaf. This study also found that provinces with highest number of NWU sample did not have influence to the number of criterias fulfilled. Meanwhile the background of NWU’s founder which came from banking sector influenced to the fulfillment of all criterias examined. It can be seen from on how Bank Muamalat as the founder of BMM has implemented BCP on its operation beforehand, supports BMM to fulfil all criterias of WCP examined."

"Penerima manfaat wakaf ahli adalah kerabat atau ahli waris dari wakif. Permasalahan terjadi apabila seluruh kerabat atau ahli waris dari wakif meninggal dunia sehingga tidak ada pihak yang berhak menerima manfaat wakaf. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai peralihan bentuk wakaf ahli apabila terjadi hal seperti ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan wakaf ahli dan menganalisis proses peralihan bentuk wakaf ahli menjadi wakaf khairi apabila semua ahli waris dari wakif hilang atau telah meninggal dunia berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis berbagai literatur dan melakukan wawancara terhadap pihak yang berkompeten dalam penelitian ini. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak memisahkan pengaturan wakaf ahli dengan wakaf khairi. Sementara Peraturan Pelaksana Undang-Undang tersebut hanya mengatur wakaf ahli dalam hal penyataan kehendak wakif untuk mewakafkan hartanya dapat dalam bentuk wakaf khairi atau wakaf ahli. Wakaf ahli akan beralih karena hukum menjadi wakaf khairi apabila semua kerabat dari wakaf ahli telah punah atau meninggal dunia. Peralihan bentuk wakaf ini mengaharuskan nazhir melalui PPAIW untuk mendaftarkan kembali harta benda wakaf mengikuti tata cara pendaftaran yang berlaku. Tujuannya agar penerima manfaat atas harta benda wakaf tetap ada. Oleh sebab itu, peralihan bentuk wakaf ahli menjadi wakaf khairi dalam hal semua kerabat dari wakaf ahli telah punah atau meninggal dunia apabila dilihat dengan maslahah mursalah dapat dilakukan.

---

The beneficiaries of the waqf ahli are relatives or heirs of the wakif. The problem occurs if all relatives or heirs of the wakif die so that no party is entitled to receive waqf benefits. Laws and regulations in Indonesia regulate the transition of waqf ahli forms in this case. The purpose of this study is to analyze the regulation of waqf ahli and analyze the process of transitioning the form of waqf ahli to waqf khairi if all the heirs of the wakif are have died based on the laws and regulations in Indonesia. This research is a normative legal research by analyzing from various literature and conducting interviews with competent parties in this study. Law Number 41 of 2004 on Waqf does not separate regulation of waqf ahli from waqf khairi . While its Government Regulation only regulates that wakif can choose between the form of waqf khairi or waqf ahli. Waqf Ahli will be changed because the law becomes a waqf khairi if all relatives from wakif have become extinct or have died. This transition of waqf form requires the nazhir through PPAIW to re-register the waqf property following the applicable registration procedures. The goal is for the beneficiaries of the waqf property to remain. Therefore, the transition of the form of waqf ahli to waqf khairi if all relatives from wakif have become extinct or have died when viewed with the maslahah mursalah can be done.

"

"Tanah wakaf di Indonesia perlu dibangun dan dikembangkan secara lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat digunakan dalam pembangunan dan pengembangan tanah wakaf tersebut adalah melalui penerbitan sukuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi sukuk berbasis wakaf di Indonesia. Hasil penelitian merekomendasikan penggunaan mekanisme/akad musharakah wa ijarah dan mudarabah wa ijarah dengan underlying berupa tanah wakaf. Lebih lanjut formulasi dari mekanisme/akad tersebut menunjukkan bahwa nilai sukuk harus lebih kecil atau sama dengan nilai tanah wakaf dengan periode penerbitan sukuk antara jangka menengah sampai dengan jangka panjang. Simulasi menunjukkan dengan proporsi pembagian keuntungan antara Pemerintah dan investor sebesar 60 : 40 dan dengan periode sukuk selama 9 tahun, maka rental rate yang diperoleh investor adalah sama dengan 8.33%. Dengan akad yang direkomendasikan tersebut, investor juga tidak akan menerima pendapatan selama masa konstruksi, namun demikian investor akan menerima pendapatan dengan rate yang lebih tinggi setelah masa konstruksi, pokok investasi yang dibayarkan secara periodik serta sukuk yang bersifat tradable.

---

Awqaf properties in Indonesia needs to be constructed and developed in a more productive and useful way for the society. One source of funding that can be used in construction and development of awqaf properties is through the issuance of sukuk. This study aims to construct an awqaf based sukuk in Indonesia.

The result of the study recommends the usage of mechanism/contract musharakah wa ijarah and mudarabah wa ijarah with the underlying of waqf properties. Further formulation of the mechanism/contract shows that the value of sukuk must be less than or equal to the value of awqaf properties in the period between the mid-term sukuk issuance and the long-term one.

Further, simulations show that the proportion of profit sharing between government and investors could be 60 : 40 for the 9 year Sukuk, whilst the rental rate obtained by investors is equal to 8.33%. With the recommended contract, the investors will not receive income during the construction period, but they will receive income at a higher rate after the construction period and the principal investment is paid periodically with tradable sukuk."

"Tujuan penelitian ini adalah merekonstruksi akuntabilitas lembaga wakaf tunai di Indonesia, pengukuran akuntabilitasnya dan analisis keberlangsungan lembaga wakaf tunai menggunakan N-helix. Logika akuntabilitas organisasi nirlaba yang ada bersifat umum sedangkan lembaga wakaf tunai berbasis pada syariah Islam. Oleh karena itu kajian logika akuntabilitasnya menjadi hal yang menarik karena mempunyai karakteristik tersendiri. Di samping itu pengukuran akuntabilitas lembaga wakaf tunai di Indonesia perlu dilakukan karena untuk melihat sejauhmana akuntabilitas sudah dipenuhi. Ini menjadi hal pembelajaran bagi lembaga wakaf tunai sendiri agar lebih akuntabel. Keberlangsungan lembaga wakaf tunai sendiri menjadi isu penting karena wakaf perlu dijaga dan dikembangkan agar dapat bertahan. Analisis yang digunakan menggunakan pendekatan N-helix. Metode yang digunakan kualitatif berbasis studi kasus dengan paradigma konstruktivis. Untuk mendapatkan data dilakukan dengan interviu mendalam, data pendukung lainnya berupa dokumen dan informasi lainnya. Hasil penelitian ini adalah logika akuntabilitas lembaga wakaf tunai di Indonesia mempunyai karakteristik berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kepatuhan pada syariah Islam merupakan hal yang perlu diperhatikan dan peran Pemerintah dianggap cukup besar. Untuk pengukuran akuntabilitas, kepatuhan pada syariah juga merupakan hal yang perlu diperhatikan di samping komponen lainnya seperti keuangan, kinerja, publik dan keterlibatan. Penelitian atas keberlangsungan sendiri menunjukkan bahwa masing-masing aspek mempunyai peran yang besar atas keberlangsungan lembaga wakaf tunai itu sendiri.

---

The purpose of this research is to reconstruct the accountability of cash waqf institution in Indonesia, its measurement and analysis of sustainability of cash waqf institution using N helix. Existing accountability logic of nonprofit organization is for conventional while cash waqf is based on Islamic teaching. Therefore study on accountability in this case becomes an interesting issue as it has different characteristics. Besides accountability measurement is beneficial as it can see how accountable of the organization, thus this can be a lesson for the cash waqf institution. The sustainability of cash waqf institution is also important issue as waqf must be maintained and developed well. It is used N helix approach for this. Method is based on qualitative on study case with constructivist paradigm. In order to get data, depth interview is conducted, other supporting data such is document and other information. The result of this research shows that accountability logic of cash waqf institutions in Indonesia have different characteristic with previous research. Compliance to Islamic teaching must be concerned with and government has big role on accountability. For accountability measurement, compliance to Islamic teaching is important as well, besides other components such as finance, performance, public and involvement. Research result on sustainability shows that each aspect has important role on cash waqf institution sustainability."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat akuntabilitas Lembaga Wakafdi Indonesia dalam penerimaan dan penyaluran wakaf uang, dianalisis denganmenggunakan Stewart‟s (1984) ladder of accountability. Selain itu penelitian jugabertujuan untuk menjelaskan bentuk pelaporan akuntabilitas Lembaga Wakaf ataspenerimaan dan penyaluran wakaf uang. Penelitian ini menggunakan metodekualitatif dan dilakukan dengan studi kasus pada salah satu Lembaga Wakaf diIndonesia dan Nazhir Badan Wakaf Indonesia. Hasil penelitian menunjukkanbahwa Lembaga Wakaf memenuhi keempat tingkat akuntabilitas namun kurangakuntabel pada tingkat akuntabilitas proses dan ditemukan beberapa isu terkaitakuntabilitas, transparansi dan penyampaian wakaf uang oleh Lembaga PengelolaWakaf Uang.

---

ABSTRACTThis research aims to explain accountability of Waqf Institution in Indonesia inthe reception and disbursement of its cash waqf. It was analyzed using Stewart‟s(1984) ladder of accountability. In addition, it also aims to explain theaccountability report of Waqf Institution on receipt and disbursement of its cashwaqf. This research uses qualitative methods and performed with a case study onone of the Waqf Institution in Indonesia and Nazhir Indonesian Waqf Board. Theresult shows that Waqf Institution meets most of all four ladder of accountabilitybut less accountable at the level of accountability of process and this researchfound some issues related to accountability, transparency, and communication ofcash waqf by Waqf Institution."

"ABSTRAKWakaf merupakan salah satu bentuk distribusi ekonomi Islam yang mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan ummat. Ciri khas dari wakaf adalah keabadian harta benda yang diwakafkan dan hanya boleh dimanfaatkan hasilnya saja. Ciri khas ini yang pada akhirnya menuntut Nazhir untuk mengembangkan harta wakaf sekreatif mungkin sehingga harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Keberadaan wakaf uang yang fleksibel sangat berpeluang untuk dikelola dalam bentuk Reksa Dana syariah dengan segala keunggulannya dibandingkan instrumen investasi lain. Untuk memperoleh analisis yang komphrehensif, penulis menganalisis dua pokok permasalahan yaitu mengenai perkembangan pengaturan wakaf uang setelah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan analisis mengenai penerapan pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam menganalisis dua pokok permasalahan ini, penulis menggunakan metode deskriptif sehingga menghasilkan skripsi yang deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa wakaf uang di Indonesia dikenal ketika dikeluarkan Inpres No.1 Tahun 1999 dan fatwa MUI 11 Mei 2002, tetapi pada waktu itu belum diatur mengenai penerapan wakaf uang secara menyeluruh oleh karena itu pemerintah mengundangkan Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 untuk menjamin kepastian hukum tentang wakaf uang. Secara kualifikasi, BWI telah memenuhi persyaratan untuk mengelola wakaf uang dalam bentuk investasi khususnya Reksa Dana Syariah, baik dari segi modal dalam bentuk peraturan, dana, maupun, Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, hingga kini BWI belum menerapkan pengelolaan wakaf uang karena masih terfokus pada pembinaan Nazhir wakaf di Indonesia.

---

ABSTRACTWaqf is a form of economic distribution of Islam which has a strategic role in realizing the welfare of the ummah. The hallmark of the waqf is eternity property and should only be used just results. These characteristics, which in turn requires Nazhir to develop the property waqf waqf creative as possible so the property can be utilized optimally. The existence of a flexible cash waqf is very likely to be managed in the form of Islamic Mutual Fund with all its advantages compared to other investment instruments. To obtain a komphrehensif analysis, the authors analyzed two main issues regarding the development of cash waqf regulation after Act No. 41 Year 2004, and an analysis of the application of cash waqf management in the Agency Endowments Indonesia (BWI). In analyzing these two fundamental issues, the author uses descriptive method to produce a descriptive analytical thesis. The study produced the conclusion that the waqf money in Indonesia known as issued Presidential Instruction No.1 of 1999 and May 11, 2002 MUI fatwa, but at times it has not been set concerning the application of waqf money overall and therefore the government enacted Act No.41 Year 2004 to ensure legal certainty regarding waqf money. In qualifying, BWI has met the requirements for managing the endowments of money in the form of investments in particular mutual fund Sharia, both in terms of capital in the form of regulations, funding, and, Human Resources (HR). However, until now BWI has not implemented the management of cash waqf because it is still focused on coaching Nazhir waqf in Indonesia. "

"ABSTRAKUndang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian memperkenalkan konsep permodalan yang belum pernah ada dalam pengaturan hukum sebelumnya, yakni berupa sertifikat modal koperasi yang mirip dengan konsep saham tanpa hak suara pada perseroan terbatas. Undang-undang tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi salah-satunya karena sertifikat modal koperasi tidak sesuai dengan asas kebersamaan dan kesukarelaan. Untuk itu perlu diteliti bagaimanakah penerapan konsep saham dalam badan usaha koperasi di Indonesia.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yangbertumpu pada data sekunder dan disajikan secara preskriptif analitis. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan konsep saham dalam badan usaha koperasi dapat saja dilakukan pada koperasi yang jumlah anggotanya (dan ekuitasnya) besar. Sebaliknya konsep saham dalam badan usaha koperasi tidak sesuai diterapkan pada koperasi yang jumlah anggotanya kecil. Akan tetapi, penerapan konsep saham dalam badan usaha koperasi mencederai prinsip one person-one vote yang menjadi karakteristik koperasi sebagai perkumpulan orang. Selain itu, penerapan konsep saham dalam badan usaha koperasi juga bertentangan dengan konsep koperasi sebagai user-owned (dan user-controlled) businesses

---

ABSTRACTThe Law of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2012 concerningCooperation introduced a new capital concept, that is sertifikat modal koperasithat has similar characteristics with the share without voting rights in a limitedliability company. Later on, Constitutional Court of Indonesia revoked the Actbecause among others sertifikat modal koperasi is in conflict with togetherness and voluntary cooperative principles. This thesis will examine whether the share concept can be applied in Indonesian cooperative. This research use juridicalnormative which is supported by the secondary data. This research will also be presented in the form of prescriptive-analytical. This research find out that the share concept can be applied in Indonesian cooperative that have the big members and equity. On the contrary, the concept can not be applied in the cooperative that have little member. But applying the share concept in Indonesian cooperative is in conflict with one person-one vote principle? that is characteristics of Indonesian cooperative as a association of persons. In addition to that, application the share concept in the Indonesian cooperative is in conflict with cooperative concept as user-owned (and user controlled) businesses."