Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan dunia masa kini di era globalisasi sudah demikian mengesankan. Salah satu tanda kemajuan dunia adalah lahirnya sistem perdagangan internasional. Transaksi barang dan jasa kini terjalin antar benua. Tetapi pada praktiknya terdapat hambatan-hambatan di dalam perdagangan dunia oleh sebab itu maka lahirlah suatu organisasi internasional yang bernama WTO World Trade Organization. Di dalam WTO itu sendiri terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh seluruh negara-negara anggota. Namun apakah implementasi nilai-nilai tersebut pada praktiknya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan tentunya perlu diperhatikan kembali. Dalam melakukan penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif. Penggunaan metode penelitian ini untuk menjawab permasalahan dengan berdasarkan asas dan konsep hukum, sumber hukum positif, dan beberapa teori-teori pendukung lainnya serta prinsip-prinsip yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh WTO ialah sangat konsisten serta penerapan prinsip kesetaraannya dilakukan secara absolut. Menyikapi hal tersebut sudah seharusnya Indonesia bersikap tegas dalam menyiasati perdagangan dunia agar jangan sampai Indonesia sampai tersungkur dan gugur dalam persaingan yang sangat ketat.

---

ABSTRACTThe development of the world today in the era of globalization has been so impressive. One sign of world progress is the birth of the international trading system. Transactions of goods and services are now intercontinental. But in practice there are obstacles in world trade therefore an international organization called WTO World Trade Organization was born. In the WTO itself there are principles that all member states should apply. But whether the implementation of these values in practice has been going well and in accordance with the expected course need to be considered again. In conducting this research, the form of research used is normative juridical, ie research that is focused to review the application of norms in positive law. The use of this research method to answer the problem based on legal principles and concepts, positive law sources, and some other supporting theories and principles related to the problems in this study. The results show that the application of the principles undertaken by the WTO is very consistent and the application of the principle of equality is done in absolute terms. In response, Indonesia should be firm in dealing with world trade so that Indonesia should not fall and fall in a very tight competition."

"Penelitian ini membahas apakah rumusan klausul Most-Favored-Nation (MFN) dalam perjanjian investasi internasional Indonesia (PII) pasca peninjauan ulang dapat mencegah penggunaan klausul tersebut untuk pembebanan kewajiban substantif yang berasal dari third-party treaty. Selain itu, penelitian ini juga membahas faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh majelis arbitrase untuk menerima atau menolak penggunaan klausul MFN dalam basic treaty untuk membebankan kewajiban substantif dari third-party treaty. Menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menyimpulkan bahwa rumusan klausul MFN dalam dua dari tiga PII Indonesia pasca peninjauan ulang dapat mencegah pembebanan kewajiban substantif yang berasal dari third-party treaty. Kedua PII tersebut adalah BIT Indonesia – Singapura (2018) dan BIT Indonesia – Uni Emirat Arab (2019). Sementara itu, rumusan klausul MFN dalam Indonesia – Australia CEPA (2019) belum dapat mencegah. Selanjutnya, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa terdapat setidaknya tiga faktor yang dipertimbangkan oleh majelis arbitrase untuk membebankan kewajiban substantif dari third-party treaty berdasarkan klausul MFN, yaitu rumusan klausul MFN, prinsip ejusdem generis, dan intent atau niat dari para pihak dalam perjanjian investasi internasional. Berdasarkan kesimpulan tersebut, pemerintah Indonesia sebaiknya lebih konsisten dalam merundingkan PII kedepannya untuk memasukkan larangan pembebanan kewajiban substantif dalam rumusan klausul MFN.

---

This research discusses whether the formulation of the Most-Favored-Nation (MFN) clause in Indonesia's post-review international investment agreements (IIA) can prevent the use of such clause for the importation of substantive obligations originating from third-party treaties. In addition, this study also discusses what factors are considered by arbitral tribunals to accept or reject the use of the MFN clause in the basic treaty for the importation of substantive obligations from third-party treaties. Using the doctrinal method as well as the statutory approach and case approach, this research concludes that the formulation of the MFN clauses in two out of three of Indonesia's post-review IIAs can prevent the imporation of substantive obligations derived from third-party treaties. The two IIAs are the Indonesia - Singapore (2018) BIT and the Indonesia - United Arab Emirates BIT (2019). However, the formulation of the MFN clause in one out of the three IIAs analyzed, namely the Indonesia - Australia CEPA (2019), is not able to prevent such practice. Furthermore, this research concludes that there are at least three factors considered by arbitral tribunals to import substantive obligations from third-party treaties through the MFN clause, namely the formulation of the MFN clause itself, the ejusdem generis principle, and the intent of the contracting parties to the IIA. Based on the conclusions, the government of Indonesia should be more consistent when negotiating future IIAs to include the prohibiton of importing substantive obligations from third-party treaties in the MFN clause."

"The paper argues that differences between German and Japanese environmental politics during the 1990s are due to differences in the composition and working of the environmental policy-making networks in both countries. The main assumption is that the relatively proactive role of German environmental politics can be explained by a highly integrated pluralistic network, which includes all major actors in the environmental field. The paper explores this argument by focusing on the role NGOs play in the national environmental policymaking in Germany and Japan. It presents empirical data concerning the position of NGOs in the policymaking networks in both countries with regard to NGOs' resources and opportunities to shape environmental policies. The analysis of the data demonstrates that NGOs are still weak in the network in Japan while, in Germany, the big national NGOs are well integrated and are considered to play a significant role in the policy-making process. This comparison suggests that what accounts for their greatest difference is the availability of means of compensating for weak resources, which is considered to be much more favorable in Germany than in Japan."

"ABSTRAKTesis ini menganalisa masalah pokok bagaimana akibat hukum klausula arbitrasedalam perjanjian terhadap kewenangan pengadilan mengadili sengketa perbuatanmelawan hukum dan bagaimana pandangan pengadilan terhadap sengketa dalamperjanjian investasi yang mengandung klausula arbitrase terhadap kewenanganmengadili sengketa perbuatan melawan hukum dalam kasus Siti Haryanti Rukmana,dkk melawan PT. Berkah Karya Bersama, dkk. Metode penelitian yang dipakaiadalah metode yuridis normatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalahstudi pustaka dan wawancara tidak langsung melalui surat/pos dengan BANI gunamendapatkan pandangannya terkait penelitian. Hasil penelitian, yaitu sesuai pasal 3,5, 11, dan 30 Undang-Undang Arbitrase, perbuatan melawan hukum termasuk dalamsengketa yang dapat di-arbitrase-kan dan adanya pihak ketiga yang berkepentingantidak dapat menjadi alasan untuk tidak menjalankan klausula arbitrase sehinggapengadilan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, dan putusantingkat PN dan MA dalam kasus yang diteliti tidak sesuai dengan ketentuan UUArbitrase.

---

ABSTRAKThis thesis analyzes the legal consequences of arbitration clause regardingjurisdiction to adjudicate tort disputes and the court?s view over disputes onInvestment Agreement, which has an arbitration clause regarding jurisdiction toadjudicate tort disputes in the case of Siti Hardiyanti Rukmana, et al v. PT. BerkahKarya Bersama., et al. The research method used was a normative method and datacollection tools used were literature studies and indirect interviews by writtenletter/post with BANI to get their views related to the research. The results of thestudy are: first, in accordance with article 3, 5, 11, and 30 Arbitration Act, tortdisputes is arbitrable and the presence of third parties who relates to the disputescannot be a reason not to apply the arbitration clause, therefore the court has noauthority to adjudicate the case, and second, the District Court and Supreme Court?sverdict in this case were not in accordance with the provisions of the Arbitration Act."

"Skripsi ini membahas mengenai kepatuhan bank terhadap Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku terkait dengan klausula baku yang ada dalam formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank X dan Bank Y. Peraturan OJK dan Surat Edaran tersebut merupakan peraturan baru yang mengatur mengenai klausula baku dalam bidang perbankan. Penelitian ini menemukan masih adanya pelanggaran dalam klausula baku, baik dalam hal format penulisan ataupun substansi, yang terdapat pada formulir pembukaan rekening tabungan pada kedua bank tersebut. Selain itu, di dalam skripsi ini juga dibahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila terdapat hak-hak nya yang dilanggar.

---

This thesis discusses about the bank’s compliance to Indonesia Financial Services Authority Regulatory Number 1/POJK.07/2013 about Consumer Protection on Financial Services Sector and Circular Letter of Indonesia Financial Services Authority Number 13/SEOJK.07/2014 about Standard Clause Agreement associated with standard clause that exist in the savings account opening form of Bank X and Bank Y. These regulations are concerning about consumer protection in the banking field. The result of this research found there are still violations of the standard clause, both in terms of the format or substance, which is contained in the form at both banks. Moreover this thesis also discusses about the legal effort that consumers can do if their rights are being violated."

"Tesis ini membahas perkara mengenai penerapan klausula baku dalam lease proposal ruangan kantor di Plaza Great River Kuningan, Jakarta Selatan. Pembahasan dalam tesis ini dilakukan berdasarkan pada Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor dan beberapa Putusan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi yang terkait dengan perkara tersebut. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah teori hukum alam dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak dan teori keadilan John Rawls. Lebih lanjut, tesis ini juga menguraikan pengaturan dan teori tentang hukum perjanjian serta perjanjian baku secara khusus. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada bagian akhir, disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan penerapan dari teori keadilan John Rawls sebagai batasan terhadap asas kebebasan berkontrak untuk menjamin hak-hak dasar dari konsumen.

---

This thesis discusses about the implementation of standard clause on the proposal of lease agreement of office room in Plaza Great River Kuningan, South Jakarta. The study of the problem in this thesis is based on the arbitral award of Consumer Dispute Resolution Body (BPSK) of Bogor and several decisions of district court and appellate court which are related to the said above case. The theories which used to analyze the problem in this thesis are theory of natural law in relation to freedom of contract principle and John Rawls? theory of justice. Furthermore, this thesis also elaborates the regulation and the theory related to contract law and especially to standard contract. The legal basis which used in analyzing the problem in this thesis are Indonesia Civil Code and Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection. In the final part of this thesis concluded that the Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection is an example of the implementation of John Rawls? Theory of Justice as a limitation to freedom of contract principle in order to assure the basic rights of consumer."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai klausula dalam perjanjian pengangkutan yangdilakukan antara Perusahaan Pengangkutan dengan Tertanggung Asuransi yangdapat menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Asuransi karena mengancam haknyasebagai pemegang subrogasi. Penelitian ini menggunakan metode YuridisNormatif, yaitu data dari penelitian ini sebagian besar didapat melalui studikepustakaan dan wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian penulis mengenaipermasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah adanya klausula yang dibuatoleh Pengangkut yang dijadikan dasar untuk tidak membayar kerugian yangdisebabkannya, tidak dapat menghilangkan tanggung jawabnya untuk menggantikerugian pada barang yang diangkut. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalamKitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata , Kitab Undang-UndangHukum Dagang KUHD , dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 TentangLalu Lintas dan Angkutan Umum. Oleh karena itu, adanya penafsiran klausula yangdilakukan secara a contrario menjadi klausula eksonerasi oleh Pengangkut dalamperjanjian pengangkutan antara Tertanggung dengan Perusahaan Pengangkutan,tidak menghilangkan keberlakuan hak subrogasi Perusahaan Asuransi selamaPerusahaan Asuransi telah melakukan pembayaran klaim kepada Tertanggung.Apabila Pihak Pengangkut tidak mau membayar ganti kerugian yangdisebabkannya, Perusahaan Asuransi dapat menuntut di muka pengadilan atas dasarperbuatan melawan hukum. Kata Kunci:Klausula eksonerasi, subrogasi, asuransi.

---

ABSTRACTThis study discusses about a clause in cargo contract between The Cargo Companyand The Insured that may cause harm to The Insurer as a holder of subrogation rsquo srights. This study using Juridical Normative method where most of data gain frombooks, literatures, and interview. The result of this research is the existence of aclause can not eliminate The Cargo Company rsquo s responsibility to responsible for thelosses occured. This responsibility as regulated in Code of Private Law, Code ofBusiness Law, and Code of Traffic Law and Public Transportation. Therefore, acontrario interpretation from The Cargo Company towards the clause to beexoneration clause in cargo contract between The Insured and The Cargo Company,does not eliminate the validity of the subrogation rights of The Insurance Companyas long as the Insurance Company has paid claim to The Insured. If The CargoCompany is not willing to pay the loss, The Insurance rsquo s Company can sue it as tort. Key words Exoneration Clause, Subrogation, Insurance "

"ABSTRAKNation branding adalah cara untuk membentuk identitas negara dan melakukan diferensiasi satu negara dengan negara lainnya melalui aktivitas pencitraan (branding). Indonesia merupakan salah satu negara yang membentuk kampanye nation branding yang disebut “Wonderful Indonesia” yang dimulai sejak tahun 2011. Arief Yahya, Menteri Pariwisata Indonesia, lantas mentargetkan angka yang ambisius untuk tahun 2019 mendatang, yaitu sebanyak 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara, yang mengindikasikan peningkatan 127% dari angka kunjungan pada tahun 2014. Jurnal ini menemukan bahwa kampanye Wonderful Indonesia selama ini disampaikan dengan berbagai media kampanye (channel) komunikasi, beberapa di antaranya adalah penggunaan media digital melalui website resmi Indonesia Travel dan media sosial, pembuatan dan publikasi video kreatif, dan promosi luar negeri. Jurnal ini lalu membahas media kampanye yang digunakan serta upaya optimalisasi yang dapat dilakukan oleh tim Wonderful Indonesia dari segi konten dan teknis penggunaan media kampanye tersebut.

---

ABSTRACTNation branding is a national effort to establish the identity of a country and to differentiate one country to another through branding activities. Indonesia is one of the countries that creates nation branding campaign called "Wonderful Indonesia", which began in 2011. Arief Yahya, Minister of Tourism of Indonesia sets an ambitious target for 2019, as many as 20 million tourists, which indicate 127% increase of the number of visits in 2014. The research conducted in this paper found that Wonderful Indonesia campaign has been delivered by a variety of communication channel, some of which are; the use of digital media via the official website of Indonesia Travel and social media, creation and publication of creative video, as well as overseas promotion. This paper then discussed the channels used and channel optimization that can be done by Wonderful Indonesia team in terms of technical and content of the channels."

"Budaya mempunyai peran yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara. Karena hakekatnya Budaya tidak dapat dipisahkan dengan individu Manusia sebagai mahluk sosial, yang membangun sikap akal budi Manusia yang positif menjadi sebuah kebiasaan dari hasil Cipta, Rasa, Karsa dengan penyebararan belajar dan mengajar.Budaya yang terbentuk menjadi karakter manusia atau masyarakat sebuah bangsa, menjadi modal sebuah Peradaban Manusia diberbagai bidang termasuk sosial, Ekonomi, Budaya, Politik dan Ilmu Pengetahuan yang di imbangi Iman dan Taqwa."