Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pengaturan dan kesesuaian dari Perjanjian Kerja Sama antara Sekjen Kemenag dengan Dirjen PUPR dan PBNU, dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, bahwa di atas tanah wakaf dapat dibangun rumah susun umum yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR , melalui mekanisme sewa atau kerja sama pemanfaatan tanah, yang dibuat secara tertulis dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saran dari penelitian ini agar Pemerintah dan PBNU dapat membentuk badan pengelola rumah susun yang baik serta amanah, sehingga harta benda wakaf tersebut dapat berguna dan berkembang secara produktif, maju serta meningkatkan ekonomi umat.Tesis ini membahas tentang pengaturan dan kesesuaian dari Perjanjian Kerja Sama antara Sekjen Kemenag dengan Dirjen PUPR dan PBNU, dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, bahwa di atas tanah wakaf dapat dibangun rumah susun umum yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR , melalui mekanisme sewa atau kerja sama pemanfaatan tanah, yang dibuat secara tertulis dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saran dari penelitian ini agar Pemerintah dan PBNU dapat membentuk badan pengelola rumah susun yang baik serta amanah, sehingga harta benda wakaf tersebut dapat berguna dan berkembang secara produktif, maju serta meningkatkan ekonomi umat.

---

ABSTRACTThis legal research elaborates the arrangements and procedures for utilization of waqf land for development of flats, based on sharia principles and laws and regulations applicable in Indonesia. In this case, the research conducted is the development of flats with the cooperation mechanism of utilization of waqf land. This research is a normative judicial research which is analytical descriptive with data collection technique in the form of document legal study. Above waqf land can be built a common flat for low income people MBR. The development of flats on waqf land is done through the mechanism of rent or cooperation of land use. This research discusses the regulation and conformity of the Cooperation Agreement between The Secretary General of Ministry of Religious Affairs with The Director General of PUPR and PBNU, with the principles of sharia and the prevealing laws and regulations. This research suggest that PBNU and the Government can establishe a good flats management agency as well as trust, so that waqf land can be useful and develop productively, progressing and improving the economy of the ummah."

"Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997, wakaf di Indonesia belum tercatat dengan baik, sehingga mudah terjadi penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri, terutama sekali disebabkan terdapatnya dua bentuk perwakafan (wakaf keluarga dan wakaf umum) dan tidak ada keharusan untuk didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan itu. sehingga seolah-olah sudah menjadi milik ahli waris atau pengurus (Nazhir). Dalam tesis ini dianalisis kasus tentang seseorang telah mewakafkan tanah untuk makam keluarga. Namun akhirnya peruntukannya menjadi pemakaman umum. Kasus ini menarik untuk dikaji karena wakaf tersebut tidak didaftarkan dan menimbulkan sengketa, ahli waris menganggap tanah tersebut bukanlah tanah wakaf. Pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis dari penelitian ini adalah bagaimanakah pembuktian tanah wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis tidak setuju dengan pendapat Hakim Kasasi yang menganggap bahwa tanah tersebut bukan tanah wakaf dengan pertimbangan tidak adanya saksi-saksi yang mendengar ikrar wakaf. Menurut penulis, pembuktian tanah wakaf dapat dilakukan dengan Saksi-saksi Testimonium De Auditu, yang walaupun tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi sebagai persangkaan adalah dibenarkan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959.

---

Prior to the enactment of Government Regulation No. 28 of 1997, waqf in Indonesia has not been well documented, so it was easy to deviating the nature and purpose of the waqf itself, primarily because of the presence of two forms of waqf (family waqf and general waqf) and there is no requirement for the registration of objects that has become waqf. so as if it belonged to the heirs or the caretaker (Nazhir).

In this thesis has analyzed the case of a person donating the land for a family tomb. But eventually the designation became public cemetery. This case is interesting to study because it is not registered waqf and cause disputes, the heirs assume that land is not a waqf land. The principal issues raised by the authors of this study is how to prove the land of waqf according to legislation No. 41 of 2004 about Waqf. The research method used is a normative juridical research, with the type of descriptive analytical study.

Based on the results of the study, author do not agree with the opinion of Supreme Court Judges who consider that the land is not of waqf land with consideration absence of witnesses who heard the pledge of waqf. According to the author, evidence of waqf land can be done with witnesses Testimonium De auditu, which although can not be used as a direct witness, but as a presupposition is justified, as affirmed in the Supreme Court jurisprudence 308 K / Sip / 1959 dated November 11, 1959."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel kualitas layanan, variabel kepuasan dan variabel religiusitas terhadap preferensi penerima manfaat wakaf rumah sakit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data yaitu Partial Least Squares-Structural Equation Modeling untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi penerima manfaat. Responden merupakan pasien dhuafa di RS. Rumah Sehat Terpadu – Dompet Dhuafa sebanyak 450 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan, kepuasan, dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi penerima manfaat rumah sakit berbasis wakaf. Selanjutnya, variabel kualitas layanan dan religiusitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan.

---

This study aims to see the effect of service quality variables, satisfaction variables and religiosity variables on the preferences of beneficiaries of hospital waqf. This study uses a quantitative approach with data analysis methods, namely Partial Least Squares-Structural Equation Modeling to analyze the factors that influence the preferences of beneficiaries. Respondents were poor patients at the Rumah Sehat Terpadu Hospital - Dompet Dhuafa as many as 450 respondents.

The results showed that the variables of service quality, satisfaction, and religiosity had a positive and significant effect on the preferences of beneficiaries of waqf-based hospitals. Furthermore, service quality variables  and religiosity variables had a positive and significant effect on satisfaction variables."

"Penelitian ini dilatarbekangi oleh rendahnya pemahaman masyarakat akan wakaf uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang dan seberapa besar faktor-faktor tersebut berpeluang mempengaruhinya.Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini, adalah model regresi logistik, dengan variabel terikat pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, dan variabel bebasnya adalah tingkat pendidikan, akses media informasi wakaf uang, pemahaman hukum Islam dan keterlibatan organisasi sosial keagamaan. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Rawalumbu Bekasi, dengan sampel jamaah mesjid yang berjumlah 130 sampel.Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi masyarakat akan wakaf uang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akses terhadap media informasi, pemahaman hukum Islam dan keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan.

---

This research is based on the reality of poor understanding of our society about cash waqf. The purpose of this research is analyse factors influence public?s understanding about money grant and what media mostly used by the society in getting information about cash waqf.The method use to analyse this case in a logistics-regression model, with some fixed variable related to public?s understanding about cash waqf, and the independent variable are educational grade, media used to access information about cash waqf, law knowledge and the participation in social-religious organizations. The research was conducted in Rawalumbu District, Bekasi. Samples were taken from the mosque?s jamaah with number of respondents 130 participants.The results of this research shows that the public?s perception about cash waqf are influenced by the educational grade, media that is used to access information, law perception and their participation in the social-religious organization."

"Tesis ini membahas upaya Pemerintah dalam menyediakan perumahan dan pemukiman pada warganya adalah dengan memaksimalkan lahan terbatas dengan mengembangkan konsep pembangunan perumahan dalam suatu gedung bertingkat baik horizontal maupun vertikal atau kita kenal dengan sebutan rumah susun. Dalam mewujudkan penyediaan perumahan tersebut Pemerintah memanfaatkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf dengan membuat suatu ketentuan rumah susun selain dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai tertentu, rumah susun juga dapat dibangun dengan mendayagunakan tanah wakaf Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2011 tentang rumah susun (UU 20 Tahun 2011). Dari segi pengaturannya suatu peraturan perundang-undangan haruslah harmonis baik secara horizontal dan vertikal, dengan demikian perlu diadakan suatu penelitian mengenai pemanfaatan tanah wakaf untuk pembangunan rumah susun umum berdasarkan UU 20 Tahun 2011 dengan ketentuan Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU 41 Tahun 2004). Berdasarkan hukum Islam maupun ketentuan UU 41 Tahun 2004 tidak ada larangan untuk pemanfaatan tanah wakaf dengan cara sewa, namun demikian masih perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG Sarusun). Pengaturan lebih lanjut mengenai SKBG Sarusun diutamakan mengatur mengenai kewajiban pemegang SKBG Sarusun dan Nadzhir pada saat masa sewa tanah berakhir.

---

This thesis covers the government?s attempt in providing housing and settlement to it?s citizens in current space shortage through the development of horizontal and/or vertical residential flats. In doing so, government extends the potential benefit of waqf property trough passes an Act No. 20, 2011 residential condominium can only be built on a land with freehold, building rights title, rights to use title, and waqf property. To support its implementations, an act need to be aligned both horizontally and vertically to the existing legal systems. Thus, it is pivotal to research the implementation of residential public condomindium in waqf property based on Act no. 20, 2011 againts the Act No. 41, 2004 about waqf. Both the Islamic laws compilation and Act No. 41, 2004 support the use of waqf for rental property. Yet further investigation is still needed to analyze the specific case for the Joint Certificate for Residential Condominium (SKBG Sarusun). Further regulation SKBG Sarusun is prioritized in this research to analyse the obligation of both SKBG Sarusun holder and Nadzhir at the end of rental period."

"ABSTRAKTesis ini membahas praktik pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingankomersial dan kesesuaiannya dengan prinsip serta hakikat perwakafan tanah danpengaturan mengenai perwakafan tanah berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku di Indonesia, termasuk pengecualian yang diatur dalamperaturan perundang-undangan yang membuka peluang terhadap perubahan statustanah wakaf dan mekanisme-mekanisme yang dapat dilakukan dalam melakukanpemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan komersial. Penelitian ini adalahpenelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitianmenunjukan bahwa pengaturan mengenai pengecualian terkait denganpemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan komersial tidak secara tegas dannyata diatur dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan dan mekanismeyang dapat ditempuh dalam rangka melakukan pemanfaatan tanah wakaf untukkepentingan komersial adalah dengan cara pertukaran/perubahan status tanahwakaf atau dengan cara pendayagunaan tanah wakaf baik melalui sewa maupunmelalui kerjasama pemanfaatan tanah wakaf. Penelitian ini menyarankan agarPemerintah dapat menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang mengatursecara jelas dan rinci mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan komersialsebagai pedoman yang memberikan batasan bagi setiap pendayagunaan tanahwakaf untuk kepentingan komersial yang kemudian ditindaklanjuti denganpengaturan mengenai mekanisme pertukaran/perubahan status tanah wakaf sertamekanisme pendayagunaan tanah wakaf secara rinci yang mengakomodirkepentingan pengusaha dan kepentingan Pemerintah dalam pengawasannya(singkat namun tetap ketat dalam pengawasannya).

---

ABSTRACTThe focus of this study is a congruence between utilization of waqf land practicesfor commercial purposes and its compliance with the principles of the waqf natureand with the prevailing laws and regulations in Indonesia, including the exceptionto the exchange/change status of the waqf land as set forth in the prevailingregulations and mechanisms in order to the utilization of waqf land forcommercial purposes. This research is juridical normative with the descriptiveanalytic. This study shows that the arrangements regarding the exception to theutilization of the waqf land for commercial purposes not expressly provided in aspecific regulation. In addition, this study also shows the mechanisms that can beconducted in order to the utilization of waqf land for commercial purposes are theexchange/change of status or the utilization of waqf land either through the leasemechanism or through the cooperation utilization mechanism of waqf land. Theresearcher suggests that the Government may compile a regulation thatspecifically regulates clearly and detail on procurement of waqf land forcommercial purposes as the guideline that provides limit for any utilization of thewaqf land for commercial purposes practices which followed up by thearrangements in detail on the exchange/change status mechanism of waqf landand on the waqf land utilization mechanism that accommodate the interest of theentrepreneurs and Government (short mechanism but still tight in Government’scontrol)."

"Pemanfaatan strategis tanah wakaf untuk pelayanan perkotaan menunjukkan potensi yang signifikan, terutama dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur perkotaan sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dan kerangka tata kelola. Penelitian ini mengeksplorasi dimensi regulasi dan administrasi tanah wakaf serta kelayakannya untuk mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal di kawasan perkotaan. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran yang mencakup analisis regulasi, data tanah wakaf, dan wawancara dengan pemangku kepentingan, penelitian ini mengidentifikasi enam tipologi tanah wakaf di Jakarta berdasarkan status pencatatan, sertifikasi, dan tingkat spesifik atau tidaknya peruntukan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf dengan peruntukan yang tidak spesifik dalam AIW memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk penyediaan pelayanan perkotaan, terutama jika selaras dengan mandat rencana tata ruang. Sebaliknya, tanah dengan peruntukan spesifik untuk keperluan keagamaan (misalnya, masjid atau makam) hanya dapat dimanfaatkan untuk tujuan lain melalui proses penggantian tanah wakaf (ruislag) yang sesuai dengan peraturan. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan perencana pelayanan perkotaan dalam proses ikrar wakaf untuk memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi risiko sengketa di masa depan, tetapi juga meningkatkan nilai manfaat sosial-ekonomi tanah wakaf. Selain itu, penguatan kerangka regulasi dan proses administrasi, seperti pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf, menjadi langkah strategis dalam mencapai pemanfaatan tanah wakaf yang optimal dan berkelanjutan.

---

The strategic utilization of wakaf land for urban services demonstrates significant potential, particularly in addressing urban infrastructure needs while adhering to Sharia principles and governance frameworks. This study explores the regulatory and administrative dimensions of wakaf land and its feasibility for providing minimum service standards in urban settings. Using a mixed-method approach comprising regulatory analysis, data on wakaf land, and stakeholder interviews, the research identifies six typologies of wakaf land in Jakarta, based on their registration status, certification, and specificity of designation. The findings indicate that wakaf land with non-specific designations in its Wakaf Pledge Deed (Akta Ikrar Wakaf, AIW) offers greater flexibility for urban service provision, particularly when aligned with spatial planning mandates. Conversely, land with specific religious designations (e.g., mosques or cemeteries) can only be repurposed through regulatory-compliant land exchange processes (ruislag). This study highlights the importance of involving the Indonesian Wakaf Board (BWI) and urban service planners in the wakaf pledge process to ensure alignment with urban spatial plans. Such an approach reduces the risk of future disputes and enhances the socio-economic utility of wakaf land. Additionally, strengthening regulatory frameworks and administrative processes, such as land registration and certification, is critical to achieving sustainable and optimized utilization of wakaf land."

"Setiap tahun, kebutuhan perumahan bertambah namun pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum maksimal, masalah ini kian diperparah dengan semakin terbatasnya lahan untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melihat kenyataan ini, akhirnya, konsep pemukiman horizontal pun mejadi pilihan.Di sisi lain dalam Islam dikenal sebuah lembaga ekonomi bernama Wakaf. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai peranan wakaf uang bagi pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggunakan teori penelitian normatif deskriptif yang menggambarkan investasi wakaf uang untuk pembangunan rumah susun. Aspek penting dalam pengelolaan wakaf uang tidak hanya pembentukan kekayaan (asset) wakaf uang itu sendiri, tapi juga bagimana agar wakaf uang jumahnua dapat bertambah hingga dapat mengembalikan pokok wakafnya dan hasilnya dapat membantu sesama. Maka, fungsi paling penting dan tak dapat terpisahkan dari wakaf uang kegiatan investasi. Skripsi ini memberikan alternatif investasi yang dapat dilakukan atas wakaf uang dengan melakukan studi komparasi dengan Social Investment Limited Bank (SIBL) Banglades dan WAREES Investment Ltd Singapura, selain itu skripsi ini juga memberikan model pengelolaan dari mulai tahap investasi hingga tahap penghunian dan pelepasan rumah susun yang dibangun dengan dana wakaf uang.

---

Every year, the demand of housing has been increasing yet the supply has not yet met the need of people with low income optimally. Such situation is worsened by the limited amount of available land to build housing for low income people. Looking at this fact, finally, horizontal housing or apartment has become an option. In the other side, Islam recognizes the economic institution called Waqf. This research analyzes the role of waqf fund in providing affordable apartment for the low income people. This research uses descriptive-normative research theory which depicts the investment of waqf fund using the model of horizontal housing or apartment. The most important aspect in the management of waqf fund is not only on the sustainability of the principal assets itself, but also the management of waqf fund to generate advantages continuously in order to recover the principal of the endowment fund or waqf fund and also to give social benefits as waqf fund is a charitable donation for public purpose. Therefore, the most important and inseparable function of waqf fund is the investment. This minithesis would like to give alternative way to invest waqf fund by conducting comparative study with Social Investment Limited Bank (WIBL) Bangladesh and WAREES Investment Ltd Singapore, also this minithesis would like to propose a model of the management of waqf fund, from the initial investment process until the final stage of transferring the apartment to the tenant which is built by waqf fund."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perkara perpanjangan Hak Guna Bangunan atas tanah bersama yang berada di atas tanah Hak Pengelolaan. Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut harus disetujui oleh Pemegang Hak Pengelolaan. Namun pada kasus dalam penelitian ini, PERUM PERUMNAS sebagai pemegang Hak Pengelolaan tidak memberikan persetujuan tersebut sehingga perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas Rumah Susun Kebon Kacang tersebut terhambat hingga sekarang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris analitis. Hasil penelitian menyarankan hendaknya faktor-faktor non hukum dihilangkan dalam proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut. Tesis ini menyimpulkan bahwa PERUM PERUMNAS tidak lagi sebagai pemegang Hak Pengelolaan karena tugas dan fungsinya telah selesai sehingga persetujuan dari PERUM PERUMNAS tersebut tidak diperlukan lagi. Hasil penelitian menyarankan hendaknya faktor-faktor non hukum dihilangkan dalam proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut sehingga proses perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dapat segera terselesaikan.

---

ABSTRACT

This thesis is discussing about the case of building rights title extension on joint land which above the land rights management. The extension of land rights certificate must approved by the right holder. However, in this case of the research, PERUM PERUMNAS as the right holder does not give approval as of building rights title extension of Kebon Kacang flats is hampered until now. This research is using normative juridical method which is explanatory analytics. The result of this research is to recommend removing non-legal factors in the extension process of Land Rights Certificate. This thesis is concluded that PERUMNAS is no longer holding the rights management because of the working period and function has finished so the approval from PERUM PERUMNAS is no longer needed. Result of the research is recommended non-legal factors should be removed in extension process of Land Rights Certificate so the extension process immediately completed."

"Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan pengamatan secara tidak terlibat. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan dalam cara kedua tipe penghuni yang ada di RSTA dalam memaknai RSTA. Penghuni pemilik di satu sisi memaknai rumah susun yang mereka tempati di RSTA sebagai tempat bermukim (dwelling) mereka. Dwelling memiliki makna secara sosiologis, yakni tempat dimana individu tinggal, bermukim, berinteraksi dengan sesama penghuni dan membentuk komunitas warga RSTA. Di sisi lain, penghuni pengontrak memaknai RSTA hanya sebatas sebagai shelter mereka. Shelter sendiri bermakna naungan secara fisik semata atau sebatas tempat berteduh dan beristirahat, bukan tempat untuk menyatu dan menjadi bagian dari komunitas warga RSTA. Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa para penghuni pemilik dikarenakan memaknai RSTA sebagai dwelling, yakni tempat bermukim mereka, mengembangkan keterlekatan komunitas yang cenderung kuat dengan permukiman RSTA, terlihat sebagian besar dari mereka memiliki sense of belonging yang kuat sebagai "warga RSTA" dan juga bersifat mengakar dalam kelompok arisan atau kelompok pengajian di permukiman RSTA. Sedangkan, para penghuni pengontrak dikarenakan hanya memaknai RSTA sebatas sebagai shelter, yakni tempat berteduh semata, keterlekatan komunitasnya cenderung lemah. Kondisi ini dapat dilihat dari kehidupan sosial para penghuni pengontrak yang jarang mengenal tetangga di sebelah rumahnya dan sebagian besar dari mereka juga tidak memiliki sense of belonging yang kuat sebagai "warga RSTA" karena sebagian besar dari mereka hanya "numpang tidur" di RSTA.

---

This research uses a qualitative method in collecting the data using in-depth interview and observations made in the Tanah Abang Flat. The findings of this research suggest that there is a differnce in the way the two types of residents that live in Tanah Abang flat. The residents which are flat owners on one hand, are those that perceive the meaning of Tanah Abang flat as their dwelling place. Dwelling has a sociological meaning, as in a place where people live, dwell, interact with the other residents and become part of the Tanah Abang flat community. On the other, the flat renter only give meaning to Tanah Abang flat as their shelter. Shelter in itself has a shallow meaning, only a psychological structure in where people rest and find shelter. The next finding of this research suggest that because the flat owners give meaning to Tanah Abang flat as their dwelling, they form a rather strong community attachment with the Tanah Abang flat, both physically and socially. This strong community attachment can be seen as most of the flat owners have a strong sense of belonging as the "Tanah Abang Flat Residents" and also by their rootednes in social and religious groups that are formed in the Tanah Abang flat community. On the other hand, the flat renters, as a result of giving meaning to Tanah Abang flat as only their shelter, form a rather weak community attachment, especially to the social environment of Tanah Abang flat. This condition can be seen as most of the flat renters have a very shallow social life in the Tanah Abang flat community, most of them have no knowing of who their next door neighbors are and they also dont have a strong sense of belonging as the "Tanah Abang Flat Residents". Most of the flat renters only perceive Tanah Abang flat as a house where they can "rest at night".

"