Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah menempuh pendidikan Magister Kenotariatan, untuk dapat diangkat menjadi Notaris maka calon Notaris wajib untuk memenuhi persyaratan yang telah diatur Undang-undang Jabatan Notaris dan Perubahannya UUJNP, salah satunya yaitu telah menjalani magang di kantor Notaris dalam waktu paling singkat 2 dua tahun. Penulisan tesis ini membahas mengenai pelaksanaan magang bagi calon Notaris. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah kesesuaian pelaksanaan magang dengan aturan yang berlaku dan manfaat dari magang tersebut bagi calon Notaris untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris UKEN dan menjalani praktik jabatan Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder diantaranya peraturan perundang-undangan dan norma tertulis serta buku-buku untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang didukung dengan hasil wawancara.Hasil penelitian dari tesis ini adalah prosedur dan pelaksanaan magang bagi calon Notaris tidak diatur secara eksplisit dalam UUJNP, namun diatur dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia INI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Magang dan perubahannya yaitu Peraturan Perkumpulan Nomor 10 Tahun 2018 serta Petunjuk Teknis Magang bagi ALB INI yang seharusnya tidak boleh bertentangan dengan aturan dalam UUJNP. Tidak semua aturan yang berkaitan dengan magang telah dijalankan oleh calon Notaris maupun Notaris penerima magang, serta terdapat perbedaan aturan antara UUJNP dengan Peraturan INI. Manfaat magang sehubungan dengan UKEN yaitu agar saat seorang calon Notaris mengikuti UKEN diharapkan telah memahami Kode Etik Notaris secara teori dan pengaplikasiannya. Dalam kaitannya dengan praktik jabatan Notaris, manfaat magang yaitu mengasah teori dalam membuat berbagai akta, mengerjakan administrasi kantor, serta dalam menghadapi klien secara langsung. hr />After completing Master of Notarial Law education programs, in order to be appointed as a Notary, Notary Candidates are required to fulfill all the requirements that has been regulated in Notary Law of Indonesia, one of which is has been undergoing an internship in the Notary Office for 2 two years in the shortest time. This thesis will discuss about the implementation of internship for Notary Candidates, namely regarding the conformity of internship implementation with applicable regulations and internship benefits for Notary Candidates to take the Notary Code of Conduct Exam and to practice as a Notary in the future. The research method on this thesis is normative juridical.The results of this research concludes that procedures and implementation of internship for Notary Candidates are did not explicitly regulated in Notary Law of Indonesia, however the Notary Association of Indonesia INI regulates the rules and procedure of internships for Notary Candidates in Association Rules No. 6 2017 and No. 10 2018 which should not be contrary to Notary Law of Indonesia. Not all the rules that related to Notary Candidates internship has been adhered to by all of Notary Candidates and Notary apprentice. There are different rules in Notary Law of Indonesia and Notary Association Rules about internship for Notary Candidates. The benefits of internship in relation to Notary Code of Conduct Exam is that when a Notary Candidate takes the Notary Code of Conduct Exam, they are expected to have understood the Notary Code of Conduct in theory and practice. In relation to the practice of Notary, the benefits of internship that is apply the theory in making various deed, doing the office administration, and how to deal with clients directly."

"Notaris bekerja secara mandiri dalam menjalankan tugas dan jabatannya sehinggabmagang sangat diperlukan bagi calon notaris. Istilah magang hanyalah suatu syarat agar para calon notaris mengetahui secara nyata mengenai praktik notaris serta seluk beluk dunia notaris. Dengan magang calon notaris dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan upah terhadap Calon Notaris yang magang di kantor notaris dan untuk mengetahui bagaimanakah status pegawai Calon Notaris yang magang di kantor notaris. Metode yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber, dengan melakukan tipe penelitian deskritif dimana penelitian bermaksud untuk memberikan gambaran dan pemaparan fakta-fakta. Dari pembahasan tesis ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan azas no work no pay, Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan upah secara layak sesuai peraturan perundang-undangan kepada calon notaris yang bekerja magang, karena calon notaris melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan seperti membuat salinan, menjahit akta dan mengenai status pegawai Calon Notaris yang magang di kantor Notaris seharusnya menjadi pekerja tidak tetap dengan perjanjian kerja waktu tertentu dimana berlakunya ditentukan menurut undang-undang.

---

Notary work independently in performing tasks and position so that an internship is required for prospective notaries. The term internship is a requirement that candidates actually know about the notary public notary public practice as well as the ins and outs of the notary. With internship candidate notary can apply knowledge that has been obtained from the lectures. The purpose of this study was to To know whether Law No. 13 of 2003 on Employment provides wage protection against Candidate Notary internship at the notary office and to find out how the status of prospective employees Notary internship at the notary office. From the discussion of this thesis can be concluded that based on the principle of no work no pay, Article 93 paragraph (1) of Act No. 13 of 2003 on Employment which can be used as a base to provide a decent wage according to the legislation to prospective notaries who work internship, for prospective notaries do a job that produces such as making copies, certificates and sewing on the status of employees candidate Notary Notary internship in the office should be non-regular workers with employment agreements which the enactment of a specific time determined by law."

"Kode Etik mewajibkan Notaris untuk memasang papan nama dilingkungan kantornya dengan ukuran, bentuk, material, isi dan penulisan serta cara pemasangan tertentu. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemui pelanggaran dalam penggunaan papan nama Notaris tersebut, seperti halnya papan nama yang ukuran dan material yang dipergunakannya berlebihan sehingga sarat akan unsur promosi, papan nama yang dibuat seperti billboard berwarna-warni dan lengkap dengan neon box, kemudian papan nama yang masih dipasang padahal Notaris yang bersangkutan telah pindah kantor, papan penunjuk jalan yang tidak sesuai ketentuan ukuran, isi dan radiusnya, bahkan ada Notaris yang tidak memasang papan nama. Urusan papan nama Notaris ini memang terkesan sepele namun bila dibiarkan berlarut-larut dapat menciptakan suasana persaingan tidak sehat antara sesama Notaris yang ujung-ujungnya dapat merugikan masyarakat/klien, sesama Notaris, dan citra baik profesi Notaris itu sendiri.Semaraknya pelanggaran penggunaan papan nama tersebut menandakan mandulnya Kode Etik sebagai landasan dan standar perilaku Notaris dan tidak berjalannya/tidak efektifnya pengawasan dan penerapan sanksi Kode Etik terkait penggunaan papan nama. Penyebab kurang efektifnya pengawasan tersebut adalah minimnya laporan dari masyarakat ataupun sesama Notaris sebagai pihak-pihak yang berkepentingan mengenai pelanggaran terkait penggunaan papan nama Notaris yang dikarenakan sikap masa bodoh/tidak peduli dan anggapan yang menyepelekan masalah papan nama tersebut. Kemudian Dewan Kehormatan sebagai pengawas dirasa kurang memiliki wibawa karena seringkali diliputi oleh perasaan tidak enak/segan untuk mengawasi/menegur sesama rekan Notaris atau bahkan rekan Notaris yang lebih senior.Hal lain yang menjadi penyebab ketidakefektifan pengawasan dan penerapan sanksi tersebut adalah adanya tumpang tindih (overlapping) antara kewenangan Dewan kehormatan tersebut dengan Majelis Pengawas Notaris Untuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Kode Etik terkait penggunaan papan nama Notaris ini sebatas sanksisanksi yang bersifat organisatoris dan tidak memberikan efek jera sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pasal 6 Kode Etik yaitu teguran, peringatan, pemberhentian sementara (schorsing) dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, pemecatan (onzetting), dan pemecatan dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia.

---

The Code of Conduct requires Notary to install a signboard within his/her premises with a certain size, material, content and writing as well as its installation procedure. However, many breaches in respect of the Notary signboard are still found e.g. excessive size and material, colorful signboard which is equipped with neon box, signboard which still stand even though the notary already moved, signpost which is not in conformity with specifications in respect with size, contents and distance, in additions, some notaries not install signboard. This Notary signboard is a simple matter but it needs urgent solution to avoid unhealthy competition among notaries which may lead detrimental to client, other notaries and the Notary's good image.Abundant breaches in respect with usage of signboard signifies the ineffectually of the Code of Conduct as standard and foundation of the Notary's attitude and non performance of supervision and implementation the Code of Conduct Sanction in respect with the signboard usage. This is resulted from minimum report from public or other notaries as parties to the breach against the Code of Conduct due to ignoring toward the signboard issues. In addition, Honoring Board could not perform maximum role as it often experienced reluctant in supervising/giving reprimand to any other notaries or even to the more senior notaries.Besides, there is an overlapping between authorities of the Honoring Board and the Notary Supervising Council for any sanction imposed to the breach against Code of Conduct in respect with this Notary signboard which is limited only to sanctions which are organization in nature and not giving undaunted effect as it is set out in provision of article 6 of the Ethic Code that is warning, reprimand, suspension from member of the Association of Indonesian Notaries, termination (onzetting), and discharging from member of the Association of Indonesian Notaries."

"ABSTRAKNama : LAILATHUL HADIZANPM : 1406656964Program Studi : Magister KenotariatanJudul : Penggunaan Biro Jasa Menurut Kode Etik Notaris Bertambahnya jumlah notaris setiap tahunnya mengakibatkan persaingan antara notaris untuk mendapatkan klien. Oleh karena itu, sebagian notaris menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan klien salah satunya menggunakan jasa dari biro jasa sebagai perantara untuk mendapatkan klien. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat melalui biro jasa dan bagaimana otentisitas akta notaris yang dibuat melalui biro jasa. Dari hasil penelitian penggunaan biro jasa oleh notaris dilarang berdasarkan Pasal 4 Angka 4 Kode Etik Notaris. Penelitian ini bersifat eksplanatoris. Bila Notaris menggunakan biro jasa dalam mencari klien, maka perbuatan tersebut dapat merendahkan harkat, martabat, moralitas, akhlak dan kemandirian notaris, mengingat notaris adalah pejabat umum yang tujuannya adalah melayani masyarakat, bukan pedagang atau pengusaha. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada notaris yang menggunakan biro jasa sebagai sarana mencari klien adalah sanksi etika yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 kode etik notaris. Kata Kuci :Biro Jasa, Kode Etik

---

ABSTRACTNama LAILATHUL HADIZANPM 1406656964Program Studi Magister KenotariatanJudul Penggunaan Biro Jasa Menurut Kode Etik NotarisNotary growing number each year, leading to competition among the notary to get clients. Therefore some of notaries to use a variety of ways to get clients, one using the services of the service bureau as an intermediary to get clients. Issues raised in this thesis is how responsibility of the notary deed made by service buraeu and how authenticity deed made by a service bureau. From the result of the research, the use service bureau by notary is prohibited by Articlen 4 Digit 4 Notary Code. This study is a explanatory research.When a notary use the services of the bureau to get clients then these actions can be condescending dignity, morality, ethics and independence of notaries, notary is considering General Official who serve the public purpose not a merchant or entrepeneur. Sanctions may be imposed to the notary who use the service bureau as a mean to get clients is ethical sanctions by the Honor Council as stipulated in a Article 6 of the Notary rsquo s Code of Ethics. Keyword Service of Bureau, Notary rsquo s Code of Ethicts "

"ABSTRAKPersekutuan Perdata Notaris adalah perjanjian kerjasama para Notarisdalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris denganmemasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus sertabergabung dalam satu kantor bersama Notaris. Penelitian ini adalahpenelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kegunaanPersekutuan Perdata Notaris bagi para Notaris baik Notaris yang sudahlama menjabat maupun bagi Notaris baru/pemula sehingga dapatmembantu pengembangan kemampuan dan keahlian seorang Notaris.Persekutuan Perdata Notaris merupakan bentuk yang tepat untuk paraNotaris sehingga mereka mendapat keuntungan di antara mereka

---

ABSTRACTNotary Civil Partnership is a cooperation agreement to running their position as anotary to establish and manage and merge together in one notary's office. Thisresearch is descriptive research. The aim of this research was to determine thefunction of the Notary Civil Partnership for notary who had long served Notaryand for new or beginner so they can help the developed their skills and expertiseas a notary. Maatschap notary is the right form for the notary so that they getmany advantage of them"

"Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris memiliki kewenangan membuat Akta yang sifatnya otentik, yang pembuatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris, yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, akta dibuat juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris berkewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dalam melaksanakan kewenangannya Notaris, berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, diawasi,dibina, serta diperiksa oleh Majelis Pengawas Notaris. Diwilayah hukum Kota Bekasi majelis tersebut disebut MPD Notaris Kota Bekasi yang anggotanya berjumlah 9 orang. Peranan MPD Notaris kota Bekasi meliputi fungsi Pengawasan,Pembinaan, dan Pemeriksaan. Adapun tindakan pemeriksaan MPD Notaris Kota Bekasi merupakan tindakan yang dilakukan secara priodik maupun secara temporer, jika diduga kuat ada Notaris yang melakukan tindakan melanggar kode etik Notaris, yang dilaporkan dan dikehendaki pihak masyarakat maupun penegak hukum kepolisian, kejaksaan maupun pihak pengadilan. Adapun dasar hukum acara pemeriksaan terhadap Notaris atas dugaan melanggar kode etik tersebut, bahwa MPD Notaris Kota Bekasi berdasarkan Pasal 138 HIR. Berdasarkan HIR tersebut MPD berkewajiban melakukan telaah kekuatan alat bukti (Akta) serta prosedur pembuatan Akta berdasarkan pengakuan Notaris sebagai obyek pemeriksaan. Bahwa pengawasan pelaksanaan sanksi terhadap Notaris, sementara ini dilakukan secara sinerji oleh MPD Notaris Kota Bekasi dengan pihak penegak hukum lainnya, serta koordinasi informal dengan pihak organisasi kelembagaan Notaris.

---

In Act No. 30 of 2004 on Notaries Notary explained that the Act has the authority to make the character authentic, whose creation must not conflict with laws and regulations that exist. Notaries are public officials authorized to make authentic deeds as far as making some authentic act is not reserved for other public officials. There is an authentic deed required by legislation in order to create certainty, order and protection of the law. In addition to an authentic deed, made before Notary, which are required by legislation, the deed was made as well as desired by the parties concerned to ensure the rights and obligations of the parties for the sake of certainty, order, and legal protection for interested parties. Deed essentially authentic includes formal truth according to what the parties notified the Notary. Notary is obliged to include that what is contained in the Deed has been taken seriously and in accordance with the will of the parties, in particular by making it clear to read the contents Deed, as well as provide access to information, including access to laws and regulations related to the parties signatory to the deed. The parties can freely decide to approve or not approve the contents of the Deed will be signing. In exercising its authority Notary, based on Law Number 30 Year 2004 concerning Notary, controlled, supervised, and examined by the Supervisory Council of Notaries. In jurisdictions such assemblies Bekasi called MPD Notary Bekasi whose members amounted to 9 people. The role of MPD Notary Bekasi city include oversight function, Development, and Inspections. The MPD investigation actions Bekasi Notary is an act that is done on a temporary basis priodik or, if there is a Notary allegedly unethical action Notary, who reported and desired the law enforcement community and the police, prosecutors and the courts. The legal basis for the investigation of the alleged violation Notary code, that MPD Notary Bekasi HIR under Article 138 (Article 164 RBG, 148 Rv). Based on the MPD HIR obliged to examine the strength of evidence (deed) and the procedures of recognition based on Notarial Deed as an object of examination. That monitoring the implementation of sanctions against the Notary, as is done in synergy by MPD Notary Bekasi with other law enforcement authorities, as well as informal coordination with the institutional organization of Notary."

"Tesis ini membahas mengenai pentingnya ketaatan pada Kode Etik Profesi bagi para Notaris dan PPAT dalam membantu pelaksanaan program Pemerintah Yang Baik. Dimana Notaris dan PPAT sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara khususnya di bidang hukum perdata yaitu dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dituntut harus memiliki sifat ketaatan pada Kode Etik Profesi untuk mendukung Program Pemerintah yang baik yaitu dalam hal peningkatan jasa pelayanan terhadap masyarakat khususnya dibidang hukum nasional. Dalam penulisan Thesis ini penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatoris, yaitu menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam tentang pentingnya ketaatan pada kode etik profesi bagi para Notaris Dan PPAT dalam membantu pelaksanaan program pemerintah yang baik. dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada kaidah dan norma–norma hukum yang sudah ada, berdasarkan penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa ketaatan pada kode etik profesi bagi para Notaris Dan PPAT sangat penting dalam membantu pelaksanaan program pemerintah yang baik.

---

This Thesis discusses about the importance of adherence to the Ethics Code of profession for the Notary and Land Deed Official in assisting the implementation of the good Governance program. Where the Notary and Land Deed Official as public officials who run most of the public function of the state especially in the field of civil law in making authentic act who has perfect probative force must have the properties strict adherence to the Ethics Code of profession for supporting good Governance Program, namely in terms of improving services to the community especially in the field of national law.

In writing this Thesis the authors use type of explanatory research, which illustrate and explain more about the importance of strict adherence to the code of professional conduct for the Notary and PPAT in assisting the implementation of a good government program, with uses normative juridical Research Methods the author which refers to the rules and norms that already exist. By the research the authors obtain answers to existing problems that strict adherence to the code of professional conduct for the Notary and Land Deed Official is very important in helping a implementation of good government programs."

"Di Indonesia para Notaris berhimpun dalam sebuah wadah yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI merupakan perkumpulan Notaris yang legal dan sudah berbadan hukum. INI mempunyai peran penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris, melalui Dewan Kehormatan telah melakukan pengawsan terhadap pelaksanaan jabatan profesi para anggotanya sesuai dengan Kode Etik Notaris INI. Berkenaan dengan pelaksanaan penegakan Kode Etik Notaris maka Dewan Kehormatan bersama-sama dengan Pengurus INI yang lain bersama Majelis Pengawas bekerja sama dan berkoordinasi untuk melakukan upaya ? upaya yang dianggap perlu bagi terwujudnya penegakan Kode Etik. Pengawasan juga dilakukan oleh Pengurus INI, yang sifatnya memberikan pembekalan, pendidikan terhadap calon Notaris dalam rangka pemahaman Kode Etik Notaris. Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para anggotanya, maka upaya INI, yaitu melalui seksi pengayoman INI. Dalam hal ini seksi pengayoman INI sebagai pembela bagi para anggotanya yang sedang menghadapi masalah hukum kepada badan peradilan.

---

In Indonesia all notary are organized in the organization known as Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI is a legal body of the notary organization. INI has an important role in enforcement of the notary ethic code implementation, through the board honor has supervised in implementation of its member profession according to INI?s ethic code. In pursuant to the enforcement of notary ethic code implementation, therefore the board of honor with the board of executor of INI and the board of supervision are cooperated and coordinated to take the necessary steps in order to accomplish the enforcement of notary ethic code. The supervision are also being implemented by the board of executor of INI in aiming the education back up to the notary candidates in the frame of notary ethic code understanding. In case of the violation being done by its member, INI has the initiative through its legal aid section as the attorney of the concerned member which being prosecuted before the court."

"Tesis ini membahas tentang etika pemasangan papan nama notaris ditinjau dari kode etik Ikatan Notaris Indonesia. Permasalahan yang di bahas dalam tesis ini adalah etika pemasangan papan nama Notaris yang seharusnya dilakukan di Indonesia dan praktik pengawasan dan penindakan terhadap pemasangan papan nama Notaris yang melanggar etika. Notaris yang bekerja profesional harus mematuhi etika profesi yang dituangkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris memiliki larangan yang diatur dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Dalam tesis ini, Notaris melanggar kode etik notaris yaitu mengenai pemasangan papan nama yang tidak sesuai dengan aturan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa Notaris yang melanggar papan nama . Papan nama yang tidak sesuai dengan aturan Kode Etik Notaris yang berhak menegakan pelanggaran kode etik adalah Dewan Kehormatan yaitu terdiri dari Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat. Notaris yang melanggar kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang sudah ditentukan berdasarnya beratnya pelanggaran. Diketahui bahwa peraturan mengenai papan nama masih kurang lengkap dan jelas dan peran Dewan Kehormatan yang mengutamakan pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan oleh itu.

---

This thesis mainly discuss the notary name placement on a signboard reviewed from the notary code of ethics by Ikatan Notaris Indonesia. Problem that included in this thesis is that the notary code of ethics in regards to name placement on a signboard that should ve been done in Indonesia and the practice of supervision and prosecution upon the placement of notary name placement on a signboard that violating ethics. Notary that work professionally must obey the ethics of profession that stated in the Notary Position Act and Notary Code of Ethics. Notary has a regulated prohibition stipulated in the notary code of ethics. In this thesis, notary violate the notary code of ethics namely as to name placement on a signboard that are not in accordance to the rule. This research was normative juridicial research with descriptice analytical research and this research are analyzed using qualitative method. The results of this research is a few of notary that violating the signboard. Signboard that is not in accordance with the rules of notary code of ethics are entitled to be enforced upon violating code of ethics by honorary council consisting of district honorary council, regional honorary council, central honorary council. Notary that violate the code of ethics, will be sanctioned according to what has been determined based on the severity of the violation. It is known thay rules regarding the name placement on a signboard is still incomplete and unclear and the role of honorary council that prioritize reports from the parties whove being harmed by it."

"Notaris sebagai jabatan kepercayaan dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta otentik. Adapun untuk dapat diangkat menjadi Notaris, Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu syaratnya adalah calon Notaris telah menjalani magang pada kantor Notaris. Keberadaan calon Notaris berstatus magang terhadap kewajiban menjaga rahasia akta memunculkan permasalahan bagaimana tanggung jawab calon Notaris berstatus magang terhadap Rahasia Jabatan Notaris, kemudian bagaimana penegakan hukum terhadap calon Notaris berstatus magang yang melakukan pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris.Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu kepada peraturan peraturan tertulis atau hukum positif serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa calon Notaris berstatus magang mempunyai kewajiban untuk merahasikan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris. Apabila calon Notaris membocorkan isi akta dapat dituntut secara perdata dengan tuntutan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu perbuatan membuka rahasia akta yang dilakukan oleh calon Notaris berstatus magang dapat dikenai pidana dalam Pasal 322 KUHP. Pada setiap kantor Notaris sebaiknya dibuat perjanjian magang secara tertulis yang memuat mengenai tanggung jawab dan sanksi bagi calon Notaris yang menjadi pegawai magang di kantor Notaris.

---

Notary as a reliance function has an obligation to keep the substance of the deed and any information which obtained in the process of deed?s establishment. Based on article 3 letter f of The Act Number 2 Year 2014 about Changes to The Act Number 30 Year 2004 about Position of Notary, the requirement to become a notary, a candidate notary should has done an internship in Notary office. The presence of intern candidate notary and the obligation to keep the substance of the deed raises issues of how the responsibility of intern candidate notary toward The Confidential of Notarial Post, then how law enforcement for intern candidate notary that against The Confidential of Notarial Post.

The research method that used in this journal is normative judicial approach. Normative juridical approach is a research metode that refers to written laws or positive laws, and other legal materials relating to case in concern.

Based on writer's research, intern candidate notary has an obligation to keep the deed's substance. If intern candidate notaries divulge the substance of the deed, they can be sued by civil tort because of their act against the law as regulated in Article 1365 Civil Code. They can also get punished under Article 322 of the Criminal Code. At the Notary's office should have made a written internship agreement that accommodate about the responsibility and sanctions for intern candidate notary."